Massa Aksi Kepung Kantor Bupati Minta BL Mundur, Para Caleg Ikut Berorasi

i-malut.com, MOROTAI – Ratusan massa yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN Morotai) dan Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) menggelar aksi unjuk rasa di jalan depan Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Senin (19/11/2018), pukul 08.00 Wit. dalam aksi tersebut, mereka meminta agar Bupati Morotai turun dari jabatannya dan meninggalkan Morotai.

Orasi disampaikan oleh sejumlah caleg DPRD Morotai, ASN dan Mahasiswa. Koordinator aksi Mujril H. Daiyan dalam orasi menyampaikan bahwa literatur perjuangan kita dituntut untuk saling menjaga harkat dan martabat sebagai rakyat yang merdeka. Ketika tahun 2008 menjadi catatan pahit masyarakat Morotai untuk memperjuangkan Morotai menjadikan daerah otonomi baru di Provinsi Maluku Utara.

“Terbentuknya pemerintahan pada dasarnya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya membuat jutaan masaalah diinternal Pemerintahan itu sendiri dengan mempertontonkan sikap dan tindakan yang sangat tidak terpuji oleh Bupati Morotai. Bagi kami hal ini sangat merugikan seluruh rakyat Morotai.” tegasnya

Dikatakan juga, Pemutasian ASN di beberapa SKPD, bagi pihaknya, tidak serta-merta dilakukan oleh seorang Bupati. Seharusnya pelaksanaan mutasi, penundaan kenaikan pangkat dan sangsi pegawai berupa panismen, kata Dia, harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kadis PUPR Morotai (ASN) Yongky Makangiras, dalam orasinya mengutarakan, bahwa pemecatan dan Mutasi terhadap ASN tidaklah mudah, seharusnya dilakukan melalui pentahapan.

“Apabila Bupati melakukan pemberhentian jabatan tanpa melalui prosedur yang benar maka kita akan bertemu di pengadilan.” teriaknya dengan nada mengancam

Sementara salah satu ASN bagian Hukum Setda Pulau Morotai, Supriyadi Mandar, menantang Bupati, dalam orasinya Ia terikkan yakni sampaikan kepada Benny Laos, Supriyadi mandar pasang bendera perang, Kita akan aksi sampai tanggal 30.

“Tidak usah takut, saya sudah konsolidasi massa mulai dari Sekda, sampai Asisten dan pejabat-pejabat lainnya untuk melakukan aksi ini, tapi sangat disayangkan hari ini mereka beberapa pejabat masih ada yang takut.” semburnya

Lanjutnya, Bupati seperti apa, pikirannya berubah-ubah, semua keinginannya harus diikuti tetapi ketika dilakukan tidak sesuai maka ancamanlah yang kita dapatkan.

“Abjan Sofyan harus menjelaskan ini, karena saya dengar selama ini, dia (abjan sofyan, kepala BAPPEDA) yang mengatur-ngatur segala kebijakan Bupati. Jika ini terus-menerus terjadi maka kita komitmen untuk mundur dan dia tidak akan bisa berbuat apa apa.” teriak Upi Mandar mengajak

Tambahnya, “Selama ini ASN Morotai tertindas dengan kebijakan Bupati Morotai, untuk itu saya menghimbau kepada seluruh ASN, jangan takut dengan Bupati, mari bersatu kita lawan Bupati yang bertindak semena-mena.”

Begitu juga Fahmi usman (ASN di Dinas Perkim). Iya menegaskan dengan nada berapi-api.

“Kita tidak perlu takut dalam menuntut keadilan. Saya selaku ASN merasa tidak memiliki harga diri, masa kita disuruh tanam pohon, seharusnya kontraktor yang menangani pekerjaan semacam itu. Kami orang Morotai hanya untuk memperbaiki taraf hidup dan hari ini kita sepakat untuk takut hanya kepada Allah bukan kepada Benny Laos yang selama ini telah melakukan penindasan kepada para ASN, kita jangan takut, penindasan harus dilawan.” ujarnya

Demikian pula Staf Khusus Bupati, Mustafa Lasidji (ASN), mengatakan aksi ini adalah akumulasi dari hal yang dirasakan ASN yang sudah tertidur lama, jadi jangan kemudian ditunggangi.

“Saya pastikan tidak ada yang kena imbas dari demo ini, karena merupakan masaalah kita bersama, olehnya itu jangan sampai ada yang korban, maka itu pimpinan SKPD harus ada didepan jangan sembunyi dibelakang layar.” tantangnya

Secara etika, kata Mustafa Lasiji, sebetulnya ASN tidak boleh bicara disini, tetapi karena ini akumulasi yang sudah tersimpan lama maka apa boleh buat kita mengambil langkah. dirinya meminta kepada seluruh ASN harus menandatangani pernyataan yang akan dibuat beberapa waktu nanti terkait hal-hal yg dituntut. Bupati tidak mengetahui etika birokrasi untuk itu wajib diberitahukan.

