BPOM Sosialisasi Pengawasan Obat dan Makanan Bagi UMKM Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku Utara, Dra. Sarina. Apt. Menggelar kegiatan loka pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Pulau Morotai, kamis 15/11/2018, bertempat dihalaman kantor Loka POM, desa Darame, Kecamatan Morsel dengan tema “Peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi rakyat dipulau morotai”.

Kepala BPOM Maluku Utara Sarina, menyampaikan, kebijakan badan pengawasan obat dan makanan dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai Rencana Strategis badan BPOM tahun 2015-2019 bertujuan untuk meningkatkan dan mengawas produk makanan agar bisa membuat dan mengawas makanan yang baik dan bernutrisi tinggi buat masyarakat.

“BPOM bukan hanya menggagas di Kabupaten Pulau Morotai tetapi, BPOM mengawasi di semua wilayah di Indonesia. Terkait surat ijin, itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten kota setempat yang mana produk itu berproduksi dan prindakop tidak bisa memaksa dinas kesehatan terkait prodak yang akan dikeluarkan.” ungkapnya

Lanjutnya, “tugas kami itu untuk mendekatkan diri kepada masharakat dan untuk melindungi masyarakat, apabila kalau ada keluhan silahkan saja datang untuk bertanya. Untuk itu kami mendirikan kantor-kantor perpanjangan tangan Balai BPOM dan kami bersyukur karena propinsi malut mendapatkan 1 dan itu ada di pulau morotai.”

Dijelaskan, keamanan pangan adalah hak dasar kehidupan yang mana bisa memperoleh standar hidup yang mencukupi untuk kesehatan dan kesejahtraan masyarakat.

“Lebih dari 200 penyakit itu disebabkan pencemaran pangan, yang tercemar bahaya dan pangan yang tidak aman dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang.” tuturnya

Tambahnya, “Cemaran pada pangan dapat terjadi pada titik rantai pangan manapun dan banyak makanan yang menggunakan bahan pengawet atau bahan kimia tetapi dari dinas kesehatan, prindakop dan BPOM pasti akan mengetahui sebab mereka sudah terlatih.”

Dikatakan, semua dikerjakan berdasarkan UU NO 18/2012 tentang Pangan menggantikan UU NO 7/1996 tentang pangan, UU NO 23/2014 tentang Perda. Mengenai keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan kesehatan di indonesia, kata Sarina, pihaknya didasari dengan UU NO 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 dan UU NO 2 Tahun 2005 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2017.

“Untuk industri-industri ketahanan pangan kalau mau meningkatkan statusnya akan di dampingi oleh Balai BPOM. Untuk tarif akan dikenakan 50% dari tarif yang sudah ditetapkan dan di dasari dengan PP NO 32 THUN 2013 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak dan itu bukan diberikan kepada kami tetapi di masukan ke dalam kas negara.” tegasnya

Untuk loket disampaikannya, sudah ada loket khusus untuk UMKM dan akan didampingi oleh Balai BPOM Provinsi dan apabila sudah dilakukan penelitian maka MUI akan mencantumkan lebel halal.

“Sebab lebel halal itu tidak kami cantumkan sesuka hati kita, tetapi harus di cek dengan teliti oleh MUI, Yang mengeluarkan nomor izin PIRT (pangan industri rumah tangga) adalah Dinas kesehatan Kabupaten kota setempat, Ada juga produk-produk yang tidak bisa didafarkan di PIRT maka akan didaftarkan di MD seperti Minuman, daging dan makanan yang tidak lebih dari 7 hari.” ujarnya

Suasana Sosialisasi Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Morotai oleh BPOM Malut.

Sementara Kepala Loka POM Kabupaten Pulau Morotai Sjafri. Ahmad. S. Farm. Apt, menyampaikan, kegiat ini merupakan kegiatan pembinaan UMKM dalam meningkatkan ekonomi rakyat di Pulau Morotai dan melibatkan lintas sektor dari Perindakop Kabupaten Pulau Morotai.

“kegiatan ini merupakan salah satu sarana supaya para pelaku usaha dengan usahanya bisa keluar dari pulau morotai ke daerah lain.” katanya

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 1 Setda Pulau Morotai, Muchlis Baay, MSI, turut hadir Asisten III, Kadis Perindagkop, mewakili Dinkes serta pelaku usah kecil dan menengah Kabupaten Pulau Morotai.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

BPOM Sosialisasi Pengawasan Obat dan Makanan Bagi UMKM Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku Utara, Dra. Sarina. Apt. Menggelar kegiatan loka pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Pulau Morotai, kamis 15/11/2018, bertempat dihalaman kantor Loka POM, desa Darame, Kecamatan Morsel dengan tema “Peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi rakyat dipulau morotai”.

Kepala BPOM Maluku Utara Sarina, menyampaikan, kebijakan badan pengawasan obat dan makanan dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai Rencana Strategis badan BPOM tahun 2015-2019 bertujuan untuk meningkatkan dan mengawas produk makanan agar bisa membuat dan mengawas makanan yang baik dan bernutrisi tinggi buat masyarakat.

“BPOM bukan hanya menggagas di Kabupaten Pulau Morotai tetapi, BPOM mengawasi di semua wilayah di Indonesia. Terkait surat ijin, itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten kota setempat yang mana produk itu berproduksi dan prindakop tidak bisa memaksa dinas kesehatan terkait prodak yang akan dikeluarkan.” ungkapnya

Lanjutnya, “tugas kami itu untuk mendekatkan diri kepada masharakat dan untuk melindungi masyarakat, apabila kalau ada keluhan silahkan saja datang untuk bertanya. Untuk itu kami mendirikan kantor-kantor perpanjangan tangan Balai BPOM dan kami bersyukur karena propinsi malut mendapatkan 1 dan itu ada di pulau morotai.”

Dijelaskan, keamanan pangan adalah hak dasar kehidupan yang mana bisa memperoleh standar hidup yang mencukupi untuk kesehatan dan kesejahtraan masyarakat.

“Lebih dari 200 penyakit itu disebabkan pencemaran pangan, yang tercemar bahaya dan pangan yang tidak aman dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang.” tuturnya

Tambahnya, “Cemaran pada pangan dapat terjadi pada titik rantai pangan manapun dan banyak makanan yang menggunakan bahan pengawet atau bahan kimia tetapi dari dinas kesehatan, prindakop dan BPOM pasti akan mengetahui sebab mereka sudah terlatih.”

Dikatakan, semua dikerjakan berdasarkan UU NO 18/2012 tentang Pangan menggantikan UU NO 7/1996 tentang pangan, UU NO 23/2014 tentang Perda. Mengenai keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan kesehatan di indonesia, kata Sarina, pihaknya didasari dengan UU NO 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 dan UU NO 2 Tahun 2005 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2017.

“Untuk industri-industri ketahanan pangan kalau mau meningkatkan statusnya akan di dampingi oleh Balai BPOM. Untuk tarif akan dikenakan 50% dari tarif yang sudah ditetapkan dan di dasari dengan PP NO 32 THUN 2013 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak dan itu bukan diberikan kepada kami tetapi di masukan ke dalam kas negara.” tegasnya

Untuk loket disampaikannya, sudah ada loket khusus untuk UMKM dan akan didampingi oleh Balai BPOM Provinsi dan apabila sudah dilakukan penelitian maka MUI akan mencantumkan lebel halal.

“Sebab lebel halal itu tidak kami cantumkan sesuka hati kita, tetapi harus di cek dengan teliti oleh MUI, Yang mengeluarkan nomor izin PIRT (pangan industri rumah tangga) adalah Dinas kesehatan Kabupaten kota setempat, Ada juga produk-produk yang tidak bisa didafarkan di PIRT maka akan didaftarkan di MD seperti Minuman, daging dan makanan yang tidak lebih dari 7 hari.” ujarnya

Suasana Sosialisasi Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Morotai oleh BPOM Malut.

Sementara Kepala Loka POM Kabupaten Pulau Morotai Sjafri. Ahmad. S. Farm. Apt, menyampaikan, kegiat ini merupakan kegiatan pembinaan UMKM dalam meningkatkan ekonomi rakyat di Pulau Morotai dan melibatkan lintas sektor dari Perindakop Kabupaten Pulau Morotai.

“kegiatan ini merupakan salah satu sarana supaya para pelaku usaha dengan usahanya bisa keluar dari pulau morotai ke daerah lain.” katanya

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 1 Setda Pulau Morotai, Muchlis Baay, MSI, turut hadir Asisten III, Kadis Perindagkop, mewakili Dinkes serta pelaku usah kecil dan menengah Kabupaten Pulau Morotai.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...