KMMB Berhasil Desak DPRD Buat Surat Panggilan Ketiga Terhadap Bupati Pulau Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB), kembali melakukan aksi unras jilid VII, terkait kebijakan Bupati Benny Laos yang dianggap semena-mena terhadap ASN dan Masyarakat Morotai, dengan jumlah massa aksi kurang lebih 200 orang, menggunakan 1 unit KR4 dilengkapi sound sistem dan membawa Bendera Merah putih, kertas karton yang bertuliskan tuntutan massa aksi serta keranda mayat. berlangsung di depan Kantor Bubati, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Senin (10/12) pukul 11.10 Wit

Poin pernyataan sikap yang disampaikan, yakni;

  1. Mendesak DPRD Kabupaten Pulau Morotai, agar segera mengambil keputusan pemakzulan/impechmeant yang sudah disepakati di hari sebelumnya sesuai dengan semangat UU MD3.
  2. Mendesak Kepada Gubernur Maluku utara agar segera mengambil keputusan penonaktifan Bupati Beny Laos, karena menyebabkan gejolak dan konflik di Morotai yang berkepanjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Mendesak kepada Kapolda Malut agar secepatnya menetapkan aktor Intelektual dari kasus APBD Bodong 2018.

Baca Juga : Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman Deadlock dan Berakhir Ricuh

Tepat Pukul 11.15 Wit massa aksi melakukan konvoi keliling kota Daruba, dan pada Pukul 12.30 Wit massa aksi mencoba masuk kedalam kantor DPRD namun dihalangi oleh aparat kepolisian yang melaksanakan pengamanan, kemudian massa aksi melakukan orasi secara bergantian.

Orator Udin Seba, meminta DPRD Morotai besikap untuk melakukan pemanggilan ke 3 terhadap Bupati Morotai, apabila tidak diindahkan oleh Bupati, maka DPRD harus melakukan hak interplasi.

“DPRD adalah reprentasi dari suara masyarakat Morotai, maka DPRD harus memperjuangkan aspirasi masyrakat Morotai.” teriaknya

Sementara, orator Sukardi Ekene, meminta kepada masyrakat agar tetap konsisten dalam mengawal perjuangan ini.

“dan kami juga meminta komitmen DPRD Morotai dalam memeprjuangkan aspirasi masyrakat Morotai.” pintanya

Begitu pula dengan ortaor Fandi Latif. Ia meminta DPRD Morotai agar keluar dari dalam kantor DPRD dan menemui massa aksi kemudian mejelaskan kepada masyarakat terkait pemanggilan ke tiga terhadap Bupati Morotai.

Pukul 13.10. Wit, Wakil Ketua II DPRD Morotai M. Rasmin Fabanyo menemui massa aksi dan menyampaikan, sesuai dalam kesepakatan dalam rapat internal DPRD.

“Kami telah bersepakat untuk memanggil Bupati Morotai, namun sampai sekarang Bupati Belum bisa datang karena bertepatan Bupati Morotai sedang berada diluar daerah.” katanya

Untuk itu, kata Rasmin, DPRD telah memberikan surat pemanggilan yang ke 3.

“dan saya sudah tandatangi surat pemanggilan terhadap Bupati yang dijadwalkan pada hari rabu tanggal 12 desember 2018.” jelasnya

Setelah mendengarkan penjelasan dari Wakil Ketua II DPRD Morotai M. Rasmin Fabanyo, Fadli djaguna kembali melakukan orasi di depan kantor DPRD Morotai dan menyampaikan, untuk melakukan pemanggilan ke 3 seharusnya surat pemanggilan tersebut ditandatangani oleh 3 pimpinan, kalau hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua II maka itu belum sah dan tidak kuat administrasinya. Pihaknya meminta agar seluruh pimpinan DPRD menandatangani surat pemanggilan yang ke 3 tersebut.

“DPRD secara kelembagaan harus memanggil ketua DPRD Morotai, bukan DPRD yang menyuruh rakyat yang memanggil ketua DPRD.” terangnya

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

KMMB Berhasil Desak DPRD Buat Surat Panggilan Ketiga Terhadap Bupati Pulau Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB), kembali melakukan aksi unras jilid VII, terkait kebijakan Bupati Benny Laos yang dianggap semena-mena terhadap ASN dan Masyarakat Morotai, dengan jumlah massa aksi kurang lebih 200 orang, menggunakan 1 unit KR4 dilengkapi sound sistem dan membawa Bendera Merah putih, kertas karton yang bertuliskan tuntutan massa aksi serta keranda mayat. berlangsung di depan Kantor Bubati, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Senin (10/12) pukul 11.10 Wit

Poin pernyataan sikap yang disampaikan, yakni;

  1. Mendesak DPRD Kabupaten Pulau Morotai, agar segera mengambil keputusan pemakzulan/impechmeant yang sudah disepakati di hari sebelumnya sesuai dengan semangat UU MD3.
  2. Mendesak Kepada Gubernur Maluku utara agar segera mengambil keputusan penonaktifan Bupati Beny Laos, karena menyebabkan gejolak dan konflik di Morotai yang berkepanjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Mendesak kepada Kapolda Malut agar secepatnya menetapkan aktor Intelektual dari kasus APBD Bodong 2018.

Baca Juga : Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman Deadlock dan Berakhir Ricuh

Tepat Pukul 11.15 Wit massa aksi melakukan konvoi keliling kota Daruba, dan pada Pukul 12.30 Wit massa aksi mencoba masuk kedalam kantor DPRD namun dihalangi oleh aparat kepolisian yang melaksanakan pengamanan, kemudian massa aksi melakukan orasi secara bergantian.

Orator Udin Seba, meminta DPRD Morotai besikap untuk melakukan pemanggilan ke 3 terhadap Bupati Morotai, apabila tidak diindahkan oleh Bupati, maka DPRD harus melakukan hak interplasi.

“DPRD adalah reprentasi dari suara masyarakat Morotai, maka DPRD harus memperjuangkan aspirasi masyrakat Morotai.” teriaknya

Sementara, orator Sukardi Ekene, meminta kepada masyrakat agar tetap konsisten dalam mengawal perjuangan ini.

“dan kami juga meminta komitmen DPRD Morotai dalam memeprjuangkan aspirasi masyrakat Morotai.” pintanya

Begitu pula dengan ortaor Fandi Latif. Ia meminta DPRD Morotai agar keluar dari dalam kantor DPRD dan menemui massa aksi kemudian mejelaskan kepada masyarakat terkait pemanggilan ke tiga terhadap Bupati Morotai.

Pukul 13.10. Wit, Wakil Ketua II DPRD Morotai M. Rasmin Fabanyo menemui massa aksi dan menyampaikan, sesuai dalam kesepakatan dalam rapat internal DPRD.

“Kami telah bersepakat untuk memanggil Bupati Morotai, namun sampai sekarang Bupati Belum bisa datang karena bertepatan Bupati Morotai sedang berada diluar daerah.” katanya

Untuk itu, kata Rasmin, DPRD telah memberikan surat pemanggilan yang ke 3.

“dan saya sudah tandatangi surat pemanggilan terhadap Bupati yang dijadwalkan pada hari rabu tanggal 12 desember 2018.” jelasnya

Setelah mendengarkan penjelasan dari Wakil Ketua II DPRD Morotai M. Rasmin Fabanyo, Fadli djaguna kembali melakukan orasi di depan kantor DPRD Morotai dan menyampaikan, untuk melakukan pemanggilan ke 3 seharusnya surat pemanggilan tersebut ditandatangani oleh 3 pimpinan, kalau hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua II maka itu belum sah dan tidak kuat administrasinya. Pihaknya meminta agar seluruh pimpinan DPRD menandatangani surat pemanggilan yang ke 3 tersebut.

“DPRD secara kelembagaan harus memanggil ketua DPRD Morotai, bukan DPRD yang menyuruh rakyat yang memanggil ketua DPRD.” terangnya

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER