Bawaslu Minta KPU Antisipasi Pemilih di Perantauan

i-malut.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi tingginya pemilih yang tidak mencoblos di lingkungan domisili mereka.

Potensi terbesar pemilih perantauan ini datang dari lembaga pendidikan. Berdasarkan pengawasan dan informasi yang dikumpulkan jajaran Bawaslu dari seluruh Indonesia, potensi pemilih perantauan terbesar datang dari para siswa maupun mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar kota asal mereka.

Dari data Bawaslu ada sekitar 20.082 sekolah menengah atas (SMA), 3.153 perguruan tinggi (PT), dan 17.398 pondok pesantren (ponpes) yang menampung peserta didik dari luar kota. Ribuan lembaga pendidikan tersebut tersebar di 448 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Selain itu, ada 450 lapas dan rumah tahanan yang menampung para narapidana yang jauh dari tempat asal mereka. “Agar suara mereka (para pemilih perantauan) tidak hangus, para calon pemilih tersebut harus mendapatkan formulir pindah memilih (A5),” ujar Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, seperti dikutip i-malut dari SINDOnews, Rabu (2/1).

Dia mengatakan, penemuan potensi pemilih perantauan ini harus disikapi secara serius oleh KPU. Menurutnya, KPU harus melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang menjadi pusat-pusat keberadaan lembaga pendidikan sehingga akan diketahui jumlah pemilih perantauan yang membutuhkan formulir A5.

“KPU perlu melakukan strategi khusus untuk memetakan lokasi pusat-pusat pendidikan baik tingkat sekolah menengah atas atau sederajat, perguruan tinggi, maupun pondok pesantren. Selain itu, juga harus diketahui lokasi rumah sakit dan lapas/rumah tahanan sehingga bisa di identifikasi kebutuhan ketersediaan surat suara dan kesiapan dalam penyediaan formulir A5,” ucapnya.

Abhan menuturkan, pendaftaran pemilih di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK). Tiga pengelompokan tersebut untuk memenuhi hak pilih terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat ke pemilikan dokumen e-KTP.

“Proses pemenuhan hak pilih tidak sebatas memastikan pemilih terdaftar, tetapi juga memfasilitasi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya semudah mungkin,” tegasnya. Lebih jauh Abhan mengatakan, saat ini masih ada juga penduduk yang memiliki hak pilih, tetapi belum memiliki dokumen e-KTP.

Pemilih yang terdaftar dalam formulir A. CKPU tersebut belum dapat seluruhnya dipercepat perekaman e-KTP hingga akhir 2018. “KPU bersama Dukcapil dapat melakukan percepatan perekaman berdasarkan pada formulir A. C-KPU untuk memastikan kepemilikan dokumen KTP elektronik dan melakukan jemput bola kembali dengan mendatangi lokasi-lokasi yang teridentifikasi penduduk yang belum melakukan perekaman,” ungkapnya.

Abhan juga menegaskan KPU dan Dukcapil berkoordinasi secara intensif untuk melakukan identifikasi pemilih terutama di daerah bencana seperti Palu, Donggala, Pandeglang, dan Lampung Selatan. “Pemetaan terhadap korban dan perpindahan penduduk sebagai dampak dari bencana alam tersebut untuk dapat segera diketahui jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan lokasi terakhir dalam menjamin hak pilih,” katanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, saat ini perekaman e-KTP sudah mencapai dari 97,58%. Meski begitu, setidaknya terdapat lima daerah yang masih rendah angka perekamannya.

“Lima daerah tersebut adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat,” katanya. Zudan mengatakan akan membuat kebijakan khusus untuk lima daerah tersebut yakni jemput bola secara gotong-royong. Nanti terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dari daerah lain yang akan diperbantukan di daerah tersebut.

“Mulai Januari sampai Maret mendatang kita akan lakukan jemput bola secara gotong-royong. Daerah yang angka perekamannya tinggi kita akan kirim kelima daerah yang masih rendah. Ini supaya membantu peningkatan angka perekaman,” katanya.

Ditanyakan daerah mana yang akan mengirimkan timnya, Zudan belum dapat memastikannya. Dia mengatakan hal ini masih akan diputuskan dalam rapat pimpinan Dukcapil. “Sementara ini secara informal dari Jawa Tengah sudah konfirmasi banyak yang bersedia ditugaskan. Terkait jumlah juga masih kita konfirmasi ke daerah,” katanya.

Dia menargetkan angka perekaman di lima daerah tersebut dapat mencapai 85%. Menurutnya, hal ini bukan hanya karena persiapan pemilu April mendatang, namun juga sebagai bentuk layanan administrasi kependudukan.

“Tidak hanya untuk pileg dan pilpres, tetapi untuk menghadirkan layanan publik lebih baik menuju single identity number,” ucapnya. Lebih lanjut dia juga mengatakan pemerintah trrus melakukan pemusnahan terhadap kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) rusak.

Pemusnahan ini akan terus dilakukan agar tidak disalahgunakan. “Setiap hari akan ada pemusnahan. Untuk di pusat sudah 1,3 juta keping e-KTP yang invalid,” ungkapnya. Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan, pihaknya akan menyisir kembali daftar pemilih tetap (DPT) untuk beberapa wilayah.

Hal itu dilakukan karena ada beberapa bencana tsunami di Selat Sunda yang melibas daerah Banten dan Lampung Selatan hingga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Dia juga menerima masukan Bawaslu soal potensi DPTb yang makin banyak.

“Pencoretan data pemilih akan dilakukan terhadap korban bencana yang meninggal dunia. Selain Banten dan Lampung Selatan, penyisiran DPT juga akan dilakukan ke beberapa daerah. Hal itu lantaran banyak korban tewas berasal dari daerah lain yang saat itu berwisata di wilayah terdampak tsunami,” ucapnya saat dihubungi wartawan.

Viryan menjelaskan, KPU sampai saat ini belum bisa mendata korban meninggal dunia karena jumlahnya masih terus bertambah. Untuk itu, KPU masih terus berkoordinasi dengan instansi lain terkait guna memastikan jumlah korban meninggal.

KPU pusat telah memberi instruksi ke KPU daerah untuk melakukan identifikasi mandiri soal jumlah korban meninggal. Tujuannya, agar pendataan DPT untuk korban meninggal dunia cepat selesai. “Datanya akan kami cek di masing-masing provinsi misalnya dari Banten berapa yang meninggal, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI berapa. Baru nanti akan kita serahkan ke KPU daerah masing-masing,” jelasnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Bawaslu Minta KPU Antisipasi Pemilih di Perantauan

i-malut.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi tingginya pemilih yang tidak mencoblos di lingkungan domisili mereka.

Potensi terbesar pemilih perantauan ini datang dari lembaga pendidikan. Berdasarkan pengawasan dan informasi yang dikumpulkan jajaran Bawaslu dari seluruh Indonesia, potensi pemilih perantauan terbesar datang dari para siswa maupun mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar kota asal mereka.

Dari data Bawaslu ada sekitar 20.082 sekolah menengah atas (SMA), 3.153 perguruan tinggi (PT), dan 17.398 pondok pesantren (ponpes) yang menampung peserta didik dari luar kota. Ribuan lembaga pendidikan tersebut tersebar di 448 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Selain itu, ada 450 lapas dan rumah tahanan yang menampung para narapidana yang jauh dari tempat asal mereka. “Agar suara mereka (para pemilih perantauan) tidak hangus, para calon pemilih tersebut harus mendapatkan formulir pindah memilih (A5),” ujar Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, seperti dikutip i-malut dari SINDOnews, Rabu (2/1).

Dia mengatakan, penemuan potensi pemilih perantauan ini harus disikapi secara serius oleh KPU. Menurutnya, KPU harus melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang menjadi pusat-pusat keberadaan lembaga pendidikan sehingga akan diketahui jumlah pemilih perantauan yang membutuhkan formulir A5.

“KPU perlu melakukan strategi khusus untuk memetakan lokasi pusat-pusat pendidikan baik tingkat sekolah menengah atas atau sederajat, perguruan tinggi, maupun pondok pesantren. Selain itu, juga harus diketahui lokasi rumah sakit dan lapas/rumah tahanan sehingga bisa di identifikasi kebutuhan ketersediaan surat suara dan kesiapan dalam penyediaan formulir A5,” ucapnya.

Abhan menuturkan, pendaftaran pemilih di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK). Tiga pengelompokan tersebut untuk memenuhi hak pilih terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat ke pemilikan dokumen e-KTP.

“Proses pemenuhan hak pilih tidak sebatas memastikan pemilih terdaftar, tetapi juga memfasilitasi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya semudah mungkin,” tegasnya. Lebih jauh Abhan mengatakan, saat ini masih ada juga penduduk yang memiliki hak pilih, tetapi belum memiliki dokumen e-KTP.

Pemilih yang terdaftar dalam formulir A. CKPU tersebut belum dapat seluruhnya dipercepat perekaman e-KTP hingga akhir 2018. “KPU bersama Dukcapil dapat melakukan percepatan perekaman berdasarkan pada formulir A. C-KPU untuk memastikan kepemilikan dokumen KTP elektronik dan melakukan jemput bola kembali dengan mendatangi lokasi-lokasi yang teridentifikasi penduduk yang belum melakukan perekaman,” ungkapnya.

Abhan juga menegaskan KPU dan Dukcapil berkoordinasi secara intensif untuk melakukan identifikasi pemilih terutama di daerah bencana seperti Palu, Donggala, Pandeglang, dan Lampung Selatan. “Pemetaan terhadap korban dan perpindahan penduduk sebagai dampak dari bencana alam tersebut untuk dapat segera diketahui jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan lokasi terakhir dalam menjamin hak pilih,” katanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, saat ini perekaman e-KTP sudah mencapai dari 97,58%. Meski begitu, setidaknya terdapat lima daerah yang masih rendah angka perekamannya.

“Lima daerah tersebut adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat,” katanya. Zudan mengatakan akan membuat kebijakan khusus untuk lima daerah tersebut yakni jemput bola secara gotong-royong. Nanti terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dari daerah lain yang akan diperbantukan di daerah tersebut.

“Mulai Januari sampai Maret mendatang kita akan lakukan jemput bola secara gotong-royong. Daerah yang angka perekamannya tinggi kita akan kirim kelima daerah yang masih rendah. Ini supaya membantu peningkatan angka perekaman,” katanya.

Ditanyakan daerah mana yang akan mengirimkan timnya, Zudan belum dapat memastikannya. Dia mengatakan hal ini masih akan diputuskan dalam rapat pimpinan Dukcapil. “Sementara ini secara informal dari Jawa Tengah sudah konfirmasi banyak yang bersedia ditugaskan. Terkait jumlah juga masih kita konfirmasi ke daerah,” katanya.

Dia menargetkan angka perekaman di lima daerah tersebut dapat mencapai 85%. Menurutnya, hal ini bukan hanya karena persiapan pemilu April mendatang, namun juga sebagai bentuk layanan administrasi kependudukan.

“Tidak hanya untuk pileg dan pilpres, tetapi untuk menghadirkan layanan publik lebih baik menuju single identity number,” ucapnya. Lebih lanjut dia juga mengatakan pemerintah trrus melakukan pemusnahan terhadap kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) rusak.

Pemusnahan ini akan terus dilakukan agar tidak disalahgunakan. “Setiap hari akan ada pemusnahan. Untuk di pusat sudah 1,3 juta keping e-KTP yang invalid,” ungkapnya. Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan, pihaknya akan menyisir kembali daftar pemilih tetap (DPT) untuk beberapa wilayah.

Hal itu dilakukan karena ada beberapa bencana tsunami di Selat Sunda yang melibas daerah Banten dan Lampung Selatan hingga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Dia juga menerima masukan Bawaslu soal potensi DPTb yang makin banyak.

“Pencoretan data pemilih akan dilakukan terhadap korban bencana yang meninggal dunia. Selain Banten dan Lampung Selatan, penyisiran DPT juga akan dilakukan ke beberapa daerah. Hal itu lantaran banyak korban tewas berasal dari daerah lain yang saat itu berwisata di wilayah terdampak tsunami,” ucapnya saat dihubungi wartawan.

Viryan menjelaskan, KPU sampai saat ini belum bisa mendata korban meninggal dunia karena jumlahnya masih terus bertambah. Untuk itu, KPU masih terus berkoordinasi dengan instansi lain terkait guna memastikan jumlah korban meninggal.

KPU pusat telah memberi instruksi ke KPU daerah untuk melakukan identifikasi mandiri soal jumlah korban meninggal. Tujuannya, agar pendataan DPT untuk korban meninggal dunia cepat selesai. “Datanya akan kami cek di masing-masing provinsi misalnya dari Banten berapa yang meninggal, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI berapa. Baru nanti akan kita serahkan ke KPU daerah masing-masing,” jelasnya.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER