Asisten II Alexander Wermasubun : Bagian Humas Tidak Bersalah

i-malut.com, MOROTAI – Asisten II Sekertariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Alexander Wermasubun, yang bertugas membawahi bagian Humas, Protokoler, Informasi dan Komunikasi merasa bingung dengan tindakan Bupati yang memberi mutasi Kabag Humas dan seluruh stafnya tanpa memberi surat peringatan (SP) terlebih dahulu sesuai PP 53 tahun 2018 tentang disiplin PNS.

“Saya tidak punya kewenangan buat SP itu, Staf Ahli bidang hukum dan Pemerintahan pak Ansar Tibu yang diberikan kewenangan oleh bupati untuk mengawasi Staf Pegawai Sekretariat, coba konfirmasi sama dia,” jelas Alexander

Namun, Staf Ahli Bupati, Ansar Tibu membantah itu.

“Saya tidak pernah mengeluarkan surat peringatan ke Humas,” tegasnya

Menurut Asisten II Alexander Wermasubun, sejak awal, dirinya sudah melakukan protes ke Bupati soal mutasi masal yang dilakukan bagi seluruh PNS bagian Humas ke kantor Camat Kecamatan Morotai Jaya di Sopi.

“Makanya sejak awal saya berkeras agar dilakukan pembinaan dulu sesuai pp 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN,” tegas Asisten II Alexander Wermasubun

Lanjutnya, memang pernah pada acara di Jababeka, ketika Wakil Bupati mau berpidato saat tidak ada mimbar.

“Terus ajudannya yang memegang teks pidato lalu Pak Wakil baca, terus ada yang foto, kemudian di apload di Group SKPD, disitu terjadi komplein dari beberapa Pejabat esolon 2, terus saya cek kenapa harus terjadi seprti itu, penyebabnya adalah Dinas yang punya hajatan itu tidak pernah koordinasi dengan Humas.” katanya

Sambung Alexander “Jadi dalam kasus ini, Humas tidak bersalah, karena mereka tidak diberitahukan.” tegasnya

Sementara, Kepala BKD Kabupaten Pulau Morotai Rina Ishak, saat dikonfirmasi kembali melalui WhatsApp, mengatakan, bahwa yang membuat SP itu atasan masing-masing.

“Jadi kalau di sekretariat itu Asisten 2 atau staf ahli yang di tunjuk. tapi kalau teguran lisan sudah sering untuk bagian humas tapi tidak ada perubahan jadi Bupati langsung mutasi saja.” ungkapnya

Memang, kata Rina, Asisten 2 berkeinginan untuk staf dilakukan pembinaan terlebih dahulu, namun Bupati menolak.

“Kalu Asisten 2 atau staf ahli tidak buat SP berarti sudah tidak ada, BKD itu hanya ikut arahan/perintah Bupati.” cetusnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Asisten II Alexander Wermasubun : Bagian Humas Tidak Bersalah

i-malut.com, MOROTAI – Asisten II Sekertariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Alexander Wermasubun, yang bertugas membawahi bagian Humas, Protokoler, Informasi dan Komunikasi merasa bingung dengan tindakan Bupati yang memberi mutasi Kabag Humas dan seluruh stafnya tanpa memberi surat peringatan (SP) terlebih dahulu sesuai PP 53 tahun 2018 tentang disiplin PNS.

“Saya tidak punya kewenangan buat SP itu, Staf Ahli bidang hukum dan Pemerintahan pak Ansar Tibu yang diberikan kewenangan oleh bupati untuk mengawasi Staf Pegawai Sekretariat, coba konfirmasi sama dia,” jelas Alexander

Namun, Staf Ahli Bupati, Ansar Tibu membantah itu.

“Saya tidak pernah mengeluarkan surat peringatan ke Humas,” tegasnya

Menurut Asisten II Alexander Wermasubun, sejak awal, dirinya sudah melakukan protes ke Bupati soal mutasi masal yang dilakukan bagi seluruh PNS bagian Humas ke kantor Camat Kecamatan Morotai Jaya di Sopi.

“Makanya sejak awal saya berkeras agar dilakukan pembinaan dulu sesuai pp 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN,” tegas Asisten II Alexander Wermasubun

Lanjutnya, memang pernah pada acara di Jababeka, ketika Wakil Bupati mau berpidato saat tidak ada mimbar.

“Terus ajudannya yang memegang teks pidato lalu Pak Wakil baca, terus ada yang foto, kemudian di apload di Group SKPD, disitu terjadi komplein dari beberapa Pejabat esolon 2, terus saya cek kenapa harus terjadi seprti itu, penyebabnya adalah Dinas yang punya hajatan itu tidak pernah koordinasi dengan Humas.” katanya

Sambung Alexander “Jadi dalam kasus ini, Humas tidak bersalah, karena mereka tidak diberitahukan.” tegasnya

Sementara, Kepala BKD Kabupaten Pulau Morotai Rina Ishak, saat dikonfirmasi kembali melalui WhatsApp, mengatakan, bahwa yang membuat SP itu atasan masing-masing.

“Jadi kalau di sekretariat itu Asisten 2 atau staf ahli yang di tunjuk. tapi kalau teguran lisan sudah sering untuk bagian humas tapi tidak ada perubahan jadi Bupati langsung mutasi saja.” ungkapnya

Memang, kata Rina, Asisten 2 berkeinginan untuk staf dilakukan pembinaan terlebih dahulu, namun Bupati menolak.

“Kalu Asisten 2 atau staf ahli tidak buat SP berarti sudah tidak ada, BKD itu hanya ikut arahan/perintah Bupati.” cetusnya.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER