Cegah SKTM Palsu, SKTM PPDB Harus Verifikasi Kembali

i-malut.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta ada proses verifikasi kembali surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang digunakan dalam penerimaan siswa baru. Langkah itu untuk mengantisipasi terulangnya kasus SKTM palsu yang mencuat tahun lalu.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, SKTM yang dimanfaatkan orangtua untuk mendaftarkan siswanya pada penerimaan siswa baru seharusnya di verifikasi lagi.

Diketahui, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/ 2020 masih digodok.

Salah satu hal yang akan ditekankan dalam Permendikbud tersebut adalah mengenai penggunaan SKTM oleh calon peserta didik yang mendaftar untuk jalur keluarga miskin.

Kemendikbud membuka jalur penerimaan khusus siswa baru dengan memakai SKTM de ngan kuota 20%. Masalahnya, adanya jalur khusus ini menjadi kesempatan pihak tak bertanggung jawab untuk menerbitkan SKTM abal-abal pada PPDB tahun ajaran 2018/ 2019. Di Jawa Timur misalnya, jumlah siswa yang dicoret karena ketahuan memakai SKTM palsu ada ribuan orang.

Hamid mengatakan, kasus SKTM palsu pada penerimaan siswa baru tahun lalu menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Permendikbud. Dengan demikian, Kemendikbud pun bisa mempertegas item petunjuk teknis yang bisa mencegah adanya pelanggaran dalam penerimaan siswa baru pada 2019.

“(Permendikbud) tidak banyak yang berubah. Namun, item-nya jauh lebih tegas. Misalnya, SKTM harus diverifikasi,” ujarnya di kantor Kemendikbud, seperti dilansir dari SINDOnews, Rabu (2/1).

Lebih lanjut Hamid meminta masyarakat tidak menyalahkan sekolah akan adanya modus penyalahgunaan SKTM.

Pasalnya, sekolah hanyalah pihak penerima siswa baru, baik yang membawa SKTM maupun jalur lain yang tidak mensyaratkan surat tidak mampu tersebut. Dia menuturkan, Kemendikbud masih menggodok Permendikbud tentang Zonasi untuk diterbitkan pada awal 2019.

Menurut Hamid, Kemendikbud menargetkan Permendikbud tersebut terbit pada pekan kedua Januari 2019 setelah berkoordinasi dan mendapatkan validasi dari kepala daerah. Saat ini Kemendikbud sudah melakukan pemetaan zona di berbagai wilayah Indonesia.

Jumlah zona yang telah di petakan mencapai 2.580 zona. Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Retno Listyarti memberikan rekomendasi agar PPDB tahun ini berjalan lancar. Menurut dia, evaluasi harus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah agar Permendikbud bisa sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

“Sosialisasi harus panjang agar dinas dan masyarakat paham kebijakan PPDB,” katanya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Cegah SKTM Palsu, SKTM PPDB Harus Verifikasi Kembali

i-malut.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta ada proses verifikasi kembali surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang digunakan dalam penerimaan siswa baru. Langkah itu untuk mengantisipasi terulangnya kasus SKTM palsu yang mencuat tahun lalu.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, SKTM yang dimanfaatkan orangtua untuk mendaftarkan siswanya pada penerimaan siswa baru seharusnya di verifikasi lagi.

Diketahui, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/ 2020 masih digodok.

Salah satu hal yang akan ditekankan dalam Permendikbud tersebut adalah mengenai penggunaan SKTM oleh calon peserta didik yang mendaftar untuk jalur keluarga miskin.

Kemendikbud membuka jalur penerimaan khusus siswa baru dengan memakai SKTM de ngan kuota 20%. Masalahnya, adanya jalur khusus ini menjadi kesempatan pihak tak bertanggung jawab untuk menerbitkan SKTM abal-abal pada PPDB tahun ajaran 2018/ 2019. Di Jawa Timur misalnya, jumlah siswa yang dicoret karena ketahuan memakai SKTM palsu ada ribuan orang.

Hamid mengatakan, kasus SKTM palsu pada penerimaan siswa baru tahun lalu menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Permendikbud. Dengan demikian, Kemendikbud pun bisa mempertegas item petunjuk teknis yang bisa mencegah adanya pelanggaran dalam penerimaan siswa baru pada 2019.

“(Permendikbud) tidak banyak yang berubah. Namun, item-nya jauh lebih tegas. Misalnya, SKTM harus diverifikasi,” ujarnya di kantor Kemendikbud, seperti dilansir dari SINDOnews, Rabu (2/1).

Lebih lanjut Hamid meminta masyarakat tidak menyalahkan sekolah akan adanya modus penyalahgunaan SKTM.

Pasalnya, sekolah hanyalah pihak penerima siswa baru, baik yang membawa SKTM maupun jalur lain yang tidak mensyaratkan surat tidak mampu tersebut. Dia menuturkan, Kemendikbud masih menggodok Permendikbud tentang Zonasi untuk diterbitkan pada awal 2019.

Menurut Hamid, Kemendikbud menargetkan Permendikbud tersebut terbit pada pekan kedua Januari 2019 setelah berkoordinasi dan mendapatkan validasi dari kepala daerah. Saat ini Kemendikbud sudah melakukan pemetaan zona di berbagai wilayah Indonesia.

Jumlah zona yang telah di petakan mencapai 2.580 zona. Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Retno Listyarti memberikan rekomendasi agar PPDB tahun ini berjalan lancar. Menurut dia, evaluasi harus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah agar Permendikbud bisa sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

“Sosialisasi harus panjang agar dinas dan masyarakat paham kebijakan PPDB,” katanya.

--

BERITA LAINNYA

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula...

Tim Gabungan Pengamanan STQ Nasional Gelar Rapat Finalisasi

Sofifi -- Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat nasional sebentar lagi akan diselenggarakan di Sofifi Ibu...

Pembangunan Pertashop Picu Retaknya Hubungan Antar Warga Jambula 

Ternate -- Pembanguan Pertamina Shop (Pertashop) yang berlokasi di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota...

Bagi Sekolah yang belum masukan LPJ, Disdik tegaskan...

Ternate -- Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate Irnawati Imam meminta...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...