Baru Sepekan Dilantik, DPRD Morotai Sudah Didemo

i-malut.com, Morotai – Baru pekan silam dilantik, alat kelengkapan dewan pun belum dibentuk oleh anggota DPRD Morotai yang bekum lama ini dilantik. Tetapi, telah di demo oleh Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI). Selasa siang, 11 November 2019.

Masa aksi SAMURAI tiba di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada pukul 10.30 WIT dan secara bergantian menyampaikan orasi.

Alia, salah satu orator SAMURAI yang pertama menyampaikan orasinya mengatakan, Kami dari Samurai turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan terkait problem di Kabupaten Pulau Morotai, yang telah menghambat aktifitas masyarakat Pulau Morotai yaitu air bersih.

Menurutnya, Air besih di Kabupaten Pulau Morotai sangat tidak layak untuk di konsumsi, untuk itu meminta anggota DPRD Pulau Morotai harus menggunakan telinganya dengan baik.

Selain itu juga, masalah harga Komuditi dan Pertambangan, katanya, kami kesini untuk menuntut janji – janji yang telah di sampaikan kepada masyarakat, masalah yang terjadi di Pulau Morotai, karena adanya kelalaian di dinas terkait pemda Pulau Morotai.

Selanjutnya masa aksi diterima untuk melakukan Hering dengan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Hearing dipimpin oleh Zainal Karim, Anggota DPRD dari partai Demokrat. Sebelum hearing dimulai Zainal memperkenalkan anggota DPRD yang baru dilantik pekan silam dan mempersilahkan personil SAMURAI menyampaikan aspirasinya.

SAMURAI di terima hearing oleh anggota DPRD Morotai.

Dari utusan masa aksi, Rufik Bobeto, yang mengawali penyampaian. Ia mengatakan, kami cukup kecewa, di hari ini sudah seharusnya seluruh anggota DPRD hadir di sini akan tetapi hanya beberapa orang yang hadir.

Lanjutnya, Isu yang kami dorong adalah harga Komoditi, bahwasanya telah di umumkan oleh Pemda Provinsi Malut, harga kopra Rp. 5000 / Kg, akan tetapi proses pembelian oleh tengkulak hanya Rp. 3600/Kg.

Kabupaten Pulau Morotai, katanya merupakan bagian dari Maluku Utara untuk itu kami meminta DPRD Kabupaten Pulau Morotai membuat Perda terkait dengan harga tersbut.

Kemudian dirinya menyoal air besrih di wilayah Juanga, Pandanga dan Tanah Tinggi Kecamatan Morsel masih sering macet sehingga menghambat aktifitas masyarakat.

“kami meninjau ke induk air di Desa SP II tidak ada karyawan PDAM yang menjaga kemananan air tersebut, selain itu juga di bak penampung air sering di gunakan anak – anak untuk mandi, DPRD segera mungkin memanggil pihak PDAM untuk dinevaluasi,” pintanya

Dikatakan juga, Kemudian di sektor Pertanian, proses pendistribusian yang di lakukan oleh Pemda Pulau Morotai harus di sertai dengan didikan dan bimbingan terhadap para pertani, karena bibit yang di serahkan tidak dapat di gunakan dengan baik, selain itu juga pupuk yang tidak di maksimalkan oleh petani, untuk itu agar segera di evaluasi Dinas Pertanian dan Perusda.

Juaga soal pendidikan ucapnya, Perampingan sekolah kami minta harus di kaji ulang, sudah pernah di sampaiakan pada DPRD Pulau Morotai yang lama, bahwasanya perampingan hanya di seputaran Kota Daruba, akan tetapi untuk sekarang ini di Kecamatan Morja sudah di bangun yang jauh dari Kota Daruba, hal ini merupakan diskriminasi kepada sekolah lama karena bantuan hanya akan turun kepada sekolah unggulan.

Kemudian tambahnya, Pendistribusian bantuan Nelayan tidak merata, dan hanya dua Kecamatan yang memiliki kucuran bantuan terbesar yaitu Morsel dan Mortim, ini merupakan suatu ketidak adilan kepada kecamatan yang lain, untu itu harus di bicarakan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Lebih lanjut, menurutnya Proses reklamasi yang di lakukan sangat bertentangan dengan Pulau Morotai yang masuk dalam 10 Destinasi wisata di Kabupaten Pulau Morotai untuk itu perlu di kaji ulang.

Selain itu, Pertambangan pasir besi di Desa Pengeo oleh PT. KAK yang hanya memiliki ijin dari Provinsi.

“Proses pertambangan dalam bentuk apapun harus di tolak secara kelembagaan oleh DPRD karena bertentangan dengan pengelolaan wilayah pesisir,” tegasnya

Zainal Karim SIP, secara dingin menanggapinya. Ia jelaskan Ada bebearapa ijin pertambangan yang masuk di DPRD dan Pemda Kabupaten Pulau Morotai, khususnya pertambanagan pasir besi, Pemda dan DPRD menolak keras, kerana tidak membawa dampak baik bagi masyarakat.

“bukan hanya di Morja akan tetapai di Morut juga tidak dapat di jalankan karena tidak berdampak baik bagi masyarakat.” Tegas Zainal

Demikian juga tanggapan anggota DPRD dari PKS, Rasmin Fabanyo, mengatakan saya sudah mengikuti dengan saksama, saya sampaikan bahwa di DPRD Kabupaten Pulau Morotai Alat Kelangkapan Dewan (ADK) belum terbentuk, untuk itu di tuntutan ini ada tiga komisi, yang harus menjelaskan secara rinci.

“Tetapi Kami akan mencatat dan akan apa yang menjadi tuntutan pada hari ini dan akan memanggil Dinas terkait dan di evaluasi,” ucapnya

Soal pertambangan, kata Rasmin, Komisi I setelah menerima aksi unjuk rasa langsung kami tindak lanjuti, akan tetpi untuk sekarang ijin di terbitkan oleh Gubernur Provinsi Malut, kami sudah bertemu langsung dengan Gubernur untuk sekarang kita menunggu balasan surat resmi dari Gubernur Gani Kasuba.

Selain itu, Kami juga sudah turun sendiri ke Desa Pangeo, dan 88 % masyarakat tidak menerima tambang tersebut, sehingga DPRD meminta tambang tersebut di tutup dan tidak melakukan aktifitas, kami juga telah memberikan warning kepada BLH agar tidak ada ijin apapun tentang pasir besi karena Kabupaten Pulau Morotai rentan abrasi.

Demikian juga, Untuk air besih sekarang ini sedang ada pembenahan, dan sudah di alokasikan anggarannya di Tahun 2019, untuk Desa Pandanga akan di bangun penampungan besar untuk melayani masyarakat di sana.

Sementara, Harga Komoditi saya tidak bisa berbicara banyak karena ini berdasarkan harga pasar, akan tetapi kamin sudah memberikan anggaran ke Perusda untuk menangani hal ini.

Tetapi, Untuk sekolah unggulan melalui DAK, dan langsung dari Pusat, Bupati pernah mengajukan anggaran Multi Year di Tahun 2018, akan tetapi DPRD menolak, namun untuk sekarang ini langsung oleh Pemerintah Pusat, untuk itu perlu kita benahi sistemnya, salah satunya antar jemput siswa agar di benahi.

“Terkait semua itu, Kami akan memanggil dinas terkait apabila perangkat DPRD telah terbentuk.” Tegas rasmin

Lanjut ditanggapi, Fadli Djaguna, Anggota DPRD dari PAN. Ia sampaikan Pendistribusian nelayan ini memang masih kacau balau, akan kita panggil untuk di benahi hal ini karena pembentuka Koparesi Nelayan yang di canangkan oleh Pemda di 88 Desa namun, hanya beberapa Koperasi yang terbentuk, sehingga bantuan yang turun dari pusat hanya kepada Koperasi yang telah siap.

Untuk Petani, di Kabupaten Pulau Morotai masih banyak lahan yang kosong yang masih bisa di garap, akan tetapi untuk kebutuhan dari sisi pertanian masih mengharapkan dari luar, Perusda harus lebih kreatif dalam hal ini.

Di tahun depan, ujar Fadli, kami akan panggil Perusda untuk kembali di pikirkan dan di kembangkan agar perekonomian di Kabupaten Pulau Morotai di kelola sendiri oleh masyarakat dengan anggaran Pemda.

Sementara, Untuk sekolah unggulan, yang sekarang ini kami upayakan berpikir bersama – sama dengan Pemda untuk mengisi waktu anak – anak kita setelah jam sekolah, akan di rundukan secara bersama setelah Alat Kelangkapan Dewan (ADK) terbentuk.

Tidak ketinggalan, Basri Rahaguna, Anggota DPRD dari Hanura, mengutarakan sial Air besih, kita mengacu kepada sumber daya air dan lingkungan, saya minta ada kejelasanya agar kita lebih konsentrasi memanggil dinas terkait untuk membenahi hal tersebut, tidak semena – mena memberikan tuntutan soal air besih.

Lanjutnya, Kemudian soal pertanian bertujuan untuk kedaulatan rakyat dan kemandirian rakyat, sering terjadi masalah Dinas Pertanian saat memberikan bantuan tidak di serta dengan Bimtek sehingga tidak dapat di  gunakan dengan baik oleh para petani.

Tetapi, Soal Kopra tegas Basri, tidak di atur dalam regulasi, akan tetapi tergantung dari kerja sama dari Negara Indonesia dengan negara lain.

Sementara, Suhari Lohor, Anggota DPRD dari PKS menegaskan Harga kopra tergantung dari harga komsumen dari Negara luar, DPRD tidak punya wewenang untuk membuat regulasi yang pasti dalam perda karena dalam dua jam harga bisa berubah.

“Berkurangnya nilai beli kopra yang ada di tengkulak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adalah ongkos angkut dan penyusutan, jangan heran apabila ada perbedaan harga di beberapa daerah,” terangnya

Lanjutnya, Apabila pemerintah membeli dengan harga yang tinggi akan tetapi konsumsi negara luar berkurang ini sangat mempengaruhi, target pemerintah akan merubah bahan bakar Solar di gantikan dengan Minyak yang di hasilkan oleh kopra hal ini masih sementara di canangkan untuk menaikan nilai beli kopra.

“Perbedaan harga Kabupaten Pulau Morotai dengan daerah lain karena tidak ada gudang penampung besar shingga hanya melalui para tengkulak, sedangkan kiblat penjualan kita adalah Kota Bitung sedangkan kita di Kab. Pualu Morotai harus dua kali menyebrang,” tuturnya

Juga dikatakan, Apabila ada upaya Pemda untuk memfasilitasi perhubungan dari Kabupaten Pulau Morotai ke Kota Bitung sehingga ada perimbangan harga di Kabupaten Pulau Morotai.

Sementara, Zainal Karim, mengutarakan Seluruh aspirasi yang telah di sampaikan akan di tampung dan setelah Alat Kelangkapan Dewan (ADK) terbentuk akan kita bahas dan di diskusikan dengan pemda Kab. Pulau Morotai.

Untuk Kopra tegas Zainal, DPR RI saja tidak berani membuat regulasi untuk mengatur karena ini menyangkut dengan mekanisme pasar, dan adanya krisis ekomoni global dan ketegangan antara amerika dan cina sehingga mempengaruhi harga kopra di seluruh dunia.

“Kepada mahasiwa masalah ini belum bisa di selesaikan di hari ini karena Alat Kelangkapan Dewan (ADK) belum terbentuk untuk mekanisme pemanggilan harus ada tanda tangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai,” ucapnya

Ditambahkan, Irwan Soleman, Anggota DPRD dari Gerindra, mengatakan Sudah cukup banyak yang di jelaskan oleh rekan – rekan anggota DPRD yang lain, sebagai informasi PDAM akan menyiapkan jalur khusus untuk Desa Juanga karena debit air tidak mampu, sebagai solusi akan di bangun dua buah sumur bor, khusus untuk distrubusi juanga dan pandanga akan berjalan di tahun 2020, dan akan normal.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Baru Sepekan Dilantik, DPRD Morotai Sudah Didemo

i-malut.com, Morotai – Baru pekan silam dilantik, alat kelengkapan dewan pun belum dibentuk oleh anggota DPRD Morotai yang bekum lama ini dilantik. Tetapi, telah di demo oleh Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI). Selasa siang, 11 November 2019.

Masa aksi SAMURAI tiba di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada pukul 10.30 WIT dan secara bergantian menyampaikan orasi.

Alia, salah satu orator SAMURAI yang pertama menyampaikan orasinya mengatakan, Kami dari Samurai turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan terkait problem di Kabupaten Pulau Morotai, yang telah menghambat aktifitas masyarakat Pulau Morotai yaitu air bersih.

Menurutnya, Air besih di Kabupaten Pulau Morotai sangat tidak layak untuk di konsumsi, untuk itu meminta anggota DPRD Pulau Morotai harus menggunakan telinganya dengan baik.

Selain itu juga, masalah harga Komuditi dan Pertambangan, katanya, kami kesini untuk menuntut janji – janji yang telah di sampaikan kepada masyarakat, masalah yang terjadi di Pulau Morotai, karena adanya kelalaian di dinas terkait pemda Pulau Morotai.

Selanjutnya masa aksi diterima untuk melakukan Hering dengan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Hearing dipimpin oleh Zainal Karim, Anggota DPRD dari partai Demokrat. Sebelum hearing dimulai Zainal memperkenalkan anggota DPRD yang baru dilantik pekan silam dan mempersilahkan personil SAMURAI menyampaikan aspirasinya.

SAMURAI di terima hearing oleh anggota DPRD Morotai.

Dari utusan masa aksi, Rufik Bobeto, yang mengawali penyampaian. Ia mengatakan, kami cukup kecewa, di hari ini sudah seharusnya seluruh anggota DPRD hadir di sini akan tetapi hanya beberapa orang yang hadir.

Lanjutnya, Isu yang kami dorong adalah harga Komoditi, bahwasanya telah di umumkan oleh Pemda Provinsi Malut, harga kopra Rp. 5000 / Kg, akan tetapi proses pembelian oleh tengkulak hanya Rp. 3600/Kg.

Kabupaten Pulau Morotai, katanya merupakan bagian dari Maluku Utara untuk itu kami meminta DPRD Kabupaten Pulau Morotai membuat Perda terkait dengan harga tersbut.

Kemudian dirinya menyoal air besrih di wilayah Juanga, Pandanga dan Tanah Tinggi Kecamatan Morsel masih sering macet sehingga menghambat aktifitas masyarakat.

“kami meninjau ke induk air di Desa SP II tidak ada karyawan PDAM yang menjaga kemananan air tersebut, selain itu juga di bak penampung air sering di gunakan anak – anak untuk mandi, DPRD segera mungkin memanggil pihak PDAM untuk dinevaluasi,” pintanya

Dikatakan juga, Kemudian di sektor Pertanian, proses pendistribusian yang di lakukan oleh Pemda Pulau Morotai harus di sertai dengan didikan dan bimbingan terhadap para pertani, karena bibit yang di serahkan tidak dapat di gunakan dengan baik, selain itu juga pupuk yang tidak di maksimalkan oleh petani, untuk itu agar segera di evaluasi Dinas Pertanian dan Perusda.

Juaga soal pendidikan ucapnya, Perampingan sekolah kami minta harus di kaji ulang, sudah pernah di sampaiakan pada DPRD Pulau Morotai yang lama, bahwasanya perampingan hanya di seputaran Kota Daruba, akan tetapi untuk sekarang ini di Kecamatan Morja sudah di bangun yang jauh dari Kota Daruba, hal ini merupakan diskriminasi kepada sekolah lama karena bantuan hanya akan turun kepada sekolah unggulan.

Kemudian tambahnya, Pendistribusian bantuan Nelayan tidak merata, dan hanya dua Kecamatan yang memiliki kucuran bantuan terbesar yaitu Morsel dan Mortim, ini merupakan suatu ketidak adilan kepada kecamatan yang lain, untu itu harus di bicarakan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Lebih lanjut, menurutnya Proses reklamasi yang di lakukan sangat bertentangan dengan Pulau Morotai yang masuk dalam 10 Destinasi wisata di Kabupaten Pulau Morotai untuk itu perlu di kaji ulang.

Selain itu, Pertambangan pasir besi di Desa Pengeo oleh PT. KAK yang hanya memiliki ijin dari Provinsi.

“Proses pertambangan dalam bentuk apapun harus di tolak secara kelembagaan oleh DPRD karena bertentangan dengan pengelolaan wilayah pesisir,” tegasnya

Zainal Karim SIP, secara dingin menanggapinya. Ia jelaskan Ada bebearapa ijin pertambangan yang masuk di DPRD dan Pemda Kabupaten Pulau Morotai, khususnya pertambanagan pasir besi, Pemda dan DPRD menolak keras, kerana tidak membawa dampak baik bagi masyarakat.

“bukan hanya di Morja akan tetapai di Morut juga tidak dapat di jalankan karena tidak berdampak baik bagi masyarakat.” Tegas Zainal

Demikian juga tanggapan anggota DPRD dari PKS, Rasmin Fabanyo, mengatakan saya sudah mengikuti dengan saksama, saya sampaikan bahwa di DPRD Kabupaten Pulau Morotai Alat Kelangkapan Dewan (ADK) belum terbentuk, untuk itu di tuntutan ini ada tiga komisi, yang harus menjelaskan secara rinci.

“Tetapi Kami akan mencatat dan akan apa yang menjadi tuntutan pada hari ini dan akan memanggil Dinas terkait dan di evaluasi,” ucapnya

Soal pertambangan, kata Rasmin, Komisi I setelah menerima aksi unjuk rasa langsung kami tindak lanjuti, akan tetpi untuk sekarang ijin di terbitkan oleh Gubernur Provinsi Malut, kami sudah bertemu langsung dengan Gubernur untuk sekarang kita menunggu balasan surat resmi dari Gubernur Gani Kasuba.

Selain itu, Kami juga sudah turun sendiri ke Desa Pangeo, dan 88 % masyarakat tidak menerima tambang tersebut, sehingga DPRD meminta tambang tersebut di tutup dan tidak melakukan aktifitas, kami juga telah memberikan warning kepada BLH agar tidak ada ijin apapun tentang pasir besi karena Kabupaten Pulau Morotai rentan abrasi.

Demikian juga, Untuk air besih sekarang ini sedang ada pembenahan, dan sudah di alokasikan anggarannya di Tahun 2019, untuk Desa Pandanga akan di bangun penampungan besar untuk melayani masyarakat di sana.

Sementara, Harga Komoditi saya tidak bisa berbicara banyak karena ini berdasarkan harga pasar, akan tetapi kamin sudah memberikan anggaran ke Perusda untuk menangani hal ini.

Tetapi, Untuk sekolah unggulan melalui DAK, dan langsung dari Pusat, Bupati pernah mengajukan anggaran Multi Year di Tahun 2018, akan tetapi DPRD menolak, namun untuk sekarang ini langsung oleh Pemerintah Pusat, untuk itu perlu kita benahi sistemnya, salah satunya antar jemput siswa agar di benahi.

“Terkait semua itu, Kami akan memanggil dinas terkait apabila perangkat DPRD telah terbentuk.” Tegas rasmin

Lanjut ditanggapi, Fadli Djaguna, Anggota DPRD dari PAN. Ia sampaikan Pendistribusian nelayan ini memang masih kacau balau, akan kita panggil untuk di benahi hal ini karena pembentuka Koparesi Nelayan yang di canangkan oleh Pemda di 88 Desa namun, hanya beberapa Koperasi yang terbentuk, sehingga bantuan yang turun dari pusat hanya kepada Koperasi yang telah siap.

Untuk Petani, di Kabupaten Pulau Morotai masih banyak lahan yang kosong yang masih bisa di garap, akan tetapi untuk kebutuhan dari sisi pertanian masih mengharapkan dari luar, Perusda harus lebih kreatif dalam hal ini.

Di tahun depan, ujar Fadli, kami akan panggil Perusda untuk kembali di pikirkan dan di kembangkan agar perekonomian di Kabupaten Pulau Morotai di kelola sendiri oleh masyarakat dengan anggaran Pemda.

Sementara, Untuk sekolah unggulan, yang sekarang ini kami upayakan berpikir bersama – sama dengan Pemda untuk mengisi waktu anak – anak kita setelah jam sekolah, akan di rundukan secara bersama setelah Alat Kelangkapan Dewan (ADK) terbentuk.

Tidak ketinggalan, Basri Rahaguna, Anggota DPRD dari Hanura, mengutarakan sial Air besih, kita mengacu kepada sumber daya air dan lingkungan, saya minta ada kejelasanya agar kita lebih konsentrasi memanggil dinas terkait untuk membenahi hal tersebut, tidak semena – mena memberikan tuntutan soal air besih.

Lanjutnya, Kemudian soal pertanian bertujuan untuk kedaulatan rakyat dan kemandirian rakyat, sering terjadi masalah Dinas Pertanian saat memberikan bantuan tidak di serta dengan Bimtek sehingga tidak dapat di  gunakan dengan baik oleh para petani.

Tetapi, Soal Kopra tegas Basri, tidak di atur dalam regulasi, akan tetapi tergantung dari kerja sama dari Negara Indonesia dengan negara lain.

Sementara, Suhari Lohor, Anggota DPRD dari PKS menegaskan Harga kopra tergantung dari harga komsumen dari Negara luar, DPRD tidak punya wewenang untuk membuat regulasi yang pasti dalam perda karena dalam dua jam harga bisa berubah.

“Berkurangnya nilai beli kopra yang ada di tengkulak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adalah ongkos angkut dan penyusutan, jangan heran apabila ada perbedaan harga di beberapa daerah,” terangnya

Lanjutnya, Apabila pemerintah membeli dengan harga yang tinggi akan tetapi konsumsi negara luar berkurang ini sangat mempengaruhi, target pemerintah akan merubah bahan bakar Solar di gantikan dengan Minyak yang di hasilkan oleh kopra hal ini masih sementara di canangkan untuk menaikan nilai beli kopra.

“Perbedaan harga Kabupaten Pulau Morotai dengan daerah lain karena tidak ada gudang penampung besar shingga hanya melalui para tengkulak, sedangkan kiblat penjualan kita adalah Kota Bitung sedangkan kita di Kab. Pualu Morotai harus dua kali menyebrang,” tuturnya

Juga dikatakan, Apabila ada upaya Pemda untuk memfasilitasi perhubungan dari Kabupaten Pulau Morotai ke Kota Bitung sehingga ada perimbangan harga di Kabupaten Pulau Morotai.

Sementara, Zainal Karim, mengutarakan Seluruh aspirasi yang telah di sampaikan akan di tampung dan setelah Alat Kelangkapan Dewan (ADK) terbentuk akan kita bahas dan di diskusikan dengan pemda Kab. Pulau Morotai.

Untuk Kopra tegas Zainal, DPR RI saja tidak berani membuat regulasi untuk mengatur karena ini menyangkut dengan mekanisme pasar, dan adanya krisis ekomoni global dan ketegangan antara amerika dan cina sehingga mempengaruhi harga kopra di seluruh dunia.

“Kepada mahasiwa masalah ini belum bisa di selesaikan di hari ini karena Alat Kelangkapan Dewan (ADK) belum terbentuk untuk mekanisme pemanggilan harus ada tanda tangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai,” ucapnya

Ditambahkan, Irwan Soleman, Anggota DPRD dari Gerindra, mengatakan Sudah cukup banyak yang di jelaskan oleh rekan – rekan anggota DPRD yang lain, sebagai informasi PDAM akan menyiapkan jalur khusus untuk Desa Juanga karena debit air tidak mampu, sebagai solusi akan di bangun dua buah sumur bor, khusus untuk distrubusi juanga dan pandanga akan berjalan di tahun 2020, dan akan normal.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER