Pencairan Bantuan PKH 2019 Non-Flat

i-malut.com, JAKARTA — Pencairan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Januari 2019 akan berbeda dari sebelumnya.

Nantinya bantuan akan disalurkan dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Dengan demikian besaran nilai setiap penerima bantuan tahun depan tidak akan sama.

“Jadi kalau tahun ini flat Rp1,8 juta setiap keluarga, tahun depan akan diperhitungkan indeks bansos yang bervariasi atau non-flat ,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat di Jakarta.

Penghitungan indeks kenaikan nilai dana bansos PKH itu terdiri atas dana untuk ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita sebesar Rp2,4 juta per tahun, keluarga yang memiliki anak SD Rp900.000, keluarga yang memiliki anak SMP Rp1,5 juta, keluarga yang memiliki anak SMA Rp2 juta.

Bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp2,4 juta per jiwa, keluarga yang tinggal bersama penyandang disabilitas berat mendapatkan tambahan Rp2,4 juta per jiwa serta bantuan tetap sebesar Rp550.000 per tahun per keluarga. “Bantuan PKH nonflat ini akan diterapkan mulai Januari 2019,” bebernya, seperti dikutip dari SINDOnews, Kamis, 29 November 2018.

Meski demikian naiknya indeks nilai besaran bantuan sosial tak dibarengi dengan kenaikan jumlah penerima. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos non tunai PKH 2019 tetap 10 juta KPM.

Perubahan pencairan dana bansos PKH ini sejalan dengan disetujuinya kenaikan anggaran menjadi Rp34,4 triliun dari periode sebelumnya yang hanya sekitar Rp19,4 triliun.

Harry menjelaskan, kenaikan besaran dana bansos itu sudah dihitung secara rasional karena di antaranya melibatkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia, serta Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Kenaikan besaran indeks bantuan sosial yang signifikan diperkirakan akan mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata karena komponen bantuan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga yang berbeda-beda.

“Saat ini tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,82%. Dengan naiknya besaran bantuan sosial, tingkat kemiskinan diestimasi bisa ditekan menjadi 9,3-9,5% pada akhir 2019. Dengan demikian target menekan tingkat kemiskinan dalam RPJMN sebesar 8,5-9,5% itu akan bisa tercapai,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan, penambahan besaran anggaran bansos PKH pada 2019 dimaksudkan untuk lebih memastikan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

“Seperti di Kabupaten Cianjur, ada dua penerima manfaat yang graduasi atau lulus. Tingkat kesejahteraan mereka meningkat,” katanya saat menyaksikan pencairan PKH tahap IV di Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemarin.

Selain itu pemerintah akan segera meluncurkan program pengembangan Kelompok Usaha Bersama (Kube) bagi para penerima PKH.

Pendanaan program pengembangan usaha tersebut sudah disiapkan dan rencananya akan mulai diluncurkan awal 2019. Deding menambahkan, penyaluran PKH tidak lepas dari peran dan kinerja pendamping. Eksistensi para pendamping ini sangat penting. (nfl)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Pencairan Bantuan PKH 2019 Non-Flat

i-malut.com, JAKARTA — Pencairan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Januari 2019 akan berbeda dari sebelumnya.

Nantinya bantuan akan disalurkan dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Dengan demikian besaran nilai setiap penerima bantuan tahun depan tidak akan sama.

“Jadi kalau tahun ini flat Rp1,8 juta setiap keluarga, tahun depan akan diperhitungkan indeks bansos yang bervariasi atau non-flat ,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat di Jakarta.

Penghitungan indeks kenaikan nilai dana bansos PKH itu terdiri atas dana untuk ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita sebesar Rp2,4 juta per tahun, keluarga yang memiliki anak SD Rp900.000, keluarga yang memiliki anak SMP Rp1,5 juta, keluarga yang memiliki anak SMA Rp2 juta.

Bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp2,4 juta per jiwa, keluarga yang tinggal bersama penyandang disabilitas berat mendapatkan tambahan Rp2,4 juta per jiwa serta bantuan tetap sebesar Rp550.000 per tahun per keluarga. “Bantuan PKH nonflat ini akan diterapkan mulai Januari 2019,” bebernya, seperti dikutip dari SINDOnews, Kamis, 29 November 2018.

Meski demikian naiknya indeks nilai besaran bantuan sosial tak dibarengi dengan kenaikan jumlah penerima. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos non tunai PKH 2019 tetap 10 juta KPM.

Perubahan pencairan dana bansos PKH ini sejalan dengan disetujuinya kenaikan anggaran menjadi Rp34,4 triliun dari periode sebelumnya yang hanya sekitar Rp19,4 triliun.

Harry menjelaskan, kenaikan besaran dana bansos itu sudah dihitung secara rasional karena di antaranya melibatkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia, serta Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Kenaikan besaran indeks bantuan sosial yang signifikan diperkirakan akan mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata karena komponen bantuan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga yang berbeda-beda.

“Saat ini tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,82%. Dengan naiknya besaran bantuan sosial, tingkat kemiskinan diestimasi bisa ditekan menjadi 9,3-9,5% pada akhir 2019. Dengan demikian target menekan tingkat kemiskinan dalam RPJMN sebesar 8,5-9,5% itu akan bisa tercapai,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan, penambahan besaran anggaran bansos PKH pada 2019 dimaksudkan untuk lebih memastikan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

“Seperti di Kabupaten Cianjur, ada dua penerima manfaat yang graduasi atau lulus. Tingkat kesejahteraan mereka meningkat,” katanya saat menyaksikan pencairan PKH tahap IV di Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemarin.

Selain itu pemerintah akan segera meluncurkan program pengembangan Kelompok Usaha Bersama (Kube) bagi para penerima PKH.

Pendanaan program pengembangan usaha tersebut sudah disiapkan dan rencananya akan mulai diluncurkan awal 2019. Deding menambahkan, penyaluran PKH tidak lepas dari peran dan kinerja pendamping. Eksistensi para pendamping ini sangat penting. (nfl)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER