KMMB Berhasil Desak DPRD Buat Surat Panggilan Ketiga Terhadap Bupati Pulau Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB), kembali melakukan aksi unras jilid VII, terkait kebijakan Bupati Benny Laos yang dianggap semena-mena terhadap ASN dan Masyarakat Morotai, dengan jumlah massa aksi kurang lebih 200 orang, menggunakan 1 unit KR4 dilengkapi sound sistem dan membawa Bendera Merah putih, kertas karton yang bertuliskan tuntutan massa aksi serta keranda mayat. berlangsung di depan Kantor Bubati, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Senin (10/12) pukul 11.10 Wit

Poin pernyataan sikap yang disampaikan, yakni;

  1. Mendesak DPRD Kabupaten Pulau Morotai, agar segera mengambil keputusan pemakzulan/impechmeant yang sudah disepakati di hari sebelumnya sesuai dengan semangat UU MD3.
  2. Mendesak Kepada Gubernur Maluku utara agar segera mengambil keputusan penonaktifan Bupati Beny Laos, karena menyebabkan gejolak dan konflik di Morotai yang berkepanjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Mendesak kepada Kapolda Malut agar secepatnya menetapkan aktor Intelektual dari kasus APBD Bodong 2018.

Baca Juga : Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman Deadlock dan Berakhir Ricuh

Tepat Pukul 11.15 Wit massa aksi melakukan konvoi keliling kota Daruba, dan pada Pukul 12.30 Wit massa aksi mencoba masuk kedalam kantor DPRD namun dihalangi oleh aparat kepolisian yang melaksanakan pengamanan, kemudian massa aksi melakukan orasi secara bergantian.

Orator Udin Seba, meminta DPRD Morotai besikap untuk melakukan pemanggilan ke 3 terhadap Bupati Morotai, apabila tidak diindahkan oleh Bupati, maka DPRD harus melakukan hak interplasi.

“DPRD adalah reprentasi dari suara masyarakat Morotai, maka DPRD harus memperjuangkan aspirasi masyrakat Morotai.” teriaknya

Sementara, orator Sukardi Ekene, meminta kepada masyrakat agar tetap konsisten dalam mengawal perjuangan ini.

“dan kami juga meminta komitmen DPRD Morotai dalam memeprjuangkan aspirasi masyrakat Morotai.” pintanya

Begitu pula dengan ortaor Fandi Latif. Ia meminta DPRD Morotai agar keluar dari dalam kantor DPRD dan menemui massa aksi kemudian mejelaskan kepada masyarakat terkait pemanggilan ke tiga terhadap Bupati Morotai.

Pukul 13.10. Wit, Wakil Ketua II DPRD Morotai M. Rasmin Fabanyo menemui massa aksi dan menyampaikan, sesuai dalam kesepakatan dalam rapat internal DPRD.

“Kami telah bersepakat untuk memanggil Bupati Morotai, namun sampai sekarang Bupati Belum bisa datang karena bertepatan Bupati Morotai sedang berada diluar daerah.” katanya

Untuk itu, kata Rasmin, DPRD telah memberikan surat pemanggilan yang ke 3.

“dan saya sudah tandatangi surat pemanggilan terhadap Bupati yang dijadwalkan pada hari rabu tanggal 12 desember 2018.” jelasnya

Setelah mendengarkan penjelasan dari Wakil Ketua II DPRD Morotai M. Rasmin Fabanyo, Fadli djaguna kembali melakukan orasi di depan kantor DPRD Morotai dan menyampaikan, untuk melakukan pemanggilan ke 3 seharusnya surat pemanggilan tersebut ditandatangani oleh 3 pimpinan, kalau hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua II maka itu belum sah dan tidak kuat administrasinya. Pihaknya meminta agar seluruh pimpinan DPRD menandatangani surat pemanggilan yang ke 3 tersebut.

“DPRD secara kelembagaan harus memanggil ketua DPRD Morotai, bukan DPRD yang menyuruh rakyat yang memanggil ketua DPRD.” terangnya

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

KMMB Berhasil Desak DPRD Buat Surat Panggilan Ketiga Terhadap Bupati Pulau Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB), kembali melakukan aksi unras jilid VII, terkait kebijakan Bupati Benny Laos yang dianggap semena-mena terhadap ASN dan Masyarakat Morotai, dengan jumlah massa aksi kurang lebih 200 orang, menggunakan 1 unit KR4 dilengkapi sound sistem dan membawa Bendera Merah putih, kertas karton yang bertuliskan tuntutan massa aksi serta keranda mayat. berlangsung di depan Kantor Bubati, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Senin (10/12) pukul 11.10 Wit

Poin pernyataan sikap yang disampaikan, yakni;

  1. Mendesak DPRD Kabupaten Pulau Morotai, agar segera mengambil keputusan pemakzulan/impechmeant yang sudah disepakati di hari sebelumnya sesuai dengan semangat UU MD3.
  2. Mendesak Kepada Gubernur Maluku utara agar segera mengambil keputusan penonaktifan Bupati Beny Laos, karena menyebabkan gejolak dan konflik di Morotai yang berkepanjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Mendesak kepada Kapolda Malut agar secepatnya menetapkan aktor Intelektual dari kasus APBD Bodong 2018.

Baca Juga : Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman Deadlock dan Berakhir Ricuh

Tepat Pukul 11.15 Wit massa aksi melakukan konvoi keliling kota Daruba, dan pada Pukul 12.30 Wit massa aksi mencoba masuk kedalam kantor DPRD namun dihalangi oleh aparat kepolisian yang melaksanakan pengamanan, kemudian massa aksi melakukan orasi secara bergantian.

Orator Udin Seba, meminta DPRD Morotai besikap untuk melakukan pemanggilan ke 3 terhadap Bupati Morotai, apabila tidak diindahkan oleh Bupati, maka DPRD harus melakukan hak interplasi.

“DPRD adalah reprentasi dari suara masyarakat Morotai, maka DPRD harus memperjuangkan aspirasi masyrakat Morotai.” teriaknya

Sementara, orator Sukardi Ekene, meminta kepada masyrakat agar tetap konsisten dalam mengawal perjuangan ini.

“dan kami juga meminta komitmen DPRD Morotai dalam memeprjuangkan aspirasi masyrakat Morotai.” pintanya

Begitu pula dengan ortaor Fandi Latif. Ia meminta DPRD Morotai agar keluar dari dalam kantor DPRD dan menemui massa aksi kemudian mejelaskan kepada masyarakat terkait pemanggilan ke tiga terhadap Bupati Morotai.

Pukul 13.10. Wit, Wakil Ketua II DPRD Morotai M. Rasmin Fabanyo menemui massa aksi dan menyampaikan, sesuai dalam kesepakatan dalam rapat internal DPRD.

“Kami telah bersepakat untuk memanggil Bupati Morotai, namun sampai sekarang Bupati Belum bisa datang karena bertepatan Bupati Morotai sedang berada diluar daerah.” katanya

Untuk itu, kata Rasmin, DPRD telah memberikan surat pemanggilan yang ke 3.

“dan saya sudah tandatangi surat pemanggilan terhadap Bupati yang dijadwalkan pada hari rabu tanggal 12 desember 2018.” jelasnya

Setelah mendengarkan penjelasan dari Wakil Ketua II DPRD Morotai M. Rasmin Fabanyo, Fadli djaguna kembali melakukan orasi di depan kantor DPRD Morotai dan menyampaikan, untuk melakukan pemanggilan ke 3 seharusnya surat pemanggilan tersebut ditandatangani oleh 3 pimpinan, kalau hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua II maka itu belum sah dan tidak kuat administrasinya. Pihaknya meminta agar seluruh pimpinan DPRD menandatangani surat pemanggilan yang ke 3 tersebut.

“DPRD secara kelembagaan harus memanggil ketua DPRD Morotai, bukan DPRD yang menyuruh rakyat yang memanggil ketua DPRD.” terangnya

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER