Pemkab Gelar Rakor Optimalisasi Fungsi ASN Sebagai Pelayanan Masyarakat

i-malut.com, MOROTAI – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai mengadakan rapat koordinasi, bertempat di lantai dua Aula Kantor Bupati, Jalan Merdeka, Desa Darame, sabtu (8/12) pukul 08.00 Wit.

Rakor tahun ini menyuguhkan tema “Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Menuju Morotai Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”

Baca Juga : PD Muhammadiyah Morotai Beri Sinyal Menerima Pembangunan Masjid Raya dan Gedung Oikumene

Rakor dihadiri oleh Pimpinan SKPD, 58 Kepala Desa, dan lebih dari 60 anggota BPD Se-Kabupaten Pulau Morotai.

Peserta RAKOR Pemkab Pulau Morotai.

Halima A. Rahman, Kasubag Pemerintahan Umum, Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi, Setda, sebagai Ketua panitia, dalam laporannya menyampaikan tujuan diadakan rakor dalam rangka optimalisasi fungsi lini terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

Sementara, Bupati Benny Laos, Kata Kabag Humas dan Protokuler H Abdul Karim, masih harus mengikuti kegiatan penganugerahan daerah-daerah inovatif, dan daerah berprestasi dalam penerapan teknologi infrastruktur. Sehingga kegiatan Rakor dibuka oleh Asisten II, Alexander Wermasubun.

Dalam sambutan Bupati tertulis yang dibacakan Alexander, menyampaikan, bahwa untuk menuju kemandirian dan daya saing, perlu personel yang kreatif dan inovatif dalam menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Penguatan kelembagaan juga tak luput dari perhatian Bupati. Disamping itu, juga tentang pengawasan yang ketat, Agar segala alokasi sumber daya dapat terkontrol, dan berfungsi efektif bagi kemaslahatan masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Morotai yang turut hadir dalam Rakor dan sebagai salah satu panelis menyampaikan terkait pengawasan Dana Desa.

“Bahwa permasalahan dana desa yg sering muncul karena masalah perencanaan. Karena dalam penyusunan perencanaan tidak melibatkan masyarakat. Tata kelola Desa perlu pencatatan, data dukung, dan dokumentasi. (tanpa hal-hal tersebut) berpengaruh pada implementasi dan proses selanjutnya”. terangnya

Di hadapan Kades dan BPD, Kajari juga menghimbau agar aparatur Desa memahami aturan Perundang-undangan, agar semua dapat berjalan dengan lancar. Bagi Desa yang sengaja “bermain api” diharapkan menyelesaikan permasalahan administrasi, dengan memaksimalkan aplikasi yang sudah disediakan.

“Jika tidak dengan segera sampai dengan 2019, maka kejaksaan akan melakukan penindakan. Meski wewenang kejaksaan terbatas pada penuntutan. Namun ada wewenang lain berdasarkan Undang-undang,” Tegasnya

Dalam hal pengawasan dana Desa, Kajari meminta Para Kepala Desa memanfaatkan fasilitas pendampingan yang dimiliki Kejaksaan yaitu Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang tidak dipungut biaya.

Pelaksanaa Kegiatan rapat koordinasi Bupati ini, Kata H Abdul Karim mempunyai tujuan agar terciptannya visi Pembangunan Kabupaten Pulau Morotai yang lebih ditekankan pada pilar penyokong pembangunan Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi pembangunan industri maritim, perikanan, Pertanian dan pariwisata, serta Menopang Terciptanya Pertahanan dan Kemanan Daerah Yang Kondusif demi terwujudnya visi Pembangunan Kabupaten Pulau  Morotai yakni “Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

Format kegiatan Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam bentuk presentasi rencana kegiatan serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan disampaikan oleh masing- masing Narasumber sekaligus kegiatan tanya jawab dan diskusi dengan melibatkan para pimpinan SKPD, Camat dan Kepala Desa.

Sementara Yanto A. Gani, Kepala Desa Gotalamo, salah satu peserta rakor menyebutkan, bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat.

“Bagi kami selaku kepala desa sebagai informasi awal untuk bagaimana menyatukan persepsi pembangunan desa ditahun 2019 nantinya melalui sinkronisasi program Pemda terutama soal realisasi anggaran dan LPJ yang berbasis elektronik. Harapan kami kedepannya segalanya program desa bisa berjalan lancar tepat dan  trasparan.” ujarnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Pemkab Gelar Rakor Optimalisasi Fungsi ASN Sebagai Pelayanan Masyarakat

i-malut.com, MOROTAI – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai mengadakan rapat koordinasi, bertempat di lantai dua Aula Kantor Bupati, Jalan Merdeka, Desa Darame, sabtu (8/12) pukul 08.00 Wit.

Rakor tahun ini menyuguhkan tema “Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Menuju Morotai Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”

Baca Juga : PD Muhammadiyah Morotai Beri Sinyal Menerima Pembangunan Masjid Raya dan Gedung Oikumene

Rakor dihadiri oleh Pimpinan SKPD, 58 Kepala Desa, dan lebih dari 60 anggota BPD Se-Kabupaten Pulau Morotai.

Peserta RAKOR Pemkab Pulau Morotai.

Halima A. Rahman, Kasubag Pemerintahan Umum, Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi, Setda, sebagai Ketua panitia, dalam laporannya menyampaikan tujuan diadakan rakor dalam rangka optimalisasi fungsi lini terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

Sementara, Bupati Benny Laos, Kata Kabag Humas dan Protokuler H Abdul Karim, masih harus mengikuti kegiatan penganugerahan daerah-daerah inovatif, dan daerah berprestasi dalam penerapan teknologi infrastruktur. Sehingga kegiatan Rakor dibuka oleh Asisten II, Alexander Wermasubun.

Dalam sambutan Bupati tertulis yang dibacakan Alexander, menyampaikan, bahwa untuk menuju kemandirian dan daya saing, perlu personel yang kreatif dan inovatif dalam menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Penguatan kelembagaan juga tak luput dari perhatian Bupati. Disamping itu, juga tentang pengawasan yang ketat, Agar segala alokasi sumber daya dapat terkontrol, dan berfungsi efektif bagi kemaslahatan masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Morotai yang turut hadir dalam Rakor dan sebagai salah satu panelis menyampaikan terkait pengawasan Dana Desa.

“Bahwa permasalahan dana desa yg sering muncul karena masalah perencanaan. Karena dalam penyusunan perencanaan tidak melibatkan masyarakat. Tata kelola Desa perlu pencatatan, data dukung, dan dokumentasi. (tanpa hal-hal tersebut) berpengaruh pada implementasi dan proses selanjutnya”. terangnya

Di hadapan Kades dan BPD, Kajari juga menghimbau agar aparatur Desa memahami aturan Perundang-undangan, agar semua dapat berjalan dengan lancar. Bagi Desa yang sengaja “bermain api” diharapkan menyelesaikan permasalahan administrasi, dengan memaksimalkan aplikasi yang sudah disediakan.

“Jika tidak dengan segera sampai dengan 2019, maka kejaksaan akan melakukan penindakan. Meski wewenang kejaksaan terbatas pada penuntutan. Namun ada wewenang lain berdasarkan Undang-undang,” Tegasnya

Dalam hal pengawasan dana Desa, Kajari meminta Para Kepala Desa memanfaatkan fasilitas pendampingan yang dimiliki Kejaksaan yaitu Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang tidak dipungut biaya.

Pelaksanaa Kegiatan rapat koordinasi Bupati ini, Kata H Abdul Karim mempunyai tujuan agar terciptannya visi Pembangunan Kabupaten Pulau Morotai yang lebih ditekankan pada pilar penyokong pembangunan Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi pembangunan industri maritim, perikanan, Pertanian dan pariwisata, serta Menopang Terciptanya Pertahanan dan Kemanan Daerah Yang Kondusif demi terwujudnya visi Pembangunan Kabupaten Pulau  Morotai yakni “Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

Format kegiatan Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam bentuk presentasi rencana kegiatan serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan disampaikan oleh masing- masing Narasumber sekaligus kegiatan tanya jawab dan diskusi dengan melibatkan para pimpinan SKPD, Camat dan Kepala Desa.

Sementara Yanto A. Gani, Kepala Desa Gotalamo, salah satu peserta rakor menyebutkan, bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat.

“Bagi kami selaku kepala desa sebagai informasi awal untuk bagaimana menyatukan persepsi pembangunan desa ditahun 2019 nantinya melalui sinkronisasi program Pemda terutama soal realisasi anggaran dan LPJ yang berbasis elektronik. Harapan kami kedepannya segalanya program desa bisa berjalan lancar tepat dan  trasparan.” ujarnya.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER