KPU Harap Dalam 30 Hari DPT Sudah Final

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap penetapan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) benar-benar selesai 30 hari ke depan. Mengingat, pada 2 Januari 2019 KPU sudah harus memulai proses produksi logistik surat suara.

“Karena Januari sudah mulai produksi logistik surat suara. Jadwal kami tanggal 2 Januari (2019) kita sudah akan produksi surat suara,” ujar ketua KPU, Arief di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).

Dikutip dari republika.co.id, Jumat (16/11/2018), pada rapat pleno yang diselenggarakan Kamis malam, KPU menetapkan penambahan waktu paling lama 30 hari untuk melakukan penyempurnaan DPTHP-2. Penyempurnaan itu akan dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya hingga tingkat kabupaten/kota.

“Kami tidak melakukan penetapan rekapitulasi paling lama 30 hari dari hari ini sampai kurang lebih 16 Desember 2018,” kayanya.

Hingga rapat pleno dilaksanakan, sudah ada 28 provinsi yang tuntas dalam menyampaikan rekapitulasi DPT dan tersisa enam provinsi yang belum tuntas memasukkan rekapitulasi DPT sepenuhnya. Terhadap 28 provinsi itu, kata Arief, jika ternyata masih ditemukan ada pemilih yang belum masuk ke dalam DPT, maka masih memiliki waktu untuk pemutakhiran kembali.

“Apabila ditemukan masih ada pemilih yang seharusnya masuk dalam DPT tapi belum masuk, sialakan mau diupdate datanya nanti 30 hari ke depan kita melakukan pentepan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka,” jelasnya.

Penambahan waktu selama 30 hari ke depan untuk merekapitulasi DPTHP-2 direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rekomendasi itu didasari oleh beberapa hal. Semua itu terkait dengan data pemilih yang belum masuk ke dalam DPTHP-2.

“Bawaslu merekomendasikan (untuk) melakukan penyempurnaan selama 30 hari,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

KPU Harap Dalam 30 Hari DPT Sudah Final

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap penetapan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) benar-benar selesai 30 hari ke depan. Mengingat, pada 2 Januari 2019 KPU sudah harus memulai proses produksi logistik surat suara.

“Karena Januari sudah mulai produksi logistik surat suara. Jadwal kami tanggal 2 Januari (2019) kita sudah akan produksi surat suara,” ujar ketua KPU, Arief di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).

Dikutip dari republika.co.id, Jumat (16/11/2018), pada rapat pleno yang diselenggarakan Kamis malam, KPU menetapkan penambahan waktu paling lama 30 hari untuk melakukan penyempurnaan DPTHP-2. Penyempurnaan itu akan dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya hingga tingkat kabupaten/kota.

“Kami tidak melakukan penetapan rekapitulasi paling lama 30 hari dari hari ini sampai kurang lebih 16 Desember 2018,” kayanya.

Hingga rapat pleno dilaksanakan, sudah ada 28 provinsi yang tuntas dalam menyampaikan rekapitulasi DPT dan tersisa enam provinsi yang belum tuntas memasukkan rekapitulasi DPT sepenuhnya. Terhadap 28 provinsi itu, kata Arief, jika ternyata masih ditemukan ada pemilih yang belum masuk ke dalam DPT, maka masih memiliki waktu untuk pemutakhiran kembali.

“Apabila ditemukan masih ada pemilih yang seharusnya masuk dalam DPT tapi belum masuk, sialakan mau diupdate datanya nanti 30 hari ke depan kita melakukan pentepan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka,” jelasnya.

Penambahan waktu selama 30 hari ke depan untuk merekapitulasi DPTHP-2 direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rekomendasi itu didasari oleh beberapa hal. Semua itu terkait dengan data pemilih yang belum masuk ke dalam DPTHP-2.

“Bawaslu merekomendasikan (untuk) melakukan penyempurnaan selama 30 hari,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER