Resistensi TNI Dinilai Halangi Penuntasan Kasus HAM

i-malut.com, JAKARTA — Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai selama empat tahun terakhir iktikad Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu masih tersendat oleh internal kekuasaan sendiri, terutama resistensi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Progres yang signifikan itu belum ada karena masih ada ganjalan dari internal kekuasaan itu sendiri di mana dia (Jokowi) belum bisa menentukan siapa sih perwira-perwira tinggi yang bisa diajak beraliansi untuk bersama-sama menyelesaikan kasus dugaan-dugaan pelanggaran HAM,” kata Wahyudi saat ditemui di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Dikuti dari cnnindonesia.com, Selasa (6/11), Jokowi memang berjanji menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Janji itu dia tuangkan melalui program prioritas Nawacita saat masih berkampanye di 2014.

Namun bukannya maju, Wahyudi justru menilai penuntasan kasus HAM masa lalu, termasuk Tragedi 1965, cenderung mundur lantaran Panglima TNI Gatot Nurmantyo rajin mengampanyekan kembali film G30S. Pemutaran kembali film tersebut tak ada di periode sebelumnya dan dianggap Wahyudi memperuncing suasana.

“Pak Gatot kita tahu bahwa dia justru yang mengampanyekan pemutaran kembali film Tragedi ’65 yang justru kian menciptakan barier dalam upaya penuntasan kejahatan pelanggaran HAM,” kata Wahyudi.

Tak hanya itu, Gatot juga menolak simposium Tragedi 1965 yang diinsiasi Luhut Binsar Pandjaitan semasa menjabat sebagai Menko Polhukam di awal era Jokowi.

“Di era kepemimpinan Jokowi sebenarnya ada langkah-langkah baik dalam penyelesaian kasus HAM. Jokowi melakukan rekonsiliasi korban 65, ada pertemuan waktu itu yaitu simposium. Tiba-tiba Pak Gatot datang di acara itu juga, menolak simposium ini,” ujar Al Araf, Direktur Program Imparsial, yang ditemui di waktu yang sama.

Setelah kejadian itu, isu komunisme menguat, sementara penyelesaian kasus Tragedi 1965 berhenti. Hal itu menunjukkan TNI memiliki andil yang besar dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu.

“Ya, tantangan terbesar Jokowi di dalam mengaplikasi itu (nawacita) kan aspek militer ya karena ada dugaan di masa lalu bahwa militer adalah bagian dari proses itu semua,” kata Wahyudi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta presiden memilih orang yang tak terlibat kasus HAM berat di masa lalu untuk dijadikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Posisi itu sendiri akan segera ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono dalam beberapa pekan ke depan.

“Kalau aktor ini dipilih dengan baik dan tidak resisten terhadap agenda yang dilakukan oleh pemimpin sipil maka penyelesaian kasus HAM bisa dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, pihak TNI belum memberikan tanggapan mengenai hal ini.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Resistensi TNI Dinilai Halangi Penuntasan Kasus HAM

i-malut.com, JAKARTA — Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai selama empat tahun terakhir iktikad Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu masih tersendat oleh internal kekuasaan sendiri, terutama resistensi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Progres yang signifikan itu belum ada karena masih ada ganjalan dari internal kekuasaan itu sendiri di mana dia (Jokowi) belum bisa menentukan siapa sih perwira-perwira tinggi yang bisa diajak beraliansi untuk bersama-sama menyelesaikan kasus dugaan-dugaan pelanggaran HAM,” kata Wahyudi saat ditemui di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Dikuti dari cnnindonesia.com, Selasa (6/11), Jokowi memang berjanji menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Janji itu dia tuangkan melalui program prioritas Nawacita saat masih berkampanye di 2014.

Namun bukannya maju, Wahyudi justru menilai penuntasan kasus HAM masa lalu, termasuk Tragedi 1965, cenderung mundur lantaran Panglima TNI Gatot Nurmantyo rajin mengampanyekan kembali film G30S. Pemutaran kembali film tersebut tak ada di periode sebelumnya dan dianggap Wahyudi memperuncing suasana.

“Pak Gatot kita tahu bahwa dia justru yang mengampanyekan pemutaran kembali film Tragedi ’65 yang justru kian menciptakan barier dalam upaya penuntasan kejahatan pelanggaran HAM,” kata Wahyudi.

Tak hanya itu, Gatot juga menolak simposium Tragedi 1965 yang diinsiasi Luhut Binsar Pandjaitan semasa menjabat sebagai Menko Polhukam di awal era Jokowi.

“Di era kepemimpinan Jokowi sebenarnya ada langkah-langkah baik dalam penyelesaian kasus HAM. Jokowi melakukan rekonsiliasi korban 65, ada pertemuan waktu itu yaitu simposium. Tiba-tiba Pak Gatot datang di acara itu juga, menolak simposium ini,” ujar Al Araf, Direktur Program Imparsial, yang ditemui di waktu yang sama.

Setelah kejadian itu, isu komunisme menguat, sementara penyelesaian kasus Tragedi 1965 berhenti. Hal itu menunjukkan TNI memiliki andil yang besar dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu.

“Ya, tantangan terbesar Jokowi di dalam mengaplikasi itu (nawacita) kan aspek militer ya karena ada dugaan di masa lalu bahwa militer adalah bagian dari proses itu semua,” kata Wahyudi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta presiden memilih orang yang tak terlibat kasus HAM berat di masa lalu untuk dijadikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Posisi itu sendiri akan segera ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono dalam beberapa pekan ke depan.

“Kalau aktor ini dipilih dengan baik dan tidak resisten terhadap agenda yang dilakukan oleh pemimpin sipil maka penyelesaian kasus HAM bisa dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, pihak TNI belum memberikan tanggapan mengenai hal ini.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER