Daerah Induk Wajib Danai Pemekaran

i-malut.com, JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan aturan baru soal usulan pemekaran wilayah. Salah satunya terkait kewajiban daerah induk untuk membiayai wilayah pemekaran sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom baru (DOB). Aturan ini merupakan salah satu terobosan untuk memecahkan persoalan besarnya anggaran yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat dalam membiayai wilayah baru hasil pemekaran.

Selain itu, aturan ini juga menjadi barrier bagi daerah-daerah agar berpikir serius sebelum memutuskan memekarkan wilayah mereka. Aturan ini juga memastikan sebelum menjadi DOB, proses pemekaran daerah dimulai dengan daerah persiapan selama kurang lebih tiga tahun.

“Perbedaan menonjol dulu sekarang adalah dimekarkan langsung uang turun (anggaran) dari pusat sehingga di tanggung APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Hari ini dengan desain baru dibiayai oleh daerah induk,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono, seperti dikutip i-malut dari SINDOnews, Rabu (2/1).

Dia mengatakan, jika daerah induk tidak mau berbagi anggaran, maka pemekaran tidak bisa dilakukan. Hal inilah yang menurutnya belum banyak diketahui oleh elite di daerah. “Kalau daerah induk punya APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Rp4 triliun, siap-siap dibagi ke yang baru. Maksimum 60-40. Kalau tidak siap seperti itu, tidak usah pemekaran,” ucapnya.

Setelah menjadi daerah persiapan pun tidak ada jaminan menjadi DOB. Dia mengatakan akan ada proses evaluasi berkali untuk melihat daerah tersebut dapat menjadi DOB atau tidak.

“Ketika prospek baik da lam 2-3 tahun bisa ditetapkan daerah baru. Ketika tidak baik kembali ke induk, tidak jadi mekar,” ungkapnya. Pria yang akrab disapa Soni ini mengaku usulan pemekaran daerah terus masuk ke Kemendagri. Dia mengatakan sejauh ini terdapat 314 usulan DOB yang masuk.

“Jadi rupanya usulan tidak bisa dihentikan karena memang tidak dilarang. Hanya kebijakan hari ini pemekaran dihentikan sementara atau moratorium,” tuturnya. Dia menyebut ada dua alasan yang menyebabkan pemerintah masih belum membuka kran pemekaran daerah.

Pertama, dua aturan teknis berupa rancangan peraturan pemerintah (RPP) masih belum di tuntaskan.

Dua RPP tersebut yakni terkait desain besar penataan daerah (desertada) dan penataan daerah. Desertada ini merupakan estimasi jumlah provinsi dan kabupaten/kota dalam kurun waktu 25 tahun ke depan.

“(Desertada) inilah yang agak lama dalam penyelesaian grand design karena yang dibuat dan usulan yang dibuka, ternyata tidak nyambung.
Ini masih perlu kajian lebih mendalam. Lalu RPP tentang penataan daerah merupakan mekanisme atau prosedur bagaimana mulai pembentukan daerah persiapan, kemudian penataan daerah, sampai penggabungan daerah itu disusun,” jelasnya.

Selain faktor aturan teknis yang belum selesai, Soni menyebut moratorium pemekaran daerah merupakan keputusan politik. Salah satu alasannya keterbatasan keuangan negara mengingat anggaran untuk pemekaran tidaklah murah.

“Ada hambatan, ada prioritas lain yang lebih penting. Di tengah-tengah itu selama masa pemberhentian sementara kami melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap 18 DOB usia di bawah lima tahun ternyata hanya enam daerah yang kategori baik, selebihnya sedang, bahkan kurang. Lebih baik kami konsentrasi bagaimana daerah-daerah ini kita benahi,” paparnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui usulan DOB merupakan hak konstitusional masyarakat daerah. Namun, dia mengatakan banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemekaran daerah. “Kami terus dikejar DPD, Komisi III, dan teman-teman daerah.

DPD minta 5-10 disetujui. Lah memilih tiga-empat daerah saja repot. Persiapannya saja pertahun perlu Rp300 miliar. Kali segitu. Sekarang saja masih banyak kapolres yang merangkap tiga kabupaten,” ungkapnya.

Dia menyebut usulan pemekaran yang masuk antara lain beberapa provinsi baru misalnya saja provinsi baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan lainnya.

“Buton minta jadi provinsi. Sintang dan Barito juga. Cirebon ingin pisah dari Jawa Barat. Sukabumi dan Bogor minta satu provinsi sendiri. Lampung juga ada satu provinsi. Nias satu provinsi. Kemudian Tapanulis Selatan yang meliputi sembilan kabupaten/ kota minta sendiri. Itu yang provinsi,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan sebelumnya daerah induk hanya dibebankan dana hibah untuk DOB. Dia mengatakan karena berbentuk dana hibah banyak daerah induk yang tidak konsisten.

“Ada yang hanya ngasih setengah. Ada yang ditunda-tunda. Ada yang sama sekali tidak ngasih. Jadi memang tepat anggaran daerah persiapan dibebankan di induk Jadi di APBD daerah induk ada alokasi belanja untuk daerah persiapan. Kan belum ada DPRD jadi daerah persiapan tidak bisa punya APBD sendiri,” paparnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Daerah Induk Wajib Danai Pemekaran

i-malut.com, JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan aturan baru soal usulan pemekaran wilayah. Salah satunya terkait kewajiban daerah induk untuk membiayai wilayah pemekaran sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom baru (DOB). Aturan ini merupakan salah satu terobosan untuk memecahkan persoalan besarnya anggaran yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat dalam membiayai wilayah baru hasil pemekaran.

Selain itu, aturan ini juga menjadi barrier bagi daerah-daerah agar berpikir serius sebelum memutuskan memekarkan wilayah mereka. Aturan ini juga memastikan sebelum menjadi DOB, proses pemekaran daerah dimulai dengan daerah persiapan selama kurang lebih tiga tahun.

“Perbedaan menonjol dulu sekarang adalah dimekarkan langsung uang turun (anggaran) dari pusat sehingga di tanggung APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Hari ini dengan desain baru dibiayai oleh daerah induk,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono, seperti dikutip i-malut dari SINDOnews, Rabu (2/1).

Dia mengatakan, jika daerah induk tidak mau berbagi anggaran, maka pemekaran tidak bisa dilakukan. Hal inilah yang menurutnya belum banyak diketahui oleh elite di daerah. “Kalau daerah induk punya APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Rp4 triliun, siap-siap dibagi ke yang baru. Maksimum 60-40. Kalau tidak siap seperti itu, tidak usah pemekaran,” ucapnya.

Setelah menjadi daerah persiapan pun tidak ada jaminan menjadi DOB. Dia mengatakan akan ada proses evaluasi berkali untuk melihat daerah tersebut dapat menjadi DOB atau tidak.

“Ketika prospek baik da lam 2-3 tahun bisa ditetapkan daerah baru. Ketika tidak baik kembali ke induk, tidak jadi mekar,” ungkapnya. Pria yang akrab disapa Soni ini mengaku usulan pemekaran daerah terus masuk ke Kemendagri. Dia mengatakan sejauh ini terdapat 314 usulan DOB yang masuk.

“Jadi rupanya usulan tidak bisa dihentikan karena memang tidak dilarang. Hanya kebijakan hari ini pemekaran dihentikan sementara atau moratorium,” tuturnya. Dia menyebut ada dua alasan yang menyebabkan pemerintah masih belum membuka kran pemekaran daerah.

Pertama, dua aturan teknis berupa rancangan peraturan pemerintah (RPP) masih belum di tuntaskan.

Dua RPP tersebut yakni terkait desain besar penataan daerah (desertada) dan penataan daerah. Desertada ini merupakan estimasi jumlah provinsi dan kabupaten/kota dalam kurun waktu 25 tahun ke depan.

“(Desertada) inilah yang agak lama dalam penyelesaian grand design karena yang dibuat dan usulan yang dibuka, ternyata tidak nyambung.
Ini masih perlu kajian lebih mendalam. Lalu RPP tentang penataan daerah merupakan mekanisme atau prosedur bagaimana mulai pembentukan daerah persiapan, kemudian penataan daerah, sampai penggabungan daerah itu disusun,” jelasnya.

Selain faktor aturan teknis yang belum selesai, Soni menyebut moratorium pemekaran daerah merupakan keputusan politik. Salah satu alasannya keterbatasan keuangan negara mengingat anggaran untuk pemekaran tidaklah murah.

“Ada hambatan, ada prioritas lain yang lebih penting. Di tengah-tengah itu selama masa pemberhentian sementara kami melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap 18 DOB usia di bawah lima tahun ternyata hanya enam daerah yang kategori baik, selebihnya sedang, bahkan kurang. Lebih baik kami konsentrasi bagaimana daerah-daerah ini kita benahi,” paparnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui usulan DOB merupakan hak konstitusional masyarakat daerah. Namun, dia mengatakan banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemekaran daerah. “Kami terus dikejar DPD, Komisi III, dan teman-teman daerah.

DPD minta 5-10 disetujui. Lah memilih tiga-empat daerah saja repot. Persiapannya saja pertahun perlu Rp300 miliar. Kali segitu. Sekarang saja masih banyak kapolres yang merangkap tiga kabupaten,” ungkapnya.

Dia menyebut usulan pemekaran yang masuk antara lain beberapa provinsi baru misalnya saja provinsi baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan lainnya.

“Buton minta jadi provinsi. Sintang dan Barito juga. Cirebon ingin pisah dari Jawa Barat. Sukabumi dan Bogor minta satu provinsi sendiri. Lampung juga ada satu provinsi. Nias satu provinsi. Kemudian Tapanulis Selatan yang meliputi sembilan kabupaten/ kota minta sendiri. Itu yang provinsi,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan sebelumnya daerah induk hanya dibebankan dana hibah untuk DOB. Dia mengatakan karena berbentuk dana hibah banyak daerah induk yang tidak konsisten.

“Ada yang hanya ngasih setengah. Ada yang ditunda-tunda. Ada yang sama sekali tidak ngasih. Jadi memang tepat anggaran daerah persiapan dibebankan di induk Jadi di APBD daerah induk ada alokasi belanja untuk daerah persiapan. Kan belum ada DPRD jadi daerah persiapan tidak bisa punya APBD sendiri,” paparnya.

--

BERITA LAINNYA

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati,...

Dianggap Buat Terobosan Diawal kepemimpinan, Ketua DPC Gerindra...

Labuha - DPC Partai Gerindra Halmahera Selatan (Halsel), mengapresiasi kebijakan Bupati Usman Sidik terkait penataan...

Kajari Halut Buka Sosialisasi Kepatuhan BPJS

Tobelo -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara (Halut), Agus Wirawan Eko Saputro, dipercayakan membuka...

Pelaku Pengrusakan Toko Indoraya akhirnya menyesal dan minta...

Sanana -- Pelaku pengrusakan Toko Indoraya pada Desember 2020, Mukaram Umasugi akhirnya menyesal dan minta...

UNUTARA Sebagai Pelopor Kampus Multi Toleransi di Maluku...

Ternate -- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah XII provinsi Maluku-Maluku Utara telah menyelenggarakan evaluasi...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...