Pangkas SKS, Komisi X: Sarpras dan Dosen Harus Disiapkan

i-malut.com, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta Kemenristekdikti mengkaji betul rencana pemangkasan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk program sarjana dan diploma di perguruan tinggi. Jika tidak ada pengkajian mendalam, Ferdi mengaku khawatir kebijakan ini akan ‘mandul’.

“Jadi bagaimana kesiapan sarana prasana atau dosen, katanya kekurangan dosen kan? Itu SDM-nya siap tidak? Itu harus dipaparkan ke komisi X. Supaya kebijakan ini tidak mandul,” kata Ferdi seperti dilansir dari Republika, Sabtu (8/12/2018).

Ferdi mengakui, sejujurnya dia pun merupakan salah satu orang yang merasa dirugikan dengan sistem SKS. Karena dengan jumlah 144 SKS untuk program sarjana, sering kali ada repetitif atau pengulangan materi.

Namun begitu dia tidak ingin rencana pemangkasan SKS ini hanya bertujuan untuk mempercepat kelulusan mahasiswa. Tanpa memperhatikan konten pembelajaran, pengoptimalan peningkatan kompetensi lulusan, dan lainnya.

“Jadi target pemerintah itu bukan hanya mempercepat waktu kelulusan mahasiswa semata. Tapi dalam hal keilmuan, skill mahasiswa itu harus tercapai juga,” jelas Ferdi.

Sementara itu, kata Ferdi, Komisi X akan sangat terbuka jika Kemenristekdikti ingin melakukan audiensi terkait rencana pemangkasan SKS. Namun begitu dia mengingatkan agar sebelum audiensi, kajian tentang rencana pemangkasan SKS telah dikaji secara dalam dan detail.

Sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana untuk memangkas jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) pada jenjang sarjana (S1) dan diploma. Namun berapa jumlah SKS yang akan dipangkas masih dikaji oleh pihak Kemenristekdikti.

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan, saat ini bobot SKS untuk S1 mencapai 144 SKS dan diploma mencapai 120 SKS. Jumlah SKS tersebut dinilai terlalu berat,menghambat kreativitas mahasiswa, dan juga membebani pembiayaan.

“Saya kira untuk S1 jadi maksimal 120 SKS, dan D3 90 SKS itu sudah cukup,” kata Nasir.

Selain mahasiswa, kata Nasir, bobot SKS tersebut juga dinilai membebani dosen. Karena dengan jumlah SKS tersebut, dosen terlalu sibuk mengajar di kelas dan lupa melakukan penelitian.

“Kalau SKS nya terlalu banyak, mahasiswa dan dosen tidak bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik dan dosen tidak bisa melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas mengajar,” ucap Nasir.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Pangkas SKS, Komisi X: Sarpras dan Dosen Harus Disiapkan

i-malut.com, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta Kemenristekdikti mengkaji betul rencana pemangkasan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk program sarjana dan diploma di perguruan tinggi. Jika tidak ada pengkajian mendalam, Ferdi mengaku khawatir kebijakan ini akan ‘mandul’.

“Jadi bagaimana kesiapan sarana prasana atau dosen, katanya kekurangan dosen kan? Itu SDM-nya siap tidak? Itu harus dipaparkan ke komisi X. Supaya kebijakan ini tidak mandul,” kata Ferdi seperti dilansir dari Republika, Sabtu (8/12/2018).

Ferdi mengakui, sejujurnya dia pun merupakan salah satu orang yang merasa dirugikan dengan sistem SKS. Karena dengan jumlah 144 SKS untuk program sarjana, sering kali ada repetitif atau pengulangan materi.

Namun begitu dia tidak ingin rencana pemangkasan SKS ini hanya bertujuan untuk mempercepat kelulusan mahasiswa. Tanpa memperhatikan konten pembelajaran, pengoptimalan peningkatan kompetensi lulusan, dan lainnya.

“Jadi target pemerintah itu bukan hanya mempercepat waktu kelulusan mahasiswa semata. Tapi dalam hal keilmuan, skill mahasiswa itu harus tercapai juga,” jelas Ferdi.

Sementara itu, kata Ferdi, Komisi X akan sangat terbuka jika Kemenristekdikti ingin melakukan audiensi terkait rencana pemangkasan SKS. Namun begitu dia mengingatkan agar sebelum audiensi, kajian tentang rencana pemangkasan SKS telah dikaji secara dalam dan detail.

Sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana untuk memangkas jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) pada jenjang sarjana (S1) dan diploma. Namun berapa jumlah SKS yang akan dipangkas masih dikaji oleh pihak Kemenristekdikti.

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan, saat ini bobot SKS untuk S1 mencapai 144 SKS dan diploma mencapai 120 SKS. Jumlah SKS tersebut dinilai terlalu berat,menghambat kreativitas mahasiswa, dan juga membebani pembiayaan.

“Saya kira untuk S1 jadi maksimal 120 SKS, dan D3 90 SKS itu sudah cukup,” kata Nasir.

Selain mahasiswa, kata Nasir, bobot SKS tersebut juga dinilai membebani dosen. Karena dengan jumlah SKS tersebut, dosen terlalu sibuk mengajar di kelas dan lupa melakukan penelitian.

“Kalau SKS nya terlalu banyak, mahasiswa dan dosen tidak bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik dan dosen tidak bisa melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas mengajar,” ucap Nasir.

--

BERITA LAINNYA

Pelaku Pengrusakan Toko Indoraya akhirnya menyesal dan minta...

Sanana -- Pelaku pengrusakan Toko Indoraya pada Desember 2020, Mukaram Umasugi akhirnya menyesal dan minta...

Tim Gabungan Pengamanan STQ Nasional Gelar Rapat Finalisasi

Sofifi -- Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat nasional sebentar lagi akan diselenggarakan di Sofifi Ibu...

Dukung 100 Hari Kerja, Kelurahan Maliaro Fokus Kebersihan...

Ternate -- Dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Wali Kota Ternate, Pemerintah Kelurahan Maliaro,...

APHS Demo tuding Bupati Ningsih Tabrak Aturan

Sanana -- Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Hai Sua (APHS) melakukan aksi turun...

Plt. Kadisdik Kota Ternate Tanggapi Kepemilikan SK Dobel...

Ternate -- Terkait dengan berhembusnya informasi perihal Surat Keputusan (SK) tenaga PTT yang dobel pada...

Bupati Bakal Beri Sangsi Kepada Pegawai Yang Tolak...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, memberikan Warning kepada pegawai (PNS/PTT) yang sampai...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...