Intoleransi Dipicu Peristiwa Politik

i-malut.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai terjadinya peristiwa intoleransi di Indonesia salah satunya disebabkan peristiwa politik, seperti pilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun pilpres. Jokowi menilai hal ini karena pengaruh para politikus yang pintar melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat.

“Lebih banyak sebetulnya yang berkaitan dengan intoleransi, terutama ini di negara kita, ini lebih banyak didorong oleh peristiwa-peristiwa politik. Pilbup, pilwalkot, pilgub, pilpres. Kejadiannya banyak dimulai dari situ,” ujar Jokowi saat bersilaturahim dengan peserta Kongres Indonesia Milenial Movement 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (12/11).

Dikutip dari republika.co.id, Senin (12/11/218), Jokowi mencontohkan, beberapa kali penyelenggaraan pesta demokrasi baik pilihan bupati, wali kota, dan gubernur menyebabkan adanya gesekan antarmasyarakat. Bahkan tak sedikit pula masyarakat yang enggan saling sapa karena perbedaan pilihan.

Begitu juga saat diselenggarakan Pilpres 2014 yang lalu. Menurutnya, hingga saat ini, perseteruan di pilpres empat tahun lalu itu pun masih sering diungkit-ungkit kembali bahkan hingga melalui media sosial.

“Coba di lihat di medsos isinya seperti apa. Ini pengaruh politik yang sering mengadu-adu kita, yang muncul intoleransi karena di sini dibentur-benturkan. Ini yang sering saya sampaikan berbahaya sekali,” jelas Presiden.

Tak hanya itu, presiden juga menceritakan tuduhan PKI terhadap dirinya. Tuduhan tersebut gencar disampaikan saat Pilpres 2014 yang lalu. Namun, kata dia, hingga kini menjelang Pilpres 2019, tuduhan itu masih dilakukan.

Bahkan, lanjut Jokowi, tak sedikit masyarakat yang mempercayai tuduhan tersebut. Ia menyebut masih terdapat enam persen atau sembilan juta masyarakat mempercayai bahwa dirinya sebagai anggota PKI.

Karena itu, ia menilai penting untuk meluruskan berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. “Banyak banget sembilan juta percaya kayak gitu. Kalau enggak saya luruskan berbahaya. (Karena itu) hanya untuk kepentingan politik,” kata dia.

Menurut dia, pada era keterbukaan ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi mengenai dirinya terkait berbagai hal. Ia pun berharap agar masyarakat tak menelan mentah-mentah setiap informasi yang diterimanya.

Jokowi menilai cara berpolitik dengan berbagai cara termasuk fitnah merupakan berpolitik yang tak beretika dan tak beradab. Cara-cara tersebut, kata dia, bukan merupakan sikap masyarakat Indonesia.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Intoleransi Dipicu Peristiwa Politik

i-malut.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai terjadinya peristiwa intoleransi di Indonesia salah satunya disebabkan peristiwa politik, seperti pilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun pilpres. Jokowi menilai hal ini karena pengaruh para politikus yang pintar melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat.

“Lebih banyak sebetulnya yang berkaitan dengan intoleransi, terutama ini di negara kita, ini lebih banyak didorong oleh peristiwa-peristiwa politik. Pilbup, pilwalkot, pilgub, pilpres. Kejadiannya banyak dimulai dari situ,” ujar Jokowi saat bersilaturahim dengan peserta Kongres Indonesia Milenial Movement 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (12/11).

Dikutip dari republika.co.id, Senin (12/11/218), Jokowi mencontohkan, beberapa kali penyelenggaraan pesta demokrasi baik pilihan bupati, wali kota, dan gubernur menyebabkan adanya gesekan antarmasyarakat. Bahkan tak sedikit pula masyarakat yang enggan saling sapa karena perbedaan pilihan.

Begitu juga saat diselenggarakan Pilpres 2014 yang lalu. Menurutnya, hingga saat ini, perseteruan di pilpres empat tahun lalu itu pun masih sering diungkit-ungkit kembali bahkan hingga melalui media sosial.

“Coba di lihat di medsos isinya seperti apa. Ini pengaruh politik yang sering mengadu-adu kita, yang muncul intoleransi karena di sini dibentur-benturkan. Ini yang sering saya sampaikan berbahaya sekali,” jelas Presiden.

Tak hanya itu, presiden juga menceritakan tuduhan PKI terhadap dirinya. Tuduhan tersebut gencar disampaikan saat Pilpres 2014 yang lalu. Namun, kata dia, hingga kini menjelang Pilpres 2019, tuduhan itu masih dilakukan.

Bahkan, lanjut Jokowi, tak sedikit masyarakat yang mempercayai tuduhan tersebut. Ia menyebut masih terdapat enam persen atau sembilan juta masyarakat mempercayai bahwa dirinya sebagai anggota PKI.

Karena itu, ia menilai penting untuk meluruskan berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. “Banyak banget sembilan juta percaya kayak gitu. Kalau enggak saya luruskan berbahaya. (Karena itu) hanya untuk kepentingan politik,” kata dia.

Menurut dia, pada era keterbukaan ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi mengenai dirinya terkait berbagai hal. Ia pun berharap agar masyarakat tak menelan mentah-mentah setiap informasi yang diterimanya.

Jokowi menilai cara berpolitik dengan berbagai cara termasuk fitnah merupakan berpolitik yang tak beretika dan tak beradab. Cara-cara tersebut, kata dia, bukan merupakan sikap masyarakat Indonesia.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER