Keuangan Pultab Gelar Sosialisasi Pengadaan Tanah dan Zona Nilai Tanah

i-malut.com, TALIABU – Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), gelar Sodialisasi pengadaan tanah dan zona nilai tanah serta pembangunan untuk kepentingan umum. kegiatan tersebut berlansung di Aula Kantor Bupati pada pukul 10.00, yang melibatkan, Kepala kantor Wilayah BPN provinsi Maluku utara M. Syahril A, Bupati Aliong Mus, Wakil Bupati, Ramli, Ketua dan Anggota DPRD, TNI dan Polri serta seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Pulau Taliabu.

Orang nomor satu Pultab, Aliong Mus, kepada awak media, Kamis (29/11/2018) menyampaikan, apresiasi kepada Kepala kantor wilayah atas kedatangannya.

“Semoga dalam paparan materi tentang pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Pulau Taliabu dapat bermanfaat bagi masyarakat Pulau Taliabu.” ucap Bupati

Lanjut dia, untuk pembebasan seluruh lahan di Pulau Taliabu, dirinya meminta agar masyarakat yang lahannya memasuki kawasan Pemda agar segera menghadap untuk di bicarakan bersama BPN.

Bupati juga mengimbau kepada seluruh Pimpinan SKPD dan Kepala Desa agar mengikuti materi yang dipaparkan dengan serius sehingga nilai bobotnya dapat bermanfaat dan di terapkan disetiap lembaga masing masing.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator FPPTAK La Ode Zidil, kepada i-malut.com, Kamis (29/11), meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, bahwa setiap pembagunan yang akan dibangun apabila lahan pembangunan milik pemerintah yang masuk pada lahan masyarakat agar terlebih dahulu membicarakan dengan pemilik lahan terkait proses pembesan lahan atas proses berlangsungnya pembanguan tersebut, sebab hal ini sangat jelas diatur dalam peraturan presiden nomor 30 tahun 2015 tentang penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,

“Hal ini sering diabaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.” sentilnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Keuangan Pultab Gelar Sosialisasi Pengadaan Tanah dan Zona Nilai Tanah

i-malut.com, TALIABU – Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), gelar Sodialisasi pengadaan tanah dan zona nilai tanah serta pembangunan untuk kepentingan umum. kegiatan tersebut berlansung di Aula Kantor Bupati pada pukul 10.00, yang melibatkan, Kepala kantor Wilayah BPN provinsi Maluku utara M. Syahril A, Bupati Aliong Mus, Wakil Bupati, Ramli, Ketua dan Anggota DPRD, TNI dan Polri serta seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Pulau Taliabu.

Orang nomor satu Pultab, Aliong Mus, kepada awak media, Kamis (29/11/2018) menyampaikan, apresiasi kepada Kepala kantor wilayah atas kedatangannya.

“Semoga dalam paparan materi tentang pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Pulau Taliabu dapat bermanfaat bagi masyarakat Pulau Taliabu.” ucap Bupati

Lanjut dia, untuk pembebasan seluruh lahan di Pulau Taliabu, dirinya meminta agar masyarakat yang lahannya memasuki kawasan Pemda agar segera menghadap untuk di bicarakan bersama BPN.

Bupati juga mengimbau kepada seluruh Pimpinan SKPD dan Kepala Desa agar mengikuti materi yang dipaparkan dengan serius sehingga nilai bobotnya dapat bermanfaat dan di terapkan disetiap lembaga masing masing.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator FPPTAK La Ode Zidil, kepada i-malut.com, Kamis (29/11), meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, bahwa setiap pembagunan yang akan dibangun apabila lahan pembangunan milik pemerintah yang masuk pada lahan masyarakat agar terlebih dahulu membicarakan dengan pemilik lahan terkait proses pembesan lahan atas proses berlangsungnya pembanguan tersebut, sebab hal ini sangat jelas diatur dalam peraturan presiden nomor 30 tahun 2015 tentang penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,

“Hal ini sering diabaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.” sentilnya.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER