Kemendikbud Kaji PMP Diajarkan Lagi

i-malut.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mengkaji wacana penghidupan kembali mata pelajaran (mapel) Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Materinya akan mengalami pembaruan terutama untuk mencegah radikalisme. Mapel PMP ini sebelumnya sudah dihapus karena berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Dilansir dari laman SINDOnews, Rabu (28/11/2018), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang saat ini masih melakukan pengkajian memastikan bahwa muatan kurikulum mapel PMP yang baru akan diperbarui sehingga isinya akan berbeda dengan materi PMP lama. “Muatan kurikulumnya pasti sangat berbeda. Sebab kalau sama dengan PMP lama, ya berarti tidak berkemajuan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta.

Meski demikian, Mendikbud belum bisa memastikan apakah PMP bisa diajarkan pada tahun ajaran baru 2019 nanti. “Masih dalam pengkajian,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, salah satu pengkajian yang belum tuntas ini adalah mapel PMP akan masuk ke mapel PKn atau akan menjadi satu mapel tersendiri yang akan diajarkan di seluruh jenjang sekolah.

Mendikbud menyatakan, pengkajian yang intensif ini dilakukan sebab pemerintah tidak menginginkan Pancasila hanya sekadar pengetahuan. Namun, Pancasila harus sebagai penanaman nilai kepada seluruh siswa.

Dia mengatakan, materi pembelajaran utama yang harus diajarkan di mapel PMP nanti ialah bagaimana pencegahan radikalisme di sekolah bisa tercapai.

Sementara itu, pada Pra Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) III, Mendikbud menyampaikan bahwa kongres diharapkan dapat menemukan solusi dari berbagai persoalan kebudayaan, salah satunya budaya intoleransi yang muncul di kalangan masyarakat. “Saat ini kita menghadapi berbagai persoalan budaya. Yang paling mendasar adalah munculnya budaya intoleransi. Tidak ada pilihan lain, kehidupan bermasyarakat kita harus berlandaskan pada toleransi dan tenggang rasa.

Segala macam bentuk intoleransi dan sikap negatif yang mengarah pada tindakan intoleransi menja di tantangan kita semua,” katanya. Muhajdir menuturkan, tantangan terhadap kebudayaan nasional itu hanya bisa di jawab apabila kebudayaan ditempatkan sebagai hulunya pembangunan.

“Kebudayaan mesti mewarnai setiap lini pembangunan. Di sinilah agenda pengarusutamaan kebudayaan (mainstreaming culture) menjadi penting,” tuturnya.

Undang-Undang No 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, mencerminkan semangat itu seperti yang tercantum dalam Pasal 7 yang berbunyi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. (nfl)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Kemendikbud Kaji PMP Diajarkan Lagi

-

i-malut.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mengkaji wacana penghidupan kembali mata pelajaran (mapel) Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Materinya akan mengalami pembaruan terutama untuk mencegah radikalisme. Mapel PMP ini sebelumnya sudah dihapus karena berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Dilansir dari laman SINDOnews, Rabu (28/11/2018), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang saat ini masih melakukan pengkajian memastikan bahwa muatan kurikulum mapel PMP yang baru akan diperbarui sehingga isinya akan berbeda dengan materi PMP lama. “Muatan kurikulumnya pasti sangat berbeda. Sebab kalau sama dengan PMP lama, ya berarti tidak berkemajuan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta.

Meski demikian, Mendikbud belum bisa memastikan apakah PMP bisa diajarkan pada tahun ajaran baru 2019 nanti. “Masih dalam pengkajian,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, salah satu pengkajian yang belum tuntas ini adalah mapel PMP akan masuk ke mapel PKn atau akan menjadi satu mapel tersendiri yang akan diajarkan di seluruh jenjang sekolah.

Mendikbud menyatakan, pengkajian yang intensif ini dilakukan sebab pemerintah tidak menginginkan Pancasila hanya sekadar pengetahuan. Namun, Pancasila harus sebagai penanaman nilai kepada seluruh siswa.

Dia mengatakan, materi pembelajaran utama yang harus diajarkan di mapel PMP nanti ialah bagaimana pencegahan radikalisme di sekolah bisa tercapai.

Sementara itu, pada Pra Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) III, Mendikbud menyampaikan bahwa kongres diharapkan dapat menemukan solusi dari berbagai persoalan kebudayaan, salah satunya budaya intoleransi yang muncul di kalangan masyarakat. “Saat ini kita menghadapi berbagai persoalan budaya. Yang paling mendasar adalah munculnya budaya intoleransi. Tidak ada pilihan lain, kehidupan bermasyarakat kita harus berlandaskan pada toleransi dan tenggang rasa.

Segala macam bentuk intoleransi dan sikap negatif yang mengarah pada tindakan intoleransi menja di tantangan kita semua,” katanya. Muhajdir menuturkan, tantangan terhadap kebudayaan nasional itu hanya bisa di jawab apabila kebudayaan ditempatkan sebagai hulunya pembangunan.

“Kebudayaan mesti mewarnai setiap lini pembangunan. Di sinilah agenda pengarusutamaan kebudayaan (mainstreaming culture) menjadi penting,” tuturnya.

Undang-Undang No 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, mencerminkan semangat itu seperti yang tercantum dalam Pasal 7 yang berbunyi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. (nfl)

BERITA LAINNYA

Drama Antagonis di Ruang Rapat Command Center, sehari...

Sanana -- Tidak banyak yang tahu apa yang terjadi di ruang rapat Command Center Kantor...

Penanganan Covid-19 Program 100 Hari Kerja Bupati Usman...

Labuha – Program 100 Hari kerja Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman sidik terdiri dari 3...

Bupati Bakal Beri Sangsi Kepada Pegawai Yang Tolak...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, memberikan Warning kepada pegawai (PNS/PTT) yang sampai...

Dibekingi Dirjen Otda Kemendagri, Ningsih lakukan sejumlah Mutasi

Sanana -- Baru menjabat sehari, Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan mutasi...

Sadis!!! Camat Joronga Berkantor Di Labuha, Isteri Camat...

Labuha - Semenjak dilantik sebagai Camat di Kecamatan Joronga tahun 2016 lalu, Mahdan Hi. Abidin,...

Korban Karya Indah meradang, Perusahaan terkesan Cuci Tangan

Sanana -- Sejumlah Korban Kebakaran Kapal Penumpang Karya Indah yang terbakar di Perairan Lifmatola beberapa...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...