APST Gelar Aksi, Tuntutan Polda dan kejati Tangkap Perampok Proyek di Taliabu

i-malut.com, TALIABU — Aliansi Pemuda Sadar Taliabu (APST) gelar aksi tuntutan didepan kantor Bupati dan DPRD Pulau Taliabu, meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, agar menangkap perampok-perampok proyek yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab).

Korlap APST Iskandar Mansur kepada i-malut.com Selasa (11/12/2018) menagatakan, Pembangunan adalah segala rangkaian usaha pertumbuhan perubahan disegala bidang kehidupan manusia menuju kearah yang lebih baik dengan cara yang terencana.

Pembangunan Infrastruktur, menurutnya, merupakan upaya penyediaan fasilitas yang lebih baik dalam menunjang percepatan dan kemudahan mencapai tujuan bersama. Infrastruktur menjadi salah satu poin penting dalam suatu daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, suatu daerah baru dengan banyak potensi yang dapat dikembangkan.

Dikatakan, Taliabu saat ini yang telah berumur 5 tahun sepertinya jauh dari harapan itu, yang ada justru kesempatan emas ini dijadikan kesempatan memperkaya diri oleh sebagian orang saja. Taliabu yang merupakan daerah terpencil dan memiliki banyak potensi, ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah Taliabu sehingga dapat secepatnya menyediakan fasilitas yang layak bagi kepentingan umum.

Sudah seharusnya, kata Iskandar, masyarakat mengawal pembangunan terutama infrastruktur di negeri ini agar berkalan baik. Rakyat tidak boleh masa bodoh atau menutup mata.

“Rakyat harus aktif dalam mengawal demi kemajuan Negeri Hemungsia sia dufu, ” katanya.

Menurut dia, hampir disegala sektor pembangunan di Taliabu bermasalah yang berujung pada kerugian bagi Rakyat dan Negara serta untungnya dirasakan segelintir orang. Pembangunan fasilitas infrastruktur sejauh ini yang selalu saja bermasalah dan sengaja dibuat salah oleh pemangku kebijakan yang sering kali berselingkuh dengan para kontraktor busuk demi memenuhi hasrat binal mereka yang over dosis.

“Itulah PERAMPOK Negeri sendiri.” sindirnya.

Lebih lanjut urai Iskandar, tahun 2015, merupakan tahun pertama Rakyat Taliabu memiliki Pemimpin berdasarkan kesepakatan bersama melalui pemilihan demokrasi. Pada tahun ini juga taliabu memulai prospek pembangunan Infrastruktur besar-besaran dengan menggelontorkan anggaran yang besar pula baik yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) maupun Daerah (APBD).

Siapa sangka, kata Iskandar, infrastruktur yang direncanakan dan dibangun ditahun ini sebanyak 117 paket pekerjaan yang tersebar diberbagai bidang dan dikerjakan oleh lebih dari 40 Perusahaan PT/CV. Siapa sangka pula dari, sekian banyak infrastuktur yang dikerjakan ada 22 lebih pekerjaan yang diduga MANGKRAK (Uang abis pekerjaan tinggal) Tahun 2016. di tahun kedua Pemerintah Daerah membangun Infrastruktur sebannyak 100 lebih paket pekerjaan yang tersebar di berbagai bidang dan dikerjakan oleh 50 Perusahaan PT/CV. Dari sekian banyak infrastuktur yang dikerjakan, ada pekerjaan yang diduga MANGKRAK Tahun 2017. di tahun ke 3, Infrastruktur yang direncanakan dan dibangun sebanyak 80 lebih paket pekerjaan yang tersebar di berbagai bidang dan dikerjakan oleh lebih dar 40 Perusahaan PT/CV, namun hampir setengah pekerjaan yang diduga MANGKRAK Tahun 2018.

Infrastruktur yang direncanakan dan dibangun ditahun ini kurang lebih sebannyak 71 paket peerjaan infrastruktur dengan nilai sebesar 200 Milyard Lebih yang tersebar di berbagai bidang dan dikerjakan oleh lebih dari 46 PT/CV. dari sekian banyak pekerjaan infrastuktur yang dikerjakan, ada 29 dugaan pekerjaan MANGKRAK.

Dari akumulasi dugaan pekerjaan MANGKRAK, APST minta kepada Polda dan pihak kejaksaan segera periksa Bupati, DPRD, para Kadis dan para Kontraktor proyek.

“Sebab ini ada indikasi kecurangan dan kesengajaan yang di lakukan secara masif dari tahun ketahun. Tangkap dan adili siapa saja yang terbukti KORUP.” pintanya Iskandar.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

APST Gelar Aksi, Tuntutan Polda dan kejati Tangkap Perampok Proyek di Taliabu

i-malut.com, TALIABU — Aliansi Pemuda Sadar Taliabu (APST) gelar aksi tuntutan didepan kantor Bupati dan DPRD Pulau Taliabu, meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, agar menangkap perampok-perampok proyek yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab).

Korlap APST Iskandar Mansur kepada i-malut.com Selasa (11/12/2018) menagatakan, Pembangunan adalah segala rangkaian usaha pertumbuhan perubahan disegala bidang kehidupan manusia menuju kearah yang lebih baik dengan cara yang terencana.

Pembangunan Infrastruktur, menurutnya, merupakan upaya penyediaan fasilitas yang lebih baik dalam menunjang percepatan dan kemudahan mencapai tujuan bersama. Infrastruktur menjadi salah satu poin penting dalam suatu daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, suatu daerah baru dengan banyak potensi yang dapat dikembangkan.

Dikatakan, Taliabu saat ini yang telah berumur 5 tahun sepertinya jauh dari harapan itu, yang ada justru kesempatan emas ini dijadikan kesempatan memperkaya diri oleh sebagian orang saja. Taliabu yang merupakan daerah terpencil dan memiliki banyak potensi, ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah Taliabu sehingga dapat secepatnya menyediakan fasilitas yang layak bagi kepentingan umum.

Sudah seharusnya, kata Iskandar, masyarakat mengawal pembangunan terutama infrastruktur di negeri ini agar berkalan baik. Rakyat tidak boleh masa bodoh atau menutup mata.

“Rakyat harus aktif dalam mengawal demi kemajuan Negeri Hemungsia sia dufu, ” katanya.

Menurut dia, hampir disegala sektor pembangunan di Taliabu bermasalah yang berujung pada kerugian bagi Rakyat dan Negara serta untungnya dirasakan segelintir orang. Pembangunan fasilitas infrastruktur sejauh ini yang selalu saja bermasalah dan sengaja dibuat salah oleh pemangku kebijakan yang sering kali berselingkuh dengan para kontraktor busuk demi memenuhi hasrat binal mereka yang over dosis.

“Itulah PERAMPOK Negeri sendiri.” sindirnya.

Lebih lanjut urai Iskandar, tahun 2015, merupakan tahun pertama Rakyat Taliabu memiliki Pemimpin berdasarkan kesepakatan bersama melalui pemilihan demokrasi. Pada tahun ini juga taliabu memulai prospek pembangunan Infrastruktur besar-besaran dengan menggelontorkan anggaran yang besar pula baik yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) maupun Daerah (APBD).

Siapa sangka, kata Iskandar, infrastruktur yang direncanakan dan dibangun ditahun ini sebanyak 117 paket pekerjaan yang tersebar diberbagai bidang dan dikerjakan oleh lebih dari 40 Perusahaan PT/CV. Siapa sangka pula dari, sekian banyak infrastuktur yang dikerjakan ada 22 lebih pekerjaan yang diduga MANGKRAK (Uang abis pekerjaan tinggal) Tahun 2016. di tahun kedua Pemerintah Daerah membangun Infrastruktur sebannyak 100 lebih paket pekerjaan yang tersebar di berbagai bidang dan dikerjakan oleh 50 Perusahaan PT/CV. Dari sekian banyak infrastuktur yang dikerjakan, ada pekerjaan yang diduga MANGKRAK Tahun 2017. di tahun ke 3, Infrastruktur yang direncanakan dan dibangun sebanyak 80 lebih paket pekerjaan yang tersebar di berbagai bidang dan dikerjakan oleh lebih dar 40 Perusahaan PT/CV, namun hampir setengah pekerjaan yang diduga MANGKRAK Tahun 2018.

Infrastruktur yang direncanakan dan dibangun ditahun ini kurang lebih sebannyak 71 paket peerjaan infrastruktur dengan nilai sebesar 200 Milyard Lebih yang tersebar di berbagai bidang dan dikerjakan oleh lebih dari 46 PT/CV. dari sekian banyak pekerjaan infrastuktur yang dikerjakan, ada 29 dugaan pekerjaan MANGKRAK.

Dari akumulasi dugaan pekerjaan MANGKRAK, APST minta kepada Polda dan pihak kejaksaan segera periksa Bupati, DPRD, para Kadis dan para Kontraktor proyek.

“Sebab ini ada indikasi kecurangan dan kesengajaan yang di lakukan secara masif dari tahun ketahun. Tangkap dan adili siapa saja yang terbukti KORUP.” pintanya Iskandar.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER