Benny Laos, Bupati Yang Peduli Hak-Hak Masyarakat

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Pulau Morotai Benny Laos, pada tahun 2018 lalu mendapat  penghargaan  sebagai Pembina Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kemenkumham Yassona Laolly, karena dianggap berhasil menakhodai Pemerintahannya dalam melayani hak-hak masyarakat.

Namun dari tujuh Parameter penilaian dari kemenkumham itu, ada tiga yang nilainya masih berada pada zona merah. Yakni hak atas kependudukan 50,77, hak atas pekerjaan 37,27 dan hak atas perumahan 37,02

Untuk keluar dari zona merah tersebut, media ini coba mengkonfirmasi Bupati Benny Laos, terkait langkah apa saja yang dilakukan sehingga ketiga sektor itu bisa masuk Zona aman.

Melalui WhatsApp, kamis 10 januari 2019 malam, Bupati Benny Laos, menjelaskan, untuk mengatasi hal tersebut, Disdukcapil sudah buat e-KTP masyarakat, dengan cara mendatangi mereka dari desa ke desa untuk perekaman.

“Untuk pembuatan e-KTP hasilnya sudah mencapai 95 persen untuk saat ini, demikian juga akte kelahiran telah melebihi target,” ungkap Kepala DisDukcapil Pulau Morotai H Rajak Lotar, di ruang kerjanya, kamis 10 januari 2019

Sementara hak atas pekerjaan, lanjut Bupati, Disnakertrans saat ini lagi mengatur mulai dari tenaga kerja buru, hingga Tol laut daerah. Sehingga harga kemahalan bisa turun, agar Morotai ramah investasi.

“Kalau banyak investasi maka otomatis lapangan kerja akan banyak,” tegasnya

Tapi menurut Bupati, harus terjamin dan terciptanya kondusif wilayah, untuk menciptakan sikon itu, Benny Laos berharap, seluruh OPD, DPRD dan masyarakat  harus sejalan, sehingga terwujudnya pemenuhan lapangan kerja.

“Selain itu, Disnakertrans juga kordinasi dan kerja sama dengan Perindagkop, DKP dan Parawisata, untuk kemajuan investasi dan UKM,” katanya

Begitu juga soal hak atas perumahan, tutur orang nomor satu Morotai ini, bahwa DisPerkim terus lanjut lakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan dapur sehat.

“Morotai tahun ini ada 3 ribuan unit rumah yang dibangun pemerintah, juga ada tambahan rumah khusus untuk pemenuhan yang belum punya rumah alias bek lock dan melalui APBD juga ada bangun rumah Khusus di desa Daruba, lingkungan Daruba Pantai,” paparnya

Sehingga, Bupati Benny meyakini Pemkab Pulau Morotai akan penuhi seluruh hak hak dasar masyarakatnya.

“Maksimalnya pelayanan pembuatan e-KTP dan akte kelahiran, pesatnya bangunan dan rehap rumah masyarakat serta pengaturan tenaga kerja buru, penerimaan tenaga kerja di SKPT di dominasi putra daerah, maka optimis kedepan pemenuhan hak dasar masyarakat seluruhnya terpenuhi”. tuturnya mantap.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Benny Laos, Bupati Yang Peduli Hak-Hak Masyarakat

i-malut.com, MOROTAI – Bupati Pulau Morotai Benny Laos, pada tahun 2018 lalu mendapat  penghargaan  sebagai Pembina Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kemenkumham Yassona Laolly, karena dianggap berhasil menakhodai Pemerintahannya dalam melayani hak-hak masyarakat.

Namun dari tujuh Parameter penilaian dari kemenkumham itu, ada tiga yang nilainya masih berada pada zona merah. Yakni hak atas kependudukan 50,77, hak atas pekerjaan 37,27 dan hak atas perumahan 37,02

Untuk keluar dari zona merah tersebut, media ini coba mengkonfirmasi Bupati Benny Laos, terkait langkah apa saja yang dilakukan sehingga ketiga sektor itu bisa masuk Zona aman.

Melalui WhatsApp, kamis 10 januari 2019 malam, Bupati Benny Laos, menjelaskan, untuk mengatasi hal tersebut, Disdukcapil sudah buat e-KTP masyarakat, dengan cara mendatangi mereka dari desa ke desa untuk perekaman.

“Untuk pembuatan e-KTP hasilnya sudah mencapai 95 persen untuk saat ini, demikian juga akte kelahiran telah melebihi target,” ungkap Kepala DisDukcapil Pulau Morotai H Rajak Lotar, di ruang kerjanya, kamis 10 januari 2019

Sementara hak atas pekerjaan, lanjut Bupati, Disnakertrans saat ini lagi mengatur mulai dari tenaga kerja buru, hingga Tol laut daerah. Sehingga harga kemahalan bisa turun, agar Morotai ramah investasi.

“Kalau banyak investasi maka otomatis lapangan kerja akan banyak,” tegasnya

Tapi menurut Bupati, harus terjamin dan terciptanya kondusif wilayah, untuk menciptakan sikon itu, Benny Laos berharap, seluruh OPD, DPRD dan masyarakat  harus sejalan, sehingga terwujudnya pemenuhan lapangan kerja.

“Selain itu, Disnakertrans juga kordinasi dan kerja sama dengan Perindagkop, DKP dan Parawisata, untuk kemajuan investasi dan UKM,” katanya

Begitu juga soal hak atas perumahan, tutur orang nomor satu Morotai ini, bahwa DisPerkim terus lanjut lakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan dapur sehat.

“Morotai tahun ini ada 3 ribuan unit rumah yang dibangun pemerintah, juga ada tambahan rumah khusus untuk pemenuhan yang belum punya rumah alias bek lock dan melalui APBD juga ada bangun rumah Khusus di desa Daruba, lingkungan Daruba Pantai,” paparnya

Sehingga, Bupati Benny meyakini Pemkab Pulau Morotai akan penuhi seluruh hak hak dasar masyarakatnya.

“Maksimalnya pelayanan pembuatan e-KTP dan akte kelahiran, pesatnya bangunan dan rehap rumah masyarakat serta pengaturan tenaga kerja buru, penerimaan tenaga kerja di SKPT di dominasi putra daerah, maka optimis kedepan pemenuhan hak dasar masyarakat seluruhnya terpenuhi”. tuturnya mantap.

--

BERITA LAINNYA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...