Pengamat: Jokowi dan Prabowo Dihantam Isu Identitas

i-malut.com, JAKARTA — Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menanggapi isu tes baca Alquran bagi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Menurut Karyono, tes baca Alquran sebenarnya tak ada dalam undang-undang tentang Pemilu maupun Peraturan KPU (PKPU).

“Sehingga tidak ada kewajiban bagi capres untuk menghadiri undangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh. Namun demikian, jika capres-cawapres mau hadir di uji baca Alquran untuk meyakinkan rakyat Aceh, maka hal itu berpulang kepada masing-masing Capres,” kata Karyono, seperti dikutip i-malut dari Republika, Minggu (30/12).

Namun, kata dia, munculnya ide tes baca Alquran bagi pasangan capres ini tidak terlepas dari menguatnya politik identitas yang ditandai dengan mencuatnya simbol-simbol agama. Menurut dia, sejak Pilkada DKI Jakarta hingga Pilkada serentak dan kini memasuki Pemilu serentak isu politik berbasis agama kian mendominasi ruang publik.

“Pada mulanya, Jokowi dihantam berbagai isu yang berbau SARA. Berbagai opini dibangun untuk mendelegitimasi keislaman Jokowi. Berbagai tudingan yang diembuskan hingga tuduhan Jokowi melakukan kriminalisasi ulama, keturunan Cina, antek aseng hingga dituduh pernah menjadi kader Partai Komunis Indonesia (PKI),” kata dia.

Menurutnya, kini Prabowo Subianto pun tak luput dari isu agama yang meragukan keislamannya, calon presiden nomor urut 02 itu didera isu tidak bisa menjadi imam sholat. Bahkan, kata dia, dengan beredarnya video yang diduga Prabowo ikut merayakan natal bersama dengan keluarga dan kaum kristiani menjadi viral.

Sebab itu, menrut Karyono, kini berkembang isu yang meragukan keislaman capres nomor urut 02 tersebut.

“Akhirnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu 2019 mulai terjebak dengan suasana politik identitas. Hal ini membuat demokrasi kita mengalami defisit,” jelas dia.

Karyono menambahkan, Pemilu yang seharusnya menjadi perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas akhirnya bergeser menjadi sekadar caci maki sehingga penuh ujaran kebencian. “Pemilu hanya dipahami sekedar kalah atau menang dalam kontestasi elektoral. Akhirnya pelaksanaan demokrasi jauh dari substansi,” kata dia.

Selain itu, dampak dari menguatnya politik identitas bisa merusak esensi demokrasi dan mendorong segregasi sosial. Lebih dari itu, isu SARA berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. “Karenanya, semua pihak terutama elit politik harus segera menghentikan semua jenis narasi kampanye yang berbau SARA. Karena hal ini bisa berdampak luas terhadap persatuan dan keutuhan bangsa,” tutur dia.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Pengamat: Jokowi dan Prabowo Dihantam Isu Identitas

i-malut.com, JAKARTA — Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menanggapi isu tes baca Alquran bagi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Menurut Karyono, tes baca Alquran sebenarnya tak ada dalam undang-undang tentang Pemilu maupun Peraturan KPU (PKPU).

“Sehingga tidak ada kewajiban bagi capres untuk menghadiri undangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh. Namun demikian, jika capres-cawapres mau hadir di uji baca Alquran untuk meyakinkan rakyat Aceh, maka hal itu berpulang kepada masing-masing Capres,” kata Karyono, seperti dikutip i-malut dari Republika, Minggu (30/12).

Namun, kata dia, munculnya ide tes baca Alquran bagi pasangan capres ini tidak terlepas dari menguatnya politik identitas yang ditandai dengan mencuatnya simbol-simbol agama. Menurut dia, sejak Pilkada DKI Jakarta hingga Pilkada serentak dan kini memasuki Pemilu serentak isu politik berbasis agama kian mendominasi ruang publik.

“Pada mulanya, Jokowi dihantam berbagai isu yang berbau SARA. Berbagai opini dibangun untuk mendelegitimasi keislaman Jokowi. Berbagai tudingan yang diembuskan hingga tuduhan Jokowi melakukan kriminalisasi ulama, keturunan Cina, antek aseng hingga dituduh pernah menjadi kader Partai Komunis Indonesia (PKI),” kata dia.

Menurutnya, kini Prabowo Subianto pun tak luput dari isu agama yang meragukan keislamannya, calon presiden nomor urut 02 itu didera isu tidak bisa menjadi imam sholat. Bahkan, kata dia, dengan beredarnya video yang diduga Prabowo ikut merayakan natal bersama dengan keluarga dan kaum kristiani menjadi viral.

Sebab itu, menrut Karyono, kini berkembang isu yang meragukan keislaman capres nomor urut 02 tersebut.

“Akhirnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu 2019 mulai terjebak dengan suasana politik identitas. Hal ini membuat demokrasi kita mengalami defisit,” jelas dia.

Karyono menambahkan, Pemilu yang seharusnya menjadi perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas akhirnya bergeser menjadi sekadar caci maki sehingga penuh ujaran kebencian. “Pemilu hanya dipahami sekedar kalah atau menang dalam kontestasi elektoral. Akhirnya pelaksanaan demokrasi jauh dari substansi,” kata dia.

Selain itu, dampak dari menguatnya politik identitas bisa merusak esensi demokrasi dan mendorong segregasi sosial. Lebih dari itu, isu SARA berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. “Karenanya, semua pihak terutama elit politik harus segera menghentikan semua jenis narasi kampanye yang berbau SARA. Karena hal ini bisa berdampak luas terhadap persatuan dan keutuhan bangsa,” tutur dia.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER