Lakukan Mutasi Masal, Bupati Morotai Langgar PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Benny Laos, melakukan mutasi masal PNS dibagian Humas, Informasi dan Komunikasi di Setda Kabupaten Pulau Morotai. Mutasi yang dilakukan Bupati bagi 11 orang ASN ke Kantor Kecamatan Morotai Jaya menabrak aturan alias tidak berdasarkan pada PP 53 tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin PNS. padahal hanya pelanggaran ringan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 PP 53 tentang pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan Kabag Humas dan Protokuler Akri Wijaya.  Namun yang terjadi seluruh stafnya ikut di mutasi ke kantor camat Sopi Kecamatan Morotai Jaya, tanpa memberi peringatan tertulis dan pembinaan.

Padahal, ASN lain yang melakukan kesalahan lebih besar hanya diberikan Punhisman (hukuman), tidak menerima tunjangan kerja daerah (TKD) tetapi tidak di mutasi, namun sungguh aneh dengan bagian Humas yang belum pernah di beri Punhisman tiba-tiba dengan kesalahan ringan langsung di mutasi.

“Sebagai Kabag saya mengaku salah karena terlambat dalam melayani tamu dari jakarta yang datang dan acara makan ikan di taman kota, tetapi semua itu tidak di sengaja, tetapi mis komunikasi,” ungkap Akri

Kata Akri, dirinya sudah sampaikan ke Asisten II, bahwa dirinya yang salah, jika berkenaan hanya dirinya saja yang dihukum, tetapi Bupati menganggap kesalahan tersebut adalah karena kerja tim sehingga yang tidak bersalahpun semua di hukum.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, saat dikonfirmasi soal mutasi yang dilakukan bagi Kabag Humas dan seluruh stafnya, Ia mengakui telah sesuai UU ASN dan PP 53 soal disiplin pegawai. Bahkan Bupati mengakui pernah memberikan teguran tertulis dan Punhisman.

“Mereka dimutasi karena akumulasi masalah, sudah diberi peringatan berulang kali dan di beri Punhisman, jadi mutasi yang dilakukan berdasarkan aturan,” ungkapnya

Ketika dikejar dengan pertanyaan bahwa Bagian Humas belum pernah di beri Punhisman dan surat teguran tertulis sesuai tahapan yang di atur pada PP 53 pasal 7, Bupati berkilah, katanya semua sudah dilakukan.

“Silahkan tanya Asisten II dan lainnya,” ujarnya

Sementara Asisten II Alexander Wermasubun saat di konfirmasi soal surat peringatan dan mutasi yang bertentangan dengan PP 53 tahun 2010, dia mengaku tidak tahu, bahkan Asisten II minta ditanyakan ke staf ahli Ansar Tibu dan Kepala BKD Rina Ishak.

“Itu yang saya tara bisa jawab, teknis kepegawaian ada di Kepala BKD, seharusnya dia yang memberi pertimbangan teknis kepada Bupati tentang mutasi jabatan pegawai.” ungkap Alexander melalui whatsApp

Dikatakan, yang memiliki kewenangan membuat SP (surat peringatan) itu Staf Ahli bidang hukum dan Pemerintahan yakni Ansar Tibu.

“Dia yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengawasi Staf Pegawai Sekretariat.” katanya.

“Coba ditanya dulu ke Pak Ansar Tibu karena dari saya selaku Asisten 2 tidak pernah mengeluarkan SP kepada Staf Humas. Makanya sejak awal saya berkeras untuk melakukan pembinaan dulu sesuai aturan.” sambungnya kesal.

Namun, Staf Ahli Bupati Ansar Tibu, saat di konfirmasi lewat handphone, Rabu (21/11) malam juga mengaku tidak tau.

“Saya tidak tau dan saya tidak pernah keluarkan surat peringatan untuk bagian humas,” cetusnya

Sementara Kepala BKD Rina Ishak, saat di konfirmasi melalui telepon selulernya sebanyak tiga kali, sampai berita ini ditayangkan, Dirinya tak merespon (tidak diangkat).

Bantahan juga datang dari Kabag Humas dan Protokuler, Akri wijaya, ketika ditanya apakah perna menerima SP.

“Selama ini Bagian Humas tidak pernah menerima surat peringatan (SP) terkait pelanggaran, Bupati hanya panggil marah dan tiba-tiba mutasi masal, sebagai anak buah kami terima saja,” katanya

Padahal, dalam PP 53 pasal 7 diatur mengenai tingkat hukuman disiplin PNS terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dan apa yang dilakukan Kabag Humas masuk dalam pelanggaran ringan karena menyangkut kewajiban.

Untuk diketahui, Surat Mutasi itu tertuang dalam SK Bupati Pulau Morotai Nomor: 824/KEP-PM/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 dan Nama nama yang di mutasi diantaranya, Kabag Humas Akri Wijaya, Kasubag Humas Hironimus Rahankey, Kasubag Kominfo Yosep, Kasubag Protokol NuzliYati Amin. Staf, Nurmila S Rahman, Fadila Hi Umar, Jahra Devitriani, Ernilista Pinoa, Faisaj J Pelu, Maimuna Ibrahim dan Suleman Kawe.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Lakukan Mutasi Masal, Bupati Morotai Langgar PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Benny Laos, melakukan mutasi masal PNS dibagian Humas, Informasi dan Komunikasi di Setda Kabupaten Pulau Morotai. Mutasi yang dilakukan Bupati bagi 11 orang ASN ke Kantor Kecamatan Morotai Jaya menabrak aturan alias tidak berdasarkan pada PP 53 tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin PNS. padahal hanya pelanggaran ringan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 PP 53 tentang pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan Kabag Humas dan Protokuler Akri Wijaya.  Namun yang terjadi seluruh stafnya ikut di mutasi ke kantor camat Sopi Kecamatan Morotai Jaya, tanpa memberi peringatan tertulis dan pembinaan.

Padahal, ASN lain yang melakukan kesalahan lebih besar hanya diberikan Punhisman (hukuman), tidak menerima tunjangan kerja daerah (TKD) tetapi tidak di mutasi, namun sungguh aneh dengan bagian Humas yang belum pernah di beri Punhisman tiba-tiba dengan kesalahan ringan langsung di mutasi.

“Sebagai Kabag saya mengaku salah karena terlambat dalam melayani tamu dari jakarta yang datang dan acara makan ikan di taman kota, tetapi semua itu tidak di sengaja, tetapi mis komunikasi,” ungkap Akri

Kata Akri, dirinya sudah sampaikan ke Asisten II, bahwa dirinya yang salah, jika berkenaan hanya dirinya saja yang dihukum, tetapi Bupati menganggap kesalahan tersebut adalah karena kerja tim sehingga yang tidak bersalahpun semua di hukum.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, saat dikonfirmasi soal mutasi yang dilakukan bagi Kabag Humas dan seluruh stafnya, Ia mengakui telah sesuai UU ASN dan PP 53 soal disiplin pegawai. Bahkan Bupati mengakui pernah memberikan teguran tertulis dan Punhisman.

“Mereka dimutasi karena akumulasi masalah, sudah diberi peringatan berulang kali dan di beri Punhisman, jadi mutasi yang dilakukan berdasarkan aturan,” ungkapnya

Ketika dikejar dengan pertanyaan bahwa Bagian Humas belum pernah di beri Punhisman dan surat teguran tertulis sesuai tahapan yang di atur pada PP 53 pasal 7, Bupati berkilah, katanya semua sudah dilakukan.

“Silahkan tanya Asisten II dan lainnya,” ujarnya

Sementara Asisten II Alexander Wermasubun saat di konfirmasi soal surat peringatan dan mutasi yang bertentangan dengan PP 53 tahun 2010, dia mengaku tidak tahu, bahkan Asisten II minta ditanyakan ke staf ahli Ansar Tibu dan Kepala BKD Rina Ishak.

“Itu yang saya tara bisa jawab, teknis kepegawaian ada di Kepala BKD, seharusnya dia yang memberi pertimbangan teknis kepada Bupati tentang mutasi jabatan pegawai.” ungkap Alexander melalui whatsApp

Dikatakan, yang memiliki kewenangan membuat SP (surat peringatan) itu Staf Ahli bidang hukum dan Pemerintahan yakni Ansar Tibu.

“Dia yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengawasi Staf Pegawai Sekretariat.” katanya.

“Coba ditanya dulu ke Pak Ansar Tibu karena dari saya selaku Asisten 2 tidak pernah mengeluarkan SP kepada Staf Humas. Makanya sejak awal saya berkeras untuk melakukan pembinaan dulu sesuai aturan.” sambungnya kesal.

Namun, Staf Ahli Bupati Ansar Tibu, saat di konfirmasi lewat handphone, Rabu (21/11) malam juga mengaku tidak tau.

“Saya tidak tau dan saya tidak pernah keluarkan surat peringatan untuk bagian humas,” cetusnya

Sementara Kepala BKD Rina Ishak, saat di konfirmasi melalui telepon selulernya sebanyak tiga kali, sampai berita ini ditayangkan, Dirinya tak merespon (tidak diangkat).

Bantahan juga datang dari Kabag Humas dan Protokuler, Akri wijaya, ketika ditanya apakah perna menerima SP.

“Selama ini Bagian Humas tidak pernah menerima surat peringatan (SP) terkait pelanggaran, Bupati hanya panggil marah dan tiba-tiba mutasi masal, sebagai anak buah kami terima saja,” katanya

Padahal, dalam PP 53 pasal 7 diatur mengenai tingkat hukuman disiplin PNS terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dan apa yang dilakukan Kabag Humas masuk dalam pelanggaran ringan karena menyangkut kewajiban.

Untuk diketahui, Surat Mutasi itu tertuang dalam SK Bupati Pulau Morotai Nomor: 824/KEP-PM/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 dan Nama nama yang di mutasi diantaranya, Kabag Humas Akri Wijaya, Kasubag Humas Hironimus Rahankey, Kasubag Kominfo Yosep, Kasubag Protokol NuzliYati Amin. Staf, Nurmila S Rahman, Fadila Hi Umar, Jahra Devitriani, Ernilista Pinoa, Faisaj J Pelu, Maimuna Ibrahim dan Suleman Kawe.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER