Aparat Diminta Tak Intervensi Penyelenggara Pemilu

i-malut.com, PEMALANG — Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ukuran atau standar peradaban bangsa. Semakin jujur dan adil dalam pelaksanaannya, semakin beradab bangsa tersebut.

Direktur Materi Debat dan Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan hal itu dalam orasinya pada Pelantikan Relawan PADI se-Kabupaten Pemalang, di Pemalang, Jawa Tengah, Minggu (25/11).

“Karena itu penyelenggara Pemilu harus netral. Tidak boleh memihak,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sudirman juga meminta aparat keamanan dan intelijen untuk menjaga netralitas. Aparat harus melindungi dan mengayomi semua masyarakat. Bukan melindungi warna tertentu.

“Pemimpin politik silih berganti. Jika aparat tidak netral nanti bisa repot,” terang Sudirman, yang juga penanggung jawab pemenangan PADI Wilayah Jateng.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Relawan PADI Ferry Mursidan Baldan menyampaikan hal senada. Dia meminta, pemerintah atau aparat tidak mengintervensi kewenangan penyelenggara pemilu.

Dia mencontohkan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kewajiban pemerintah adalah menyerahkan daftar penduduk yang sudah memiliki hak pilih dan yang memiliki wewenang menetapkan DPT adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi tidak elok jika pemerintah yang mengajukan DPT ke KPU. Ingat mata dunia selalu mengamati penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jangan sampai peradaban kita dianggap rendah karena kecurangan dalam pemilu,” tandas Ferry. Demikian dikutip dari SINDonews, Senin (26/11/2018).

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Drupadi BMI Malut Desak Polda Malut Usut Tuntas...

Ternate -- Drupadi Bintang Muda Indonesia (BIM) Maluku Utara (Malut), desak Polda Malut untuk segera mengusut tuntas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu oknum Polisi berpangkat Briptu pada...

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia yang memproduksi...

Lagi, Jembatan Pitago Bailengit Rusak

Tobelo -- Sangat memprihatinkan, jembatan Wailamo yang menghubungkan Desa Pitago dan Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, lagi-lagi kembali rusak. Padahal, jembatan tersebut belum lama ini telah...

Dinas P3A Malut Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan di...

Sofifi -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mengawal kasus pemerkosaan terhadap korban yang masih dibawah umur, yang diduga dilakukan oknum Polisi di...

Kembali marak, Babinsa Waiman ingatkan warga terkait Bahaya...

Sanana, Perang terhadap Corona Virus Disease atau Covid-19 belum selesai, bahkan kini ada varian baru terkait virus ini. Untuk itu Pemerintah Indonesia, mulai dari Pusat maupun Daerah kembali mengingatkan...

Bergerak Cepat, DPD BMI Malut Mengakar Hingga ke-Pelosok...

Ternate -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indonesian (BMI) Maluku Utara, gencar melakukan sosialisasi serta konsolidasi dan verifikasi faktual, guna membentuk DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal ini...

Besok, Disdik Kota Ternate Lounching Sekolah Insklusif di...

Ternate - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate pada Rabu 23 Juni 2021 besok akan Lounching Sekolah Insklusif, bertempat SD Negeri 6 Kota Ternate, Kelurahan Kampung Makasar Barat, Kota Ternate...

Sambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian, APMS pasang baliho...

Sanana -- Aliansi Peduli Masyarakat Sula atau APMS kepada media ini memberikan penjelasan terkait Sikap Bupati Sula memutasi dan merotasi 57 jabatan termasuk menon-jobkan Sekda Kepulauan Sula, sebagai perbuatan...

Babinsa Sekom Pelopori Giat Bhakti, ajak Warga dan...

Sanana -- Kelompok Masyarakat Desa yang mempunyai paradigma maju dan berpikir positif adalah suatu kekuatan dan aset untuk membangun sebuah Desa, ditambah lagi dengan Kelompok Mahasiswa dalam satuan tugas...

BERITA UTAMA

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik...

Maslan Jabat PLH Sekda Halsel, Helmi Dikabarkan Sakit

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mengangkat Maslan Hi. Hasan,SH,M.Si, Kepala Bagian (Kabag) organisasi sebagai Asisten Perekonomian dan...

ARTIKEL TERKAIT

Aparat Diminta Tak Intervensi Penyelenggara Pemilu

i-malut.com, PEMALANG — Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ukuran atau standar peradaban bangsa. Semakin jujur dan adil dalam pelaksanaannya, semakin beradab bangsa tersebut.

Direktur Materi Debat dan Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan hal itu dalam orasinya pada Pelantikan Relawan PADI se-Kabupaten Pemalang, di Pemalang, Jawa Tengah, Minggu (25/11).

“Karena itu penyelenggara Pemilu harus netral. Tidak boleh memihak,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sudirman juga meminta aparat keamanan dan intelijen untuk menjaga netralitas. Aparat harus melindungi dan mengayomi semua masyarakat. Bukan melindungi warna tertentu.

“Pemimpin politik silih berganti. Jika aparat tidak netral nanti bisa repot,” terang Sudirman, yang juga penanggung jawab pemenangan PADI Wilayah Jateng.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Relawan PADI Ferry Mursidan Baldan menyampaikan hal senada. Dia meminta, pemerintah atau aparat tidak mengintervensi kewenangan penyelenggara pemilu.

Dia mencontohkan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kewajiban pemerintah adalah menyerahkan daftar penduduk yang sudah memiliki hak pilih dan yang memiliki wewenang menetapkan DPT adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi tidak elok jika pemerintah yang mengajukan DPT ke KPU. Ingat mata dunia selalu mengamati penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jangan sampai peradaban kita dianggap rendah karena kecurangan dalam pemilu,” tandas Ferry. Demikian dikutip dari SINDonews, Senin (26/11/2018).

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER