Kepala Daerah Diminta Tambah Dana Camat

i-malut.com, JAKARTA — Kepala daerah didorong untuk meningkatkan dana untuk camat. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan peran camat dalam pembinaan dan pengawasan untuk kelurahan/desa.

Saat ini peran camat dinilai masih kurang maksimal salah satunya karena minim anggaran di kecamatan. “Aspirasi camat meminta agar disampaikan kepada gubernur maupun bupati/wali kota supaya anggarannya ditambah. Itu dari yang di luar Jawa ya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Dikutip dari SINDONews, Selasa (27/11/2018), Tjahjo mengatakan, saat ini camat sering dilewati terutama oleh desa. Dengan ada dana desa, para kepala desa (kades) cen derung langsung ke kabupaten/ kota bahkan tataran kementerian.

“Fungsi camat apa? Nah, ini kita fungsikan untuk pengawasan dan pendampingan. Kita minta dana APBD itu disisihkan lah. Camat di Jawa banyak tidak mau pindah karena camat diJawa besar sampai Rp3miliar,” ujarnya.

Mengenai besaran anggaran yang harus dialokasikan pemerintah daerah (pemda), Tjahjo mengatakan terserah daerah. Menurutnya, hal tersebut disesuaikan dengan keuangan masing-masing daerah. “Anggarannya terserah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Pihaknya telah membuat petunjuk tentang tugas dan fungsi camat. Dalam hal ini, selain sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ada fungsi lain.

Dalam hal ini mengelola kawasan dalam forum komunikasi pimpinan di kecamatan. Sebelumnya Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Untung Wicaksono juga mengungkapkan bahwa peran camat belumlah maksimal dalam pengawasan dan pendampingan dana desa.

Pada hal, sebenarnya camat memiliki peran yang strategis melakukan pendampingan karena paling dekat dengan desa. “Peran camat ini kurang kuat dari sisi pendampingan desa, baik dalam menyusun RKPDes, RPJMDes, dan pengawasan,” ungkapnya.

Padahal pada saat yang sama kerawanan penyimpangan dana desa masih terus ada. Untung menyebut dari sisi perencanaan masih banyak yang tidak sesuai peraturan.

Sementara dalam pelaksanaan masih ada proyek-proyek yang dibiayai dana desa dilakukan dengan penunjukan langsung. Di mana ujungnya pihaknya ditunjuk dekat dengan perangkat desa. “Lalu, pengadaan barang dan jasa. Banyak yang di-markup. Laporan dibuat fiktif. Sistem yang dibuat pusat banyak yang tidak menggunakan. Laporan dibuat secara formalitas, sementara camat terlambat mendeteksi bahwa ada korupsi di situ,” ujarnya.

Untung mengakui lemahnya peran camat bukan tanpa alasan. Camat memang tidak diberikan amunisi dari kabupaten/kota. Dari penelitian yang dilakukan KPK, banyak yang kebingungan bergerak di lapangan.

“Camat itu juga kepanjangan tangan bupati/wali kota. Banyak yang harus disiapkan untuk memaksimalkan peran camat,” tuturnya.

Dia menilai camat perlu menyiapkan SDM yang paham mengenai pengelolaan keuangan desa. Sementara dari sisi anggaran, Untung mengakui tidak banyak alokasi untuk melakukan pengawasan. “Kami pahami camat tidak dapat bergerak karena tidak didukung anggaran yang memadai. Lagi-lagi kami harapkan ada arahan dari pusat agar ada anggaran untuk pengawasan dana desa,” jelasnya. (Dita Angga)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Kepala Daerah Diminta Tambah Dana Camat

i-malut.com, JAKARTA — Kepala daerah didorong untuk meningkatkan dana untuk camat. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan peran camat dalam pembinaan dan pengawasan untuk kelurahan/desa.

Saat ini peran camat dinilai masih kurang maksimal salah satunya karena minim anggaran di kecamatan. “Aspirasi camat meminta agar disampaikan kepada gubernur maupun bupati/wali kota supaya anggarannya ditambah. Itu dari yang di luar Jawa ya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Dikutip dari SINDONews, Selasa (27/11/2018), Tjahjo mengatakan, saat ini camat sering dilewati terutama oleh desa. Dengan ada dana desa, para kepala desa (kades) cen derung langsung ke kabupaten/ kota bahkan tataran kementerian.

“Fungsi camat apa? Nah, ini kita fungsikan untuk pengawasan dan pendampingan. Kita minta dana APBD itu disisihkan lah. Camat di Jawa banyak tidak mau pindah karena camat diJawa besar sampai Rp3miliar,” ujarnya.

Mengenai besaran anggaran yang harus dialokasikan pemerintah daerah (pemda), Tjahjo mengatakan terserah daerah. Menurutnya, hal tersebut disesuaikan dengan keuangan masing-masing daerah. “Anggarannya terserah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Pihaknya telah membuat petunjuk tentang tugas dan fungsi camat. Dalam hal ini, selain sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ada fungsi lain.

Dalam hal ini mengelola kawasan dalam forum komunikasi pimpinan di kecamatan. Sebelumnya Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Untung Wicaksono juga mengungkapkan bahwa peran camat belumlah maksimal dalam pengawasan dan pendampingan dana desa.

Pada hal, sebenarnya camat memiliki peran yang strategis melakukan pendampingan karena paling dekat dengan desa. “Peran camat ini kurang kuat dari sisi pendampingan desa, baik dalam menyusun RKPDes, RPJMDes, dan pengawasan,” ungkapnya.

Padahal pada saat yang sama kerawanan penyimpangan dana desa masih terus ada. Untung menyebut dari sisi perencanaan masih banyak yang tidak sesuai peraturan.

Sementara dalam pelaksanaan masih ada proyek-proyek yang dibiayai dana desa dilakukan dengan penunjukan langsung. Di mana ujungnya pihaknya ditunjuk dekat dengan perangkat desa. “Lalu, pengadaan barang dan jasa. Banyak yang di-markup. Laporan dibuat fiktif. Sistem yang dibuat pusat banyak yang tidak menggunakan. Laporan dibuat secara formalitas, sementara camat terlambat mendeteksi bahwa ada korupsi di situ,” ujarnya.

Untung mengakui lemahnya peran camat bukan tanpa alasan. Camat memang tidak diberikan amunisi dari kabupaten/kota. Dari penelitian yang dilakukan KPK, banyak yang kebingungan bergerak di lapangan.

“Camat itu juga kepanjangan tangan bupati/wali kota. Banyak yang harus disiapkan untuk memaksimalkan peran camat,” tuturnya.

Dia menilai camat perlu menyiapkan SDM yang paham mengenai pengelolaan keuangan desa. Sementara dari sisi anggaran, Untung mengakui tidak banyak alokasi untuk melakukan pengawasan. “Kami pahami camat tidak dapat bergerak karena tidak didukung anggaran yang memadai. Lagi-lagi kami harapkan ada arahan dari pusat agar ada anggaran untuk pengawasan dana desa,” jelasnya. (Dita Angga)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER