Pemerintah Dorong RUU Jerat Pidana Pelanggan PSK

i-malut.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Menurutnya, perundangan itu bisa menjerat pengguna jasa prostitusi.

“Nanti lebih rinci di RUU P-KS itu yang sekarang kita sedang perjuangkan karena ada hal-hal khusus yang memang tidak terdapat di dalam UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga,” kata Yohana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip i-malut dari CNN Indonesia, Senin (7/1).

Pernyataan Yohana ini merespons praktik prostitusi online yang baru terkuak dengan melibatkan aktris Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila di Surabaya, Jawa Timur, namun pengguna jasa prostitusi tersebut tak dijerat.

Menurut Yohana, kasus yang melibatkan Vanessa dan Avriellia menjadi perhatian pihaknya karena melibatkan perempuan. Dia menyebut kasus prostitusi online masuk dalam kejahatan seksual terhadap perempuan.

“Yang jelas apapun yang dilakukan terhadap perempuan, dan itu pelakunya harus dikenakan hukuman dong,” ujarnya.
Namun, saat disinggung posisi perempuan apakah sebagai korban atau pelaku dalam prostitusi online, Yohana menyebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Menurut Yohana, terkadang perempuan yang terlibat prostitusi karena tertekan masalah ekonomi.

“Itu alasan ekonomi dijadikan alasan. Jadi harus dikaji betul-betul siapa yang salah dalam hal ini,” kata dia.

Sebelumnya, Polda Jawa Timur membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan Vanessa dan Avriellia. Kedua perempuan itu sempat ditangkap dan diperiksa di Mapolda Jawa Timur.

Vanessa dan Avriellia, serta R alias Rian sebagai pelanggan, diperbolehkan pulang oleh penyidik karena statusnya masih saksi.

Sementara itu polisi telah menetapkan dua tersangka kasus prostitusi online ini, ES dan TN selaku muncikari. Berdasarkan keterangan polisi, kedua muncikari itu mendapatkan jatah 30 persen dari tarif kencan Vanessa.

Polisi juga menyatakan tak bisa menjerat hukuman pidana bagi pekerja seks komersial (PSK) maupun pengguna jasa prostitusi.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Pemerintah Dorong RUU Jerat Pidana Pelanggan PSK

i-malut.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Menurutnya, perundangan itu bisa menjerat pengguna jasa prostitusi.

“Nanti lebih rinci di RUU P-KS itu yang sekarang kita sedang perjuangkan karena ada hal-hal khusus yang memang tidak terdapat di dalam UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga,” kata Yohana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip i-malut dari CNN Indonesia, Senin (7/1).

Pernyataan Yohana ini merespons praktik prostitusi online yang baru terkuak dengan melibatkan aktris Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila di Surabaya, Jawa Timur, namun pengguna jasa prostitusi tersebut tak dijerat.

Menurut Yohana, kasus yang melibatkan Vanessa dan Avriellia menjadi perhatian pihaknya karena melibatkan perempuan. Dia menyebut kasus prostitusi online masuk dalam kejahatan seksual terhadap perempuan.

“Yang jelas apapun yang dilakukan terhadap perempuan, dan itu pelakunya harus dikenakan hukuman dong,” ujarnya.
Namun, saat disinggung posisi perempuan apakah sebagai korban atau pelaku dalam prostitusi online, Yohana menyebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Menurut Yohana, terkadang perempuan yang terlibat prostitusi karena tertekan masalah ekonomi.

“Itu alasan ekonomi dijadikan alasan. Jadi harus dikaji betul-betul siapa yang salah dalam hal ini,” kata dia.

Sebelumnya, Polda Jawa Timur membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan Vanessa dan Avriellia. Kedua perempuan itu sempat ditangkap dan diperiksa di Mapolda Jawa Timur.

Vanessa dan Avriellia, serta R alias Rian sebagai pelanggan, diperbolehkan pulang oleh penyidik karena statusnya masih saksi.

Sementara itu polisi telah menetapkan dua tersangka kasus prostitusi online ini, ES dan TN selaku muncikari. Berdasarkan keterangan polisi, kedua muncikari itu mendapatkan jatah 30 persen dari tarif kencan Vanessa.

Polisi juga menyatakan tak bisa menjerat hukuman pidana bagi pekerja seks komersial (PSK) maupun pengguna jasa prostitusi.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...