Gaji Kepala Daerah Naik Biar Nggak Korupsi

i-malut.com, BALI — Kementerian keuangan tengah mengkaji kenaikan gaji pejabat daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Langkah ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk meminimalisir tindak korupsi.

Dilansir dari DetikFinance, Jumat (7/12/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian remunerasi para pejabat struktural hingga daerah. Nantinya kajian itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam pengertiannya remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. Langkah dari kajian ini merupakan permintaan dari Ketua KPK Agus Rahardjo, yang prihatin dengan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

“Dari KPK kan ada statement ada kepala-kepala daerah. Kepala komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyampaikan remunerasi kepala daerah perlu di review. Saya gakan bikin berita sendiri mengenai itu. Kami memang melakukan review (perbaharui),” jelas dia dalam acara media breefing di Nusa Dua, Bali Kamis (6/12).

Ia menjelaskan untuk menaikkan gaji dari para pejabat daerah ini tidak terlalu mahal. Pasalnya Indonesia hanya memiliki sedikit kepala daerah.

“Karena ini menyangkut pejabat negara dan strukturnya. Kalau untuk pejabat negara terhadap total anggaran itu tidak mempengaruhi porsi secara besar. Tapi secara politik, simbolis, penting . Saya tidak akan membuat statement tambahan,” kata dia.

Hal itu juga untuk mencegah pejabat pemerintahan lain korupsi. Kenaikan remunerasi yang tengah dikaji tak hanya berlaku ke kepala daerah, nemun pejabat tinggi pemerintahan seperti pejabat eselon I.

“Nggak hanya kepala daerah, karena ini menyangkut pejabat negara seluruhnya,” ujar dia. (dna/dna/red)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Gaji Kepala Daerah Naik Biar Nggak Korupsi

i-malut.com, BALI — Kementerian keuangan tengah mengkaji kenaikan gaji pejabat daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Langkah ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk meminimalisir tindak korupsi.

Dilansir dari DetikFinance, Jumat (7/12/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian remunerasi para pejabat struktural hingga daerah. Nantinya kajian itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam pengertiannya remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. Langkah dari kajian ini merupakan permintaan dari Ketua KPK Agus Rahardjo, yang prihatin dengan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

“Dari KPK kan ada statement ada kepala-kepala daerah. Kepala komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyampaikan remunerasi kepala daerah perlu di review. Saya gakan bikin berita sendiri mengenai itu. Kami memang melakukan review (perbaharui),” jelas dia dalam acara media breefing di Nusa Dua, Bali Kamis (6/12).

Ia menjelaskan untuk menaikkan gaji dari para pejabat daerah ini tidak terlalu mahal. Pasalnya Indonesia hanya memiliki sedikit kepala daerah.

“Karena ini menyangkut pejabat negara dan strukturnya. Kalau untuk pejabat negara terhadap total anggaran itu tidak mempengaruhi porsi secara besar. Tapi secara politik, simbolis, penting . Saya tidak akan membuat statement tambahan,” kata dia.

Hal itu juga untuk mencegah pejabat pemerintahan lain korupsi. Kenaikan remunerasi yang tengah dikaji tak hanya berlaku ke kepala daerah, nemun pejabat tinggi pemerintahan seperti pejabat eselon I.

“Nggak hanya kepala daerah, karena ini menyangkut pejabat negara seluruhnya,” ujar dia. (dna/dna/red)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER