OTT PUPR: KPK Tahan 8 Tersangka, Termasuk Suami-Istri Penyuap

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto dan istrinya, Direktur PT WKE Lily Sundarsih. Keduanya resmi mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange setelah diperiksa intensif.

Budi Suharto dan Lily Sundarsih merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap pejabat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR terkait sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Pasangan suami istri tersebut ditahan di Rutan yang berbeda-beda. Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati ‎mengatakan Lily Sundarsih ditahan di Rutan Gedung Lama KPK C-1.

Sedangkan Budi Suharto ditahan di rutan belakang Gedung Merah Putih KPK. “BSU (Budi Suharto) ditahan di Rutan KPK C1, LSU (Lily Sundarsih) di ‎Rutan KPK K4,” kata Yuyuk melalui pesan singkat, seperti dikutip i-malut dari SINDOnews, Minggu (30/12).

Pantauan di lokasi, Lily dan Budi rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekira pukul 06.15 WIB. Budi terlihat mengenakan kursi roda saat digiring ke mobil tahanan oleh para petugas KPK.

Sang istri, Lily Sundarsih tampak mendampingi Budi di belakangnya saat digiring untuk menuju Rutan KPK. ‎Keduanya kompak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange dan enggan buka suara terkait kasus yang menyeretnya.

Pasangan tersebut tampak pasrah menjalani proses hukum di KPK. Dengan dipapah petugas, keduanya memasuki mobil tahanan KPK untuk menuju rutannya masing-masing. Budi dan Lily pun akan menjalani masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan.

Selain pasangan suami-istri tersebut, KPK juga telah resmi menahan ‎enam tersangka kasus dugaan terhadap pejabat KemenPUPR terkait sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018 lainnya.

KPK menahan Satker SPAM Strategis, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare dan PPK SPAM Toba2 1 di Rutan Guntur Pomdam Jaya. Sedangkan Meina Woro Kusdinah dititipkan di Rutan Mapolre Jaksel dan Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar di Rutan Mapolres Jakpus.

Sementara itu, satu anak Lily dan Budi yakni Rene Irma yang me‎rupakan Diretktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma‎ dititipkan di Polda Metro Jaya dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo ditahan di ‎Mapolres Jaksel.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka terkait suap di Kementrian PUPR terkait proyek pembangunan SPA) tahun anggaran 2017-2018.

Diduga sebagai tersangka pemberi, yakni Budi Suharto Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Lily Sundarsih Direktur PT WKE, Irene Irma Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Yuliana Enganita Dibyo Direktur PT TSP.

Diduga sebagai tersangka penerima, yaitu Anggiat Partunggul Nahot Simaremare Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin PPK SPAM Toba 1.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, disumpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji oleh Pejabat Kemen PUPR terkait proyek pembangunan SPAM di Kemen PUPR TA 2017-2018,” ujar Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang.

Saut menjelaskan, Anggiat, Meina, Teuku dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek-proyek tersebut, mereka menerima masing-masing, Anggiat Rp350 juta dan USD5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung. Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan Jawa Timur.

Untuk Meina, Rp 1,42 miliar dan 22.100 Dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Untuk Teuku menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Dan untuk Donny menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

“Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar, PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp50 miliar,” jelas Saut.

Sebagai pihak yang diduga penerima, empat pejabat KemenPUPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

OTT PUPR: KPK Tahan 8 Tersangka, Termasuk Suami-Istri Penyuap

i-malut.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto dan istrinya, Direktur PT WKE Lily Sundarsih. Keduanya resmi mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange setelah diperiksa intensif.

Budi Suharto dan Lily Sundarsih merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap pejabat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR terkait sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Pasangan suami istri tersebut ditahan di Rutan yang berbeda-beda. Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati ‎mengatakan Lily Sundarsih ditahan di Rutan Gedung Lama KPK C-1.

Sedangkan Budi Suharto ditahan di rutan belakang Gedung Merah Putih KPK. “BSU (Budi Suharto) ditahan di Rutan KPK C1, LSU (Lily Sundarsih) di ‎Rutan KPK K4,” kata Yuyuk melalui pesan singkat, seperti dikutip i-malut dari SINDOnews, Minggu (30/12).

Pantauan di lokasi, Lily dan Budi rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekira pukul 06.15 WIB. Budi terlihat mengenakan kursi roda saat digiring ke mobil tahanan oleh para petugas KPK.

Sang istri, Lily Sundarsih tampak mendampingi Budi di belakangnya saat digiring untuk menuju Rutan KPK. ‎Keduanya kompak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange dan enggan buka suara terkait kasus yang menyeretnya.

Pasangan tersebut tampak pasrah menjalani proses hukum di KPK. Dengan dipapah petugas, keduanya memasuki mobil tahanan KPK untuk menuju rutannya masing-masing. Budi dan Lily pun akan menjalani masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan.

Selain pasangan suami-istri tersebut, KPK juga telah resmi menahan ‎enam tersangka kasus dugaan terhadap pejabat KemenPUPR terkait sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018 lainnya.

KPK menahan Satker SPAM Strategis, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare dan PPK SPAM Toba2 1 di Rutan Guntur Pomdam Jaya. Sedangkan Meina Woro Kusdinah dititipkan di Rutan Mapolre Jaksel dan Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar di Rutan Mapolres Jakpus.

Sementara itu, satu anak Lily dan Budi yakni Rene Irma yang me‎rupakan Diretktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma‎ dititipkan di Polda Metro Jaya dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo ditahan di ‎Mapolres Jaksel.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka terkait suap di Kementrian PUPR terkait proyek pembangunan SPA) tahun anggaran 2017-2018.

Diduga sebagai tersangka pemberi, yakni Budi Suharto Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Lily Sundarsih Direktur PT WKE, Irene Irma Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Yuliana Enganita Dibyo Direktur PT TSP.

Diduga sebagai tersangka penerima, yaitu Anggiat Partunggul Nahot Simaremare Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin PPK SPAM Toba 1.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, disumpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji oleh Pejabat Kemen PUPR terkait proyek pembangunan SPAM di Kemen PUPR TA 2017-2018,” ujar Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang.

Saut menjelaskan, Anggiat, Meina, Teuku dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek-proyek tersebut, mereka menerima masing-masing, Anggiat Rp350 juta dan USD5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung. Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan Jawa Timur.

Untuk Meina, Rp 1,42 miliar dan 22.100 Dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Untuk Teuku menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Dan untuk Donny menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

“Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar, PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp50 miliar,” jelas Saut.

Sebagai pihak yang diduga penerima, empat pejabat KemenPUPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...