KMMB dan ASN Gelar Aksi Unras Minta Bupati Morotai Turun Dari Jabatannya

i-malut.com, MOROTAI — Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pulau Morotai melakukan aksi unjuk rasa (unras), pada senin (19/11/2018), pukul 08.00 Wit, didepan Kantor Bupati, terkait masalah korupsi dan pelanggaran kententuan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Bupati Morotai Benny Laos.

Bertindak selaku korlap Unras, Mujril Hi Dayan, dengan jumlah massa kurang lebih 350 orang, menggunakan satu unit mobil Pick Up dilengkapi sound system, satu buah bendera Merah Putih dan dua buah spanduk yang bertuliskan “Meminta KPK dan kepolisian RI jemput paksa Bupati Morotai” dan “Bupati Morotai segera turun dari jabatan”

Yakmil Abd Karim, Kabid Data Dukcapil saat menyampaikan orasinya.

KMMB dan ASN juga menuntut, melalui pernyataan sikap yang dibacakan, yakni :

  1. Mendesak Komisi Pemberantasan KORUPSi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia agar secepatnya mengusut tuntas dan menangkap keterlibatan BENY LAOS dalam kasus korupsi dan Gratifikasi dan kementrian PUPR dalam project jalan lingkar Halmahera dan jalan lingkar selatan Masala
  2. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan teguran keras terhadap Bupati Morotai dan memberikan sangksi atas pelanggaran kententuan aparatur sipil Negara.
  3. Mendesak Komisi Aparatur Sipil negara untuk melakukan teguran atas pelangaran terhadap UU No. 5 Tahun 2014 serta melakukan eksecutif review terhadap berbagai produk hukum daerah tentang pemberian Hukuman terhadap ASN.
  4. Terhadap bapak Beny Laos untuk tidak lagi kembali dan mengajukan surat pengunduran diri selaku Bupati Pulau Morotai, jika bapak Beny Laos tidak mengindakan tuntutan kami, maka kami akan melakukan pemboikotan seluruh aktifitas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di Pulau Morotai.
  5. Tidak lagi adanya pemberian punhismant terhadap pegawai negri sipil Kabupaten Pulau morotai.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

KMMB dan ASN Gelar Aksi Unras Minta Bupati Morotai Turun Dari Jabatannya

i-malut.com, MOROTAI — Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pulau Morotai melakukan aksi unjuk rasa (unras), pada senin (19/11/2018), pukul 08.00 Wit, didepan Kantor Bupati, terkait masalah korupsi dan pelanggaran kententuan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Bupati Morotai Benny Laos.

Bertindak selaku korlap Unras, Mujril Hi Dayan, dengan jumlah massa kurang lebih 350 orang, menggunakan satu unit mobil Pick Up dilengkapi sound system, satu buah bendera Merah Putih dan dua buah spanduk yang bertuliskan “Meminta KPK dan kepolisian RI jemput paksa Bupati Morotai” dan “Bupati Morotai segera turun dari jabatan”

Yakmil Abd Karim, Kabid Data Dukcapil saat menyampaikan orasinya.

KMMB dan ASN juga menuntut, melalui pernyataan sikap yang dibacakan, yakni :

  1. Mendesak Komisi Pemberantasan KORUPSi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia agar secepatnya mengusut tuntas dan menangkap keterlibatan BENY LAOS dalam kasus korupsi dan Gratifikasi dan kementrian PUPR dalam project jalan lingkar Halmahera dan jalan lingkar selatan Masala
  2. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan teguran keras terhadap Bupati Morotai dan memberikan sangksi atas pelanggaran kententuan aparatur sipil Negara.
  3. Mendesak Komisi Aparatur Sipil negara untuk melakukan teguran atas pelangaran terhadap UU No. 5 Tahun 2014 serta melakukan eksecutif review terhadap berbagai produk hukum daerah tentang pemberian Hukuman terhadap ASN.
  4. Terhadap bapak Beny Laos untuk tidak lagi kembali dan mengajukan surat pengunduran diri selaku Bupati Pulau Morotai, jika bapak Beny Laos tidak mengindakan tuntutan kami, maka kami akan melakukan pemboikotan seluruh aktifitas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di Pulau Morotai.
  5. Tidak lagi adanya pemberian punhismant terhadap pegawai negri sipil Kabupaten Pulau morotai.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER