Asisten II Alexander Wermasubun : Bagian Humas Tidak Bersalah

i-malut.com, MOROTAI – Asisten II Sekertariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Alexander Wermasubun, yang bertugas membawahi bagian Humas, Protokoler, Informasi dan Komunikasi merasa bingung dengan tindakan Bupati yang memberi mutasi Kabag Humas dan seluruh stafnya tanpa memberi surat peringatan (SP) terlebih dahulu sesuai PP 53 tahun 2018 tentang disiplin PNS.

“Saya tidak punya kewenangan buat SP itu, Staf Ahli bidang hukum dan Pemerintahan pak Ansar Tibu yang diberikan kewenangan oleh bupati untuk mengawasi Staf Pegawai Sekretariat, coba konfirmasi sama dia,” jelas Alexander

Namun, Staf Ahli Bupati, Ansar Tibu membantah itu.

“Saya tidak pernah mengeluarkan surat peringatan ke Humas,” tegasnya

Menurut Asisten II Alexander Wermasubun, sejak awal, dirinya sudah melakukan protes ke Bupati soal mutasi masal yang dilakukan bagi seluruh PNS bagian Humas ke kantor Camat Kecamatan Morotai Jaya di Sopi.

“Makanya sejak awal saya berkeras agar dilakukan pembinaan dulu sesuai pp 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN,” tegas Asisten II Alexander Wermasubun

Lanjutnya, memang pernah pada acara di Jababeka, ketika Wakil Bupati mau berpidato saat tidak ada mimbar.

“Terus ajudannya yang memegang teks pidato lalu Pak Wakil baca, terus ada yang foto, kemudian di apload di Group SKPD, disitu terjadi komplein dari beberapa Pejabat esolon 2, terus saya cek kenapa harus terjadi seprti itu, penyebabnya adalah Dinas yang punya hajatan itu tidak pernah koordinasi dengan Humas.” katanya

Sambung Alexander “Jadi dalam kasus ini, Humas tidak bersalah, karena mereka tidak diberitahukan.” tegasnya

Sementara, Kepala BKD Kabupaten Pulau Morotai Rina Ishak, saat dikonfirmasi kembali melalui WhatsApp, mengatakan, bahwa yang membuat SP itu atasan masing-masing.

“Jadi kalau di sekretariat itu Asisten 2 atau staf ahli yang di tunjuk. tapi kalau teguran lisan sudah sering untuk bagian humas tapi tidak ada perubahan jadi Bupati langsung mutasi saja.” ungkapnya

Memang, kata Rina, Asisten 2 berkeinginan untuk staf dilakukan pembinaan terlebih dahulu, namun Bupati menolak.

“Kalu Asisten 2 atau staf ahli tidak buat SP berarti sudah tidak ada, BKD itu hanya ikut arahan/perintah Bupati.” cetusnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Asisten II Alexander Wermasubun : Bagian Humas Tidak Bersalah

i-malut.com, MOROTAI – Asisten II Sekertariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Alexander Wermasubun, yang bertugas membawahi bagian Humas, Protokoler, Informasi dan Komunikasi merasa bingung dengan tindakan Bupati yang memberi mutasi Kabag Humas dan seluruh stafnya tanpa memberi surat peringatan (SP) terlebih dahulu sesuai PP 53 tahun 2018 tentang disiplin PNS.

“Saya tidak punya kewenangan buat SP itu, Staf Ahli bidang hukum dan Pemerintahan pak Ansar Tibu yang diberikan kewenangan oleh bupati untuk mengawasi Staf Pegawai Sekretariat, coba konfirmasi sama dia,” jelas Alexander

Namun, Staf Ahli Bupati, Ansar Tibu membantah itu.

“Saya tidak pernah mengeluarkan surat peringatan ke Humas,” tegasnya

Menurut Asisten II Alexander Wermasubun, sejak awal, dirinya sudah melakukan protes ke Bupati soal mutasi masal yang dilakukan bagi seluruh PNS bagian Humas ke kantor Camat Kecamatan Morotai Jaya di Sopi.

“Makanya sejak awal saya berkeras agar dilakukan pembinaan dulu sesuai pp 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN,” tegas Asisten II Alexander Wermasubun

Lanjutnya, memang pernah pada acara di Jababeka, ketika Wakil Bupati mau berpidato saat tidak ada mimbar.

“Terus ajudannya yang memegang teks pidato lalu Pak Wakil baca, terus ada yang foto, kemudian di apload di Group SKPD, disitu terjadi komplein dari beberapa Pejabat esolon 2, terus saya cek kenapa harus terjadi seprti itu, penyebabnya adalah Dinas yang punya hajatan itu tidak pernah koordinasi dengan Humas.” katanya

Sambung Alexander “Jadi dalam kasus ini, Humas tidak bersalah, karena mereka tidak diberitahukan.” tegasnya

Sementara, Kepala BKD Kabupaten Pulau Morotai Rina Ishak, saat dikonfirmasi kembali melalui WhatsApp, mengatakan, bahwa yang membuat SP itu atasan masing-masing.

“Jadi kalau di sekretariat itu Asisten 2 atau staf ahli yang di tunjuk. tapi kalau teguran lisan sudah sering untuk bagian humas tapi tidak ada perubahan jadi Bupati langsung mutasi saja.” ungkapnya

Memang, kata Rina, Asisten 2 berkeinginan untuk staf dilakukan pembinaan terlebih dahulu, namun Bupati menolak.

“Kalu Asisten 2 atau staf ahli tidak buat SP berarti sudah tidak ada, BKD itu hanya ikut arahan/perintah Bupati.” cetusnya.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER