Lakukan Mutasi Masal, Bupati Morotai Langgar PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Benny Laos, melakukan mutasi masal PNS dibagian Humas, Informasi dan Komunikasi di Setda Kabupaten Pulau Morotai. Mutasi yang dilakukan Bupati bagi 11 orang ASN ke Kantor Kecamatan Morotai Jaya menabrak aturan alias tidak berdasarkan pada PP 53 tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin PNS. padahal hanya pelanggaran ringan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 PP 53 tentang pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan Kabag Humas dan Protokuler Akri Wijaya.  Namun yang terjadi seluruh stafnya ikut di mutasi ke kantor camat Sopi Kecamatan Morotai Jaya, tanpa memberi peringatan tertulis dan pembinaan.

Padahal, ASN lain yang melakukan kesalahan lebih besar hanya diberikan Punhisman (hukuman), tidak menerima tunjangan kerja daerah (TKD) tetapi tidak di mutasi, namun sungguh aneh dengan bagian Humas yang belum pernah di beri Punhisman tiba-tiba dengan kesalahan ringan langsung di mutasi.

“Sebagai Kabag saya mengaku salah karena terlambat dalam melayani tamu dari jakarta yang datang dan acara makan ikan di taman kota, tetapi semua itu tidak di sengaja, tetapi mis komunikasi,” ungkap Akri

Kata Akri, dirinya sudah sampaikan ke Asisten II, bahwa dirinya yang salah, jika berkenaan hanya dirinya saja yang dihukum, tetapi Bupati menganggap kesalahan tersebut adalah karena kerja tim sehingga yang tidak bersalahpun semua di hukum.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, saat dikonfirmasi soal mutasi yang dilakukan bagi Kabag Humas dan seluruh stafnya, Ia mengakui telah sesuai UU ASN dan PP 53 soal disiplin pegawai. Bahkan Bupati mengakui pernah memberikan teguran tertulis dan Punhisman.

“Mereka dimutasi karena akumulasi masalah, sudah diberi peringatan berulang kali dan di beri Punhisman, jadi mutasi yang dilakukan berdasarkan aturan,” ungkapnya

Ketika dikejar dengan pertanyaan bahwa Bagian Humas belum pernah di beri Punhisman dan surat teguran tertulis sesuai tahapan yang di atur pada PP 53 pasal 7, Bupati berkilah, katanya semua sudah dilakukan.

“Silahkan tanya Asisten II dan lainnya,” ujarnya

Sementara Asisten II Alexander Wermasubun saat di konfirmasi soal surat peringatan dan mutasi yang bertentangan dengan PP 53 tahun 2010, dia mengaku tidak tahu, bahkan Asisten II minta ditanyakan ke staf ahli Ansar Tibu dan Kepala BKD Rina Ishak.

“Itu yang saya tara bisa jawab, teknis kepegawaian ada di Kepala BKD, seharusnya dia yang memberi pertimbangan teknis kepada Bupati tentang mutasi jabatan pegawai.” ungkap Alexander melalui whatsApp

Dikatakan, yang memiliki kewenangan membuat SP (surat peringatan) itu Staf Ahli bidang hukum dan Pemerintahan yakni Ansar Tibu.

“Dia yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengawasi Staf Pegawai Sekretariat.” katanya.

“Coba ditanya dulu ke Pak Ansar Tibu karena dari saya selaku Asisten 2 tidak pernah mengeluarkan SP kepada Staf Humas. Makanya sejak awal saya berkeras untuk melakukan pembinaan dulu sesuai aturan.” sambungnya kesal.

Namun, Staf Ahli Bupati Ansar Tibu, saat di konfirmasi lewat handphone, Rabu (21/11) malam juga mengaku tidak tau.

“Saya tidak tau dan saya tidak pernah keluarkan surat peringatan untuk bagian humas,” cetusnya

Sementara Kepala BKD Rina Ishak, saat di konfirmasi melalui telepon selulernya sebanyak tiga kali, sampai berita ini ditayangkan, Dirinya tak merespon (tidak diangkat).

Bantahan juga datang dari Kabag Humas dan Protokuler, Akri wijaya, ketika ditanya apakah perna menerima SP.

“Selama ini Bagian Humas tidak pernah menerima surat peringatan (SP) terkait pelanggaran, Bupati hanya panggil marah dan tiba-tiba mutasi masal, sebagai anak buah kami terima saja,” katanya

Padahal, dalam PP 53 pasal 7 diatur mengenai tingkat hukuman disiplin PNS terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dan apa yang dilakukan Kabag Humas masuk dalam pelanggaran ringan karena menyangkut kewajiban.

Untuk diketahui, Surat Mutasi itu tertuang dalam SK Bupati Pulau Morotai Nomor: 824/KEP-PM/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 dan Nama nama yang di mutasi diantaranya, Kabag Humas Akri Wijaya, Kasubag Humas Hironimus Rahankey, Kasubag Kominfo Yosep, Kasubag Protokol NuzliYati Amin. Staf, Nurmila S Rahman, Fadila Hi Umar, Jahra Devitriani, Ernilista Pinoa, Faisaj J Pelu, Maimuna Ibrahim dan Suleman Kawe.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Lakukan Mutasi Masal, Bupati Morotai Langgar PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Benny Laos, melakukan mutasi masal PNS dibagian Humas, Informasi dan Komunikasi di Setda Kabupaten Pulau Morotai. Mutasi yang dilakukan Bupati bagi 11 orang ASN ke Kantor Kecamatan Morotai Jaya menabrak aturan alias tidak berdasarkan pada PP 53 tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin PNS. padahal hanya pelanggaran ringan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 PP 53 tentang pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan Kabag Humas dan Protokuler Akri Wijaya.  Namun yang terjadi seluruh stafnya ikut di mutasi ke kantor camat Sopi Kecamatan Morotai Jaya, tanpa memberi peringatan tertulis dan pembinaan.

Padahal, ASN lain yang melakukan kesalahan lebih besar hanya diberikan Punhisman (hukuman), tidak menerima tunjangan kerja daerah (TKD) tetapi tidak di mutasi, namun sungguh aneh dengan bagian Humas yang belum pernah di beri Punhisman tiba-tiba dengan kesalahan ringan langsung di mutasi.

“Sebagai Kabag saya mengaku salah karena terlambat dalam melayani tamu dari jakarta yang datang dan acara makan ikan di taman kota, tetapi semua itu tidak di sengaja, tetapi mis komunikasi,” ungkap Akri

Kata Akri, dirinya sudah sampaikan ke Asisten II, bahwa dirinya yang salah, jika berkenaan hanya dirinya saja yang dihukum, tetapi Bupati menganggap kesalahan tersebut adalah karena kerja tim sehingga yang tidak bersalahpun semua di hukum.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, saat dikonfirmasi soal mutasi yang dilakukan bagi Kabag Humas dan seluruh stafnya, Ia mengakui telah sesuai UU ASN dan PP 53 soal disiplin pegawai. Bahkan Bupati mengakui pernah memberikan teguran tertulis dan Punhisman.

“Mereka dimutasi karena akumulasi masalah, sudah diberi peringatan berulang kali dan di beri Punhisman, jadi mutasi yang dilakukan berdasarkan aturan,” ungkapnya

Ketika dikejar dengan pertanyaan bahwa Bagian Humas belum pernah di beri Punhisman dan surat teguran tertulis sesuai tahapan yang di atur pada PP 53 pasal 7, Bupati berkilah, katanya semua sudah dilakukan.

“Silahkan tanya Asisten II dan lainnya,” ujarnya

Sementara Asisten II Alexander Wermasubun saat di konfirmasi soal surat peringatan dan mutasi yang bertentangan dengan PP 53 tahun 2010, dia mengaku tidak tahu, bahkan Asisten II minta ditanyakan ke staf ahli Ansar Tibu dan Kepala BKD Rina Ishak.

“Itu yang saya tara bisa jawab, teknis kepegawaian ada di Kepala BKD, seharusnya dia yang memberi pertimbangan teknis kepada Bupati tentang mutasi jabatan pegawai.” ungkap Alexander melalui whatsApp

Dikatakan, yang memiliki kewenangan membuat SP (surat peringatan) itu Staf Ahli bidang hukum dan Pemerintahan yakni Ansar Tibu.

“Dia yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengawasi Staf Pegawai Sekretariat.” katanya.

“Coba ditanya dulu ke Pak Ansar Tibu karena dari saya selaku Asisten 2 tidak pernah mengeluarkan SP kepada Staf Humas. Makanya sejak awal saya berkeras untuk melakukan pembinaan dulu sesuai aturan.” sambungnya kesal.

Namun, Staf Ahli Bupati Ansar Tibu, saat di konfirmasi lewat handphone, Rabu (21/11) malam juga mengaku tidak tau.

“Saya tidak tau dan saya tidak pernah keluarkan surat peringatan untuk bagian humas,” cetusnya

Sementara Kepala BKD Rina Ishak, saat di konfirmasi melalui telepon selulernya sebanyak tiga kali, sampai berita ini ditayangkan, Dirinya tak merespon (tidak diangkat).

Bantahan juga datang dari Kabag Humas dan Protokuler, Akri wijaya, ketika ditanya apakah perna menerima SP.

“Selama ini Bagian Humas tidak pernah menerima surat peringatan (SP) terkait pelanggaran, Bupati hanya panggil marah dan tiba-tiba mutasi masal, sebagai anak buah kami terima saja,” katanya

Padahal, dalam PP 53 pasal 7 diatur mengenai tingkat hukuman disiplin PNS terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dan apa yang dilakukan Kabag Humas masuk dalam pelanggaran ringan karena menyangkut kewajiban.

Untuk diketahui, Surat Mutasi itu tertuang dalam SK Bupati Pulau Morotai Nomor: 824/KEP-PM/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 dan Nama nama yang di mutasi diantaranya, Kabag Humas Akri Wijaya, Kasubag Humas Hironimus Rahankey, Kasubag Kominfo Yosep, Kasubag Protokol NuzliYati Amin. Staf, Nurmila S Rahman, Fadila Hi Umar, Jahra Devitriani, Ernilista Pinoa, Faisaj J Pelu, Maimuna Ibrahim dan Suleman Kawe.

--

BERITA LAINNYA

Dispora Malut Telah Usai Gelar Seleksi Paskibraka Tahun...

Sofifi -- Pelaksanaan seleksi Paskibraka Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2021, untuk persiapan upacara hari...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya,...

Kajari Halut Buka Sosialisasi Kepatuhan BPJS

Tobelo -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara (Halut), Agus Wirawan Eko Saputro, dipercayakan membuka...

Bagi Sekolah yang belum masukan LPJ, Disdik tegaskan...

Ternate -- Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate Irnawati Imam meminta...

Babinsa: Hujan lebat dan Angin kencang mengakibatkan Pohon...

Sanana -- Musim penghujan yang kadang disertai angin kencang membuat beberapa daerah di Kab. Kepulauan...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...