“Kurang lebih 480 berkas Kenaikan pangkat ASN harus ditandatangani Bupati. Hari ini kami akan rapat pimpinan SKPD untuk membuat pernyataan tertulis terkait masaalah tersebut. Kami meminta komitmen seluruh pimpinan SKPD dan ASN untuk sama-sama menyuarakan dan menyampaikan keluhan ASN kepada Bupati Morotai.” jelasnya

Pemandangan yang miris dari pantauan media ini, sebab anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat tidak menjembatani untuk menyelesaikan masalah ini malah turut berorasi, mereka diantaranya, Rasmin fabanyo ( Wakil ketua II DPRD Morotai ), menuduh Bupati hanya memperkaya diri,

“APBD Morotai hanya dinikmati oleh segilintir orang dan masyrakat morotai hanya menikmati tulangnya saja. Mundurnya ekonomi Morotai dikarenakan uang daerah yang dicairkan melalui proyek-proyek pembangunan infra struktur morotai tidak berputar di morotai, hal ini disebabkan karena proyek yang ada di morotai dikerjakan oleh orang luar morotai.” ungkapnya

Sementara, Mic Bil Abd. Azis (Anggota DPRD) dalam orasinya mengatakan, Beny laos adalah pemimpin yang memperkaya diri dan dia tidak pernah menghargai umat beragama.

“Jangan melayani pemimpin yang zalim dan tidak menghargai lembaga-lembaga yang ada di Morotai seperti TNI dan Polri, Jika ASN melakukan mogok kerja selama 3 hari saja, maka saya yakin masalah ini akan menjadi isu nasional.” teriaknya

Sementara Mahmud Kiat (Anggota DPRD fraksi golkar) menantang para pimpinan SKPD agar tumbangkan bupati Benny Laos.

“Pimpinan SKPD yang tidak hadir dalam aksi ini saya tantang untuk hadir dalam pertemuan dengan anggota DPRD. Partai golkar akan bersama-sama dengan masyrakat morotai.” ajaknya

Dilain sisi, Iwan Karim menyesalkan aksi ASN yang telah ditunggangi dengan politik.

“Kalau hanya ASN tidak ada masalah, tetapi saya lihat sejumlah caleg telah naik orasi ini berarti telah ditunggangi politik.” cetusnya

Pukul 10.25 WIT massa melakukan aksi Road show mengelilingi Kota Daruba kemudian lanjut ke gedung DPRD.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Massa Aksi Kepung Kantor Bupati Minta BL Mundur, Para Caleg Ikut Berorasi

i-malut.com, MOROTAI – Ratusan massa yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN Morotai) dan Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) menggelar aksi unjuk rasa di jalan depan Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Senin (19/11/2018), pukul 08.00 Wit. dalam aksi tersebut, mereka meminta agar Bupati Morotai turun dari jabatannya dan meninggalkan Morotai.

Orasi disampaikan oleh sejumlah caleg DPRD Morotai, ASN dan Mahasiswa. Koordinator aksi Mujril H. Daiyan dalam orasi menyampaikan bahwa literatur perjuangan kita dituntut untuk saling menjaga harkat dan martabat sebagai rakyat yang merdeka. Ketika tahun 2008 menjadi catatan pahit masyarakat Morotai untuk memperjuangkan Morotai menjadikan daerah otonomi baru di Provinsi Maluku Utara.

“Terbentuknya pemerintahan pada dasarnya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya membuat jutaan masaalah diinternal Pemerintahan itu sendiri dengan mempertontonkan sikap dan tindakan yang sangat tidak terpuji oleh Bupati Morotai. Bagi kami hal ini sangat merugikan seluruh rakyat Morotai.” tegasnya

Dikatakan juga, Pemutasian ASN di beberapa SKPD, bagi pihaknya, tidak serta-merta dilakukan oleh seorang Bupati. Seharusnya pelaksanaan mutasi, penundaan kenaikan pangkat dan sangsi pegawai berupa panismen, kata Dia, harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kadis PUPR Morotai (ASN) Yongky Makangiras, dalam orasinya mengutarakan, bahwa pemecatan dan Mutasi terhadap ASN tidaklah mudah, seharusnya dilakukan melalui pentahapan.

“Apabila Bupati melakukan pemberhentian jabatan tanpa melalui prosedur yang benar maka kita akan bertemu di pengadilan.” teriaknya dengan nada mengancam

Sementara salah satu ASN bagian Hukum Setda Pulau Morotai, Supriyadi Mandar, menantang Bupati, dalam orasinya Ia terikkan yakni sampaikan kepada Benny Laos, Supriyadi mandar pasang bendera perang, Kita akan aksi sampai tanggal 30.

“Tidak usah takut, saya sudah konsolidasi massa mulai dari Sekda, sampai Asisten dan pejabat-pejabat lainnya untuk melakukan aksi ini, tapi sangat disayangkan hari ini mereka beberapa pejabat masih ada yang takut.” semburnya

Lanjutnya, Bupati seperti apa, pikirannya berubah-ubah, semua keinginannya harus diikuti tetapi ketika dilakukan tidak sesuai maka ancamanlah yang kita dapatkan.

“Abjan Sofyan harus menjelaskan ini, karena saya dengar selama ini, dia (abjan sofyan, kepala BAPPEDA) yang mengatur-ngatur segala kebijakan Bupati. Jika ini terus-menerus terjadi maka kita komitmen untuk mundur dan dia tidak akan bisa berbuat apa apa.” teriak Upi Mandar mengajak

Tambahnya, “Selama ini ASN Morotai tertindas dengan kebijakan Bupati Morotai, untuk itu saya menghimbau kepada seluruh ASN, jangan takut dengan Bupati, mari bersatu kita lawan Bupati yang bertindak semena-mena.”

Begitu juga Fahmi usman (ASN di Dinas Perkim). Iya menegaskan dengan nada berapi-api.

“Kita tidak perlu takut dalam menuntut keadilan. Saya selaku ASN merasa tidak memiliki harga diri, masa kita disuruh tanam pohon, seharusnya kontraktor yang menangani pekerjaan semacam itu. Kami orang Morotai hanya untuk memperbaiki taraf hidup dan hari ini kita sepakat untuk takut hanya kepada Allah bukan kepada Benny Laos yang selama ini telah melakukan penindasan kepada para ASN, kita jangan takut, penindasan harus dilawan.” ujarnya

Demikian pula Staf Khusus Bupati, Mustafa Lasidji (ASN), mengatakan aksi ini adalah akumulasi dari hal yang dirasakan ASN yang sudah tertidur lama, jadi jangan kemudian ditunggangi.

“Saya pastikan tidak ada yang kena imbas dari demo ini, karena merupakan masaalah kita bersama, olehnya itu jangan sampai ada yang korban, maka itu pimpinan SKPD harus ada didepan jangan sembunyi dibelakang layar.” tantangnya

Secara etika, kata Mustafa Lasiji, sebetulnya ASN tidak boleh bicara disini, tetapi karena ini akumulasi yang sudah tersimpan lama maka apa boleh buat kita mengambil langkah. dirinya meminta kepada seluruh ASN harus menandatangani pernyataan yang akan dibuat beberapa waktu nanti terkait hal-hal yg dituntut. Bupati tidak mengetahui etika birokrasi untuk itu wajib diberitahukan.

“Kurang lebih 480 berkas Kenaikan pangkat ASN harus ditandatangani Bupati. Hari ini kami akan rapat pimpinan SKPD untuk membuat pernyataan tertulis terkait masaalah tersebut. Kami meminta komitmen seluruh pimpinan SKPD dan ASN untuk sama-sama menyuarakan dan menyampaikan keluhan ASN kepada Bupati Morotai.” jelasnya

Pemandangan yang miris dari pantauan media ini, sebab anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat tidak menjembatani untuk menyelesaikan masalah ini malah turut berorasi, mereka diantaranya, Rasmin fabanyo ( Wakil ketua II DPRD Morotai ), menuduh Bupati hanya memperkaya diri,

“APBD Morotai hanya dinikmati oleh segilintir orang dan masyrakat morotai hanya menikmati tulangnya saja. Mundurnya ekonomi Morotai dikarenakan uang daerah yang dicairkan melalui proyek-proyek pembangunan infra struktur morotai tidak berputar di morotai, hal ini disebabkan karena proyek yang ada di morotai dikerjakan oleh orang luar morotai.” ungkapnya

Sementara, Mic Bil Abd. Azis (Anggota DPRD) dalam orasinya mengatakan, Beny laos adalah pemimpin yang memperkaya diri dan dia tidak pernah menghargai umat beragama.

“Jangan melayani pemimpin yang zalim dan tidak menghargai lembaga-lembaga yang ada di Morotai seperti TNI dan Polri, Jika ASN melakukan mogok kerja selama 3 hari saja, maka saya yakin masalah ini akan menjadi isu nasional.” teriaknya

Sementara Mahmud Kiat (Anggota DPRD fraksi golkar) menantang para pimpinan SKPD agar tumbangkan bupati Benny Laos.

“Pimpinan SKPD yang tidak hadir dalam aksi ini saya tantang untuk hadir dalam pertemuan dengan anggota DPRD. Partai golkar akan bersama-sama dengan masyrakat morotai.” ajaknya

Dilain sisi, Iwan Karim menyesalkan aksi ASN yang telah ditunggangi dengan politik.

“Kalau hanya ASN tidak ada masalah, tetapi saya lihat sejumlah caleg telah naik orasi ini berarti telah ditunggangi politik.” cetusnya

Pukul 10.25 WIT massa melakukan aksi Road show mengelilingi Kota Daruba kemudian lanjut ke gedung DPRD.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER