570 Ribu Guru Belum Memilki Sertifikat Pendidik

i-malut.com, JAKARTA — Sebanyak 570.000 guru di Indonesia belum memiliki sertifikat pendidik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya memfasilitasi mereka agar dapat meraih sertifikat.

Dikutip dari sindonews.com, Selasa (20/11/2018), Direktur Jenderal Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud, Elvira mengatakan, saat ini di Indonesia terdapat 3.107.000 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.

Mereka merupakan guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, kecuali guru Agama karena berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat pendidik semula bisa diperoleh guru melalui pendidikan dan pelatihan guru profesi (PLPG).

“Namun saat ini PLPG sudah tidak ada dan diganti dengan PPG (Program Profesi Guru),” kata Elvira di sela sela Rembug Nasional Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara PPG se Indonesia di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah.

Saat ini terdapat 59 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia sebagai penyelenggara PPG. Tahun 2018 mulai digelar PPG Dalam Jabatan dengan kerja sama antara dua kementerian, yakni Kemendikbud dan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti).

PPG diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Tahun 2018 PPG ditargetkan bisa menyasar 20.000 guru, baik yang berstatus sebagai PNS maupun guru tetap yayasan di Indonesia yang sudah memiliki ijazah sarjana.

“Dalam kurun waktu 5-6 tahun ke depan, kami menargetkan seluruh guru di Indonesia sudah memiliki sertifikat pendidik,” tuturnya.

Sementara itu, Tim PPG Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Totok Bintoro menyatakan, PPG merupakan kolaborasi antara Kemenristekdikti dan Kemendikbud.

“Dalam hal ini Kemendikbud yang menaungi guru sedangkan Kemenristekdikti sebagai penyelenggara PPG,” terang Totok. Sementara dalam Rembug Nasional PT Penyelenggara PPG dibuka oleh Wakil Rektor 2 UNS, Mohammad Jamin.

Jamin berharap dari pertemuan bisa terbentuk asosiasi PT penyelenggara PPG. Melalui asosiasi bisa saling sharing dan memberi masukan untuk kementerian terkait.

“Kalau masukan hanya diberikan kepada personal mungkin tidak didengar, tapi kalau masukan disampaikan oleh asosiasi kemungkinan akan didengar oleh kementerian,” kata Jamin. (dam/red)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

570 Ribu Guru Belum Memilki Sertifikat Pendidik

i-malut.com, JAKARTA — Sebanyak 570.000 guru di Indonesia belum memiliki sertifikat pendidik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya memfasilitasi mereka agar dapat meraih sertifikat.

Dikutip dari sindonews.com, Selasa (20/11/2018), Direktur Jenderal Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud, Elvira mengatakan, saat ini di Indonesia terdapat 3.107.000 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.

Mereka merupakan guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, kecuali guru Agama karena berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat pendidik semula bisa diperoleh guru melalui pendidikan dan pelatihan guru profesi (PLPG).

“Namun saat ini PLPG sudah tidak ada dan diganti dengan PPG (Program Profesi Guru),” kata Elvira di sela sela Rembug Nasional Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara PPG se Indonesia di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah.

Saat ini terdapat 59 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia sebagai penyelenggara PPG. Tahun 2018 mulai digelar PPG Dalam Jabatan dengan kerja sama antara dua kementerian, yakni Kemendikbud dan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti).

PPG diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Tahun 2018 PPG ditargetkan bisa menyasar 20.000 guru, baik yang berstatus sebagai PNS maupun guru tetap yayasan di Indonesia yang sudah memiliki ijazah sarjana.

“Dalam kurun waktu 5-6 tahun ke depan, kami menargetkan seluruh guru di Indonesia sudah memiliki sertifikat pendidik,” tuturnya.

Sementara itu, Tim PPG Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Totok Bintoro menyatakan, PPG merupakan kolaborasi antara Kemenristekdikti dan Kemendikbud.

“Dalam hal ini Kemendikbud yang menaungi guru sedangkan Kemenristekdikti sebagai penyelenggara PPG,” terang Totok. Sementara dalam Rembug Nasional PT Penyelenggara PPG dibuka oleh Wakil Rektor 2 UNS, Mohammad Jamin.

Jamin berharap dari pertemuan bisa terbentuk asosiasi PT penyelenggara PPG. Melalui asosiasi bisa saling sharing dan memberi masukan untuk kementerian terkait.

“Kalau masukan hanya diberikan kepada personal mungkin tidak didengar, tapi kalau masukan disampaikan oleh asosiasi kemungkinan akan didengar oleh kementerian,” kata Jamin. (dam/red)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...