Aparat Diminta Tak Intervensi Penyelenggara Pemilu

i-malut.com, PEMALANG — Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ukuran atau standar peradaban bangsa. Semakin jujur dan adil dalam pelaksanaannya, semakin beradab bangsa tersebut.

Direktur Materi Debat dan Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan hal itu dalam orasinya pada Pelantikan Relawan PADI se-Kabupaten Pemalang, di Pemalang, Jawa Tengah, Minggu (25/11).

“Karena itu penyelenggara Pemilu harus netral. Tidak boleh memihak,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sudirman juga meminta aparat keamanan dan intelijen untuk menjaga netralitas. Aparat harus melindungi dan mengayomi semua masyarakat. Bukan melindungi warna tertentu.

“Pemimpin politik silih berganti. Jika aparat tidak netral nanti bisa repot,” terang Sudirman, yang juga penanggung jawab pemenangan PADI Wilayah Jateng.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Relawan PADI Ferry Mursidan Baldan menyampaikan hal senada. Dia meminta, pemerintah atau aparat tidak mengintervensi kewenangan penyelenggara pemilu.

Dia mencontohkan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kewajiban pemerintah adalah menyerahkan daftar penduduk yang sudah memiliki hak pilih dan yang memiliki wewenang menetapkan DPT adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi tidak elok jika pemerintah yang mengajukan DPT ke KPU. Ingat mata dunia selalu mengamati penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jangan sampai peradaban kita dianggap rendah karena kecurangan dalam pemilu,” tandas Ferry. Demikian dikutip dari SINDonews, Senin (26/11/2018).

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Aparat Diminta Tak Intervensi Penyelenggara Pemilu

i-malut.com, PEMALANG — Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ukuran atau standar peradaban bangsa. Semakin jujur dan adil dalam pelaksanaannya, semakin beradab bangsa tersebut.

Direktur Materi Debat dan Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan hal itu dalam orasinya pada Pelantikan Relawan PADI se-Kabupaten Pemalang, di Pemalang, Jawa Tengah, Minggu (25/11).

“Karena itu penyelenggara Pemilu harus netral. Tidak boleh memihak,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sudirman juga meminta aparat keamanan dan intelijen untuk menjaga netralitas. Aparat harus melindungi dan mengayomi semua masyarakat. Bukan melindungi warna tertentu.

“Pemimpin politik silih berganti. Jika aparat tidak netral nanti bisa repot,” terang Sudirman, yang juga penanggung jawab pemenangan PADI Wilayah Jateng.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Relawan PADI Ferry Mursidan Baldan menyampaikan hal senada. Dia meminta, pemerintah atau aparat tidak mengintervensi kewenangan penyelenggara pemilu.

Dia mencontohkan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kewajiban pemerintah adalah menyerahkan daftar penduduk yang sudah memiliki hak pilih dan yang memiliki wewenang menetapkan DPT adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi tidak elok jika pemerintah yang mengajukan DPT ke KPU. Ingat mata dunia selalu mengamati penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jangan sampai peradaban kita dianggap rendah karena kecurangan dalam pemilu,” tandas Ferry. Demikian dikutip dari SINDonews, Senin (26/11/2018).

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER