Akademisi: Anehnya Orang Gila Pun Ikut Pemilu 2019

i-malut.com, TERNATE — Keputusan KPU bagi penyandang disabilitas atau orang gila yang ditetapkan dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan anggota Legislative, Presiden dan Wakil Presiden pada 2019 menuai polimik dan menjadi sorotan publik.

Keputusan tersebuat atas dasar rekomendasi Bawaslu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  No: 135/2015 (gugatan atas Undang–Undang Nomor: 8 tahun 2015 huruf a) yang menegaskan soal hak pilih bagi WNI penyandang ganguan jiwa atau ingatan tidak permanen.

Pada penjelasan PKPU No 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri, pasal 4 ayat 2 poin b menjelaskan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah orang yang sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

“Gila kan sesungguhnya adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya) sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal) bisa saja karena menderita tekanan batin yang sangat berat, tidak sebagaimana mestinya, berbuat yang bukan-bukan (tidak masuk akal).” jelas Sukur Soleman, Dosen Administrasi Negara Fisip Ummu, melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Kamis (29/11)

“Kita seakan-akan kehabisan akal membangun ini republik.” sambungnya

Pada konteks ini, kata Sukur, meskinya menjadi pertimbangan bagi KPU sebelum mengambil langkah yang lebih jauh. Dan harus ada indikator capaian tertentu yang asaz manfaatnya lebih besar dari pada asaz Modaratnya.

“Misalakan yang dimaksud dengan orang gangguan jiwa ikut dalam memilih itu katagori ganguan ringan, sedang ataukah sangatberat. Paling tidak KPU memiliki data untuk itu. Jangan sampai mereka ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk meraih suara terbanyak pada pileg dan pilpres 2019.” imbuhnya

Keikutsertaan Penyandang disabilitas alias orang gila dalam pemilu 2019, menurut Sukur, sesunggunya mencederai proses demokrasi, sebab orang gila tidak akan mungkin menentukan sikap politiknya, dan tidak ada kemerdekaan berfikir dalam menentukan pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan Ummat.

“Hal ini bukan berarti mengabaikan perlindungan hak konstitusional sebagai warga Negara, karena orang yang masuk dalam penyandang distabilitas atau orang tidak waras yang dalam UU juga sebagai warga Negara yang berhak mendapatkan politiknya.” tegasnya

Akan tetapi pertimbangannya, lanjut Sukur, keputusan ini adalah mengabaikan Azas pemilu lainnya jika orang tidak waras tetap diberikan kesempatan untuk memilih. asas yang diabaikanya itu; langsung, dimana dalam memberikan hak suara tidak bisa diwakili; bebas, yang berarti pemeilih harus memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun; rahasia, dimana hanya diketahui oleh sipemili itu sendiri.

“Memikirkan saja susah apalagi mencoblos, pertanyaannya adalah kalau orang gila yang tidak tau apa-apa kemudian disuruh memilih bagaimana cara memilihnya?. Kalaupun mereka diberikan hak politik tentu juga diberikan kewajiban oleh Negara, sebab sangat mustahil ada hak yang diberikan oleh konstitusi tapi kemudian tidak menjalankan kewajiban.” cetus Sukur penuh tanya.

Lanjutnya, KPU membolehkan penyandang distabilitas alias orang tidak waras atau gila yang  berhak ikut dalam pemilu, sesungguhnya ini adalah sejarah dalam pemilihan secara demokratis di bangsa ini.  Sebenarnya, menurut Sukur, masih ada hal lain yang lebih penting dan perlu dilakukan oleh KPU yakni Soal DPT, Sosialisai pemilih Cerdas yang perlu disentuh terutama pada daerah-daerah pelosok.

“Masih banyak orang waras yang harus diberikan hak politiknya. Pemilih rasional saja kadang salah apalagi yang tidak waras.” pungkasnya.

 

 

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Akademisi: Anehnya Orang Gila Pun Ikut Pemilu 2019

i-malut.com, TERNATE — Keputusan KPU bagi penyandang disabilitas atau orang gila yang ditetapkan dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan anggota Legislative, Presiden dan Wakil Presiden pada 2019 menuai polimik dan menjadi sorotan publik.

Keputusan tersebuat atas dasar rekomendasi Bawaslu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  No: 135/2015 (gugatan atas Undang–Undang Nomor: 8 tahun 2015 huruf a) yang menegaskan soal hak pilih bagi WNI penyandang ganguan jiwa atau ingatan tidak permanen.

Pada penjelasan PKPU No 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri, pasal 4 ayat 2 poin b menjelaskan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah orang yang sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

“Gila kan sesungguhnya adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya) sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal) bisa saja karena menderita tekanan batin yang sangat berat, tidak sebagaimana mestinya, berbuat yang bukan-bukan (tidak masuk akal).” jelas Sukur Soleman, Dosen Administrasi Negara Fisip Ummu, melalui release yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Kamis (29/11)

“Kita seakan-akan kehabisan akal membangun ini republik.” sambungnya

Pada konteks ini, kata Sukur, meskinya menjadi pertimbangan bagi KPU sebelum mengambil langkah yang lebih jauh. Dan harus ada indikator capaian tertentu yang asaz manfaatnya lebih besar dari pada asaz Modaratnya.

“Misalakan yang dimaksud dengan orang gangguan jiwa ikut dalam memilih itu katagori ganguan ringan, sedang ataukah sangatberat. Paling tidak KPU memiliki data untuk itu. Jangan sampai mereka ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk meraih suara terbanyak pada pileg dan pilpres 2019.” imbuhnya

Keikutsertaan Penyandang disabilitas alias orang gila dalam pemilu 2019, menurut Sukur, sesunggunya mencederai proses demokrasi, sebab orang gila tidak akan mungkin menentukan sikap politiknya, dan tidak ada kemerdekaan berfikir dalam menentukan pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan Ummat.

“Hal ini bukan berarti mengabaikan perlindungan hak konstitusional sebagai warga Negara, karena orang yang masuk dalam penyandang distabilitas atau orang tidak waras yang dalam UU juga sebagai warga Negara yang berhak mendapatkan politiknya.” tegasnya

Akan tetapi pertimbangannya, lanjut Sukur, keputusan ini adalah mengabaikan Azas pemilu lainnya jika orang tidak waras tetap diberikan kesempatan untuk memilih. asas yang diabaikanya itu; langsung, dimana dalam memberikan hak suara tidak bisa diwakili; bebas, yang berarti pemeilih harus memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun; rahasia, dimana hanya diketahui oleh sipemili itu sendiri.

“Memikirkan saja susah apalagi mencoblos, pertanyaannya adalah kalau orang gila yang tidak tau apa-apa kemudian disuruh memilih bagaimana cara memilihnya?. Kalaupun mereka diberikan hak politik tentu juga diberikan kewajiban oleh Negara, sebab sangat mustahil ada hak yang diberikan oleh konstitusi tapi kemudian tidak menjalankan kewajiban.” cetus Sukur penuh tanya.

Lanjutnya, KPU membolehkan penyandang distabilitas alias orang tidak waras atau gila yang  berhak ikut dalam pemilu, sesungguhnya ini adalah sejarah dalam pemilihan secara demokratis di bangsa ini.  Sebenarnya, menurut Sukur, masih ada hal lain yang lebih penting dan perlu dilakukan oleh KPU yakni Soal DPT, Sosialisai pemilih Cerdas yang perlu disentuh terutama pada daerah-daerah pelosok.

“Masih banyak orang waras yang harus diberikan hak politiknya. Pemilih rasional saja kadang salah apalagi yang tidak waras.” pungkasnya.

 

 

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER