Janji DPRD Yang Dinanti, Mampukah Menginterpelasi Bupati?

i-malut.com, MOROTAI – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai kembali meyakinkan massa aksi KMMB, dengan meminta waktu agar Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu memberikan kesempatan serta kepercayaan penuh untuk mereka bekerja sesuai tahapan kemudian menggunakan hak intrepelasi menurunkan Benny Laos dari kursi Bupati Pulau Morotai.

Pada kamis (29/11) siang, tepat Pukul 12.05 Wit usai Hearing dengan DPRD, para demonstran KMMB melanjutkan orasinya didepan kantor DPRD Pulau Morotai.

Kemudian pada Pukul 13.00 Wit, ketua dan anggota DPRD Pulau Morotai menemui massa aksi dan menyampaikan hasil rapat internal DPRD dan sikap DPRD secara kelembagaan.

“Saya mewakili DPRD secara kelembagaan dan kami telah solid dalam menetapkan keptusan kami. setelah mengkaji tata tertib DPRD dan tuntutan masaa aksi, untuk melakukan hak interplasi DPRD, masih ada satu tahapan yang harus dilalui yaitiu DPRD akan memanggil Bupati secara resmi.” kata Wakil Ketua II DPRD, Rasmin Fabanyo.

“Hari ini kami sudah memutuskan dan telah memerintahkan kepada sekertaris DPRD agar membuat surat resmi dengan maksud meminta Bupati Morotai untuk hadir pada hari senin tanggal 3 desember 2018 dan menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan yang menimbulakn keresahan di masyarakat dan ASN, apabila Bupati tidak datang sampai dengan tiga kali pemanggilan, maka kami akan mengajukan hak interplasi, yang berdasarkan undang-undang dan tata tertib DPRD yang mengacu pada permendagri.” jelasnya

Untuk itu, Rasmin meminta kepada masyarakat, agar percayakan kepada DPRD untuk menyelesaikan masalah ini. Rasmin juga memghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di Pulau Morotai.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Fahri Haerudin, memperkuat penjelasan Rasmin. Ia mengutarakan bahwa  DPRD sudah memutuskan untuk mengundang Bupati secara resmi yang dilakukan secara bertahap, apabila surat yang disampaikan sebanyak tiga kali dan Bupati tidak bisa hadir, maka DPRD akan menggunakan hak interplasi.

Semangat yang sama disampaikan anggota DPRD Dian sarapung.

“Kami satu tekad dan kami akan menyurati kepada bupati secara resmi, dan kalau tidak diindahkan oleh Bupati maka kami akan menggunakan hak interplasi. maka, saya berharap masyrakat dapat memberikan kepercayaan kepada kami.” tuturnya

Soal tekad lembaga DPRD tidak usah diragukan kata Richard Samatara, Wakil Ketua I DPRD Pulau Morota.

“Masalah tuntutan masyarakat dan ASN kami sudah rapatkan dan telah diputuskan dalam rapat, bahwa kami DPRD sepakat untuk memanggil Bupati. jangan ragu karena kami bagian dari keterwakilan masyarakat dan kami tidak akan menghianati maayrakat.” janji manisnya

Sementara anggota DPRD yang lain, yakni Deny Garuda lebih berpikir realistis sesuai aturan acuannya.

“DPRD akan bekerja sesuai regulasi dan konstitusi, percayakan kepada kami, masalah ini akan tetap kami tindak lanjuti.” katanya

Sementar Bupati Pulau Morotai Benny Laos, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (29/11) malam, mengenai adanya pernyataan DPRD ke masa aksi, segera memanggil Bupati, bila tiga kali tidak hadir, DPRD akan gunakan hak interpelasi? Bupati menjawab singkat, “Saya ngga bisa berandai.”

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Janji DPRD Yang Dinanti, Mampukah Menginterpelasi Bupati?

-

i-malut.com, MOROTAI – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai kembali meyakinkan massa aksi KMMB, dengan meminta waktu agar Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu memberikan kesempatan serta kepercayaan penuh untuk mereka bekerja sesuai tahapan kemudian menggunakan hak intrepelasi menurunkan Benny Laos dari kursi Bupati Pulau Morotai.

Pada kamis (29/11) siang, tepat Pukul 12.05 Wit usai Hearing dengan DPRD, para demonstran KMMB melanjutkan orasinya didepan kantor DPRD Pulau Morotai.

Kemudian pada Pukul 13.00 Wit, ketua dan anggota DPRD Pulau Morotai menemui massa aksi dan menyampaikan hasil rapat internal DPRD dan sikap DPRD secara kelembagaan.

“Saya mewakili DPRD secara kelembagaan dan kami telah solid dalam menetapkan keptusan kami. setelah mengkaji tata tertib DPRD dan tuntutan masaa aksi, untuk melakukan hak interplasi DPRD, masih ada satu tahapan yang harus dilalui yaitiu DPRD akan memanggil Bupati secara resmi.” kata Wakil Ketua II DPRD, Rasmin Fabanyo.

“Hari ini kami sudah memutuskan dan telah memerintahkan kepada sekertaris DPRD agar membuat surat resmi dengan maksud meminta Bupati Morotai untuk hadir pada hari senin tanggal 3 desember 2018 dan menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan yang menimbulakn keresahan di masyarakat dan ASN, apabila Bupati tidak datang sampai dengan tiga kali pemanggilan, maka kami akan mengajukan hak interplasi, yang berdasarkan undang-undang dan tata tertib DPRD yang mengacu pada permendagri.” jelasnya

Untuk itu, Rasmin meminta kepada masyarakat, agar percayakan kepada DPRD untuk menyelesaikan masalah ini. Rasmin juga memghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di Pulau Morotai.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Fahri Haerudin, memperkuat penjelasan Rasmin. Ia mengutarakan bahwa  DPRD sudah memutuskan untuk mengundang Bupati secara resmi yang dilakukan secara bertahap, apabila surat yang disampaikan sebanyak tiga kali dan Bupati tidak bisa hadir, maka DPRD akan menggunakan hak interplasi.

Semangat yang sama disampaikan anggota DPRD Dian sarapung.

“Kami satu tekad dan kami akan menyurati kepada bupati secara resmi, dan kalau tidak diindahkan oleh Bupati maka kami akan menggunakan hak interplasi. maka, saya berharap masyrakat dapat memberikan kepercayaan kepada kami.” tuturnya

Soal tekad lembaga DPRD tidak usah diragukan kata Richard Samatara, Wakil Ketua I DPRD Pulau Morota.

“Masalah tuntutan masyarakat dan ASN kami sudah rapatkan dan telah diputuskan dalam rapat, bahwa kami DPRD sepakat untuk memanggil Bupati. jangan ragu karena kami bagian dari keterwakilan masyarakat dan kami tidak akan menghianati maayrakat.” janji manisnya

Sementara anggota DPRD yang lain, yakni Deny Garuda lebih berpikir realistis sesuai aturan acuannya.

“DPRD akan bekerja sesuai regulasi dan konstitusi, percayakan kepada kami, masalah ini akan tetap kami tindak lanjuti.” katanya

Sementar Bupati Pulau Morotai Benny Laos, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (29/11) malam, mengenai adanya pernyataan DPRD ke masa aksi, segera memanggil Bupati, bila tiga kali tidak hadir, DPRD akan gunakan hak interpelasi? Bupati menjawab singkat, “Saya ngga bisa berandai.”

BERITA LAINNYA

Plt. Kadisdik Kota Ternate Tanggapi Kepemilikan SK Dobel...

Ternate -- Terkait dengan berhembusnya informasi perihal Surat Keputusan (SK) tenaga PTT yang dobel pada...

Gaji Guru dan PTT Disdik Kota Ternate Cair,...

Ternate -- Gaji Guru dan PTT Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate telah mencairkan. Hal tersebut...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap)...

Memasyarakatkan Olahraga, kiat Babinsa Wailoba

Sanana -- Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat menjadi kiat Bintara Pembina Desa (Babinsa) Wailoba-Kec. Mangoli...

Secara Administrasi, Sudah Tiga Parpol di Halut Urus...

Tobelo -- Sampai sejauh ini baru tiga Partai Politik (Parpol) yang diproses pencairan dana hibahnya...

UNUTARA Sebagai Pelopor Kampus Multi Toleransi di Maluku...

Ternate -- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah XII provinsi Maluku-Maluku Utara telah menyelenggarakan evaluasi...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...