Akhirnya, Halbar Keluar dari Status Daerah Tertinggal di Indonesia

i-malut.com, Jailolo — Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) bukan lagi Daerah Tertinggal karna Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDT) akhirnya menetapkan Kabupaten Halbar keluar dari Zona daerah tertinggal.

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 79 tahun 2019, tentang penetapan kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019. Penetasan daerah tertinggal itu, berdasarkan Peraturan Presiden (PP) nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, ditargetkan 80 Kabupaten entas dari ketertinggalan.

”Jadi dari SK Menteri KPDT dan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim koordinasi evaluasi pusat dan tim pelaksana daerah terdapat 62 Kabupaten dengan potensi entas salah satunya Kabupaten Halbar,” ungkap Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan Statistik dan Persandian (Diskominfo) Chuzaemah Djauhar, ketika dikonfirmasi, Senin (9/09) tadi.

Emma sapaan akrab Chuzaemah menambahkan, sebanyak 62 kabupaten yang terentaskan termasuk Halbar ini masih dilakukan pembinaan oleh Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) selama tiga tahun sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan.

”Alhamdulilah, atas kerja keras pak bupati, halbar bisa keluar dari zona daerah tertinggal,” katanya.

Mantan Sekwan DPRD Halbar ini mengaku, setelah menerima SK dari menteri PDTT tentang penentasan daerah tertinggal, maka kedepan terus dilakukan perubahan dari sisi program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi, sehingga dalam tahapan evaluasi selama kurun waktu tiga tahun ini, Halbar benar-benar keluar dari zona daerah tertinggal.

”Intinya Halbar sudah keluar dari zona daerah tertinggal dan itu patut disyukuri, karena dengan begitu peningkatan ekonomi di Halbar mulai tumbuh secara maksimal,” pungkasnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Ike Sebut SPSI Malut Bakal Kawal Hak-hak Korban...

Ternate -- Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD-SPSI) Maluku Utara (Malut), menyikapi insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketua...

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Akhirnya, Halbar Keluar dari Status Daerah Tertinggal di Indonesia

i-malut.com, Jailolo — Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) bukan lagi Daerah Tertinggal karna Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDT) akhirnya menetapkan Kabupaten Halbar keluar dari Zona daerah tertinggal.

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 79 tahun 2019, tentang penetapan kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019. Penetasan daerah tertinggal itu, berdasarkan Peraturan Presiden (PP) nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, ditargetkan 80 Kabupaten entas dari ketertinggalan.

”Jadi dari SK Menteri KPDT dan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim koordinasi evaluasi pusat dan tim pelaksana daerah terdapat 62 Kabupaten dengan potensi entas salah satunya Kabupaten Halbar,” ungkap Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan Statistik dan Persandian (Diskominfo) Chuzaemah Djauhar, ketika dikonfirmasi, Senin (9/09) tadi.

Emma sapaan akrab Chuzaemah menambahkan, sebanyak 62 kabupaten yang terentaskan termasuk Halbar ini masih dilakukan pembinaan oleh Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) selama tiga tahun sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan.

”Alhamdulilah, atas kerja keras pak bupati, halbar bisa keluar dari zona daerah tertinggal,” katanya.

Mantan Sekwan DPRD Halbar ini mengaku, setelah menerima SK dari menteri PDTT tentang penentasan daerah tertinggal, maka kedepan terus dilakukan perubahan dari sisi program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi, sehingga dalam tahapan evaluasi selama kurun waktu tiga tahun ini, Halbar benar-benar keluar dari zona daerah tertinggal.

”Intinya Halbar sudah keluar dari zona daerah tertinggal dan itu patut disyukuri, karena dengan begitu peningkatan ekonomi di Halbar mulai tumbuh secara maksimal,” pungkasnya.

--

BERITA LAINNYA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...