Kemendagri: Pernyataan Gubernur dan Ketua DPRD Papua Pelanggaran Serius

i-malut.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda. Gubernur dan Ketua DPRD Papua dianggap telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Tidak seharusnya seorang pimpinan daerah dan Ketua DPRD memberikan pernyataan seperti itu. Kehadirian TNI/Polri di Papua murni untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara dan menjaga stabilitas serta ketentraman ketertiban masyarakat di Nduga, Papua,” ujar Bahtiar di Jakarta, Sabtu (22/12)

“Keberadaan TNI dan Polri dipapua sesuai dan dlindungi konstitusi UUD 1945 serta menjalankan tugas dan kewajiban negara yg diberikan kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI,” sambungnya, seperti dilansir dari SINDOnews, Minggu (23/12/2018).

Respons Kemendagri yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar tersebut menyusul dengan adanya statement dari Gubernur dan Ketua DPRD Papua yang meminta TNI untuk menghentikan perburuan kelompok separatis bersenjata yang menewaskan dan membantai 16 pekerja sipil.

Alasan karena membuat penduduk desa trauma dan memberikan kesempatan para penduduk merayakan Natal dengan damai adalah alasan yang mengada-ada. Pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang gubernur, apalagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Yang semestinya justru mendukung Polri yang dibantu TNI melakukan upaya penegakan hukum dan menjaga setiap jengkal wilayah NKRI dari kelompok separatis bersenjata yang melakukan kejahatan kemanusiaan,” tegasnya.

Menurutnya, Polri bersama TNI justru melindungi dan menjamin keamanan warga masyarakat yang sedang merayakan Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah NKRI termasuk di Nduga, Papua. Pihaknya meminta jangan membuat pernyataan yang tendensius dan mengada-ada bahkan cenderung provokatif.

“Salah satu kewajiban gubernur telah ditegaskan dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014, yakni memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu kepala daerah dan anggota DPRD harus bersinergi dgn seluruh insntansi/lembaga penyelenggara di daerah”, tambah Bahtiar.

Bahtiar menilai seorang gubernur seharusnya dapat bersinergi dengan aparat keamanan. “Gubernur harus dapat bersinergi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan yang telah membantai warga sipil,” tukas Bahtiar.

Lebih lanjut, Bahtiar mengingatkan tentang sanksi yang bisa diberikan kepada kepala daerah yang melanggar. “Dalam Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 108 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas bahwa kepala daerah dan anggota DPRD dapat diberhentikan karena melanggar sumpah janji, tidak menjalankan kewajiban, tidak menjaga etika penyelenggaraan negara, melakukan perbuatan tercela dan tidak patuh pada konstitusi dan UU negara”, tegasnya.

Kemendagri mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya Polri yang didukung TNI melakukan pemburuan dan penumpasan kelompok separatis bersenjata yang telah membantai pekerja warga sipil di Nduga, Papua.

“Hukum negara harus ditegakkan. Kepala daerah dan DPRD wajib mendukung dan bersinergi dengan TNI dan Polri. Indonesia adalah Negara Kesatuan, otonomi daerah dijalankan tetap kerangka memperkuat NKRI bukan sebaliknya. Kepala daerah dan anggota DPRD dimanapun termasuk saudara Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua wajib menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI,” tutup Bahtiar.

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Babinsa: Hujan lebat dan Angin kencang mengakibatkan Pohon...

Sanana -- Musim penghujan yang kadang disertai angin kencang membuat beberapa daerah di Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) mengalami Pohon Tumbang, terkadang Pohon Tumbang melintang ditengah jalan, yang mengakibatkan gangguan...

Pelaku Pengrusakan Toko Indoraya akhirnya menyesal dan minta...

Sanana -- Pelaku pengrusakan Toko Indoraya pada Desember 2020, Mukaram Umasugi akhirnya menyesal dan minta maaf atas perbuatannya. Permohonan maaf ini disampaikan kepada Ko Aliong dan Isteri, Ko Hartono...

Pembangunan Pertashop Picu Retaknya Hubungan Antar Warga Jambula 

Ternate -- Pembanguan Pertamina Shop (Pertashop) yang berlokasi di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate menyisahkan pro dan kontra ditengah-tengah warga masyarakat, alhasil kondisi tersebut memicu retaknya hubungan...

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Kemendagri: Pernyataan Gubernur dan Ketua DPRD Papua Pelanggaran Serius

-

i-malut.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda. Gubernur dan Ketua DPRD Papua dianggap telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Tidak seharusnya seorang pimpinan daerah dan Ketua DPRD memberikan pernyataan seperti itu. Kehadirian TNI/Polri di Papua murni untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara dan menjaga stabilitas serta ketentraman ketertiban masyarakat di Nduga, Papua,” ujar Bahtiar di Jakarta, Sabtu (22/12)

“Keberadaan TNI dan Polri dipapua sesuai dan dlindungi konstitusi UUD 1945 serta menjalankan tugas dan kewajiban negara yg diberikan kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI,” sambungnya, seperti dilansir dari SINDOnews, Minggu (23/12/2018).

Respons Kemendagri yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar tersebut menyusul dengan adanya statement dari Gubernur dan Ketua DPRD Papua yang meminta TNI untuk menghentikan perburuan kelompok separatis bersenjata yang menewaskan dan membantai 16 pekerja sipil.

Alasan karena membuat penduduk desa trauma dan memberikan kesempatan para penduduk merayakan Natal dengan damai adalah alasan yang mengada-ada. Pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang gubernur, apalagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Yang semestinya justru mendukung Polri yang dibantu TNI melakukan upaya penegakan hukum dan menjaga setiap jengkal wilayah NKRI dari kelompok separatis bersenjata yang melakukan kejahatan kemanusiaan,” tegasnya.

Menurutnya, Polri bersama TNI justru melindungi dan menjamin keamanan warga masyarakat yang sedang merayakan Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah NKRI termasuk di Nduga, Papua. Pihaknya meminta jangan membuat pernyataan yang tendensius dan mengada-ada bahkan cenderung provokatif.

“Salah satu kewajiban gubernur telah ditegaskan dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014, yakni memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu kepala daerah dan anggota DPRD harus bersinergi dgn seluruh insntansi/lembaga penyelenggara di daerah”, tambah Bahtiar.

Bahtiar menilai seorang gubernur seharusnya dapat bersinergi dengan aparat keamanan. “Gubernur harus dapat bersinergi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan yang telah membantai warga sipil,” tukas Bahtiar.

Lebih lanjut, Bahtiar mengingatkan tentang sanksi yang bisa diberikan kepada kepala daerah yang melanggar. “Dalam Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 108 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas bahwa kepala daerah dan anggota DPRD dapat diberhentikan karena melanggar sumpah janji, tidak menjalankan kewajiban, tidak menjaga etika penyelenggaraan negara, melakukan perbuatan tercela dan tidak patuh pada konstitusi dan UU negara”, tegasnya.

Kemendagri mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya Polri yang didukung TNI melakukan pemburuan dan penumpasan kelompok separatis bersenjata yang telah membantai pekerja warga sipil di Nduga, Papua.

“Hukum negara harus ditegakkan. Kepala daerah dan DPRD wajib mendukung dan bersinergi dengan TNI dan Polri. Indonesia adalah Negara Kesatuan, otonomi daerah dijalankan tetap kerangka memperkuat NKRI bukan sebaliknya. Kepala daerah dan anggota DPRD dimanapun termasuk saudara Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua wajib menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI,” tutup Bahtiar.

BERITA LAINNYA

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning...

Bentuk Pemerintahan Desa, Kades Terpilih undang Babinsa Wainin

Sanana -- Langkah bijak dilakukan Usmono Gay, Kades Wainin Terpilih pada Pilkades Serentak Tahun 2021...

Pelaku Pengrusakan Toko Indoraya akhirnya menyesal dan minta...

Sanana -- Pelaku pengrusakan Toko Indoraya pada Desember 2020, Mukaram Umasugi akhirnya menyesal dan minta...

Penanganan Covid-19 Program 100 Hari Kerja Bupati Usman...

Labuha – Program 100 Hari kerja Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman sidik terdiri dari 3...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...