Kartu Nikah Tidak Diperlukan

i-malut.com, JAKARTA — Program Kartu Nikah Kementerian Agama (Kemenag) RI merupakan bagian dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang diluncurkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 8 November 2018 menuai banyak kritikan. Pasalnya, program tersebut dinilai sebagai pembosoran anggaran dan memunculkan persoalan baru.

Dikutip dari republika.co.id, Jumat (16/11/2018), Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan progam Kemenag terkait kartu nikah itu tak perlu dan sebaiknya dibatalkan saja. Sebab, ini hanya akan memancing persoalan baru yang ruwet bila dilihat dari berbagai aspek.

‘’Kalau dilihat secara fungsional memang kartu nikah tak perlu. Ini karena yang penting buku nikah karena dalam mengurus paspor itu pakai buku nikah, bukan kartu nikah. Sebagai alat identitas juga tak perlu sebab sudah ada KTP, SIM hingga identitas lain,’’ kata Khatibul Umam Wiranu, di Jakarta, Jumat (16/11).

Selain itu, kartu nikah akan berkonsekuensi munculnya soal bagaimana perawatan situs, pemeliharaan web, dan hal terkait lainnya. Semua itu akan ada karena terkait soal IT yang ujungnya terkait EKTP yang masih tak beres. ”Dulu kita kan ingin ada ‘identitas tunggal’ dalam soal data kependudukan yang bisa dijadikan landasan untuk bayar pajak, PLN, urusan dengan bank, dan lainnya. Nah, soal kartu nikah akan menjadi soal baru yang tak perlu. Cukup di E KTP untuk soal data itu bisa tertampung.”

‘’Kedepan memang negara harus berbasis data yang kuat. Dan itu harus ada dengan berbasis E KTP. Jadi kartu nikah tak perlu. Apalagi ini program kementrian, bukan program negara. Dan juga soal lainnya siapa yang menjamin keamanan data itu sebab ini terkit dengan data pribadi di era ‘Big Data’ ini,’’ ujarnya.

Selain itu, adanya kartu nikah yang dilaporkan masyarakat masih atau hanya tertuju kepada orang Islam. Hal ini juga bisa memicu adanya diskriminasi kebijakan. Sebab, setiap ada kebijakan baru itu memang harus berlaku untuk semua, yakni tak hanya kepada orang yang menikah di kantor urusan agama saja.

‘’Yang paling sulit lagi adalah bagaimana nanti mempertanggungjawabkan program ini. Sebab, munculnya mendadak dan tidak ada dalam rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga di APBN. Ini mutlak sebab terkait soal tertib administrasi. Jadi karena bukan program negara, hanya program Kemenag, maka tak usah saja,’’ tegas Katibul.

Yang paling lebih serius, kata dia, DPR belum tahu pasti soal rencana ini karena tiba-tiba ada. DPR juga tak tahu kapan program ini ditenderkan, berapa biaya, dari mana biaya, dan siapa yang memenangkan tender proyek pengadaan karti nikah tersebut.

‘’Kami yang di Komisi VIII DPR pun tak tahu kenapa tiba-tiba ada soal kartu nikah. Maka wajar banyak pertanyaan dari masyarakat soal ini. Saya harap semua diperjelas dan tak bisa hanya dikatakan nanti kalau ada kekurangan maka ini sebenarnya baru program percontohan saja. Sebab, harusnya program ini program negara, bukan hanya sekedar program dari Kemenag. Untuk itu tak bisa main-main,’’ kata Katibul Umam.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Kartu Nikah Tidak Diperlukan

i-malut.com, JAKARTA — Program Kartu Nikah Kementerian Agama (Kemenag) RI merupakan bagian dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang diluncurkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 8 November 2018 menuai banyak kritikan. Pasalnya, program tersebut dinilai sebagai pembosoran anggaran dan memunculkan persoalan baru.

Dikutip dari republika.co.id, Jumat (16/11/2018), Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan progam Kemenag terkait kartu nikah itu tak perlu dan sebaiknya dibatalkan saja. Sebab, ini hanya akan memancing persoalan baru yang ruwet bila dilihat dari berbagai aspek.

‘’Kalau dilihat secara fungsional memang kartu nikah tak perlu. Ini karena yang penting buku nikah karena dalam mengurus paspor itu pakai buku nikah, bukan kartu nikah. Sebagai alat identitas juga tak perlu sebab sudah ada KTP, SIM hingga identitas lain,’’ kata Khatibul Umam Wiranu, di Jakarta, Jumat (16/11).

Selain itu, kartu nikah akan berkonsekuensi munculnya soal bagaimana perawatan situs, pemeliharaan web, dan hal terkait lainnya. Semua itu akan ada karena terkait soal IT yang ujungnya terkait EKTP yang masih tak beres. ”Dulu kita kan ingin ada ‘identitas tunggal’ dalam soal data kependudukan yang bisa dijadikan landasan untuk bayar pajak, PLN, urusan dengan bank, dan lainnya. Nah, soal kartu nikah akan menjadi soal baru yang tak perlu. Cukup di E KTP untuk soal data itu bisa tertampung.”

‘’Kedepan memang negara harus berbasis data yang kuat. Dan itu harus ada dengan berbasis E KTP. Jadi kartu nikah tak perlu. Apalagi ini program kementrian, bukan program negara. Dan juga soal lainnya siapa yang menjamin keamanan data itu sebab ini terkit dengan data pribadi di era ‘Big Data’ ini,’’ ujarnya.

Selain itu, adanya kartu nikah yang dilaporkan masyarakat masih atau hanya tertuju kepada orang Islam. Hal ini juga bisa memicu adanya diskriminasi kebijakan. Sebab, setiap ada kebijakan baru itu memang harus berlaku untuk semua, yakni tak hanya kepada orang yang menikah di kantor urusan agama saja.

‘’Yang paling sulit lagi adalah bagaimana nanti mempertanggungjawabkan program ini. Sebab, munculnya mendadak dan tidak ada dalam rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga di APBN. Ini mutlak sebab terkait soal tertib administrasi. Jadi karena bukan program negara, hanya program Kemenag, maka tak usah saja,’’ tegas Katibul.

Yang paling lebih serius, kata dia, DPR belum tahu pasti soal rencana ini karena tiba-tiba ada. DPR juga tak tahu kapan program ini ditenderkan, berapa biaya, dari mana biaya, dan siapa yang memenangkan tender proyek pengadaan karti nikah tersebut.

‘’Kami yang di Komisi VIII DPR pun tak tahu kenapa tiba-tiba ada soal kartu nikah. Maka wajar banyak pertanyaan dari masyarakat soal ini. Saya harap semua diperjelas dan tak bisa hanya dikatakan nanti kalau ada kekurangan maka ini sebenarnya baru program percontohan saja. Sebab, harusnya program ini program negara, bukan hanya sekedar program dari Kemenag. Untuk itu tak bisa main-main,’’ kata Katibul Umam.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER