Kurangi Korupsi, JK: Ada Pemikiran Pengurangan Pilkada Langsung

i-malut.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung atau dipilih lewat DPRD bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kasus korupsi di daerah.

“Memang ada pemikiran bahwa akan dikurangi jumlah pilkada, katakanlah bupati dipilih oleh DPRD. Itu juga suatu solusi juga,” kata dia, di Istana Wapres, Jakarta, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (12/12/2018).

“Walaupun kita takut juga jangan-jangan [pilkada di DPRD] itu ditender aja itu di daerah itu kan. Itu juga ada bahayanya, tapi mungkin lebih kecil risikonya dibanding sekarang ini [pilkada langsung],” imbuhnya.

Menurut JK, banyaknya pemilu seperti saat ini membuat biaya politik yang dikeluarkan partai, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif (caleg) juga semakin besar.

Hal itu, kata dia, dapat menjadi pemicu bagi para politikus yang terpilih dalam pemilu untuk mengembalikan modal kampanye dan berujung korupsi.

“Makin banyak pemilu, makin banyak ongkos, makin banyak [korupsi]. Sehingga kalau semua level pilkada ada, kemudian kampanye makin lama, makin banyak ongkos juga. Jadi makin banyak ongkos, banyak orang korup untuk mengembalikan modal,” jelasnya.

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah akhir-akhir ini, menurut JK, antara lain juga disebabkan oleh sistem desentralisasi yang memberikan wewenang penuh bagi pemda untuk mengatur pemerintahan.

Dahulu, ketika sistem pemerintahan di Indonesia masih terpusat, kasus korupsi terjadi di kalangan elite di tingkat pusat. Kini, lanjut Wapres, ketika daerah memiliki kekuasaan sendiri, kecenderungan untuk korupsi banyak menimpa pejabat di daerah.

Namun, JK menyebut untuk mengembalikan sistem pemerintahan menjadi terpusat lagi seperti dulu tidak bisa dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menarik wewenang kabupaten/kota ke provinsi, seperti dalam hal pemberian ijin tambang di kabupaten yang ditarik ke provinsi.

“Kalau otonomi susah ditarik lagi. Begitu diberikan kewenangan ke daerah itu susah ditarik lagi. Walaupun ada juga yang dipindahkan, dulu ijin tambang di kabupaten, sekarang ijin tambang itu ke provinsi,” katanya. (arh)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Kurangi Korupsi, JK: Ada Pemikiran Pengurangan Pilkada Langsung

i-malut.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung atau dipilih lewat DPRD bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kasus korupsi di daerah.

“Memang ada pemikiran bahwa akan dikurangi jumlah pilkada, katakanlah bupati dipilih oleh DPRD. Itu juga suatu solusi juga,” kata dia, di Istana Wapres, Jakarta, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (12/12/2018).

“Walaupun kita takut juga jangan-jangan [pilkada di DPRD] itu ditender aja itu di daerah itu kan. Itu juga ada bahayanya, tapi mungkin lebih kecil risikonya dibanding sekarang ini [pilkada langsung],” imbuhnya.

Menurut JK, banyaknya pemilu seperti saat ini membuat biaya politik yang dikeluarkan partai, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif (caleg) juga semakin besar.

Hal itu, kata dia, dapat menjadi pemicu bagi para politikus yang terpilih dalam pemilu untuk mengembalikan modal kampanye dan berujung korupsi.

“Makin banyak pemilu, makin banyak ongkos, makin banyak [korupsi]. Sehingga kalau semua level pilkada ada, kemudian kampanye makin lama, makin banyak ongkos juga. Jadi makin banyak ongkos, banyak orang korup untuk mengembalikan modal,” jelasnya.

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah akhir-akhir ini, menurut JK, antara lain juga disebabkan oleh sistem desentralisasi yang memberikan wewenang penuh bagi pemda untuk mengatur pemerintahan.

Dahulu, ketika sistem pemerintahan di Indonesia masih terpusat, kasus korupsi terjadi di kalangan elite di tingkat pusat. Kini, lanjut Wapres, ketika daerah memiliki kekuasaan sendiri, kecenderungan untuk korupsi banyak menimpa pejabat di daerah.

Namun, JK menyebut untuk mengembalikan sistem pemerintahan menjadi terpusat lagi seperti dulu tidak bisa dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menarik wewenang kabupaten/kota ke provinsi, seperti dalam hal pemberian ijin tambang di kabupaten yang ditarik ke provinsi.

“Kalau otonomi susah ditarik lagi. Begitu diberikan kewenangan ke daerah itu susah ditarik lagi. Walaupun ada juga yang dipindahkan, dulu ijin tambang di kabupaten, sekarang ijin tambang itu ke provinsi,” katanya. (arh)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER