Lapor Jokowi, Menpan Terbitkan Kebijakan Baru Seleksi CPNS

i-malut.com, BOGOR — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri-PAN RB) Syafruddin mengatakan telah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perubahan kebijakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Perubahan dilakukan akibat belum terpenuhinya peserta yang lulus seleksi terkait passing grade tes SKD.

“Saya sudah lapor Bapak Presiden. Hari ini akan kami luncurkan Permenpan 38 memperkuat yang 37. Jadi tidak menganulir,” kata Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (21/11).

Dilansir cnnindonesia.com, Rabu (21/11/2018), sebelumnya, pemerintah mengatur ambang batas nilai kelulusan seleksi CPNS dalam PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) atau passing grade CPNS 2018.

Dalam tes SKD, peserta seleksi harus mendapatkan nilai minimal sebesar 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan, 80 Tes Intelijensia Umum, dan 143 Tes Karakteristik Pribadi guna lanjut pada proses selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Ternyata, banyak pelamar di kementerian dan lembaga pusat, daerah barat, tengah, dan timur yang tak memenuhi ambang batas nilai serta minimal formasi yakni tiga kali lipat dari yang dibutuhkan.

PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018, kata Syafruddin, tidak bakal menurunkan ambang batas demi memenuhi minimal formasi untuk melanjutkan ke SKD. Aturan baru bakal mengatur seleksi berdasarkan peringkat akumulasi nilai ketiga tes.

“Kami tidak berorientasi pada passing grade tapi berorientasi pada ranking. Contohnya Kementerian A butuh 100. Karena ini tes awal kami mencari 300. Jadi ranking 1-300 itu masuk seleksi tahap kedua. Kira-kira begitu jalan keluar terbaik,” kata mantan Wakapolri tersebut.

Ia menegaskan ambang batas tak akan diturunkan demi menjaga kualitas PNS. Menurut dia, proses penilaian berdasarkan peringkat akan tetap transparan. Sehingga, masyarakat diimbau tak khawatir mengenai hal itu.

“Mereka yang tes tahu. (Pengumuman) Nanti BKN (Badan Kepegawaian Negara) teknisnya. Pesertanya itu tahu. PermenPAN-RB sudah saya teken tadi di dalam,” ucap Syafruddin menegaskan.

Sementara itu, saat dihubungi, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Kepgawaian Negara (BKN), Diah Palupi menyatakan pihaknya belum bisa memberikan informasi mengenai perubahan kebijakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) CPNS yang kabar akan diumumkan.

“Informasi mengenai pengumuman masih di tangan Kemenpan, dan belum dilempar ke BKN,” kata Diah saat dihubungi.

Begitupun perihal formasi kosong, serta instansi-instansi yang belum mengumumkan hasil tes SKD. Diah menjelaskan pihaknya masih menunggu.

“Kita belum ada info, sifatnya kita masih menunggu informasi dari Kemenpan,” ujarnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Drupadi BMI Malut Desak Polda Malut Usut Tuntas...

Ternate -- Drupadi Bintang Muda Indonesia (BIM) Maluku Utara (Malut), desak Polda Malut untuk segera mengusut tuntas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu oknum Polisi berpangkat Briptu pada...

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia yang memproduksi...

Lagi, Jembatan Pitago Bailengit Rusak

Tobelo -- Sangat memprihatinkan, jembatan Wailamo yang menghubungkan Desa Pitago dan Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, lagi-lagi kembali rusak. Padahal, jembatan tersebut belum lama ini telah...

Dinas P3A Malut Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan di...

Sofifi -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mengawal kasus pemerkosaan terhadap korban yang masih dibawah umur, yang diduga dilakukan oknum Polisi di...

Kembali marak, Babinsa Waiman ingatkan warga terkait Bahaya...

Sanana, Perang terhadap Corona Virus Disease atau Covid-19 belum selesai, bahkan kini ada varian baru terkait virus ini. Untuk itu Pemerintah Indonesia, mulai dari Pusat maupun Daerah kembali mengingatkan...

Bergerak Cepat, DPD BMI Malut Mengakar Hingga ke-Pelosok...

Ternate -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indonesian (BMI) Maluku Utara, gencar melakukan sosialisasi serta konsolidasi dan verifikasi faktual, guna membentuk DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal ini...

Besok, Disdik Kota Ternate Lounching Sekolah Insklusif di...

Ternate - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate pada Rabu 23 Juni 2021 besok akan Lounching Sekolah Insklusif, bertempat SD Negeri 6 Kota Ternate, Kelurahan Kampung Makasar Barat, Kota Ternate...

Sambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian, APMS pasang baliho...

Sanana -- Aliansi Peduli Masyarakat Sula atau APMS kepada media ini memberikan penjelasan terkait Sikap Bupati Sula memutasi dan merotasi 57 jabatan termasuk menon-jobkan Sekda Kepulauan Sula, sebagai perbuatan...

Babinsa Sekom Pelopori Giat Bhakti, ajak Warga dan...

Sanana -- Kelompok Masyarakat Desa yang mempunyai paradigma maju dan berpikir positif adalah suatu kekuatan dan aset untuk membangun sebuah Desa, ditambah lagi dengan Kelompok Mahasiswa dalam satuan tugas...

BERITA UTAMA

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik...

Maslan Jabat PLH Sekda Halsel, Helmi Dikabarkan Sakit

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mengangkat Maslan Hi. Hasan,SH,M.Si, Kepala Bagian (Kabag) organisasi sebagai Asisten Perekonomian dan...

ARTIKEL TERKAIT

Lapor Jokowi, Menpan Terbitkan Kebijakan Baru Seleksi CPNS

i-malut.com, BOGOR — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri-PAN RB) Syafruddin mengatakan telah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perubahan kebijakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Perubahan dilakukan akibat belum terpenuhinya peserta yang lulus seleksi terkait passing grade tes SKD.

“Saya sudah lapor Bapak Presiden. Hari ini akan kami luncurkan Permenpan 38 memperkuat yang 37. Jadi tidak menganulir,” kata Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (21/11).

Dilansir cnnindonesia.com, Rabu (21/11/2018), sebelumnya, pemerintah mengatur ambang batas nilai kelulusan seleksi CPNS dalam PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) atau passing grade CPNS 2018.

Dalam tes SKD, peserta seleksi harus mendapatkan nilai minimal sebesar 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan, 80 Tes Intelijensia Umum, dan 143 Tes Karakteristik Pribadi guna lanjut pada proses selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Ternyata, banyak pelamar di kementerian dan lembaga pusat, daerah barat, tengah, dan timur yang tak memenuhi ambang batas nilai serta minimal formasi yakni tiga kali lipat dari yang dibutuhkan.

PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018, kata Syafruddin, tidak bakal menurunkan ambang batas demi memenuhi minimal formasi untuk melanjutkan ke SKD. Aturan baru bakal mengatur seleksi berdasarkan peringkat akumulasi nilai ketiga tes.

“Kami tidak berorientasi pada passing grade tapi berorientasi pada ranking. Contohnya Kementerian A butuh 100. Karena ini tes awal kami mencari 300. Jadi ranking 1-300 itu masuk seleksi tahap kedua. Kira-kira begitu jalan keluar terbaik,” kata mantan Wakapolri tersebut.

Ia menegaskan ambang batas tak akan diturunkan demi menjaga kualitas PNS. Menurut dia, proses penilaian berdasarkan peringkat akan tetap transparan. Sehingga, masyarakat diimbau tak khawatir mengenai hal itu.

“Mereka yang tes tahu. (Pengumuman) Nanti BKN (Badan Kepegawaian Negara) teknisnya. Pesertanya itu tahu. PermenPAN-RB sudah saya teken tadi di dalam,” ucap Syafruddin menegaskan.

Sementara itu, saat dihubungi, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Kepgawaian Negara (BKN), Diah Palupi menyatakan pihaknya belum bisa memberikan informasi mengenai perubahan kebijakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) CPNS yang kabar akan diumumkan.

“Informasi mengenai pengumuman masih di tangan Kemenpan, dan belum dilempar ke BKN,” kata Diah saat dihubungi.

Begitupun perihal formasi kosong, serta instansi-instansi yang belum mengumumkan hasil tes SKD. Diah menjelaskan pihaknya masih menunggu.

“Kita belum ada info, sifatnya kita masih menunggu informasi dari Kemenpan,” ujarnya.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER