Dilema Hukum Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh : Risal Siregar, SH.MH.CPL
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPW- APPI) Maluku Utara

Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan Daerah. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengaturan pengadaan barang/jasa  yang memberikan pemenuhan nilai manfaat  yang sebesar-besarnya (Value Money)  dan distribusi dalam peningkatan pengunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah ditemukan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi pada 5 (lima) tahapan atau proses antara lain :

  1. Tahap Perencanaan Anggaran b.
  2. Tahap Perencanaan/Persiapan PBJ Pemerintah
  3. Tahap Pelaksana PBJ Pemerintah
  4. Tahap Serah Terima dan Pembayaran dan
  5. Tahap Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa lebih dari 80% perkara korupsi di daerah menyangkut barang dan jasa.

Catatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan jumlah penyelidikan kasus korupsi selama 2017 lebih banyak dibanding data tahun 2016. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan selama 2017, lembaganya melakukan 114 kegiatan penyelidikan kasus korupsi ditahun yang sama, KPK melaksanakan 118 penyidikan kasus dan 94 kegiatan penuntutan perkara korupsi.

KPK juga mencatat selama 2017 pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi Pemerintahan Pusat dan Daerah tercatat ada 43 perkara korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4. Sedangkan pelaku dari swasta terlibat di 27 perkara, diperingkat ketiga para angota DPR dan DPRD tersangkut di 20 perkara, sementara 12 perkara lain menyangkut kepala daerah.

Persoalan ini menjadi sebuah catatan penting bagi Pemerintah Kita khususnya Provinsi Maluku Utara. Karena mekanisme kerja, tradisi, dan prilaku birokrasi menjadi permasalahan yang potensial sering kali bermasalah dan terjadi berbagai macam penyimpangan, baik dari segi kualitas barang yang tidak sesuai, persaingan tidak sehat, spesifikasi teknis barang yang susah ditemukan, penetapan peserta tender, keikutsertaan perusahaan boneka, keikutsertaan perusahaan pejabat publik, maupun adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara pejabat dan Pemerintah dengan para penyedia barang dan jasa, akan terus bertambah.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut memang tidak mungkin semuanya diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Kerjasama antar sektor terutama dengan lembaga-lembaga pengawas fungsional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kelemahan dapat dideteksi sejak dini dan diatasi dengan segera.

Oleh sebab itu, kehadiran Asosiasi pengacara Pengadaan Barang/Jasa di Maluku Utara begitu penting dalam memberikan pendampingan atau asistensi hukum, mengedukasi persoalan pengadaan barang dan jasa.

Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah Organisasi Pengacara yang bersifat Spesialis di Bidang Pengadaan Publik (Public Procurement) merupakan salah satu Organisasi Profesi yang memberikan Jasa Pelayanan Hukum di Sektor Pengadaan Publik.

Pengadaan Publik adalah wilayah profesional yang sangat luas dan bersifat multi-disciplinary serta saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya khususnya dengan isu good governance, good corporate governance, anti-corruption, open government, anti-trust, financial & banking institutions.

APPI berusaha untuk terus berbenah diri menjadi sebuah Organisasi Profesi Pengacara yang Profesional, Independen, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas.

Tujuan dari APPI bertujuan untuk melakukan Riset dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, menyusun standar kompetensi Pengacara di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, melaksanakan sertifikasi bagi pengacara dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, memberikan Jasa konsultasi Hukum, penyusunan draft Kontrak, pendampingan Hukum, Audit Hukum, Opini Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa, melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa sepanjang tidak bertantangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Dilema Hukum Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh : Risal Siregar, SH.MH.CPL
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPW- APPI) Maluku Utara

Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan Daerah. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengaturan pengadaan barang/jasa  yang memberikan pemenuhan nilai manfaat  yang sebesar-besarnya (Value Money)  dan distribusi dalam peningkatan pengunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah ditemukan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi pada 5 (lima) tahapan atau proses antara lain :

  1. Tahap Perencanaan Anggaran b.
  2. Tahap Perencanaan/Persiapan PBJ Pemerintah
  3. Tahap Pelaksana PBJ Pemerintah
  4. Tahap Serah Terima dan Pembayaran dan
  5. Tahap Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa lebih dari 80% perkara korupsi di daerah menyangkut barang dan jasa.

Catatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan jumlah penyelidikan kasus korupsi selama 2017 lebih banyak dibanding data tahun 2016. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan selama 2017, lembaganya melakukan 114 kegiatan penyelidikan kasus korupsi ditahun yang sama, KPK melaksanakan 118 penyidikan kasus dan 94 kegiatan penuntutan perkara korupsi.

KPK juga mencatat selama 2017 pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi Pemerintahan Pusat dan Daerah tercatat ada 43 perkara korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4. Sedangkan pelaku dari swasta terlibat di 27 perkara, diperingkat ketiga para angota DPR dan DPRD tersangkut di 20 perkara, sementara 12 perkara lain menyangkut kepala daerah.

Persoalan ini menjadi sebuah catatan penting bagi Pemerintah Kita khususnya Provinsi Maluku Utara. Karena mekanisme kerja, tradisi, dan prilaku birokrasi menjadi permasalahan yang potensial sering kali bermasalah dan terjadi berbagai macam penyimpangan, baik dari segi kualitas barang yang tidak sesuai, persaingan tidak sehat, spesifikasi teknis barang yang susah ditemukan, penetapan peserta tender, keikutsertaan perusahaan boneka, keikutsertaan perusahaan pejabat publik, maupun adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara pejabat dan Pemerintah dengan para penyedia barang dan jasa, akan terus bertambah.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut memang tidak mungkin semuanya diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Kerjasama antar sektor terutama dengan lembaga-lembaga pengawas fungsional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kelemahan dapat dideteksi sejak dini dan diatasi dengan segera.

Oleh sebab itu, kehadiran Asosiasi pengacara Pengadaan Barang/Jasa di Maluku Utara begitu penting dalam memberikan pendampingan atau asistensi hukum, mengedukasi persoalan pengadaan barang dan jasa.

Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah Organisasi Pengacara yang bersifat Spesialis di Bidang Pengadaan Publik (Public Procurement) merupakan salah satu Organisasi Profesi yang memberikan Jasa Pelayanan Hukum di Sektor Pengadaan Publik.

Pengadaan Publik adalah wilayah profesional yang sangat luas dan bersifat multi-disciplinary serta saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya khususnya dengan isu good governance, good corporate governance, anti-corruption, open government, anti-trust, financial & banking institutions.

APPI berusaha untuk terus berbenah diri menjadi sebuah Organisasi Profesi Pengacara yang Profesional, Independen, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas.

Tujuan dari APPI bertujuan untuk melakukan Riset dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, menyusun standar kompetensi Pengacara di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, melaksanakan sertifikasi bagi pengacara dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, memberikan Jasa konsultasi Hukum, penyusunan draft Kontrak, pendampingan Hukum, Audit Hukum, Opini Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa, melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa sepanjang tidak bertantangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER