Bupati Halut Sebut Pemda Tidak Berwenang Mengintervensi Harga Kopra

i-malut.com, TOBELO — Aksi demo ribuan masa yang tergabung dalam Aliansi Petani Kopra, Rabu (28/11), didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Depan Kantor Bupati Halmahera utara, berakhir bentrok antara aparat keamanan dengan masa aksi.

Kericuhan antara masa aksi dengan aparat keamanan, yakni Polisi dan Satpol PP, bermula dari aksi pembakaran ban mobil bekas di seputaran pagar depan kantor DPRD Halut yang disertai lemparan air mineral dan benda tumpul lainya kepada aparat keamanan, yang mengakibatkan aparat harus mengeluarkan tembakan peringatan dan disusul dengan tembakan gas air mata.

Aksi unjuk rasa ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Petani Petani Kopra Kab. Halut didepan Kantor DPRD, meminta Pemda mengintervensi harga kopra.

Aksi dilanjutkan masa aksi didepan Kantor Bupati Halut. Diketahui, masa yang berasal dari Galela maupun dari Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao, melanjutkan orasi meminta pemerintah Halut untuk melakukan intervensi kepada pengusaha kopra hingga harga kopra bisa diangka Rp. 5000.

Anjloknya harga kopra berdampak bagi petani kelapa di Kabupaten Halmahera Utara, yang keseharian menafkahi kehidupan dan pendidikan anak-anak mereka dari hasil penjualan kopra.

Menyikapai permaslahan ini, Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery, dihadapan sejumlah wartawan pada saat konfrensi pers, menjelaskan, bahwa sebagai Pemerintah Daerah sangat serius menyikapi permasalahan ini.

“Sehingga ketika anjloknya harga kopra, kami langsung mengambil langkah sigap dengan mengumpulkan seluruh pengusaha kopra, baik pengumpul maupun pembeli dan pengusaha kopra di Halmahera Utara.” katanya

“Kita tidak bisa mengintervensi harga kopra karena karena harga kopra ini menyesuaikan dengan harga pasar, tetapi sebagai pemerintah daerah kami melakukan berbagai upaya dalam rangka menyikapi permasalahan ini, dengan seluruh pengusaha, pengumpul dan pembeli untuk membahas permaslahan harga kopra.” terang Frans

Dari hasil inilah, maka ada beberapa pengusaha pembeli koora sempat menaokan harga dari 2500 sampai 3500, inikan saat ini sudah diangka 4000.
Bukan hanya itu pemerintah daerah sudah beruoaya untuk mendatangkan infestor dan tinggal penandatangana MoU dengan salah satu perusahan yang bergerak di dibidang produksi dari hasil bumi kelapa. mebangun pabrik pegolahan hasil pertanian kelapa.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati, Muchlis Tapi Tapi, saat menemui aksi masa aksi di depan Kantor Bupati. Menurut Muchlis, pemerintah tidak punya kewenangan mengintervensi harga kopra.

“Akan tetapi mengatasi permasalahan ini, pemerintah sudah memanggil seluruh pengusaha kopra di Halut, sambil memberikan warning, jika ada pegusaha atau pembeli kopra yang nakal dengan harga kopra, maka ijin usahanya akan dicabut.” Terang Muchlis.

Usai mendapat penjelasan dari Wakil Bupati Muchlis TapiTapi, dan Wakil Ketua DPRD Sahril Hi Rauf, dan juga politisi partai Demokrat Janlis Kitong, maka massa aksi langsung mebubarkan diri untuk kembali ke desa masing-masing.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Bupati Halut Sebut Pemda Tidak Berwenang Mengintervensi Harga Kopra

i-malut.com, TOBELO — Aksi demo ribuan masa yang tergabung dalam Aliansi Petani Kopra, Rabu (28/11), didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Depan Kantor Bupati Halmahera utara, berakhir bentrok antara aparat keamanan dengan masa aksi.

Kericuhan antara masa aksi dengan aparat keamanan, yakni Polisi dan Satpol PP, bermula dari aksi pembakaran ban mobil bekas di seputaran pagar depan kantor DPRD Halut yang disertai lemparan air mineral dan benda tumpul lainya kepada aparat keamanan, yang mengakibatkan aparat harus mengeluarkan tembakan peringatan dan disusul dengan tembakan gas air mata.

Aksi unjuk rasa ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Petani Petani Kopra Kab. Halut didepan Kantor DPRD, meminta Pemda mengintervensi harga kopra.

Aksi dilanjutkan masa aksi didepan Kantor Bupati Halut. Diketahui, masa yang berasal dari Galela maupun dari Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao, melanjutkan orasi meminta pemerintah Halut untuk melakukan intervensi kepada pengusaha kopra hingga harga kopra bisa diangka Rp. 5000.

Anjloknya harga kopra berdampak bagi petani kelapa di Kabupaten Halmahera Utara, yang keseharian menafkahi kehidupan dan pendidikan anak-anak mereka dari hasil penjualan kopra.

Menyikapai permaslahan ini, Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery, dihadapan sejumlah wartawan pada saat konfrensi pers, menjelaskan, bahwa sebagai Pemerintah Daerah sangat serius menyikapi permasalahan ini.

“Sehingga ketika anjloknya harga kopra, kami langsung mengambil langkah sigap dengan mengumpulkan seluruh pengusaha kopra, baik pengumpul maupun pembeli dan pengusaha kopra di Halmahera Utara.” katanya

“Kita tidak bisa mengintervensi harga kopra karena karena harga kopra ini menyesuaikan dengan harga pasar, tetapi sebagai pemerintah daerah kami melakukan berbagai upaya dalam rangka menyikapi permasalahan ini, dengan seluruh pengusaha, pengumpul dan pembeli untuk membahas permaslahan harga kopra.” terang Frans

Dari hasil inilah, maka ada beberapa pengusaha pembeli koora sempat menaokan harga dari 2500 sampai 3500, inikan saat ini sudah diangka 4000.
Bukan hanya itu pemerintah daerah sudah beruoaya untuk mendatangkan infestor dan tinggal penandatangana MoU dengan salah satu perusahan yang bergerak di dibidang produksi dari hasil bumi kelapa. mebangun pabrik pegolahan hasil pertanian kelapa.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati, Muchlis Tapi Tapi, saat menemui aksi masa aksi di depan Kantor Bupati. Menurut Muchlis, pemerintah tidak punya kewenangan mengintervensi harga kopra.

“Akan tetapi mengatasi permasalahan ini, pemerintah sudah memanggil seluruh pengusaha kopra di Halut, sambil memberikan warning, jika ada pegusaha atau pembeli kopra yang nakal dengan harga kopra, maka ijin usahanya akan dicabut.” Terang Muchlis.

Usai mendapat penjelasan dari Wakil Bupati Muchlis TapiTapi, dan Wakil Ketua DPRD Sahril Hi Rauf, dan juga politisi partai Demokrat Janlis Kitong, maka massa aksi langsung mebubarkan diri untuk kembali ke desa masing-masing.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER