Dilema Hukum Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh : Risal Siregar, SH.MH.CPL
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPW- APPI) Maluku Utara

Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan Daerah. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengaturan pengadaan barang/jasa  yang memberikan pemenuhan nilai manfaat  yang sebesar-besarnya (Value Money)  dan distribusi dalam peningkatan pengunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah ditemukan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi pada 5 (lima) tahapan atau proses antara lain :

  1. Tahap Perencanaan Anggaran b.
  2. Tahap Perencanaan/Persiapan PBJ Pemerintah
  3. Tahap Pelaksana PBJ Pemerintah
  4. Tahap Serah Terima dan Pembayaran dan
  5. Tahap Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa lebih dari 80% perkara korupsi di daerah menyangkut barang dan jasa.

Catatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan jumlah penyelidikan kasus korupsi selama 2017 lebih banyak dibanding data tahun 2016. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan selama 2017, lembaganya melakukan 114 kegiatan penyelidikan kasus korupsi ditahun yang sama, KPK melaksanakan 118 penyidikan kasus dan 94 kegiatan penuntutan perkara korupsi.

KPK juga mencatat selama 2017 pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi Pemerintahan Pusat dan Daerah tercatat ada 43 perkara korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4. Sedangkan pelaku dari swasta terlibat di 27 perkara, diperingkat ketiga para angota DPR dan DPRD tersangkut di 20 perkara, sementara 12 perkara lain menyangkut kepala daerah.

Persoalan ini menjadi sebuah catatan penting bagi Pemerintah Kita khususnya Provinsi Maluku Utara. Karena mekanisme kerja, tradisi, dan prilaku birokrasi menjadi permasalahan yang potensial sering kali bermasalah dan terjadi berbagai macam penyimpangan, baik dari segi kualitas barang yang tidak sesuai, persaingan tidak sehat, spesifikasi teknis barang yang susah ditemukan, penetapan peserta tender, keikutsertaan perusahaan boneka, keikutsertaan perusahaan pejabat publik, maupun adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara pejabat dan Pemerintah dengan para penyedia barang dan jasa, akan terus bertambah.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut memang tidak mungkin semuanya diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Kerjasama antar sektor terutama dengan lembaga-lembaga pengawas fungsional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kelemahan dapat dideteksi sejak dini dan diatasi dengan segera.

Oleh sebab itu, kehadiran Asosiasi pengacara Pengadaan Barang/Jasa di Maluku Utara begitu penting dalam memberikan pendampingan atau asistensi hukum, mengedukasi persoalan pengadaan barang dan jasa.

Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah Organisasi Pengacara yang bersifat Spesialis di Bidang Pengadaan Publik (Public Procurement) merupakan salah satu Organisasi Profesi yang memberikan Jasa Pelayanan Hukum di Sektor Pengadaan Publik.

Pengadaan Publik adalah wilayah profesional yang sangat luas dan bersifat multi-disciplinary serta saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya khususnya dengan isu good governance, good corporate governance, anti-corruption, open government, anti-trust, financial & banking institutions.

APPI berusaha untuk terus berbenah diri menjadi sebuah Organisasi Profesi Pengacara yang Profesional, Independen, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas.

Tujuan dari APPI bertujuan untuk melakukan Riset dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, menyusun standar kompetensi Pengacara di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, melaksanakan sertifikasi bagi pengacara dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, memberikan Jasa konsultasi Hukum, penyusunan draft Kontrak, pendampingan Hukum, Audit Hukum, Opini Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa, melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa sepanjang tidak bertantangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Dilema Hukum Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa

-

Oleh : Risal Siregar, SH.MH.CPL
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPW- APPI) Maluku Utara

Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan Daerah. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengaturan pengadaan barang/jasa  yang memberikan pemenuhan nilai manfaat  yang sebesar-besarnya (Value Money)  dan distribusi dalam peningkatan pengunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah ditemukan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi pada 5 (lima) tahapan atau proses antara lain :

  1. Tahap Perencanaan Anggaran b.
  2. Tahap Perencanaan/Persiapan PBJ Pemerintah
  3. Tahap Pelaksana PBJ Pemerintah
  4. Tahap Serah Terima dan Pembayaran dan
  5. Tahap Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa lebih dari 80% perkara korupsi di daerah menyangkut barang dan jasa.

Catatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan jumlah penyelidikan kasus korupsi selama 2017 lebih banyak dibanding data tahun 2016. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan selama 2017, lembaganya melakukan 114 kegiatan penyelidikan kasus korupsi ditahun yang sama, KPK melaksanakan 118 penyidikan kasus dan 94 kegiatan penuntutan perkara korupsi.

KPK juga mencatat selama 2017 pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi Pemerintahan Pusat dan Daerah tercatat ada 43 perkara korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4. Sedangkan pelaku dari swasta terlibat di 27 perkara, diperingkat ketiga para angota DPR dan DPRD tersangkut di 20 perkara, sementara 12 perkara lain menyangkut kepala daerah.

Persoalan ini menjadi sebuah catatan penting bagi Pemerintah Kita khususnya Provinsi Maluku Utara. Karena mekanisme kerja, tradisi, dan prilaku birokrasi menjadi permasalahan yang potensial sering kali bermasalah dan terjadi berbagai macam penyimpangan, baik dari segi kualitas barang yang tidak sesuai, persaingan tidak sehat, spesifikasi teknis barang yang susah ditemukan, penetapan peserta tender, keikutsertaan perusahaan boneka, keikutsertaan perusahaan pejabat publik, maupun adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara pejabat dan Pemerintah dengan para penyedia barang dan jasa, akan terus bertambah.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut memang tidak mungkin semuanya diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Kerjasama antar sektor terutama dengan lembaga-lembaga pengawas fungsional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kelemahan dapat dideteksi sejak dini dan diatasi dengan segera.

Oleh sebab itu, kehadiran Asosiasi pengacara Pengadaan Barang/Jasa di Maluku Utara begitu penting dalam memberikan pendampingan atau asistensi hukum, mengedukasi persoalan pengadaan barang dan jasa.

Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah Organisasi Pengacara yang bersifat Spesialis di Bidang Pengadaan Publik (Public Procurement) merupakan salah satu Organisasi Profesi yang memberikan Jasa Pelayanan Hukum di Sektor Pengadaan Publik.

Pengadaan Publik adalah wilayah profesional yang sangat luas dan bersifat multi-disciplinary serta saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya khususnya dengan isu good governance, good corporate governance, anti-corruption, open government, anti-trust, financial & banking institutions.

APPI berusaha untuk terus berbenah diri menjadi sebuah Organisasi Profesi Pengacara yang Profesional, Independen, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas.

Tujuan dari APPI bertujuan untuk melakukan Riset dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, menyusun standar kompetensi Pengacara di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, melaksanakan sertifikasi bagi pengacara dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, memberikan Jasa konsultasi Hukum, penyusunan draft Kontrak, pendampingan Hukum, Audit Hukum, Opini Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa, melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa sepanjang tidak bertantangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BERITA LAINNYA

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang...

Pilkada Halut Usai, DPRD Paripurna Penetapan Bupati dan...

Tobelo -- Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun 2020, kini...

SMK Negeri 2 Kota Ternate Laksanakan Ujian Semester...

Ternate -- SMK Negeri 2 Kota Ternate telah melangsungkan Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2020-2022...

Secara Administrasi, Sudah Tiga Parpol di Halut Urus...

Tobelo -- Sampai sejauh ini baru tiga Partai Politik (Parpol) yang diproses pencairan dana hibahnya...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...