Kemendagri: 1.527 ASN Tak Netral di Pemilu

i-malut.com, JAKARTA — Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung sepanjang tahun 2018 menghasilkan data miror bagi ASN. 1.527 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dinyatakan terindikasi tak netral dalam pemilu. Data tersebut disampaikan, Dirjen Otoda Kemendagri Soni Sumarsono, saat menghadiri Rakorwil Ketertiban dan Keamanan di Grand City Convention Hall Surabaya, Selasa (6/11).

“Data 1.527 itu (ditemukan) dalam pilkada serentak ketiga, belum pilkada yang pertama dan kedua. Di 171 daerah itu jumlahnya segitu,” kata Sumarsono

Dikutip dari cnnindonesia.com, Rabu (7/11/2018), Sumarsono mengatakan, dari jumlah itu tidak semua ASN yang dinyatakan tak netral lantas diberhentikan, ada yang diturunkan pangkat, kemudian ada pula yang mendapat teguran keras secara tertulis. Sanksi itu, kata dia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam tahap pengawasan, Sumarsono mengatakan pihaknya tetap akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, dalam proses pemberian sanksinya akan ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Bawaslu memang menampung semua pengawasan saat pileg, pilpres, termasuk pula mengawasi ASN yang tak netral,” kata Sumarsono.

Dalam hal ini Bawaslu juga bisa menerima laporan masyarakat bila ada aduan soal ASN tak netral, tetapi kasusnya akan dilempar ke KASN, untuk proses analisis tingkat pelanggaran, dan seperti apa besar hukumannya.

Pengawasan, kata dia, tetap dari Bawaslu. Bila nanti menyangkut ASN dilempar ke KASN, baru KASN lah merekomendasikan kasusnya ke PTIK. Namun, soal sanksinya, tetap dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian.

Sumarsono secara tegas menyebut ASN wajib untuk netral, hal ini penting untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, melihat banyaknya ASN yang terindikasi tak netral, Sumarsono mengatakan pihaknya akan memperketat lagi larangan itu.

“Birokrasi harus netral, bisa mengayomi semuanya, bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga apapun pilihannya,” kata dia.

Pilkada serentak 2018 rampung digelar di 171 daerah pada Juni 2018. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Kemendagri: 1.527 ASN Tak Netral di Pemilu

i-malut.com, JAKARTA — Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung sepanjang tahun 2018 menghasilkan data miror bagi ASN. 1.527 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dinyatakan terindikasi tak netral dalam pemilu. Data tersebut disampaikan, Dirjen Otoda Kemendagri Soni Sumarsono, saat menghadiri Rakorwil Ketertiban dan Keamanan di Grand City Convention Hall Surabaya, Selasa (6/11).

“Data 1.527 itu (ditemukan) dalam pilkada serentak ketiga, belum pilkada yang pertama dan kedua. Di 171 daerah itu jumlahnya segitu,” kata Sumarsono

Dikutip dari cnnindonesia.com, Rabu (7/11/2018), Sumarsono mengatakan, dari jumlah itu tidak semua ASN yang dinyatakan tak netral lantas diberhentikan, ada yang diturunkan pangkat, kemudian ada pula yang mendapat teguran keras secara tertulis. Sanksi itu, kata dia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam tahap pengawasan, Sumarsono mengatakan pihaknya tetap akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, dalam proses pemberian sanksinya akan ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Bawaslu memang menampung semua pengawasan saat pileg, pilpres, termasuk pula mengawasi ASN yang tak netral,” kata Sumarsono.

Dalam hal ini Bawaslu juga bisa menerima laporan masyarakat bila ada aduan soal ASN tak netral, tetapi kasusnya akan dilempar ke KASN, untuk proses analisis tingkat pelanggaran, dan seperti apa besar hukumannya.

Pengawasan, kata dia, tetap dari Bawaslu. Bila nanti menyangkut ASN dilempar ke KASN, baru KASN lah merekomendasikan kasusnya ke PTIK. Namun, soal sanksinya, tetap dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian.

Sumarsono secara tegas menyebut ASN wajib untuk netral, hal ini penting untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, melihat banyaknya ASN yang terindikasi tak netral, Sumarsono mengatakan pihaknya akan memperketat lagi larangan itu.

“Birokrasi harus netral, bisa mengayomi semuanya, bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga apapun pilihannya,” kata dia.

Pilkada serentak 2018 rampung digelar di 171 daerah pada Juni 2018. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER