DPR Lakukan Paripurna Pemberhentian Rudy Erawan Dari Bupati Haltim

i-malut.com, MABA – Dewan perwakilan Rakayat (DPRD) Halmahera Timur (Haltim), Senin malam 19 November 2018 akhirnya menggelar paripurna pemberhentian Bupati non aktif Rudy Erawan secara definitif dari jabatannya sebagai Bupati Halmahera Timur.

Hal itu sebagaimana petikan putusan pengadilan tipikor jakarta pusat yang telah menjatuhkan vonis kepada Rudy Erawan atas kasus korupsi di kementrian PUPR dengan nomor putusan 46/Pid/ Sus-PPK/ 2018/PM.PST.

Ketua DPR Haltim, Jhon Ngoraitji dalam kesempatan tersebut mengatakan, atas keputusan pengadilan tipikor tersebut maka sebagaimana UU no 23 tahun 2014 pasal 78 ayat 2 huruf e, tentang pemerintahan daerah, maka kepala daerah diberhentikan dari jabatan karena melanggar larangan sebagaimana peraturan perundang undagan.

“Maka rapat paripurna ini dilaksanakan untuk menetapkan pemberhentian secara defenitif bupati halmahera timur Rudy Erawan,” Ungkap Jhon.

Lanjut dia, untuk efektifitas dalam menjalankan roda organisasi maka selanjutnya di usulkan kepada Menteri Dalam Negeri melaui Gubernur Maluku Utara untuk mendapatkan pengesahan pemberhentian sekaligus pengangkatan Wakil Bupati sebagai Bupati Halmahera Timur defenitif.

“Rapat paripurana pemberhentian ini sekaligus menetapkan surat keptusan pemberhentian Rudi Erawan sebagai bupati non aktif sebagaimana amanah peraturan perundang undagan,” Terangnya.

Dalam rapat yang dihadiri 15 anggota dan unsur pimpinan DPR, Plt Bupati Muhdin Mabud dan pimpinan SKPD itu, berlangsung khidmat, dimana Ketua DPR meminta agar menjadikan perkara yang dialami oleh Bupati Non aktif Rudy Erawan sebagai pembelajaran penting untuk masa-masa yang akan datang.

“Kita juga mendoakan semoga beliau (Rudy Erawan) bisa tabah menghadapi hukuman ini, dan keluarga juga bisa bersabar atas apa yang menipa bupati non aktif Rudy Erawan,” katanya.

Selain itu, Jhon menuturkan, atas nama DPR Halmahera Timur (Haltim), juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Rudy Erawan karena selama memimpin Haltim telah melakukan perubahan-perubahan mendasar dari berbagai segi untuk kemajuan daerah.

Sementara itu, rapat paripurna pemberhentian tersebut disertai pembacaan Surat Keputusan DPR yang dibacakan sekretaris DPR Muchsin Mustafa dengan nomor 188.4/13/2018 tentang usulan pemberhentian pemberhentian Rudy Erawan sebagai Bupati Halmahera Timur 2016-2021.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

DPR Lakukan Paripurna Pemberhentian Rudy Erawan Dari Bupati Haltim

i-malut.com, MABA – Dewan perwakilan Rakayat (DPRD) Halmahera Timur (Haltim), Senin malam 19 November 2018 akhirnya menggelar paripurna pemberhentian Bupati non aktif Rudy Erawan secara definitif dari jabatannya sebagai Bupati Halmahera Timur.

Hal itu sebagaimana petikan putusan pengadilan tipikor jakarta pusat yang telah menjatuhkan vonis kepada Rudy Erawan atas kasus korupsi di kementrian PUPR dengan nomor putusan 46/Pid/ Sus-PPK/ 2018/PM.PST.

Ketua DPR Haltim, Jhon Ngoraitji dalam kesempatan tersebut mengatakan, atas keputusan pengadilan tipikor tersebut maka sebagaimana UU no 23 tahun 2014 pasal 78 ayat 2 huruf e, tentang pemerintahan daerah, maka kepala daerah diberhentikan dari jabatan karena melanggar larangan sebagaimana peraturan perundang undagan.

“Maka rapat paripurna ini dilaksanakan untuk menetapkan pemberhentian secara defenitif bupati halmahera timur Rudy Erawan,” Ungkap Jhon.

Lanjut dia, untuk efektifitas dalam menjalankan roda organisasi maka selanjutnya di usulkan kepada Menteri Dalam Negeri melaui Gubernur Maluku Utara untuk mendapatkan pengesahan pemberhentian sekaligus pengangkatan Wakil Bupati sebagai Bupati Halmahera Timur defenitif.

“Rapat paripurana pemberhentian ini sekaligus menetapkan surat keptusan pemberhentian Rudi Erawan sebagai bupati non aktif sebagaimana amanah peraturan perundang undagan,” Terangnya.

Dalam rapat yang dihadiri 15 anggota dan unsur pimpinan DPR, Plt Bupati Muhdin Mabud dan pimpinan SKPD itu, berlangsung khidmat, dimana Ketua DPR meminta agar menjadikan perkara yang dialami oleh Bupati Non aktif Rudy Erawan sebagai pembelajaran penting untuk masa-masa yang akan datang.

“Kita juga mendoakan semoga beliau (Rudy Erawan) bisa tabah menghadapi hukuman ini, dan keluarga juga bisa bersabar atas apa yang menipa bupati non aktif Rudy Erawan,” katanya.

Selain itu, Jhon menuturkan, atas nama DPR Halmahera Timur (Haltim), juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Rudy Erawan karena selama memimpin Haltim telah melakukan perubahan-perubahan mendasar dari berbagai segi untuk kemajuan daerah.

Sementara itu, rapat paripurna pemberhentian tersebut disertai pembacaan Surat Keputusan DPR yang dibacakan sekretaris DPR Muchsin Mustafa dengan nomor 188.4/13/2018 tentang usulan pemberhentian pemberhentian Rudy Erawan sebagai Bupati Halmahera Timur 2016-2021.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER