Terkait Pilkades Gosoma, DPMD Diminta Tak Ingkari Kesepakatan

i-malut.com, Tobelo – Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara, melalui Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) setempat, diminta agar tidak mengingkari apa yang menjadi kesepakatan antara pihak DPRD dan instansi tersebut, terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkades Desa Gosoma Kecamatan Tobelo.

Hal itu disampaikan Irfan Soekoenay, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Kepada wartawan, dia menjelaskan, untuk kasus Pilkades serentak 2019 yang dialami Desa Gosoma, dimana perolehan suara sama, itu bentuk penyelesaiannya kembali pada DPMD untuk memanggil seluruh calon, panitia tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten supaya dapat memperjelaskan regulasi dan berbagai aturan yang mengatur soal hasil pilkades yang ada.

“Sudah ada kesepakatan untuk Pilkades Desa Gosoma, dimana DPRD serta para utusan DPMD sepakat, usai dari itu akan memanggil jajaran kepanitian Pilkades dan para calon, agar tidak ada dusta antara kita,” jelas Irfan, Anggota DPRD yang berasal dari Partai PKB itu.

Menurut dia, pada saat ini sudah sangat ramai terjadi perbincangan menyangkut dengan hasil Pilkades Desa Gosoma, bahkan isu beredar di sejumlah media sosial dimana hanya dipanggil secara tertutup, tidak berdasarkan kesepakatan semasa masih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara periode 2014-2019 kalah itu.

“Padahal kan sudah ada kesepakatan kenapa, sekarang ramai terkesan DPMD tertutup soal hasil itu, kalau boleh DPMD jangan ingkari kesepakatan,” kata dia dengan menegaskan panggil kembali seluruh jajaran kepanitian dan para calon agar terbuka.

Dirinya menyampaikan, saat belum bisa berbuat banyak, mengingat pada saat ini pihaknya masih tengah melakukan rapat internal DPRD setempat, untuk memenuhi seluruh alat kelengkapan yang ada. barulah dapat dilakukan sidang dan sebagainya dengan setiap kemitraan DPRD.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Terkait Pilkades Gosoma, DPMD Diminta Tak Ingkari Kesepakatan

i-malut.com, Tobelo – Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara, melalui Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) setempat, diminta agar tidak mengingkari apa yang menjadi kesepakatan antara pihak DPRD dan instansi tersebut, terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkades Desa Gosoma Kecamatan Tobelo.

Hal itu disampaikan Irfan Soekoenay, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Kepada wartawan, dia menjelaskan, untuk kasus Pilkades serentak 2019 yang dialami Desa Gosoma, dimana perolehan suara sama, itu bentuk penyelesaiannya kembali pada DPMD untuk memanggil seluruh calon, panitia tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten supaya dapat memperjelaskan regulasi dan berbagai aturan yang mengatur soal hasil pilkades yang ada.

“Sudah ada kesepakatan untuk Pilkades Desa Gosoma, dimana DPRD serta para utusan DPMD sepakat, usai dari itu akan memanggil jajaran kepanitian Pilkades dan para calon, agar tidak ada dusta antara kita,” jelas Irfan, Anggota DPRD yang berasal dari Partai PKB itu.

Menurut dia, pada saat ini sudah sangat ramai terjadi perbincangan menyangkut dengan hasil Pilkades Desa Gosoma, bahkan isu beredar di sejumlah media sosial dimana hanya dipanggil secara tertutup, tidak berdasarkan kesepakatan semasa masih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara periode 2014-2019 kalah itu.

“Padahal kan sudah ada kesepakatan kenapa, sekarang ramai terkesan DPMD tertutup soal hasil itu, kalau boleh DPMD jangan ingkari kesepakatan,” kata dia dengan menegaskan panggil kembali seluruh jajaran kepanitian dan para calon agar terbuka.

Dirinya menyampaikan, saat belum bisa berbuat banyak, mengingat pada saat ini pihaknya masih tengah melakukan rapat internal DPRD setempat, untuk memenuhi seluruh alat kelengkapan yang ada. barulah dapat dilakukan sidang dan sebagainya dengan setiap kemitraan DPRD.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER