Minta Revisi UU Tipikor, DPR Minta KPK Introspeksi Diri

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah merevisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu lebih mendorong lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo itu introspeksi diri.

“Dari sejumlah pejabat dan pengusaha yang ditangkap karena kasus korupsi seharusnya jadi bahan introspeksi KPK dan dilakukan investigasi menyeluruh, kenapa banyak pejabat terlibat korupsi,” kata Masinton.

Dikutip dari VIVA.co.id, Rabu (28/11/2018), salah satu alasan KPK ingin merevisi adalah maraknya kepala daerah yang tersangkut korupsi. Namun, Masinton menilai KPK seharusnya bisa lebih menginvestigasi penyebab hal itu terjadi.

“Berarti ada celah yang membuat orang terjerembap dalam pusaran korupsi. Celah yang menciptakan lubang korupsi itu yang harus diurai dan diinvestigasi oleh KPK,” ujar dia.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu, perbuatan korupsi jangan disederhanakan semata-mata persoalan moral. “Karena kontribusi mendasar perbuatan korupsi adalah persoalan sistem dan bukan sekadar akhlak dan moral,” kata Masinton.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo, meminta pemerintah segera merevisi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agus menjelaskan, salah satu hal yang membuat revisi UU Tipikor mendesak adalah perilaku korupsi kepala daerah. Menurut dia, saat pihaknya melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, pada saat bersamaan kepala daerah lainnya juga melakukan korupsi.

“Jadi kegentingannya penyelenggara negara bisa habis karena ditangkapi. Kita harus segera berubah,” ujar Agus.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Minta Revisi UU Tipikor, DPR Minta KPK Introspeksi Diri

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah merevisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu lebih mendorong lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo itu introspeksi diri.

“Dari sejumlah pejabat dan pengusaha yang ditangkap karena kasus korupsi seharusnya jadi bahan introspeksi KPK dan dilakukan investigasi menyeluruh, kenapa banyak pejabat terlibat korupsi,” kata Masinton.

Dikutip dari VIVA.co.id, Rabu (28/11/2018), salah satu alasan KPK ingin merevisi adalah maraknya kepala daerah yang tersangkut korupsi. Namun, Masinton menilai KPK seharusnya bisa lebih menginvestigasi penyebab hal itu terjadi.

“Berarti ada celah yang membuat orang terjerembap dalam pusaran korupsi. Celah yang menciptakan lubang korupsi itu yang harus diurai dan diinvestigasi oleh KPK,” ujar dia.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu, perbuatan korupsi jangan disederhanakan semata-mata persoalan moral. “Karena kontribusi mendasar perbuatan korupsi adalah persoalan sistem dan bukan sekadar akhlak dan moral,” kata Masinton.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo, meminta pemerintah segera merevisi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agus menjelaskan, salah satu hal yang membuat revisi UU Tipikor mendesak adalah perilaku korupsi kepala daerah. Menurut dia, saat pihaknya melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, pada saat bersamaan kepala daerah lainnya juga melakukan korupsi.

“Jadi kegentingannya penyelenggara negara bisa habis karena ditangkapi. Kita harus segera berubah,” ujar Agus.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER