Kartu Nikah Tidak Diperlukan

i-malut.com, JAKARTA — Program Kartu Nikah Kementerian Agama (Kemenag) RI merupakan bagian dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang diluncurkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 8 November 2018 menuai banyak kritikan. Pasalnya, program tersebut dinilai sebagai pembosoran anggaran dan memunculkan persoalan baru.

Dikutip dari republika.co.id, Jumat (16/11/2018), Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan progam Kemenag terkait kartu nikah itu tak perlu dan sebaiknya dibatalkan saja. Sebab, ini hanya akan memancing persoalan baru yang ruwet bila dilihat dari berbagai aspek.

‘’Kalau dilihat secara fungsional memang kartu nikah tak perlu. Ini karena yang penting buku nikah karena dalam mengurus paspor itu pakai buku nikah, bukan kartu nikah. Sebagai alat identitas juga tak perlu sebab sudah ada KTP, SIM hingga identitas lain,’’ kata Khatibul Umam Wiranu, di Jakarta, Jumat (16/11).

Selain itu, kartu nikah akan berkonsekuensi munculnya soal bagaimana perawatan situs, pemeliharaan web, dan hal terkait lainnya. Semua itu akan ada karena terkait soal IT yang ujungnya terkait EKTP yang masih tak beres. ”Dulu kita kan ingin ada ‘identitas tunggal’ dalam soal data kependudukan yang bisa dijadikan landasan untuk bayar pajak, PLN, urusan dengan bank, dan lainnya. Nah, soal kartu nikah akan menjadi soal baru yang tak perlu. Cukup di E KTP untuk soal data itu bisa tertampung.”

‘’Kedepan memang negara harus berbasis data yang kuat. Dan itu harus ada dengan berbasis E KTP. Jadi kartu nikah tak perlu. Apalagi ini program kementrian, bukan program negara. Dan juga soal lainnya siapa yang menjamin keamanan data itu sebab ini terkit dengan data pribadi di era ‘Big Data’ ini,’’ ujarnya.

Selain itu, adanya kartu nikah yang dilaporkan masyarakat masih atau hanya tertuju kepada orang Islam. Hal ini juga bisa memicu adanya diskriminasi kebijakan. Sebab, setiap ada kebijakan baru itu memang harus berlaku untuk semua, yakni tak hanya kepada orang yang menikah di kantor urusan agama saja.

‘’Yang paling sulit lagi adalah bagaimana nanti mempertanggungjawabkan program ini. Sebab, munculnya mendadak dan tidak ada dalam rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga di APBN. Ini mutlak sebab terkait soal tertib administrasi. Jadi karena bukan program negara, hanya program Kemenag, maka tak usah saja,’’ tegas Katibul.

Yang paling lebih serius, kata dia, DPR belum tahu pasti soal rencana ini karena tiba-tiba ada. DPR juga tak tahu kapan program ini ditenderkan, berapa biaya, dari mana biaya, dan siapa yang memenangkan tender proyek pengadaan karti nikah tersebut.

‘’Kami yang di Komisi VIII DPR pun tak tahu kenapa tiba-tiba ada soal kartu nikah. Maka wajar banyak pertanyaan dari masyarakat soal ini. Saya harap semua diperjelas dan tak bisa hanya dikatakan nanti kalau ada kekurangan maka ini sebenarnya baru program percontohan saja. Sebab, harusnya program ini program negara, bukan hanya sekedar program dari Kemenag. Untuk itu tak bisa main-main,’’ kata Katibul Umam.

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Kartu Nikah Tidak Diperlukan

-

i-malut.com, JAKARTA — Program Kartu Nikah Kementerian Agama (Kemenag) RI merupakan bagian dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang diluncurkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 8 November 2018 menuai banyak kritikan. Pasalnya, program tersebut dinilai sebagai pembosoran anggaran dan memunculkan persoalan baru.

Dikutip dari republika.co.id, Jumat (16/11/2018), Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan progam Kemenag terkait kartu nikah itu tak perlu dan sebaiknya dibatalkan saja. Sebab, ini hanya akan memancing persoalan baru yang ruwet bila dilihat dari berbagai aspek.

‘’Kalau dilihat secara fungsional memang kartu nikah tak perlu. Ini karena yang penting buku nikah karena dalam mengurus paspor itu pakai buku nikah, bukan kartu nikah. Sebagai alat identitas juga tak perlu sebab sudah ada KTP, SIM hingga identitas lain,’’ kata Khatibul Umam Wiranu, di Jakarta, Jumat (16/11).

Selain itu, kartu nikah akan berkonsekuensi munculnya soal bagaimana perawatan situs, pemeliharaan web, dan hal terkait lainnya. Semua itu akan ada karena terkait soal IT yang ujungnya terkait EKTP yang masih tak beres. ”Dulu kita kan ingin ada ‘identitas tunggal’ dalam soal data kependudukan yang bisa dijadikan landasan untuk bayar pajak, PLN, urusan dengan bank, dan lainnya. Nah, soal kartu nikah akan menjadi soal baru yang tak perlu. Cukup di E KTP untuk soal data itu bisa tertampung.”

‘’Kedepan memang negara harus berbasis data yang kuat. Dan itu harus ada dengan berbasis E KTP. Jadi kartu nikah tak perlu. Apalagi ini program kementrian, bukan program negara. Dan juga soal lainnya siapa yang menjamin keamanan data itu sebab ini terkit dengan data pribadi di era ‘Big Data’ ini,’’ ujarnya.

Selain itu, adanya kartu nikah yang dilaporkan masyarakat masih atau hanya tertuju kepada orang Islam. Hal ini juga bisa memicu adanya diskriminasi kebijakan. Sebab, setiap ada kebijakan baru itu memang harus berlaku untuk semua, yakni tak hanya kepada orang yang menikah di kantor urusan agama saja.

‘’Yang paling sulit lagi adalah bagaimana nanti mempertanggungjawabkan program ini. Sebab, munculnya mendadak dan tidak ada dalam rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga di APBN. Ini mutlak sebab terkait soal tertib administrasi. Jadi karena bukan program negara, hanya program Kemenag, maka tak usah saja,’’ tegas Katibul.

Yang paling lebih serius, kata dia, DPR belum tahu pasti soal rencana ini karena tiba-tiba ada. DPR juga tak tahu kapan program ini ditenderkan, berapa biaya, dari mana biaya, dan siapa yang memenangkan tender proyek pengadaan karti nikah tersebut.

‘’Kami yang di Komisi VIII DPR pun tak tahu kenapa tiba-tiba ada soal kartu nikah. Maka wajar banyak pertanyaan dari masyarakat soal ini. Saya harap semua diperjelas dan tak bisa hanya dikatakan nanti kalau ada kekurangan maka ini sebenarnya baru program percontohan saja. Sebab, harusnya program ini program negara, bukan hanya sekedar program dari Kemenag. Untuk itu tak bisa main-main,’’ kata Katibul Umam.

BERITA LAINNYA

Korban Karya Indah meradang, Perusahaan terkesan Cuci Tangan

Sanana -- Sejumlah Korban Kebakaran Kapal Penumpang Karya Indah yang terbakar di Perairan Lifmatola beberapa...

Kejari Halut Lakukan Sertijab Kasi Intelijen

Tobelo -- Lingkup Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut, pada Senin (7/6) kemarin dikabarkan telah melakukan kegiatan...

Tim Gabungan Pengamanan STQ Nasional Gelar Rapat Finalisasi

Sofifi -- Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat nasional sebentar lagi akan diselenggarakan di Sofifi Ibu...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi...

Ketua KNPI Sula ingatkan Bupati terpilih soal Visi...

Sanana -- Resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), setelah dilantik pada Jumat...

Bupati Bakal Beri Sangsi Kepada Pegawai Yang Tolak...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, memberikan Warning kepada pegawai (PNS/PTT) yang sampai...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...