Pemkab Bersama Rakyat Pulau Morotai Tolak Kehadiran Tambang Pasir Besi

i-malut.com, MOROTAI — Puluhan massa Forum Masyarakat Penolakan Tambang Pasir Besi (FMPTPB) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar aksi massa di pantai lokasi tambang pasir besi, di Desa Toara, Rabu (26/11)pagi. Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Maluku utara tidak mengeluarkan dokumen amdal izin tambang pasir besi, karena masyarakat lingkar tambang bersepakat menolaknya.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi massa FMPTPB, Amran Mustika, saat di konfirmasi, Rabu (26/11) malam menyampaikan, aksi masa dilakukan di pantai yang akan menjadi titik tambang pasir besi nanti, sebagai bentuk protes kepada Pemkab, Pemprov dan Pemerintah RI bahwa rakyat lingkar tambang Kabupaten Pulau Morotai menolak perusahan tambang pasir besi di wilayah mereka.

“Eksploitasi tambang pasir besi akan merusak lingkungan sekitarnya, merusak ekosistim laut, selain itu mengancam ekonomi rakyat, terutama para nelayan akan kehilangan mata pencahariannya,” ungkap koordinator aksi Amran Mustika.

Selain itu, lanjut Amran, kehadiran tambang pasir besi juga akan membawa bencana lingkungan bagi warga sekitar lingkar tambang,

“Masyarakat lingkar tambang yang terdiri dari desa toara, desa gorugo, desa loleo dan desa pangeo akan terancam kelangsungan hidupnya, jika izin eksploitasi itu dilanjutkan,” paparnya

Pelarangan tambang bawah laut juga di sampaikan kepala BLH Kabupaten Pulau Morotai, Ma’fud Tuasikal, saat dikonfirmasi di Aula Kantor Bupati, Rabu (28/11) sore. Menurutnya daerah Morotai adalah daerah rawan gempa, bila tambang pasir besi ini di izinkan akan berdampak negatif bagi kehidupan lingkungan warga selanjutnya, juga tambang pasir besi ini merusak biota laut, karena menyedot pasir melalui laut, sehingga dapat merusak terumbu karang dan lainnya.

“Yang rencana masuk ini ada dua perusahan yang mau kelola pasir besi di Pulau Morotai, yakni PT Karunia Arta Kamilin dan PT Ausindo Anugrah Pasifik, BLH morotai juga diundang ke Pemprov Malut pada jumat 30/11 sampai 1/12/2018 membahas amdalnya, dan Pemkab tetap pada prinsipnya sama-sama masyarakat menolak,” tegasnya

Kemudian diakhir penyampaiannya, kata Tuasikal, tambang pasir bawah laut dan pesisir pantai dilarang oleh undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pelarangannya sangat jelas dan tegas dalam Pasal 33, pasal 34 dan pasal 35, serta sanksi nya dituangkan dalam Pasal 72, pasal 73 dan pasal 7.

Menurut Amran, pada jumat (30/11) masyarakat lingkar tambang akan melakukan aksi dengan memboikot jalan dan fasilitas pemerintah, bila Pemkab mengijinkan tambang pasir besi masuk di desa mereka

Sementara Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (28/11) malam, mengatakan soal tambang pasir besi Pemkab Pulau Morotai selalu bersama rakyat.

“Pemda mengikuti masyarkat, yang berikut Morotai ada peta rawan bencana dan Perpres KSPN, sehingga Sekda sebagai ketua amdal telah bersurat ke Pemrov Maluku Utara,” tegasnya

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Pemkab Bersama Rakyat Pulau Morotai Tolak Kehadiran Tambang Pasir Besi

i-malut.com, MOROTAI — Puluhan massa Forum Masyarakat Penolakan Tambang Pasir Besi (FMPTPB) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar aksi massa di pantai lokasi tambang pasir besi, di Desa Toara, Rabu (26/11)pagi. Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Maluku utara tidak mengeluarkan dokumen amdal izin tambang pasir besi, karena masyarakat lingkar tambang bersepakat menolaknya.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi massa FMPTPB, Amran Mustika, saat di konfirmasi, Rabu (26/11) malam menyampaikan, aksi masa dilakukan di pantai yang akan menjadi titik tambang pasir besi nanti, sebagai bentuk protes kepada Pemkab, Pemprov dan Pemerintah RI bahwa rakyat lingkar tambang Kabupaten Pulau Morotai menolak perusahan tambang pasir besi di wilayah mereka.

“Eksploitasi tambang pasir besi akan merusak lingkungan sekitarnya, merusak ekosistim laut, selain itu mengancam ekonomi rakyat, terutama para nelayan akan kehilangan mata pencahariannya,” ungkap koordinator aksi Amran Mustika.

Selain itu, lanjut Amran, kehadiran tambang pasir besi juga akan membawa bencana lingkungan bagi warga sekitar lingkar tambang,

“Masyarakat lingkar tambang yang terdiri dari desa toara, desa gorugo, desa loleo dan desa pangeo akan terancam kelangsungan hidupnya, jika izin eksploitasi itu dilanjutkan,” paparnya

Pelarangan tambang bawah laut juga di sampaikan kepala BLH Kabupaten Pulau Morotai, Ma’fud Tuasikal, saat dikonfirmasi di Aula Kantor Bupati, Rabu (28/11) sore. Menurutnya daerah Morotai adalah daerah rawan gempa, bila tambang pasir besi ini di izinkan akan berdampak negatif bagi kehidupan lingkungan warga selanjutnya, juga tambang pasir besi ini merusak biota laut, karena menyedot pasir melalui laut, sehingga dapat merusak terumbu karang dan lainnya.

“Yang rencana masuk ini ada dua perusahan yang mau kelola pasir besi di Pulau Morotai, yakni PT Karunia Arta Kamilin dan PT Ausindo Anugrah Pasifik, BLH morotai juga diundang ke Pemprov Malut pada jumat 30/11 sampai 1/12/2018 membahas amdalnya, dan Pemkab tetap pada prinsipnya sama-sama masyarakat menolak,” tegasnya

Kemudian diakhir penyampaiannya, kata Tuasikal, tambang pasir bawah laut dan pesisir pantai dilarang oleh undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pelarangannya sangat jelas dan tegas dalam Pasal 33, pasal 34 dan pasal 35, serta sanksi nya dituangkan dalam Pasal 72, pasal 73 dan pasal 7.

Menurut Amran, pada jumat (30/11) masyarakat lingkar tambang akan melakukan aksi dengan memboikot jalan dan fasilitas pemerintah, bila Pemkab mengijinkan tambang pasir besi masuk di desa mereka

Sementara Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (28/11) malam, mengatakan soal tambang pasir besi Pemkab Pulau Morotai selalu bersama rakyat.

“Pemda mengikuti masyarkat, yang berikut Morotai ada peta rawan bencana dan Perpres KSPN, sehingga Sekda sebagai ketua amdal telah bersurat ke Pemrov Maluku Utara,” tegasnya

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER