Rekrutmen PPPK Prioritaskan Pekerja Instansi

i-malut.com, JAKARTA — Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru pertama kalinya digelar akan memprioritaskan pekerja-pekerja instansi yang sudah mengabdi.

Pada rekrutmen kali ini formasi yang akan dibuka adalah tenaga guru, kesehatan dan penyuluh pertanian. Pemerintah bakal membuka rekrutmen PPPK sebanyak dua kali pada tahun ini. Rekrutmen pertama akan dilakukan akhir Januari. Sementara rekrutmen tahap dua digelar setelah pelaksanaan Pemilu pada April mendatang.

“Kita akan mendahulukan orang-orang sudah bekerja di sekolahan. Apakah termasuk honorer K2 atau bukan, kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Jadi yang ada di sekolahan itu siapa saja sebenarnya. Apakah honorer K2, honorer baru atau orang lain? Kita tidak tahu data itu. Kemudian juga yang di Puskesmas, rumah sakit itu siapa yang bekerja di sana. Itu yang akan diproritaskan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Kompleks Istana Negara, Jakarta, seperti dikutip dari SINDOnews, Rabu (9/1).

Bima mengatakan bahwa rekrutmen kali ini memang tidak akan menerima pelamar baru. Menurutnya akan lebih baik melakukan seleksi dari pekerja-pekerja yang sudah ada di tiga formasi tersebut. “Iya. Kan mereka kan sudah jalan di sana, tidak perlu mencari orang lain lagi. Mereka akan dites,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bima mengatakan bahwa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Menpan-RB) juga telah melaporkan rencana rekrutmen PPPK ini kepada presiden.

Bima menuturkan bahwa presiden meminta hal ini dilakukan secara hati-hati mengingat berkejaran dengan waktu pemilu.

“Tadi presiden juga menyampaikan sudah dekat Pilpres tidak mau ada gejolak lagi. Nanti dikira ngapa-ngapainin. Tapi kita juga harus melihat ada kebutuhan orang,” ujarnya.

Dia mengatakan, rekrutmen kali ini memang dilakukan secara terbatas yakni hanya tiga formasi. Hal tersebut karena jumlah tenaga kesehatan, guru dan penyuluh pertanian saat ini memang masih kurang.

“Karena banyak yang membutuhkan itu, kemarin yang dari seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) itu masih kurang. Jadi tiga itu dulu. Kalau tiga itu dulu tidak akan mengganggu proses Pemilu. Sisanya nanti setelah Pemilu,” katanya.

Ditanyakan berapa jumlah PPPK yang akan direkrut, Bima belum dapat memastikannya. Menurutnya jumlah akan diputuskan setelah penghitungan kebutuhan yang matang. “Jumlahnya berapa itu Menpan-RB dan Menkeu (menteri keuangan) yang harus menghitung,” tuturnya.

Di sisi lain dalam penetapan kuota rekrutmen juga akan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya hal ini penting mengingat pemerintah daerah (pemda) yang akan menggaji para PPPK.

“Iya ini sedang melihat apakah daerah mempunyai alokasi belanja pegawai yang masih ada. Kan kalau yang diterima banyak tapi tidak bisa dibayar bagaimana? Daerah kan harus siap,” paparnya.

Pihaknya saat ini tengah mempersiapkan aturan teknis untuk rekrutmen. Menurutnya hal ini tidak akan jauh berbeda dengan pengaturan seleksi CPNS. Hanya beberapa hal yang akan berbeda, salah satunya tingkat kesulitan seleksi.

“Kan tesnya juga tidak sesulit penerimaan CPNS. Jadi akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dan SKD (seleksi kompetensi dasar) tapi bentuknya berbeda. Jadi kalau mereka lulus itu langsung diterima,” katanya.

Menanggapi kebijakan BKN ini, pakar administrasi publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suptrayogi mengatakan, langkah untuk memprioritaskan pekerja instansi mengikuti PPPK merupakan bentuk afirmasi. Namun dia tetap mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan seleksi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ini memang bentuk afirmatif. Tapi tentu perlu tetap dilihat kompetensi dan profesionalitasnya,” tutur Yogi.

Dia pun menyebut guru memang harus diprioritaskan, mengingat jumlah yang akan pensiun cukup banyak. Namun demikian, perlu ditekankan kembali bahwa rekrutmen guru PPPK ini harus diatur secera detail. Tentunya juga untuk jabatan-jabatan lain yang akan direkrut dari PPPK.

“Guru PPPK ini seperti apa, perlu dijelaskan. Selain itu masyarakat masih berpikiran PPPK sama dengan honorer. Padahal kan berbeda. Saya pikir sosialisasi penting ya karena di Bandung yang dekat Jakarta masih ada yang tidak tahu PPPK. BKN harusnya bergerak,” katanya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Rekrutmen PPPK Prioritaskan Pekerja Instansi

i-malut.com, JAKARTA — Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru pertama kalinya digelar akan memprioritaskan pekerja-pekerja instansi yang sudah mengabdi.

Pada rekrutmen kali ini formasi yang akan dibuka adalah tenaga guru, kesehatan dan penyuluh pertanian. Pemerintah bakal membuka rekrutmen PPPK sebanyak dua kali pada tahun ini. Rekrutmen pertama akan dilakukan akhir Januari. Sementara rekrutmen tahap dua digelar setelah pelaksanaan Pemilu pada April mendatang.

“Kita akan mendahulukan orang-orang sudah bekerja di sekolahan. Apakah termasuk honorer K2 atau bukan, kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Jadi yang ada di sekolahan itu siapa saja sebenarnya. Apakah honorer K2, honorer baru atau orang lain? Kita tidak tahu data itu. Kemudian juga yang di Puskesmas, rumah sakit itu siapa yang bekerja di sana. Itu yang akan diproritaskan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Kompleks Istana Negara, Jakarta, seperti dikutip dari SINDOnews, Rabu (9/1).

Bima mengatakan bahwa rekrutmen kali ini memang tidak akan menerima pelamar baru. Menurutnya akan lebih baik melakukan seleksi dari pekerja-pekerja yang sudah ada di tiga formasi tersebut. “Iya. Kan mereka kan sudah jalan di sana, tidak perlu mencari orang lain lagi. Mereka akan dites,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bima mengatakan bahwa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Menpan-RB) juga telah melaporkan rencana rekrutmen PPPK ini kepada presiden.

Bima menuturkan bahwa presiden meminta hal ini dilakukan secara hati-hati mengingat berkejaran dengan waktu pemilu.

“Tadi presiden juga menyampaikan sudah dekat Pilpres tidak mau ada gejolak lagi. Nanti dikira ngapa-ngapainin. Tapi kita juga harus melihat ada kebutuhan orang,” ujarnya.

Dia mengatakan, rekrutmen kali ini memang dilakukan secara terbatas yakni hanya tiga formasi. Hal tersebut karena jumlah tenaga kesehatan, guru dan penyuluh pertanian saat ini memang masih kurang.

“Karena banyak yang membutuhkan itu, kemarin yang dari seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) itu masih kurang. Jadi tiga itu dulu. Kalau tiga itu dulu tidak akan mengganggu proses Pemilu. Sisanya nanti setelah Pemilu,” katanya.

Ditanyakan berapa jumlah PPPK yang akan direkrut, Bima belum dapat memastikannya. Menurutnya jumlah akan diputuskan setelah penghitungan kebutuhan yang matang. “Jumlahnya berapa itu Menpan-RB dan Menkeu (menteri keuangan) yang harus menghitung,” tuturnya.

Di sisi lain dalam penetapan kuota rekrutmen juga akan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya hal ini penting mengingat pemerintah daerah (pemda) yang akan menggaji para PPPK.

“Iya ini sedang melihat apakah daerah mempunyai alokasi belanja pegawai yang masih ada. Kan kalau yang diterima banyak tapi tidak bisa dibayar bagaimana? Daerah kan harus siap,” paparnya.

Pihaknya saat ini tengah mempersiapkan aturan teknis untuk rekrutmen. Menurutnya hal ini tidak akan jauh berbeda dengan pengaturan seleksi CPNS. Hanya beberapa hal yang akan berbeda, salah satunya tingkat kesulitan seleksi.

“Kan tesnya juga tidak sesulit penerimaan CPNS. Jadi akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dan SKD (seleksi kompetensi dasar) tapi bentuknya berbeda. Jadi kalau mereka lulus itu langsung diterima,” katanya.

Menanggapi kebijakan BKN ini, pakar administrasi publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suptrayogi mengatakan, langkah untuk memprioritaskan pekerja instansi mengikuti PPPK merupakan bentuk afirmasi. Namun dia tetap mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan seleksi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ini memang bentuk afirmatif. Tapi tentu perlu tetap dilihat kompetensi dan profesionalitasnya,” tutur Yogi.

Dia pun menyebut guru memang harus diprioritaskan, mengingat jumlah yang akan pensiun cukup banyak. Namun demikian, perlu ditekankan kembali bahwa rekrutmen guru PPPK ini harus diatur secera detail. Tentunya juga untuk jabatan-jabatan lain yang akan direkrut dari PPPK.

“Guru PPPK ini seperti apa, perlu dijelaskan. Selain itu masyarakat masih berpikiran PPPK sama dengan honorer. Padahal kan berbeda. Saya pikir sosialisasi penting ya karena di Bandung yang dekat Jakarta masih ada yang tidak tahu PPPK. BKN harusnya bergerak,” katanya.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...