Minta Revisi UU Tipikor, DPR Minta KPK Introspeksi Diri

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah merevisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu lebih mendorong lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo itu introspeksi diri.

“Dari sejumlah pejabat dan pengusaha yang ditangkap karena kasus korupsi seharusnya jadi bahan introspeksi KPK dan dilakukan investigasi menyeluruh, kenapa banyak pejabat terlibat korupsi,” kata Masinton.

Dikutip dari VIVA.co.id, Rabu (28/11/2018), salah satu alasan KPK ingin merevisi adalah maraknya kepala daerah yang tersangkut korupsi. Namun, Masinton menilai KPK seharusnya bisa lebih menginvestigasi penyebab hal itu terjadi.

“Berarti ada celah yang membuat orang terjerembap dalam pusaran korupsi. Celah yang menciptakan lubang korupsi itu yang harus diurai dan diinvestigasi oleh KPK,” ujar dia.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu, perbuatan korupsi jangan disederhanakan semata-mata persoalan moral. “Karena kontribusi mendasar perbuatan korupsi adalah persoalan sistem dan bukan sekadar akhlak dan moral,” kata Masinton.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo, meminta pemerintah segera merevisi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agus menjelaskan, salah satu hal yang membuat revisi UU Tipikor mendesak adalah perilaku korupsi kepala daerah. Menurut dia, saat pihaknya melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, pada saat bersamaan kepala daerah lainnya juga melakukan korupsi.

“Jadi kegentingannya penyelenggara negara bisa habis karena ditangkapi. Kita harus segera berubah,” ujar Agus.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Minta Revisi UU Tipikor, DPR Minta KPK Introspeksi Diri

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah merevisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu lebih mendorong lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo itu introspeksi diri.

“Dari sejumlah pejabat dan pengusaha yang ditangkap karena kasus korupsi seharusnya jadi bahan introspeksi KPK dan dilakukan investigasi menyeluruh, kenapa banyak pejabat terlibat korupsi,” kata Masinton.

Dikutip dari VIVA.co.id, Rabu (28/11/2018), salah satu alasan KPK ingin merevisi adalah maraknya kepala daerah yang tersangkut korupsi. Namun, Masinton menilai KPK seharusnya bisa lebih menginvestigasi penyebab hal itu terjadi.

“Berarti ada celah yang membuat orang terjerembap dalam pusaran korupsi. Celah yang menciptakan lubang korupsi itu yang harus diurai dan diinvestigasi oleh KPK,” ujar dia.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu, perbuatan korupsi jangan disederhanakan semata-mata persoalan moral. “Karena kontribusi mendasar perbuatan korupsi adalah persoalan sistem dan bukan sekadar akhlak dan moral,” kata Masinton.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo, meminta pemerintah segera merevisi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agus menjelaskan, salah satu hal yang membuat revisi UU Tipikor mendesak adalah perilaku korupsi kepala daerah. Menurut dia, saat pihaknya melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, pada saat bersamaan kepala daerah lainnya juga melakukan korupsi.

“Jadi kegentingannya penyelenggara negara bisa habis karena ditangkapi. Kita harus segera berubah,” ujar Agus.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER