Massa Aksi Minta DPRD Gunakan Haknya Turunkan Bupati Morotai

i-malut.com, MOROTAI – Tepat pukul 11.30 Wit siang, massa aksi unras KMMB dan ASN melanjutkan orasi didepan kantor DPRD sekaligus melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Yakmil Abd. Karim (Kabid Data Dukcapil Morotai), saat menyampaikan orasinya, mengatakan, sejak Bupati Beny Laos dilantik, berbagai persoalan di Morotai muncul silih berganti, seluruh masyarakat resah dengan kebijakan Bupati.

“Kami PNS dijadikan babu dan budak Bupati tetapi kerja kami tidak pernah di hargai. APBD Morotai Rp. 700 miliar tetapi masyrakat dan ASN di Morotai tidak sejahtera.” semburnya

Baca JugaKMMB dan ASN Gelar Aksi Unras Minta Bupati Morotai Turun Dari Jabatannya

Sementara, Ketua DPRD Morotai menyampaikan, Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai bertujuan untuk mensejahterakan masyrakat morotai, ASN juga merupakan bagian dari masyrakat Pulau Morotai, ukuran kesejahtraan bukan dilihat dari pembangunan infrastruktur akan tetapi dilihat dari pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita masyarakat morotai berada di urutan 9 di Provinsi Maluku utara.

“Kesejahtraan di Pulau Morotai hanya dirasakan oleh kroni-kroni penguasa. Efisiensi anggaran untuk kesejahtraan masyarakat masih bisa kami terima akan tetapi kalau kesejahtraan hanya untuk kroni-kroni penguasa maka akan kami lawan.” gertaknya

Demikian juga orator Fandi Latif (Caleg PAN Dapil I ), mengatakan, pihaknya meminta ketegasan dan sikap DPRD secara kelembagaan dalam bertindak dan berani memanggil dan menegur Bupati Morotai.

“Jangan hanya memberi penjelasan, karena kami datang kesini bukan hanya untuk meminta penjelasan DPRD Morotai.” imbuhnya

Pada kesempatan itu, Rasmin Fabanyo (wakil ketua DPRD), meminta agar masyarakat mendukung DPRD, apabila rakyat berkehendak untuk menurunkan Buapti, maka DPRD bersikap untuk menurunkan Bupati sesuai dengan ketentuan UUD.

Aksi pun berlanjut dengan dilaksanakan hearing Pukul 12.15 WIT. Perwakilan massa aksi diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD, yang dihadiri oleh Fahri Haerudin (Ketua DPRD), M. Rasmin Fabanyo (Wakil Katua II), para anggota DPRD, Mujril Hi Dayan (Korlap Aksi), Fandi Latif (Caleg PAN), Marwan sidasi (perwakilan ASN) Ongki Makangiras (perwakilan ASN), Taufik Siapu (perwakilan ASN), Taufik sibua (Pewakilan KMMB).

Baca JugaMassa Aksi Kepung Kantor Bupati Minta BL Mundur, Para Caleg Ikut Berorasi

Perwakilan ASN, Taufik siapu, dalam kesempatan itu mengatakan, kebijakan Bupati Morotai sejak dilantik sebagai Bupati definitif selalu melenceng dari etika birokrasi, sebab kebijakan Bupati tidak berdasarkan aturan main dalam birokrasi mengenai kenaikan pangkat, mutasi dan punhishmen terhadap ASN.

“Kami ASN mulai dari Sekda, para Assiten hingga seluruh staf berkomitmen dalam aksi ini. Kami meminta kepada lembaga DPRD menyampaikan secara tertulis untuk ditindaklanjuti ke Gubernur dan MK, yaitu DPRD harus bersikap untuk menurunkan Bupati Morotai sebagai Bupati.” pintanya

Ketua DPRD Morotai, lantas menanggapinya serius, menurut Fahri Hairudin, DPRD harus bertindak sesuai dengan aturan tidak serta merta mengeluarkan rekomendasi secara tertulis tanpa melalui pentahapan.

“Sepulangnya Bupati dari luar daerah maka DPRD akan menggunakan hak interplasi, memanggil Bupati Morotai dan meminta penjelasan Bupati terkait kebijakan Bupati yang membuat kisruh di daerah, setelah itu kami menggunakan hak angket untuk menyelidiki kemudian baru bisa menggunakan hak mengeluarkan pendapat, setelah sleuruh pentahapan sudah dilalui baru kami bisa mengeluarkan rekomendasi.” janjinya

Sementara, Rasmin Fabanyo, Wakil Ketua DPRD menambahkan, bahwa pada hari kamis nanti, pihaknya akan memanggil seluruh pimpinan SKPD untuk menyampaikan sikapnya, setelah itu baru akan dilakukan rapat, meminta mengajukan hak interplasi oleh fraksi – fraksi.

“Setelah itu kami menggunakan hak Angket, dan kemudian mengeluarkan hak menyampaikan pendapat.” terangnya

Begitu juga Mich Bill Abdul Azis, anggota DPRD dari partai Demokrat. Ia menegaskan, sebagai Ketua Fraksi Pembangunan Amanat Demokrasi, dirinya memposisikan diri sebagai oposisi dan berpandangan menolak APBD Morotai 2019.

“Dan saya juga akan melawan kezaliman yang terjadi di Morotai dan kami bersikap agar Beny Laos angkat kaki dari Morotai.” semburnya

Dilanjutkan oleh Ongky Makangiras, perwakilan ASN. Ia mengatakan, bahwa Pimpinan Gereja di Morotai sudah resah dengan kepemimpinan Bupati Benny Laos, yang mana beliau menyampaiakan di dalam forum gereja agar pendeta tidak boleh lagi menerima persembahan.

“Para pendeta juga akan berkomitmen mengembalikan seluruh bantuan Pemda Morotai.
Di Pulau Rao, Bupati menyampaikan bahwa tidak usah masuk gereja karena masuk gereja tidak menjamin masuk surga, kalau masuk gereja masuk surga maka saya akan membangun banyak gereja di rumah, hal ini membuat seluruh umat Kristen di Morotai tersinggung,” tuturnya

Sementara, Judi R. Dadana (anggota DPRD Morotai utusan PDIP), juga menegaskan hal yang sama.

“Saya akan memperjuangkan keinginan masyarakat dan ASN di Pulau Morotai untuk menurunkan Bupati Morotai dan akan saya perjuangkan secara fraksi PDIP sampai ke tingkat Pusat.” janji politiknya

Begitu pula dengan Mahmud Kiat, Ketua Fraksi Partai Golkar, juga setuju.

“Saya ketua Fraksi Golkar juga mendukung keputusan Rakyat untuk menurunkan Bupati Morotai.” ucapnya

Fandi Latif (Caleg PAN) meminta DPRD tegas dalam bersikap soal ini.

“Kami berharap DPRD dapat menunjukan sikapnya kepada masyarakat jangan hanya menyampaikan disini. DPRD harus mengeluarkan langkah kongkrit untuk menyurat kepada Gubrnur dan MA.”cetusnya

Sementara, korlap aksi Mujril Hi dayan, mengingatkan, Puncak gerakan aksi unras oleh KMMB yaitu Pada tanggal 30 november 2018 nanti.

“Kami meminta kepada DPRD berkomitmen untuk menurunkan Beny Laos dari jabatan Bupati.” pintanya

Keputusan Hearing yang disampaikan oleh M. Rasmin Fabanyo diantarahya :

  • Meminta agar KMMB dalam aksi yang akan dilaksanakan pada hari rabu agar melakukan konsolidasi seluruh masyarakat Morotai dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga Pemerintah Desa.
  • Hari rabu pihak DPRD akan meminta sikap pimpinan SKPD terkait masalah ini sehingga nantinya DPRD dapat mengeluarkan hak Interplasi dan akan disampaikan dalam rapat paripurna secara resmi.

Pukul 13.25 Wit hearing selesai, selanjutnya massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Massa Aksi Minta DPRD Gunakan Haknya Turunkan Bupati Morotai

i-malut.com, MOROTAI – Tepat pukul 11.30 Wit siang, massa aksi unras KMMB dan ASN melanjutkan orasi didepan kantor DPRD sekaligus melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Yakmil Abd. Karim (Kabid Data Dukcapil Morotai), saat menyampaikan orasinya, mengatakan, sejak Bupati Beny Laos dilantik, berbagai persoalan di Morotai muncul silih berganti, seluruh masyarakat resah dengan kebijakan Bupati.

“Kami PNS dijadikan babu dan budak Bupati tetapi kerja kami tidak pernah di hargai. APBD Morotai Rp. 700 miliar tetapi masyrakat dan ASN di Morotai tidak sejahtera.” semburnya

Baca JugaKMMB dan ASN Gelar Aksi Unras Minta Bupati Morotai Turun Dari Jabatannya

Sementara, Ketua DPRD Morotai menyampaikan, Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai bertujuan untuk mensejahterakan masyrakat morotai, ASN juga merupakan bagian dari masyrakat Pulau Morotai, ukuran kesejahtraan bukan dilihat dari pembangunan infrastruktur akan tetapi dilihat dari pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita masyarakat morotai berada di urutan 9 di Provinsi Maluku utara.

“Kesejahtraan di Pulau Morotai hanya dirasakan oleh kroni-kroni penguasa. Efisiensi anggaran untuk kesejahtraan masyarakat masih bisa kami terima akan tetapi kalau kesejahtraan hanya untuk kroni-kroni penguasa maka akan kami lawan.” gertaknya

Demikian juga orator Fandi Latif (Caleg PAN Dapil I ), mengatakan, pihaknya meminta ketegasan dan sikap DPRD secara kelembagaan dalam bertindak dan berani memanggil dan menegur Bupati Morotai.

“Jangan hanya memberi penjelasan, karena kami datang kesini bukan hanya untuk meminta penjelasan DPRD Morotai.” imbuhnya

Pada kesempatan itu, Rasmin Fabanyo (wakil ketua DPRD), meminta agar masyarakat mendukung DPRD, apabila rakyat berkehendak untuk menurunkan Buapti, maka DPRD bersikap untuk menurunkan Bupati sesuai dengan ketentuan UUD.

Aksi pun berlanjut dengan dilaksanakan hearing Pukul 12.15 WIT. Perwakilan massa aksi diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD, yang dihadiri oleh Fahri Haerudin (Ketua DPRD), M. Rasmin Fabanyo (Wakil Katua II), para anggota DPRD, Mujril Hi Dayan (Korlap Aksi), Fandi Latif (Caleg PAN), Marwan sidasi (perwakilan ASN) Ongki Makangiras (perwakilan ASN), Taufik Siapu (perwakilan ASN), Taufik sibua (Pewakilan KMMB).

Baca JugaMassa Aksi Kepung Kantor Bupati Minta BL Mundur, Para Caleg Ikut Berorasi

Perwakilan ASN, Taufik siapu, dalam kesempatan itu mengatakan, kebijakan Bupati Morotai sejak dilantik sebagai Bupati definitif selalu melenceng dari etika birokrasi, sebab kebijakan Bupati tidak berdasarkan aturan main dalam birokrasi mengenai kenaikan pangkat, mutasi dan punhishmen terhadap ASN.

“Kami ASN mulai dari Sekda, para Assiten hingga seluruh staf berkomitmen dalam aksi ini. Kami meminta kepada lembaga DPRD menyampaikan secara tertulis untuk ditindaklanjuti ke Gubernur dan MK, yaitu DPRD harus bersikap untuk menurunkan Bupati Morotai sebagai Bupati.” pintanya

Ketua DPRD Morotai, lantas menanggapinya serius, menurut Fahri Hairudin, DPRD harus bertindak sesuai dengan aturan tidak serta merta mengeluarkan rekomendasi secara tertulis tanpa melalui pentahapan.

“Sepulangnya Bupati dari luar daerah maka DPRD akan menggunakan hak interplasi, memanggil Bupati Morotai dan meminta penjelasan Bupati terkait kebijakan Bupati yang membuat kisruh di daerah, setelah itu kami menggunakan hak angket untuk menyelidiki kemudian baru bisa menggunakan hak mengeluarkan pendapat, setelah sleuruh pentahapan sudah dilalui baru kami bisa mengeluarkan rekomendasi.” janjinya

Sementara, Rasmin Fabanyo, Wakil Ketua DPRD menambahkan, bahwa pada hari kamis nanti, pihaknya akan memanggil seluruh pimpinan SKPD untuk menyampaikan sikapnya, setelah itu baru akan dilakukan rapat, meminta mengajukan hak interplasi oleh fraksi – fraksi.

“Setelah itu kami menggunakan hak Angket, dan kemudian mengeluarkan hak menyampaikan pendapat.” terangnya

Begitu juga Mich Bill Abdul Azis, anggota DPRD dari partai Demokrat. Ia menegaskan, sebagai Ketua Fraksi Pembangunan Amanat Demokrasi, dirinya memposisikan diri sebagai oposisi dan berpandangan menolak APBD Morotai 2019.

“Dan saya juga akan melawan kezaliman yang terjadi di Morotai dan kami bersikap agar Beny Laos angkat kaki dari Morotai.” semburnya

Dilanjutkan oleh Ongky Makangiras, perwakilan ASN. Ia mengatakan, bahwa Pimpinan Gereja di Morotai sudah resah dengan kepemimpinan Bupati Benny Laos, yang mana beliau menyampaiakan di dalam forum gereja agar pendeta tidak boleh lagi menerima persembahan.

“Para pendeta juga akan berkomitmen mengembalikan seluruh bantuan Pemda Morotai.
Di Pulau Rao, Bupati menyampaikan bahwa tidak usah masuk gereja karena masuk gereja tidak menjamin masuk surga, kalau masuk gereja masuk surga maka saya akan membangun banyak gereja di rumah, hal ini membuat seluruh umat Kristen di Morotai tersinggung,” tuturnya

Sementara, Judi R. Dadana (anggota DPRD Morotai utusan PDIP), juga menegaskan hal yang sama.

“Saya akan memperjuangkan keinginan masyarakat dan ASN di Pulau Morotai untuk menurunkan Bupati Morotai dan akan saya perjuangkan secara fraksi PDIP sampai ke tingkat Pusat.” janji politiknya

Begitu pula dengan Mahmud Kiat, Ketua Fraksi Partai Golkar, juga setuju.

“Saya ketua Fraksi Golkar juga mendukung keputusan Rakyat untuk menurunkan Bupati Morotai.” ucapnya

Fandi Latif (Caleg PAN) meminta DPRD tegas dalam bersikap soal ini.

“Kami berharap DPRD dapat menunjukan sikapnya kepada masyarakat jangan hanya menyampaikan disini. DPRD harus mengeluarkan langkah kongkrit untuk menyurat kepada Gubrnur dan MA.”cetusnya

Sementara, korlap aksi Mujril Hi dayan, mengingatkan, Puncak gerakan aksi unras oleh KMMB yaitu Pada tanggal 30 november 2018 nanti.

“Kami meminta kepada DPRD berkomitmen untuk menurunkan Beny Laos dari jabatan Bupati.” pintanya

Keputusan Hearing yang disampaikan oleh M. Rasmin Fabanyo diantarahya :

  • Meminta agar KMMB dalam aksi yang akan dilaksanakan pada hari rabu agar melakukan konsolidasi seluruh masyarakat Morotai dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga Pemerintah Desa.
  • Hari rabu pihak DPRD akan meminta sikap pimpinan SKPD terkait masalah ini sehingga nantinya DPRD dapat mengeluarkan hak Interplasi dan akan disampaikan dalam rapat paripurna secara resmi.

Pukul 13.25 Wit hearing selesai, selanjutnya massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER