Kasri Piga : Nyawa Menjadi Taruhan Bila Pemerintah Paksakan Membuka Tambang Pasir Besi

i-malut.com, MOROTAI — Rencana masuknya perusahan tambang pasir besi, PT Karunia Arta Kamilin dan PT Ausindo Anugrah Pasifik, di Desa Pangeo dan sekitarnya saat ini dalam tahapan penjajakan. Sosialisasi perusahan ke masyarakat sudah dilakukan baru-baru ini walaupun belum secara terbuka. Saat ini adalah tahapan sosialisasi soal teknis pengoperasian dan pembuatan amdal.

Untuk itu pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pihak perusahan mengundang BLH Pulau Morotai, Para kades lingkar tambang dan para perwakilan masyarakat Desa Pangeo, Desa Toara, Desa Gorugo dan Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya ke Kota Ternate mengikuti pertemuan dimaksud.

Pertemuan itu rencana dilaksanakan di Meeting Room Muara Hotel Kota Ternate, Jum’at (30/11) pukul 08.30 Wit pagi.

Salah satu Tokoh masyarakat, juga sebagai perwakilan masyarakat di pertemuan tersebut, Kasri Piga, kepada media ini melalui WhatsApp, Kamis (29/11) menjelaskan, bahwa perwakilan masyarakat yang menghadiri undangan Dinas lingkungn Hidup Provinsi Maluku Utara, antara lain Desa Pangeo: Kasri Piga, SE, Munawir Lalatang, Imam desa Pangeo Hatim Martora, Lemon Puni (Ket BPD terpilih), Desa Toara, Jamalu Piong, Hengki Tatali, Desa Gorugo, Lewi Sidogu dan Desa Loleo, Den Soleman (BPD).

Dari ke empat desa tersebut, tegas Kasri, telah membuat pernyataan Sikap penolakan terhadap rencana Penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT KAK maupun terhadap perusahan apapun yang mempunyai rencana yang sama.

“Pernyataan sikap menolak dilengkapi dengan daftar penandatangan penolokan seluruh warga di empat desa tersebut,” ungkapnya

Lanjut Kasri, pernyataan sikap juga dibuatkan sejumlah tembusan, karena itu diharapkan jangan ada pihak pihak yang coba-coba memanipulasi data terkait untuk mengatasnamakan masyarakat kemudian menyetujui, karena bisa berakibat ricuh,  bahkan bisa jatuh korban, sebab warga tetap pada prinsip, bahwa yang namanya penambangan pasir besi itu haram hukumnya dilakukan diwilayah 5 desa tersebut.

“Daerah kami adalah daerah yang punya kondisi alam yang sangat  extrim, baik sisi laut dengan gelombang sangat extrim yang sudah banyak membuat rumah penduduk rusak,  termasuk sungai sangat sering banjir bandang, sehingga membuat tingginya erosi bahkan merusak rumah penduduk dan tanaman hasil bumi.” jelasnya

“Bentangan pasir sepanjang pantai di empat desa kami itu berfungsi sebagai penghalang dan pelindung dari bencana yang sering terjadi. Daerah kami rawan gempah voulcanik bawah laut, sehingg dikuatirkan bisa terjadi tsunami dan menenggelamkan desa kami, bila dilakukan penambngn pasir besi dengan sistim sedot atau  systim apapun.” sambungnya.

Mantan anggota DPRD Morotai ini menyayangkan sikap Kepala Badan Lingkungn Hidup Morotai, Maafud Tuasikal, karena terkesan plin plan dalam menyikapi sikap penolakan warga terhadap penambangan pasir besi. karena menghindar dari warga perwakilan  lingkar tambang pasir besi.

“Awalnya tanggapan kepala BLH morotai baik, tetapi kemudian malamnya sudah ngomong lain lagi, seakan-akan takut kalau warga berkonsultsi dengan Kadis Lingkungan Hidup morotai, sikap pemerintah seperti ini sangat bertentangan dengan fungsi dan tugas sebagai pelayan masyarakat.” semburnya

Sementara Kepala BLH Pula Morotai, Ma’fud Tuasikal, dikonfirmasi pada kamis (29/11) malam, sampai berita ini ditayangkan belum menjawab.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Kasri Piga : Nyawa Menjadi Taruhan Bila Pemerintah Paksakan Membuka Tambang Pasir Besi

i-malut.com, MOROTAI — Rencana masuknya perusahan tambang pasir besi, PT Karunia Arta Kamilin dan PT Ausindo Anugrah Pasifik, di Desa Pangeo dan sekitarnya saat ini dalam tahapan penjajakan. Sosialisasi perusahan ke masyarakat sudah dilakukan baru-baru ini walaupun belum secara terbuka. Saat ini adalah tahapan sosialisasi soal teknis pengoperasian dan pembuatan amdal.

Untuk itu pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pihak perusahan mengundang BLH Pulau Morotai, Para kades lingkar tambang dan para perwakilan masyarakat Desa Pangeo, Desa Toara, Desa Gorugo dan Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya ke Kota Ternate mengikuti pertemuan dimaksud.

Pertemuan itu rencana dilaksanakan di Meeting Room Muara Hotel Kota Ternate, Jum’at (30/11) pukul 08.30 Wit pagi.

Salah satu Tokoh masyarakat, juga sebagai perwakilan masyarakat di pertemuan tersebut, Kasri Piga, kepada media ini melalui WhatsApp, Kamis (29/11) menjelaskan, bahwa perwakilan masyarakat yang menghadiri undangan Dinas lingkungn Hidup Provinsi Maluku Utara, antara lain Desa Pangeo: Kasri Piga, SE, Munawir Lalatang, Imam desa Pangeo Hatim Martora, Lemon Puni (Ket BPD terpilih), Desa Toara, Jamalu Piong, Hengki Tatali, Desa Gorugo, Lewi Sidogu dan Desa Loleo, Den Soleman (BPD).

Dari ke empat desa tersebut, tegas Kasri, telah membuat pernyataan Sikap penolakan terhadap rencana Penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT KAK maupun terhadap perusahan apapun yang mempunyai rencana yang sama.

“Pernyataan sikap menolak dilengkapi dengan daftar penandatangan penolokan seluruh warga di empat desa tersebut,” ungkapnya

Lanjut Kasri, pernyataan sikap juga dibuatkan sejumlah tembusan, karena itu diharapkan jangan ada pihak pihak yang coba-coba memanipulasi data terkait untuk mengatasnamakan masyarakat kemudian menyetujui, karena bisa berakibat ricuh,  bahkan bisa jatuh korban, sebab warga tetap pada prinsip, bahwa yang namanya penambangan pasir besi itu haram hukumnya dilakukan diwilayah 5 desa tersebut.

“Daerah kami adalah daerah yang punya kondisi alam yang sangat  extrim, baik sisi laut dengan gelombang sangat extrim yang sudah banyak membuat rumah penduduk rusak,  termasuk sungai sangat sering banjir bandang, sehingga membuat tingginya erosi bahkan merusak rumah penduduk dan tanaman hasil bumi.” jelasnya

“Bentangan pasir sepanjang pantai di empat desa kami itu berfungsi sebagai penghalang dan pelindung dari bencana yang sering terjadi. Daerah kami rawan gempah voulcanik bawah laut, sehingg dikuatirkan bisa terjadi tsunami dan menenggelamkan desa kami, bila dilakukan penambngn pasir besi dengan sistim sedot atau  systim apapun.” sambungnya.

Mantan anggota DPRD Morotai ini menyayangkan sikap Kepala Badan Lingkungn Hidup Morotai, Maafud Tuasikal, karena terkesan plin plan dalam menyikapi sikap penolakan warga terhadap penambangan pasir besi. karena menghindar dari warga perwakilan  lingkar tambang pasir besi.

“Awalnya tanggapan kepala BLH morotai baik, tetapi kemudian malamnya sudah ngomong lain lagi, seakan-akan takut kalau warga berkonsultsi dengan Kadis Lingkungan Hidup morotai, sikap pemerintah seperti ini sangat bertentangan dengan fungsi dan tugas sebagai pelayan masyarakat.” semburnya

Sementara Kepala BLH Pula Morotai, Ma’fud Tuasikal, dikonfirmasi pada kamis (29/11) malam, sampai berita ini ditayangkan belum menjawab.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER