Kardus ataupun Alminium, Substansinya Adalah Luberjurdil dan Integritas KPU

Memasuki tahun politik 2019 mendatang, akhir-akhir ini KPU di goyangkan dengan adanya putusan soal Kotak suara yang terbuat dari bahan Karton kardus. Belum lagi selesai soal KPU berikan hak pilih kepada penyandang distabiltas atau orang gila, kali ini disoalkan dengan Kotak Suara dari bahan kardus yang menuai pro kontra dan dianggap kinerja KPU tidak terukur dan tepat sasaran.

Soal Kotak suara kardus yang menjadi polimik dan ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan ada yang mengatakan mengurangi substansi demokrsai dalam penyelenggara pemilu. Padahal sesungguhnya tidak ada kaitannya antara kotak suara yang terbuat dari bahan karton kardus dengan subatansi penyelenggaraan pemilu. Yang perlu di pahami adalah Asas Kepemilihannya yakni lansung, Umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan ini yang perlu ditegakkan.

Apapun bentuknya Kotak suara, jangankan terbuat dari bahan kardus, ataupun Alminium, Terbuat dari bahan besi sekalipun jika asas pemilu itu tidak dijunjung dan ditegakkan, maka sama saja kita mencederai dan melumpuhkan demokrasi itu sendiri.

Sehingga pada prinsipnya adalah bukan soal Kotak Suara yang terbuat dari bahan Kardus atau alminiumnya, akan tetapi bagaimana integritas aparatur penyelenggara dan penegak hukum ini dalam mengawal pemilu yang nantinya bisa Aman, damai, Sejuk dan tentu menghindari yang namanya politik transaksional.

Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kita memiliki visi untuk menjaga itu, atau komitmen kita dalam mengawal Pemilu pada tahun 2019 nanti, terutama  keterlibatan masyarakat dalam mengawasi oknum caleg dan timsus yang terlibat dalam many politik dan kemudian melaporkan. Atau katakanlah ketika masyarakat melaporkan dan pihak penyelnggara lansung mengeksekusinya. Untuk itu pada konteks ini perlu didudukkan bersama sehingga ada kesepahaman yang baik antara masyarakat dan pihak penyelenggara maupun keamanan.

Jadi lagi-lagi bukan soal Kardusnya  atau almininumnya yang harus dipakai sebagai kotak suara,  akan tetapi bagaimana sisi keamanannya yang  perlu dipertanyakan kepada KPU. Misalkan pada konteks Maluku Utara, semuanya tidak menjamin,  sebab dari periodesasi pemelihan kepala daerah masih saja terjdi PSU. Ini menunjukkan bahwa untuk Maluku Utara bukan lagi berdebat soal Kotak Suara dari Kardus atau Alniniumnya, tapi yang terpenting bagi Maluku Utara adalah integritas dan komitmen penyelenggara, penegak hukum dan masyarakat wujudkan Pemilu yang Aman, damai dan nyaman. Ini yang mestinya tuntas dibahas.

Selanjutnya pertimbangan rasional lainnya mengapa menggunakan karton adalah efisiensi anggaran. Ada 4.060.079 kotak suara yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 dengan pagu anggaran mencapai Rp. 948.111.800.000. Dengan karton duplex, KPU cukup menggunakan anggaran sebesar Rp. 284.185.351.099. Ini berarti KPU mampu menekan biaya produksi kotak suara hingga 70% dari pagu anggaran (sumber: www.nasional.kompas.com, 18/12/18).

Selain itu, KPU memutuskan Kotak Suara dari karton Gardus berjenis duplex merupakan hasil tafsiran atas amanah konstitusi yang tertuang dalam UU No. 7/2017, pasal 341 (1) yang menghendaki adanya kotak suara yang transparan secara fisik. Dasar lahirnya norma ini di Pansus RUU Pemilu untuk meminimalisasi kecurangan yang terjadi di Kotak suara.

Bagi penulis, soal kotak suara kardus maupun alminium bukanlah dijadikan perdebatan yang substansial, yang kemudian menguras waktu, energi dan biaya, akan tetapi yang terpenting adalah Komitmen Penyelenggara, dan semoga soal Kotak Kardus ini bukanlah sebuah senitron yang didramatisasi sedemikian rupa untuk tujuan tertentu, sebab dari Alminium ke Kardus bukanlah keputusan yang serampangan namun sudah ditelaah dan dikaji secara mendalam. Kita berikaan kepercaayan penuh kepada KPU soal Kotak Suara Kardus ini, dan jika lalai dan bermasalah, maka integritas dan keihlasannya membangun bangsa ini patut dipertanyaan.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Kardus ataupun Alminium, Substansinya Adalah Luberjurdil dan Integritas KPU

Memasuki tahun politik 2019 mendatang, akhir-akhir ini KPU di goyangkan dengan adanya putusan soal Kotak suara yang terbuat dari bahan Karton kardus. Belum lagi selesai soal KPU berikan hak pilih kepada penyandang distabiltas atau orang gila, kali ini disoalkan dengan Kotak Suara dari bahan kardus yang menuai pro kontra dan dianggap kinerja KPU tidak terukur dan tepat sasaran.

Soal Kotak suara kardus yang menjadi polimik dan ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan ada yang mengatakan mengurangi substansi demokrsai dalam penyelenggara pemilu. Padahal sesungguhnya tidak ada kaitannya antara kotak suara yang terbuat dari bahan karton kardus dengan subatansi penyelenggaraan pemilu. Yang perlu di pahami adalah Asas Kepemilihannya yakni lansung, Umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan ini yang perlu ditegakkan.

Apapun bentuknya Kotak suara, jangankan terbuat dari bahan kardus, ataupun Alminium, Terbuat dari bahan besi sekalipun jika asas pemilu itu tidak dijunjung dan ditegakkan, maka sama saja kita mencederai dan melumpuhkan demokrasi itu sendiri.

Sehingga pada prinsipnya adalah bukan soal Kotak Suara yang terbuat dari bahan Kardus atau alminiumnya, akan tetapi bagaimana integritas aparatur penyelenggara dan penegak hukum ini dalam mengawal pemilu yang nantinya bisa Aman, damai, Sejuk dan tentu menghindari yang namanya politik transaksional.

Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kita memiliki visi untuk menjaga itu, atau komitmen kita dalam mengawal Pemilu pada tahun 2019 nanti, terutama  keterlibatan masyarakat dalam mengawasi oknum caleg dan timsus yang terlibat dalam many politik dan kemudian melaporkan. Atau katakanlah ketika masyarakat melaporkan dan pihak penyelnggara lansung mengeksekusinya. Untuk itu pada konteks ini perlu didudukkan bersama sehingga ada kesepahaman yang baik antara masyarakat dan pihak penyelenggara maupun keamanan.

Jadi lagi-lagi bukan soal Kardusnya  atau almininumnya yang harus dipakai sebagai kotak suara,  akan tetapi bagaimana sisi keamanannya yang  perlu dipertanyakan kepada KPU. Misalkan pada konteks Maluku Utara, semuanya tidak menjamin,  sebab dari periodesasi pemelihan kepala daerah masih saja terjdi PSU. Ini menunjukkan bahwa untuk Maluku Utara bukan lagi berdebat soal Kotak Suara dari Kardus atau Alniniumnya, tapi yang terpenting bagi Maluku Utara adalah integritas dan komitmen penyelenggara, penegak hukum dan masyarakat wujudkan Pemilu yang Aman, damai dan nyaman. Ini yang mestinya tuntas dibahas.

Selanjutnya pertimbangan rasional lainnya mengapa menggunakan karton adalah efisiensi anggaran. Ada 4.060.079 kotak suara yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 dengan pagu anggaran mencapai Rp. 948.111.800.000. Dengan karton duplex, KPU cukup menggunakan anggaran sebesar Rp. 284.185.351.099. Ini berarti KPU mampu menekan biaya produksi kotak suara hingga 70% dari pagu anggaran (sumber: www.nasional.kompas.com, 18/12/18).

Selain itu, KPU memutuskan Kotak Suara dari karton Gardus berjenis duplex merupakan hasil tafsiran atas amanah konstitusi yang tertuang dalam UU No. 7/2017, pasal 341 (1) yang menghendaki adanya kotak suara yang transparan secara fisik. Dasar lahirnya norma ini di Pansus RUU Pemilu untuk meminimalisasi kecurangan yang terjadi di Kotak suara.

Bagi penulis, soal kotak suara kardus maupun alminium bukanlah dijadikan perdebatan yang substansial, yang kemudian menguras waktu, energi dan biaya, akan tetapi yang terpenting adalah Komitmen Penyelenggara, dan semoga soal Kotak Kardus ini bukanlah sebuah senitron yang didramatisasi sedemikian rupa untuk tujuan tertentu, sebab dari Alminium ke Kardus bukanlah keputusan yang serampangan namun sudah ditelaah dan dikaji secara mendalam. Kita berikaan kepercaayan penuh kepada KPU soal Kotak Suara Kardus ini, dan jika lalai dan bermasalah, maka integritas dan keihlasannya membangun bangsa ini patut dipertanyaan.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER