Ilham Djufri Sikapi Pembentukan Asosiasi Dosen Swasta Indonesia Maluku Utara

i-malut.com, TERNATE — Menyikapi berita dari teropongmalut.com beberapa hari yang lalu tentang Pembentukan Asosiasi Dosen Swasta Indonesia Maluku Utara oleh beberapa Dosen Swasta, membuat Ilham Djaufri, ST. M. Kom (Wakil Direktur III) Bidang Kemahasiswaan AIKOM Ternate angkat bicara.

Menurut Ilham, hal ini menempatkan dirinya pada situasi subordinatif peran sebagai sesama dosen swasta.

“Imbasnya mengelitik saya untuk kembali membuka referensi, acuan dan pustaka. Apakah benar PTN dan PTS itu sederajat demikian halnya dosen PTN dan PTS.” tulis Ilham pada Release melalui WhatApp yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Rabu (02/1/2019)

Dikatakannya, jika dilihat dari aspek akreditasi, maka Akreditasi merupakan simbol kesetaraan PTN dan PTS sehingga PTS tidak subordinatif dan tidak inferior dibandingkan dengan PTN sehingga PTN dan PTS ditempatkan pada posisi yang sama oleh Pemerintah, yang diakomodir dalam UU no. 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

lanjut Dia, perbedaan antara PTN dan PTS hanya pada bentuk, pendirian, yang termaktub dalam BAB I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dan 8, serta perihal subsidi dana pendidikan tinggi sebagaimana yang termuat di pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Selanjutnya, sama saja antara PTN dan PTS. terutama pada tujuan pendidikan tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.

“Jadi kedudukan dosen PTN dan PTS, bagi saya hanya status saja. Dosen PTN sudah pasti PNS, tapi dosen PTS sudah pasti berstatus swasta. Sebagaimana termaktub dalam PP. no. 37 tahun 2009, kedudukan hak dan kewajiban dosen baik PTN dan PTS sama, perbedaannya pada status kepegawaian saja.” terangnya

Dikatakannya pula, bahwa pemerintah memberikan hak dan kewajiban yang sama pada kedua status dosen ini. Kewajiban bagi seluruh dosen PTN dan PTS untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen swasta wajib memiliki Nomor Induk Nasinal (NIDN), dosen swasta juga wajib mengajukan kepangkatan setara dengan dosen PNS dan wajib memenuhi jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya.

Menurutnya, berbagai skema kompotensi dari Pemerintah “pukul rata” pada dosen PTN dan PTS, misalnya bantuan beasiswa semua dosen baik dosen PTN dan PTS memiliki peluang yang sama, kompotesi untuk mendapatkan dana penelitian dan pengabdian dari “SIMLITABMAS” juga sama.

Begitu juga kesempatan dosen swasta memperoleh apresiasi dari Pemerintah atas kinerja dosen, kata Ilham, adalah mendapatkan Sertifikasi Dosen dan sekaligus berhak mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan kepangkatan dan masa kerja. Pemeeintah juga memberikan gelar Guru Besar atau Profesor bagi dosen swasta yang berkwalifikasi.

“Dengan demikian maka saya merasa heran dengan berkumpulnya beberapa kolega dosen swasta membentuk Asosiasi Dosen swasta Indonesia katanya dengan tujuan untuk mengakomodir kepentingan Dosen Swasta dan penyedian ruang publik, sebenarnya kepentingan apa yang tidak terakomodasi dan ruang seperti apa yang tidak terbuka berdasarkan penjelasan diatas. Saat ini sudah ada Forum REKTOR jadi sebagai dosen jika ada masaalah yang berhubungan dengan kepentingan dosen maka bisa disampaikan melalui Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) masing-masing baru di lanjutkan ke Forum REKTOR. Bagi saya secara subyektif pembentukan Asosiasi Dosen Swasta Indonesia adalah upaya dikotomi dosen PTN dan PTS padahan dosen PTN dan PTS telah memiliki hak yang sama.” cetusnya

“Saya lebih sepakat dibentuk Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Maluku Utara mewakili aspirasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Maluk Utara, dengan tujuan berkomitmen menyusun program-program untuk memajukan PTS dan pendidikan di Maluku Utara juga memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah dalam pembangunan daerah baik yang berkaitan dengan dengan masalah pendidikan maupun masalah sosial kemasyarakat, ini cakupannya lebih luas dibandingkan dengan hanya dalam bentuk Asosiasi Dosen.” sambunya mengakhiri.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Ilham Djufri Sikapi Pembentukan Asosiasi Dosen Swasta Indonesia Maluku Utara

i-malut.com, TERNATE — Menyikapi berita dari teropongmalut.com beberapa hari yang lalu tentang Pembentukan Asosiasi Dosen Swasta Indonesia Maluku Utara oleh beberapa Dosen Swasta, membuat Ilham Djaufri, ST. M. Kom (Wakil Direktur III) Bidang Kemahasiswaan AIKOM Ternate angkat bicara.

Menurut Ilham, hal ini menempatkan dirinya pada situasi subordinatif peran sebagai sesama dosen swasta.

“Imbasnya mengelitik saya untuk kembali membuka referensi, acuan dan pustaka. Apakah benar PTN dan PTS itu sederajat demikian halnya dosen PTN dan PTS.” tulis Ilham pada Release melalui WhatApp yang disampaikan ke Redaksi i-malut.com, Rabu (02/1/2019)

Dikatakannya, jika dilihat dari aspek akreditasi, maka Akreditasi merupakan simbol kesetaraan PTN dan PTS sehingga PTS tidak subordinatif dan tidak inferior dibandingkan dengan PTN sehingga PTN dan PTS ditempatkan pada posisi yang sama oleh Pemerintah, yang diakomodir dalam UU no. 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

lanjut Dia, perbedaan antara PTN dan PTS hanya pada bentuk, pendirian, yang termaktub dalam BAB I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dan 8, serta perihal subsidi dana pendidikan tinggi sebagaimana yang termuat di pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Selanjutnya, sama saja antara PTN dan PTS. terutama pada tujuan pendidikan tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.

“Jadi kedudukan dosen PTN dan PTS, bagi saya hanya status saja. Dosen PTN sudah pasti PNS, tapi dosen PTS sudah pasti berstatus swasta. Sebagaimana termaktub dalam PP. no. 37 tahun 2009, kedudukan hak dan kewajiban dosen baik PTN dan PTS sama, perbedaannya pada status kepegawaian saja.” terangnya

Dikatakannya pula, bahwa pemerintah memberikan hak dan kewajiban yang sama pada kedua status dosen ini. Kewajiban bagi seluruh dosen PTN dan PTS untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen swasta wajib memiliki Nomor Induk Nasinal (NIDN), dosen swasta juga wajib mengajukan kepangkatan setara dengan dosen PNS dan wajib memenuhi jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya.

Menurutnya, berbagai skema kompotensi dari Pemerintah “pukul rata” pada dosen PTN dan PTS, misalnya bantuan beasiswa semua dosen baik dosen PTN dan PTS memiliki peluang yang sama, kompotesi untuk mendapatkan dana penelitian dan pengabdian dari “SIMLITABMAS” juga sama.

Begitu juga kesempatan dosen swasta memperoleh apresiasi dari Pemerintah atas kinerja dosen, kata Ilham, adalah mendapatkan Sertifikasi Dosen dan sekaligus berhak mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan kepangkatan dan masa kerja. Pemeeintah juga memberikan gelar Guru Besar atau Profesor bagi dosen swasta yang berkwalifikasi.

“Dengan demikian maka saya merasa heran dengan berkumpulnya beberapa kolega dosen swasta membentuk Asosiasi Dosen swasta Indonesia katanya dengan tujuan untuk mengakomodir kepentingan Dosen Swasta dan penyedian ruang publik, sebenarnya kepentingan apa yang tidak terakomodasi dan ruang seperti apa yang tidak terbuka berdasarkan penjelasan diatas. Saat ini sudah ada Forum REKTOR jadi sebagai dosen jika ada masaalah yang berhubungan dengan kepentingan dosen maka bisa disampaikan melalui Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) masing-masing baru di lanjutkan ke Forum REKTOR. Bagi saya secara subyektif pembentukan Asosiasi Dosen Swasta Indonesia adalah upaya dikotomi dosen PTN dan PTS padahan dosen PTN dan PTS telah memiliki hak yang sama.” cetusnya

“Saya lebih sepakat dibentuk Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Maluku Utara mewakili aspirasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Maluk Utara, dengan tujuan berkomitmen menyusun program-program untuk memajukan PTS dan pendidikan di Maluku Utara juga memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah dalam pembangunan daerah baik yang berkaitan dengan dengan masalah pendidikan maupun masalah sosial kemasyarakat, ini cakupannya lebih luas dibandingkan dengan hanya dalam bentuk Asosiasi Dosen.” sambunya mengakhiri.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER