Pemuda Gereja dan Kordinator Wilayah Pulau Morotai Sesalkan Aksi Demo Bawa Nama Umat Kristiani

i-malut.com, TOBELO — Tokoh Pemuda dan Korwil GMIH se Kabupaten Pulau Morotai, pada selasa (27/11), melakukan konfrensi pers di Hotel Garuda Tobelo Desa Gosoma Kabupaten Halmahera Utara, dalam rangka menyikapi beberapa aksi demo elemen masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa oknum yang mengatasnamakan umat kristiani. Hal ini dikatakan Klemens Banggai, kepada sejumlah wartawan saat menyampaikan release dan pernyataan sikap.

Dalam releasenya, dikatakan, bahwa kemerdekaan setiap warga Negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kebidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang merupakan hak asasi manusia, di dalamnya dijamin oleh undang-undang dasar 1945 untuk membangun Negara demokrasi dalam menyelenggarakan keadilan sosial diperlukan adanya suasana aman, tertib dan damai serta bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, terdapat pada Bab I ketentuan umum pasal 1. dalam undang-undang ini dimaksud, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampainkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

lebih lanjut, diurai dalam release tersebut, bahwa melihat beberapa persolan kekinian yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai dalam menyampakan pendapat dimuka umum melalui demonstrasi/unjuk rasa oleh masyarakat adalah hal yang patut diapresiasi karena merupakan hak setiap warga Negara, dan seyogyanya mengedepankan nilai-nilai kebhinekan dan pancasila. Hal ini juga djamin hak dan kewajiban warga Negara dalam berkelompok atau berorganisasi sabagaimana termaktub dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2015 tentang Organisasi Kemasyaakatan, diimana setiap ormas dan masyarakat senantiasa mielestarikan dan memilihara norma, nilai moral, etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Namun, dari hasil unjuk rasa pada tanggal, 19 dan 21 Oktober 2018 yang disampaikan oleh beberapa orator, hal ini bagi kami selaku warga GMIH sangat meresahkan dan menimbulkan ketersinggungan maksud dan orasi yang disampaikan para orator dengan sengaja mengatasnamakan Gereja, padahal Gereja secara institusi diatur oleh aturan-aturan dalam berorganisasi bergereja, dan perlu diketahui Gereja secara institusi belum mengarahkan dan menyerukan tentang persoalan yang terjadi di Pulau Morotai.” ditegaskan dalam release.

Maka dengan ini kami sebagai tokoh pemuda gereja dan tokoh agama Gereja Masehi Injili di Halmahera  (GMIH), menyerukan beberapa hal penting, antara lain;

  1. Kepada setiap elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya parlu
    mengedepankan cara-cara yang lebih  elegan, bukan saja dengan unjuk rasa demonstrasi tetapi dapat ditempuh melalui berbagai metode, misalnya Audens, atau
    Rapat terbuka dengan menyiapkan konseop yang sifanya solutif yang berkaitan dengan
    kebutuhan publik yang diperlukan dan tidak menimbulkan instabilitas, sehingga efektif
    dan efesien dalam mencapai tujuan yang diharapkan,
  2. Menghimbau agar setiap elemen masyarakat dapat menahan diri dan tidak terprofokasi
    dengan isu-isu yang dapat memesah belah keutuhan dan persatuan persaudaraan serta
    senantiasa bekerja sama dengan aparat pemerintah dan pihak keamanan guna bahu-membahu menciptakan dan menjaga suasana daerah yang lebih stabil dan kondusif. Hal ini penting agar semua pelayanan public dapat berjalan dengan baik, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
  3. Menghimbau kepada warga GMIH, agar dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dengan mengatasnamkan institusi gereja perlu adanya koordinasi dan legalitas pimpinan lembaga/institust gereja, sehingga tidak memimbulkan interprestasi yang kontrdiktif.
  4. Menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar lebih proaktif dan responsive serta optimal dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atau kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, hal ini dipandang perlu guna menghidari stagnasi pelayanan publik
  5. Menghimbau kepada Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah tegas kepada setiap oknum masyarakat dalam menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan etika dan norma-norma serta tidak memiliki data-data konkrit/otentik yang tidak dapat dipertanggungawabkan, melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan fasilitas pemerintah maupun fasilitas umum yang mengakibatkan kerugian.
  6. Kepada saudara Konstan Rein Padosa dan Yongki Makangiras, dapat kami jelaskan bahwa setiap institusi gereja memiliki aturan dan kaidah-kaidah organisasi yang terstruktur yang di dalamnya mengatur mekanisme dalam menyampaikan pendapat dan atau pemberian tugas dan wewenang serta kapasitas secara organisatoris dalam forum resmi maupun tidak resmi, sehingga tidak sewenang-wenang menyatakan dirinya sebagai perwakilan organisasi gereja secara institusional apalagi mengajak umat untuk mengikuti, menghadiri pertemuan dan berpendapat dimuka umum. Hal ini dipandang telah melampaui kewenangan pimpinan lembaga atau organisasi gereja secara organisasi. Oleh karena itu pernyataan saudara dalam orasi tanggal 19/11/2018 seakan akan melegalkan keterwakilan saudara dengan mengatakan “saya mewakili umat kristen di Pulau Morotai…. Saya minta para pendeta kalau turun demo harus pake Toga, ini dari sisi torang pe iman” bagi kami pernyataan saudara ini sangat tidak tertanggung jawab karena tidak berkewenangan mengatasnamakan secara institusi dalam menyampaikan pernyataan-pernyatan seperti tersebut diatas, oleh karna itu pernyataan saudara adalah pernyataan pribadi sehingga resiko yang timbul atas pernyataan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi, maka kami sangat menyesalkan. Hal yang sama pula bagi saudara Konstan Rein Padosa dengan megatakan “…. Mari khususnya kaum kristiani kita sudah sangat dihina… oleh sebab itu sekali lagi mari bapak ibu saudara saudara yang merasa beragama kristen saya mengundang mari kita bersatu menolak terhadap saudara Beny Laos, ini adalah penghinaan sangat besar oleh sebab itu kalau kita tidak punya hasil beragama kristen maka kita terlalu bodok dan dihinakan….. Oleh karena itu mari khususnya agma kristiani mari kita bersatu menolak yang namanya Beny Loas…di depan saya sendiri bersama dua teman di mabes dia katakan bahwa tahun 2018 gereja-gereja ditutup….” berdasarkan pernyataan saudara ini tentu kami merasa tersinggung karena saudara mengatakan kami bodok dan juga merupakan sebuah penghinaan bagi kami, dan kami menilai bahwa pernyataan saudara Konstan Rein Padosa sangat tidak berdasar dan tidak memiliki legitimasi, tetapi ini hanyalah merupakan pernyataan pribadi yang sifatnya profokatif dan berpotensi akan menimbukan perpecahan keutuhan umat dan persaudaraan.
  7. Kepada saudara Konstan Rein Padosa dan Yongki Makangiras agar segera mengklarifikasi dan meminta maaf secara langsung kepada seluruh warga Kristen serta pimpinan gereja secara terbuka dihadapan publik maupun media massa.
  8. Kepada saudara Konstan Rein Padosa dan Yongki Makangiras apabila dalam kurung waktu 2 hari terhitung tanggal 28-29 November 2018 tidak melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, maka kami akan melakukan langkah hukum.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Pemuda Gereja dan Kordinator Wilayah Pulau Morotai Sesalkan Aksi Demo Bawa Nama Umat Kristiani

i-malut.com, TOBELO — Tokoh Pemuda dan Korwil GMIH se Kabupaten Pulau Morotai, pada selasa (27/11), melakukan konfrensi pers di Hotel Garuda Tobelo Desa Gosoma Kabupaten Halmahera Utara, dalam rangka menyikapi beberapa aksi demo elemen masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa oknum yang mengatasnamakan umat kristiani. Hal ini dikatakan Klemens Banggai, kepada sejumlah wartawan saat menyampaikan release dan pernyataan sikap.

Dalam releasenya, dikatakan, bahwa kemerdekaan setiap warga Negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kebidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang merupakan hak asasi manusia, di dalamnya dijamin oleh undang-undang dasar 1945 untuk membangun Negara demokrasi dalam menyelenggarakan keadilan sosial diperlukan adanya suasana aman, tertib dan damai serta bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, terdapat pada Bab I ketentuan umum pasal 1. dalam undang-undang ini dimaksud, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampainkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

lebih lanjut, diurai dalam release tersebut, bahwa melihat beberapa persolan kekinian yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai dalam menyampakan pendapat dimuka umum melalui demonstrasi/unjuk rasa oleh masyarakat adalah hal yang patut diapresiasi karena merupakan hak setiap warga Negara, dan seyogyanya mengedepankan nilai-nilai kebhinekan dan pancasila. Hal ini juga djamin hak dan kewajiban warga Negara dalam berkelompok atau berorganisasi sabagaimana termaktub dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2015 tentang Organisasi Kemasyaakatan, diimana setiap ormas dan masyarakat senantiasa mielestarikan dan memilihara norma, nilai moral, etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Namun, dari hasil unjuk rasa pada tanggal, 19 dan 21 Oktober 2018 yang disampaikan oleh beberapa orator, hal ini bagi kami selaku warga GMIH sangat meresahkan dan menimbulkan ketersinggungan maksud dan orasi yang disampaikan para orator dengan sengaja mengatasnamakan Gereja, padahal Gereja secara institusi diatur oleh aturan-aturan dalam berorganisasi bergereja, dan perlu diketahui Gereja secara institusi belum mengarahkan dan menyerukan tentang persoalan yang terjadi di Pulau Morotai.” ditegaskan dalam release.

Maka dengan ini kami sebagai tokoh pemuda gereja dan tokoh agama Gereja Masehi Injili di Halmahera  (GMIH), menyerukan beberapa hal penting, antara lain;

  1. Kepada setiap elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya parlu
    mengedepankan cara-cara yang lebih  elegan, bukan saja dengan unjuk rasa demonstrasi tetapi dapat ditempuh melalui berbagai metode, misalnya Audens, atau
    Rapat terbuka dengan menyiapkan konseop yang sifanya solutif yang berkaitan dengan
    kebutuhan publik yang diperlukan dan tidak menimbulkan instabilitas, sehingga efektif
    dan efesien dalam mencapai tujuan yang diharapkan,
  2. Menghimbau agar setiap elemen masyarakat dapat menahan diri dan tidak terprofokasi
    dengan isu-isu yang dapat memesah belah keutuhan dan persatuan persaudaraan serta
    senantiasa bekerja sama dengan aparat pemerintah dan pihak keamanan guna bahu-membahu menciptakan dan menjaga suasana daerah yang lebih stabil dan kondusif. Hal ini penting agar semua pelayanan public dapat berjalan dengan baik, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
  3. Menghimbau kepada warga GMIH, agar dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dengan mengatasnamkan institusi gereja perlu adanya koordinasi dan legalitas pimpinan lembaga/institust gereja, sehingga tidak memimbulkan interprestasi yang kontrdiktif.
  4. Menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar lebih proaktif dan responsive serta optimal dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atau kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, hal ini dipandang perlu guna menghidari stagnasi pelayanan publik
  5. Menghimbau kepada Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah tegas kepada setiap oknum masyarakat dalam menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan etika dan norma-norma serta tidak memiliki data-data konkrit/otentik yang tidak dapat dipertanggungawabkan, melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan fasilitas pemerintah maupun fasilitas umum yang mengakibatkan kerugian.
  6. Kepada saudara Konstan Rein Padosa dan Yongki Makangiras, dapat kami jelaskan bahwa setiap institusi gereja memiliki aturan dan kaidah-kaidah organisasi yang terstruktur yang di dalamnya mengatur mekanisme dalam menyampaikan pendapat dan atau pemberian tugas dan wewenang serta kapasitas secara organisatoris dalam forum resmi maupun tidak resmi, sehingga tidak sewenang-wenang menyatakan dirinya sebagai perwakilan organisasi gereja secara institusional apalagi mengajak umat untuk mengikuti, menghadiri pertemuan dan berpendapat dimuka umum. Hal ini dipandang telah melampaui kewenangan pimpinan lembaga atau organisasi gereja secara organisasi. Oleh karena itu pernyataan saudara dalam orasi tanggal 19/11/2018 seakan akan melegalkan keterwakilan saudara dengan mengatakan “saya mewakili umat kristen di Pulau Morotai…. Saya minta para pendeta kalau turun demo harus pake Toga, ini dari sisi torang pe iman” bagi kami pernyataan saudara ini sangat tidak tertanggung jawab karena tidak berkewenangan mengatasnamakan secara institusi dalam menyampaikan pernyataan-pernyatan seperti tersebut diatas, oleh karna itu pernyataan saudara adalah pernyataan pribadi sehingga resiko yang timbul atas pernyataan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi, maka kami sangat menyesalkan. Hal yang sama pula bagi saudara Konstan Rein Padosa dengan megatakan “…. Mari khususnya kaum kristiani kita sudah sangat dihina… oleh sebab itu sekali lagi mari bapak ibu saudara saudara yang merasa beragama kristen saya mengundang mari kita bersatu menolak terhadap saudara Beny Laos, ini adalah penghinaan sangat besar oleh sebab itu kalau kita tidak punya hasil beragama kristen maka kita terlalu bodok dan dihinakan….. Oleh karena itu mari khususnya agma kristiani mari kita bersatu menolak yang namanya Beny Loas…di depan saya sendiri bersama dua teman di mabes dia katakan bahwa tahun 2018 gereja-gereja ditutup….” berdasarkan pernyataan saudara ini tentu kami merasa tersinggung karena saudara mengatakan kami bodok dan juga merupakan sebuah penghinaan bagi kami, dan kami menilai bahwa pernyataan saudara Konstan Rein Padosa sangat tidak berdasar dan tidak memiliki legitimasi, tetapi ini hanyalah merupakan pernyataan pribadi yang sifatnya profokatif dan berpotensi akan menimbukan perpecahan keutuhan umat dan persaudaraan.
  7. Kepada saudara Konstan Rein Padosa dan Yongki Makangiras agar segera mengklarifikasi dan meminta maaf secara langsung kepada seluruh warga Kristen serta pimpinan gereja secara terbuka dihadapan publik maupun media massa.
  8. Kepada saudara Konstan Rein Padosa dan Yongki Makangiras apabila dalam kurung waktu 2 hari terhitung tanggal 28-29 November 2018 tidak melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, maka kami akan melakukan langkah hukum.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER