Bupati Pulau Morotai Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM 2018

i-malut.com, MOROTAI — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dibawah kepemimpinan Bupati Benny Laos, raih penghargaan dari Wakil Presiden Yusup Kalla, melalui Kemenkumham, Senin (10/12) pukul 16.00 Wib di Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jln HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan.

Bupati Benny Laos  menerima penghargaan ini sebagai Pembina Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di Pulau Morotai, karena dibawah kepemimpinannya Kemenkumham menilai berhasil membina Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) setiap individu di Pulau Morotai.

Bupati Pulau Morotai Benny Laos, setelah menerima penghargaan diwawancara oleh salah satu TV swasta.

Kriteria penilaian menurut Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 adalah dengan terpenuhinya 7 kategori, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Direktur Jendral Hak Asasi Manusia, Kemenkumham RI, DR. Mualimin Abdi, SH, mengeluarkan hasil capaian Kabupaten Pulau Morotai atas para meter kepedulian Hak Asasi Manusia pada tahun 2017-2018 dengan nilai bervariasi.

Parameter penilaiannya dibagi dalam lima kelompok. Nilai yang dicapai Kabupaten Pulau Morotai Yakni kelompok  A. Kelompok Hak terdiri dari Hak atas kesehatan 82,77. Hak atas pendidikan 91,27. Hak perempuan dan anak 73,27. Hak atas kependudukan 50,77. Hak atas pekerjaan 37,27. Hak atas perumahan 37,02 dan Hak atas lingkungan yang berkelanjutan 64,27. Sub Total nilai kelompok A. 436,64 atau 62, 38.

Sementara parameter penilaian kelompok B. Implementasi Aksi HAM 2017-2018, sub total nilai kelompok B adalah 8, nilai afirmasi atau penilaian kelompok C adalah 5, parameter penilaian D adalah total nilai yakni 75,38. Dari akumulasi nilai tersebut menjadi Parameter penilaian E atau Kriteria Peduli Hak Asasi Manusia sehingga diberikan penghargaan.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, pekan silam sudah menyampaikan di media ini, bahwa wajib hukumnya bagi Pemkab Pulau Morotai untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Karena pemenuhan hak hidup dasar merupakan amanat bagi pemimpin,  agar rakyatnya mendapatkan kelayakan di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kependudukan, perumahan, dan lingkungan hidup.

“Penghargaan peduli HAM ini yang pertama diterima Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sejak Kabupaten ini dibentuk. Untuk itu pelayanan terhadap hak-hak masyarakat diberbagai bidang terus dijaga dan ditingkatkan oleh Pemkab demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pulau Morotai.” imbuhnya

Acara penyerahan Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia, kata Bupati Pulau Morotai Benny Laos, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (11/12) malam, dibuka oleh Wakil Presiden Yusup Kalla, sekaligus menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada para Gubernur dan selanjutnya kepada Bupati dan Walikota diserahkan oleh Mentri Hukum dan Ham Yasona Laoly.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Bupati Pulau Morotai Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM 2018

i-malut.com, MOROTAI — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dibawah kepemimpinan Bupati Benny Laos, raih penghargaan dari Wakil Presiden Yusup Kalla, melalui Kemenkumham, Senin (10/12) pukul 16.00 Wib di Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jln HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan.

Bupati Benny Laos  menerima penghargaan ini sebagai Pembina Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di Pulau Morotai, karena dibawah kepemimpinannya Kemenkumham menilai berhasil membina Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) setiap individu di Pulau Morotai.

Bupati Pulau Morotai Benny Laos, setelah menerima penghargaan diwawancara oleh salah satu TV swasta.

Kriteria penilaian menurut Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 adalah dengan terpenuhinya 7 kategori, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Direktur Jendral Hak Asasi Manusia, Kemenkumham RI, DR. Mualimin Abdi, SH, mengeluarkan hasil capaian Kabupaten Pulau Morotai atas para meter kepedulian Hak Asasi Manusia pada tahun 2017-2018 dengan nilai bervariasi.

Parameter penilaiannya dibagi dalam lima kelompok. Nilai yang dicapai Kabupaten Pulau Morotai Yakni kelompok  A. Kelompok Hak terdiri dari Hak atas kesehatan 82,77. Hak atas pendidikan 91,27. Hak perempuan dan anak 73,27. Hak atas kependudukan 50,77. Hak atas pekerjaan 37,27. Hak atas perumahan 37,02 dan Hak atas lingkungan yang berkelanjutan 64,27. Sub Total nilai kelompok A. 436,64 atau 62, 38.

Sementara parameter penilaian kelompok B. Implementasi Aksi HAM 2017-2018, sub total nilai kelompok B adalah 8, nilai afirmasi atau penilaian kelompok C adalah 5, parameter penilaian D adalah total nilai yakni 75,38. Dari akumulasi nilai tersebut menjadi Parameter penilaian E atau Kriteria Peduli Hak Asasi Manusia sehingga diberikan penghargaan.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, pekan silam sudah menyampaikan di media ini, bahwa wajib hukumnya bagi Pemkab Pulau Morotai untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Karena pemenuhan hak hidup dasar merupakan amanat bagi pemimpin,  agar rakyatnya mendapatkan kelayakan di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kependudukan, perumahan, dan lingkungan hidup.

“Penghargaan peduli HAM ini yang pertama diterima Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sejak Kabupaten ini dibentuk. Untuk itu pelayanan terhadap hak-hak masyarakat diberbagai bidang terus dijaga dan ditingkatkan oleh Pemkab demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pulau Morotai.” imbuhnya

Acara penyerahan Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia, kata Bupati Pulau Morotai Benny Laos, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (11/12) malam, dibuka oleh Wakil Presiden Yusup Kalla, sekaligus menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada para Gubernur dan selanjutnya kepada Bupati dan Walikota diserahkan oleh Mentri Hukum dan Ham Yasona Laoly.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER