Intoleransi Dipicu Peristiwa Politik

i-malut.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai terjadinya peristiwa intoleransi di Indonesia salah satunya disebabkan peristiwa politik, seperti pilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun pilpres. Jokowi menilai hal ini karena pengaruh para politikus yang pintar melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat.

“Lebih banyak sebetulnya yang berkaitan dengan intoleransi, terutama ini di negara kita, ini lebih banyak didorong oleh peristiwa-peristiwa politik. Pilbup, pilwalkot, pilgub, pilpres. Kejadiannya banyak dimulai dari situ,” ujar Jokowi saat bersilaturahim dengan peserta Kongres Indonesia Milenial Movement 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (12/11).

Dikutip dari republika.co.id, Senin (12/11/218), Jokowi mencontohkan, beberapa kali penyelenggaraan pesta demokrasi baik pilihan bupati, wali kota, dan gubernur menyebabkan adanya gesekan antarmasyarakat. Bahkan tak sedikit pula masyarakat yang enggan saling sapa karena perbedaan pilihan.

Begitu juga saat diselenggarakan Pilpres 2014 yang lalu. Menurutnya, hingga saat ini, perseteruan di pilpres empat tahun lalu itu pun masih sering diungkit-ungkit kembali bahkan hingga melalui media sosial.

“Coba di lihat di medsos isinya seperti apa. Ini pengaruh politik yang sering mengadu-adu kita, yang muncul intoleransi karena di sini dibentur-benturkan. Ini yang sering saya sampaikan berbahaya sekali,” jelas Presiden.

Tak hanya itu, presiden juga menceritakan tuduhan PKI terhadap dirinya. Tuduhan tersebut gencar disampaikan saat Pilpres 2014 yang lalu. Namun, kata dia, hingga kini menjelang Pilpres 2019, tuduhan itu masih dilakukan.

Bahkan, lanjut Jokowi, tak sedikit masyarakat yang mempercayai tuduhan tersebut. Ia menyebut masih terdapat enam persen atau sembilan juta masyarakat mempercayai bahwa dirinya sebagai anggota PKI.

Karena itu, ia menilai penting untuk meluruskan berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. “Banyak banget sembilan juta percaya kayak gitu. Kalau enggak saya luruskan berbahaya. (Karena itu) hanya untuk kepentingan politik,” kata dia.

Menurut dia, pada era keterbukaan ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi mengenai dirinya terkait berbagai hal. Ia pun berharap agar masyarakat tak menelan mentah-mentah setiap informasi yang diterimanya.

Jokowi menilai cara berpolitik dengan berbagai cara termasuk fitnah merupakan berpolitik yang tak beretika dan tak beradab. Cara-cara tersebut, kata dia, bukan merupakan sikap masyarakat Indonesia.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Intoleransi Dipicu Peristiwa Politik

i-malut.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai terjadinya peristiwa intoleransi di Indonesia salah satunya disebabkan peristiwa politik, seperti pilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun pilpres. Jokowi menilai hal ini karena pengaruh para politikus yang pintar melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat.

“Lebih banyak sebetulnya yang berkaitan dengan intoleransi, terutama ini di negara kita, ini lebih banyak didorong oleh peristiwa-peristiwa politik. Pilbup, pilwalkot, pilgub, pilpres. Kejadiannya banyak dimulai dari situ,” ujar Jokowi saat bersilaturahim dengan peserta Kongres Indonesia Milenial Movement 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (12/11).

Dikutip dari republika.co.id, Senin (12/11/218), Jokowi mencontohkan, beberapa kali penyelenggaraan pesta demokrasi baik pilihan bupati, wali kota, dan gubernur menyebabkan adanya gesekan antarmasyarakat. Bahkan tak sedikit pula masyarakat yang enggan saling sapa karena perbedaan pilihan.

Begitu juga saat diselenggarakan Pilpres 2014 yang lalu. Menurutnya, hingga saat ini, perseteruan di pilpres empat tahun lalu itu pun masih sering diungkit-ungkit kembali bahkan hingga melalui media sosial.

“Coba di lihat di medsos isinya seperti apa. Ini pengaruh politik yang sering mengadu-adu kita, yang muncul intoleransi karena di sini dibentur-benturkan. Ini yang sering saya sampaikan berbahaya sekali,” jelas Presiden.

Tak hanya itu, presiden juga menceritakan tuduhan PKI terhadap dirinya. Tuduhan tersebut gencar disampaikan saat Pilpres 2014 yang lalu. Namun, kata dia, hingga kini menjelang Pilpres 2019, tuduhan itu masih dilakukan.

Bahkan, lanjut Jokowi, tak sedikit masyarakat yang mempercayai tuduhan tersebut. Ia menyebut masih terdapat enam persen atau sembilan juta masyarakat mempercayai bahwa dirinya sebagai anggota PKI.

Karena itu, ia menilai penting untuk meluruskan berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. “Banyak banget sembilan juta percaya kayak gitu. Kalau enggak saya luruskan berbahaya. (Karena itu) hanya untuk kepentingan politik,” kata dia.

Menurut dia, pada era keterbukaan ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi mengenai dirinya terkait berbagai hal. Ia pun berharap agar masyarakat tak menelan mentah-mentah setiap informasi yang diterimanya.

Jokowi menilai cara berpolitik dengan berbagai cara termasuk fitnah merupakan berpolitik yang tak beretika dan tak beradab. Cara-cara tersebut, kata dia, bukan merupakan sikap masyarakat Indonesia.

--

BERITA LAINNYA

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang...

Sempat Diperbaiki Warga, Jembatan Pitago-Bailenget Rusak Lagi

Tobelo -- Beberapa tahun kemarin sempat rusak, namun dilakukan perbaikan oleh warga, kali ini di...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ...

Tim Gabungan Pengamanan STQ Nasional Gelar Rapat Finalisasi

Sofifi -- Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat nasional sebentar lagi akan diselenggarakan di Sofifi Ibu...

Plt. Kadisdik Kota Ternate Tanggapi Kepemilikan SK Dobel...

Ternate -- Terkait dengan berhembusnya informasi perihal Surat Keputusan (SK) tenaga PTT yang dobel pada...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati,...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...