Menkes Minta Rumah Sakit Rampungkan Akreditasi

i-malut.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengultimatum rumah sakit (RS) di seluruh Indonesia yang belum terakreditasi harus menyelesaikan proses administrasi tersebut hingga Juni 2019.

Hal itu diungkapkan Nila setelah ada isu pemutusan kontrak kerja sama antara beberapa RS dengan Badan Penye leng gara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Nila pun memastikan tidak ada pemutusan kontrak kerja sama antara RS dengan Kesehatan. Hanya, ada beberapa RS yang belum memenuhi akreditasi. “Ada RS yang belum diakreditasi. Karena itu, kami, Kemenkes, mengeluarkan rekomendasi, kami minta untuk melakukan akreditasi dan sudah berjanji akan melakukan akreditasi sampai Juni 2019,” tandas Nila saat jumpa pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, seperti dilansir SINDOnews, Selasa (8/1).

Menurut Nila, hingga 1 Januari 2019, dari 2.178 RS di Indonesia yang baru melakukan akreditasi hanya sekitar 1.759. Sisanya belum terakreditasi. “Memang, kita Kemenkes bersama BPJS melihat tanggal 1 tahun 2019, kita mengevaluasi RS apakah sudah seluruhnya melakukan akreditasi dari 2.178 sudah terakreditasi 1.759,” paparnya.

Nila menjelaskan, permintaan untuk para RS menyelesaikan proses akreditasi disaksikan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Menurut dia, KARS merupakan lembaga yang mampu melihat apakah RS tersebut pantas mendapatkan akreditasi atau tidak.

“Jadi, kami memberi kesempatan karena kami melihat ini satu prosedural, tetapi juga sisi kemanusiaan kami serta BPJS juga tidak memutuskan kerja sama dengan RS yang belum terakreditasi, tetapi berjanji akan melakukan akreditasi di 2019,” paparnya.

Menkes juga meminta agar RS yang belum terakreditasi tetap harus melayani pasien yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS). “Masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan, baik kita harus melakukan kendali biaya maupun kendali mutu,” kata Nila.

Menurut Menkes, soal ada aturan kendali mutu yang harus diterapkan RS di seluruh Indonesia, kendali mutu merupakan akreditasi di RS. Akreditasi diterapkan pemerintah untuk melindungi hak masyarakat dalam mem peroleh jaminan kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani program JKN-KIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan, rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di Pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam peraturan menteri,” ungkap Iqbal.

Menurut dia, BPJS Kesehatan sudah melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dan atau asosiasi fasilitas kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun, pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” ujar Iqbal.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Menkes Minta Rumah Sakit Rampungkan Akreditasi

i-malut.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengultimatum rumah sakit (RS) di seluruh Indonesia yang belum terakreditasi harus menyelesaikan proses administrasi tersebut hingga Juni 2019.

Hal itu diungkapkan Nila setelah ada isu pemutusan kontrak kerja sama antara beberapa RS dengan Badan Penye leng gara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Nila pun memastikan tidak ada pemutusan kontrak kerja sama antara RS dengan Kesehatan. Hanya, ada beberapa RS yang belum memenuhi akreditasi. “Ada RS yang belum diakreditasi. Karena itu, kami, Kemenkes, mengeluarkan rekomendasi, kami minta untuk melakukan akreditasi dan sudah berjanji akan melakukan akreditasi sampai Juni 2019,” tandas Nila saat jumpa pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, seperti dilansir SINDOnews, Selasa (8/1).

Menurut Nila, hingga 1 Januari 2019, dari 2.178 RS di Indonesia yang baru melakukan akreditasi hanya sekitar 1.759. Sisanya belum terakreditasi. “Memang, kita Kemenkes bersama BPJS melihat tanggal 1 tahun 2019, kita mengevaluasi RS apakah sudah seluruhnya melakukan akreditasi dari 2.178 sudah terakreditasi 1.759,” paparnya.

Nila menjelaskan, permintaan untuk para RS menyelesaikan proses akreditasi disaksikan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Menurut dia, KARS merupakan lembaga yang mampu melihat apakah RS tersebut pantas mendapatkan akreditasi atau tidak.

“Jadi, kami memberi kesempatan karena kami melihat ini satu prosedural, tetapi juga sisi kemanusiaan kami serta BPJS juga tidak memutuskan kerja sama dengan RS yang belum terakreditasi, tetapi berjanji akan melakukan akreditasi di 2019,” paparnya.

Menkes juga meminta agar RS yang belum terakreditasi tetap harus melayani pasien yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS). “Masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan, baik kita harus melakukan kendali biaya maupun kendali mutu,” kata Nila.

Menurut Menkes, soal ada aturan kendali mutu yang harus diterapkan RS di seluruh Indonesia, kendali mutu merupakan akreditasi di RS. Akreditasi diterapkan pemerintah untuk melindungi hak masyarakat dalam mem peroleh jaminan kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani program JKN-KIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan, rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di Pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam peraturan menteri,” ungkap Iqbal.

Menurut dia, BPJS Kesehatan sudah melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dan atau asosiasi fasilitas kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun, pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” ujar Iqbal.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER