Yusril, Macan Kasus di Pelukan Petahana

i-malut.com, JAKARTA — Wajar ketika sebagian menilai jadi anomali politik pada kabar berlabuhnya Yusril Ihza Mahendra di kubu Jokowi-Ma’ruf. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menerima ‘pinangan’ Tim Koalisi Nasional (TKN) untuk menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Dikutip dari cnnindonesia.com, Rabu (7/11/2018), langkah Yusril dinilai kurang populer, mengingat rekam jejak Laksamana Cheng Ho kerap berseberang soal kebijakan pemerintah. Kiprahnya di dunia advokat, kerap membuat Yusril head to head dengan pemerintah dalam sejumlah kasus sengketa undang-undang kenegaraan, terakhir, tentang UU Ormas dengan polemik HTI di dalamnya.

Secara hitung-hitung politik, konfigurasi dukungan PBB pun berpotensi berubah, tak lagi ajeg. Padahal dalam beberapa kesempatan, PBB kerap ‘genit’ memberi sinyal dukungan ke kubu Prabowo.

Nama Yusril sudah beken dari awal kemunculannya di teater politik. Sebagai politikus, dia begitu melejit ketika lolos dari jerat kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), 2012 silam. Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kasus korupsi yang menyeret pria kelahiran Bangka Belitung tersebut.

Makin tua makin jadi, usai tujuh kali menang pada sejumlah kasus di tingkat PTUN hingga Mahkamah Konstitusi, kepiawaiannya, terakhir kali, kembali dibuktikan ketika mewakili PBB ‘menyihir’ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan partainya di Pemilu 2019. Lewat sidang ajudikasi, KPU mesti rela membatalkan keputusannya menggugurkan PBB, Februari silam. Awalnya, KPU menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemilu nomor 58 /PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018, yang menyebut PBB tak lolos verifikasi faktual.

Yusril dikenal mewakili sederet cendikiawan Melayu yang menekuni ilmu falsafah, hukum, dan kesenian secara bersamaan. Tak berlebihan, profesinya kerap beraneka ragam, mulai dosen, penulis, ahli hukum tata negara, pengacara, politikus, sampai bintang film.

Dari panggung akademis, pria bergelar Datuk Maharajo Palinduang, 62 tahun silam itu menamatkan kuliah S1 nya di ilmu filsafat di Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Pria Payakumbuh, berketurunan Johor, Malaysia itu kemudian mengambil gelar Master di University of the Punjab, Pakistan pada 1985. Kemampuan analisisnya semakin diasah ketika ia mengejar gelar Doktor Ilmu Politik Universitas Sains Malaysia yang diraihnya pada 1993.

Orde baru menjadi masa awal perkenalannya dengan dunia politik. Yusril setidaknya telah meracik 204 naskah pidato untuk presiden yang terkenal dengan ‘daripada’nya tersebut. Pengagum gerakan Masyumi mengkhatamkan profesinya itu pada rentang 1996-1998. Ketika momentum reformasi pecah, Yusril menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia.

Pada masa itu, Yusril juga berperan besar terutama ketika ia menuliskan pidato berhentinya Soeharto. Bersama para reformis muslim, dia mendirikan partai politik, Partai Bulan Bintang. Partai sebagai pewaris Partai Masyumi ini digagas oleh 22 Ormas Islam. Dalam partai tersebut, Yusril duduk sebagai ketua umum dari tahun 1998 hingga 2005.

Di jajaran eksekutif, Yusri tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu era SBY.

Sepak terjangnya baik secara politik maupun hukum, akhirnya tak berlebihan menjadi magnet tersendiri bagi kubu Jokowi. Namun secara kelembagaan partai, PBB memastikan langkah Yusril bukan mewakili partai.

Ketua Majelis Syuro PBB MS Ka’ban dikabarkan masih berkomunikasi intensif dengannya dan memastikan PBB masih di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pun dengan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noer, yang mengatakan bahwa PBB akan menentukan sikap politik dalam Rapat Koordinasi Nasional partai itu awal Desember 2018.

Tapi tersirat, ia mengaku akan tunduk pada aturan atau kebijakan partai dan pimpinannya, Yusril Ihza Mahendra, sang macan kasus.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Yusril, Macan Kasus di Pelukan Petahana

i-malut.com, JAKARTA — Wajar ketika sebagian menilai jadi anomali politik pada kabar berlabuhnya Yusril Ihza Mahendra di kubu Jokowi-Ma’ruf. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menerima ‘pinangan’ Tim Koalisi Nasional (TKN) untuk menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Dikutip dari cnnindonesia.com, Rabu (7/11/2018), langkah Yusril dinilai kurang populer, mengingat rekam jejak Laksamana Cheng Ho kerap berseberang soal kebijakan pemerintah. Kiprahnya di dunia advokat, kerap membuat Yusril head to head dengan pemerintah dalam sejumlah kasus sengketa undang-undang kenegaraan, terakhir, tentang UU Ormas dengan polemik HTI di dalamnya.

Secara hitung-hitung politik, konfigurasi dukungan PBB pun berpotensi berubah, tak lagi ajeg. Padahal dalam beberapa kesempatan, PBB kerap ‘genit’ memberi sinyal dukungan ke kubu Prabowo.

Nama Yusril sudah beken dari awal kemunculannya di teater politik. Sebagai politikus, dia begitu melejit ketika lolos dari jerat kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), 2012 silam. Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kasus korupsi yang menyeret pria kelahiran Bangka Belitung tersebut.

Makin tua makin jadi, usai tujuh kali menang pada sejumlah kasus di tingkat PTUN hingga Mahkamah Konstitusi, kepiawaiannya, terakhir kali, kembali dibuktikan ketika mewakili PBB ‘menyihir’ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan partainya di Pemilu 2019. Lewat sidang ajudikasi, KPU mesti rela membatalkan keputusannya menggugurkan PBB, Februari silam. Awalnya, KPU menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemilu nomor 58 /PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018, yang menyebut PBB tak lolos verifikasi faktual.

Yusril dikenal mewakili sederet cendikiawan Melayu yang menekuni ilmu falsafah, hukum, dan kesenian secara bersamaan. Tak berlebihan, profesinya kerap beraneka ragam, mulai dosen, penulis, ahli hukum tata negara, pengacara, politikus, sampai bintang film.

Dari panggung akademis, pria bergelar Datuk Maharajo Palinduang, 62 tahun silam itu menamatkan kuliah S1 nya di ilmu filsafat di Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Pria Payakumbuh, berketurunan Johor, Malaysia itu kemudian mengambil gelar Master di University of the Punjab, Pakistan pada 1985. Kemampuan analisisnya semakin diasah ketika ia mengejar gelar Doktor Ilmu Politik Universitas Sains Malaysia yang diraihnya pada 1993.

Orde baru menjadi masa awal perkenalannya dengan dunia politik. Yusril setidaknya telah meracik 204 naskah pidato untuk presiden yang terkenal dengan ‘daripada’nya tersebut. Pengagum gerakan Masyumi mengkhatamkan profesinya itu pada rentang 1996-1998. Ketika momentum reformasi pecah, Yusril menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia.

Pada masa itu, Yusril juga berperan besar terutama ketika ia menuliskan pidato berhentinya Soeharto. Bersama para reformis muslim, dia mendirikan partai politik, Partai Bulan Bintang. Partai sebagai pewaris Partai Masyumi ini digagas oleh 22 Ormas Islam. Dalam partai tersebut, Yusril duduk sebagai ketua umum dari tahun 1998 hingga 2005.

Di jajaran eksekutif, Yusri tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu era SBY.

Sepak terjangnya baik secara politik maupun hukum, akhirnya tak berlebihan menjadi magnet tersendiri bagi kubu Jokowi. Namun secara kelembagaan partai, PBB memastikan langkah Yusril bukan mewakili partai.

Ketua Majelis Syuro PBB MS Ka’ban dikabarkan masih berkomunikasi intensif dengannya dan memastikan PBB masih di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pun dengan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noer, yang mengatakan bahwa PBB akan menentukan sikap politik dalam Rapat Koordinasi Nasional partai itu awal Desember 2018.

Tapi tersirat, ia mengaku akan tunduk pada aturan atau kebijakan partai dan pimpinannya, Yusril Ihza Mahendra, sang macan kasus.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER